Ditemukan 2230 data
395 — 213
CommunicationManager, Policy, Government and Public Affairs.1 (satu) lembar Asli Daftar Absensi Rapat tanggal 9 Juli 2013 tentangPaparan Yayasan Pertambangan dan Energi yang dihadiri oleh 6orang;1 (satu) bundel Asli Pengantar Pembahasan Rencana Kerja danAnggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) APBNP TA 2013sebagai Bahan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM pada Rapatdengan Panja RKAKL Komisi Vil DPR Rl, Jakarta, 31 Mei 20131 (satu) bundel Fotokopi Status Blokir dan Output Cadangan RKAKLAPBNP 2013 (Self
Policy, Government and Public Affairs.215. 1 (satu) lembar Asli Daftar Absensi Rapat tanggal 9 Juli 2013 tentangPaparan Yayasan Pertambangan dan Energi yang dihadiri oleh 6orang;216. 1 (satu) bundel Asli Pengantar Pembahasan Rencana Kerja danAnggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) APBNP TA 2013sebagai Bahan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM pada Rapatdengan Panja RKAKL Komisi Vil DPR RI, Jakarta, 31 Mei 2013217. 1 (satu) bundel Fotokopi Status Blokir dan Output Cadangan RKAKLAPBNP 2013 (Self
, Policy, Government and PublicAffairs.216. 1 (satu) lembar Asli Daftar Absensi Rapat tanggal 9 Juli 2013 tentangPaparan Yayasan Pertambangan dan Energi yang dihadiri oleh 6 orang;217. 1 (satu) bundel Asli Pengantar Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran218.Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) APBNP TA 2013 sebagaiBahan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM pada Rapat dengan PanjaRKAKL Komisi VII DPR RI, Jakarta, 31 Mei 20131 (satu) bundel Fotokopi Status Blokir dan Output Cadangan RKAKLAPBNP 2013 (Self
81 — 34
Menyikapi kondisi tersebut, TERGUGAT berupaya memahamidan mencoba semaksimal mungkin untuk meringankan tugas dankewajiban PENGGUGAT dengan mengambil alin sebagian pekerjaanrumah dan lainnya dan menyarankan agar PENGGUGAT fokus sajaterhadap kepentingan anakanak dan sekolahnya.23) Sebagai contoh segala sesuatu yang terkait dengan urusanseharihari kebutuhan TERGUGAT sebagai suami (menyetrika, Cucipakaian, makan, minum dan lain sebagainya: self service), pekerjaanyang sifatnya perawatan dan kebersihan
173 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilakukan secarakekerasan (violence) maupun penyiksaan (torture) olehpejabat penyidik menurut KUHAP (Polisi) terhadap tersangkaakan merupakan suatu kegagalan dari subsistem lainnya danakan mempengaruhi sistem peradilan pidana secarakeseluruhan, misalnya Kejaksaan (sebagai pejabat penuntutumum menurut KUHAP) dan Pengadilan.Kejaksaan akan menilai bahwa penyidikan yang dilakukansecara torture ini sangat bertentangan dengan asasPresumption of Innocence, bahkan dianggap tidak sejalandengan prinsip Non Self
125 — 30
Dalam sistem Self Assessment WajibPajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untukdicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP;Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009.
303 — 220
Self. Angsuran 119 @ sebesar Rp. 4.528.421.053 pada tanggal 16Februari 2014;Bahwa berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli kolektif unitcondotel The Kalyana, Buah Batu Bandung yang dibuat di Jakarta padatanggal 10 Oktober 2013 menjelaskan bahwa PT. Gracia Griya Kencanasebuah perseroan yang anggaran dasarnya telah disahkan oleh MenteriHukum dan HAM Republik Indonesia daftar perseroan No.
Self. Kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkaitdengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Hartakekayaan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telahdiuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, dihubungkan denganpengertian unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asalusul Harta Kekayaan, sebagaimana telah diuraikan diatas serangkaianperbuatan Terdakwa dan Indra Budiman mendirikan PT.
HASAN AFIF MUHAMMAD., SH., MH
Terdakwa:
A. MUIZ FARIST
435 — 173
ini menyembunyikan, perlu dilihat mens reaatau niat apakah ada upaya atau ada tujuan dari penggunaan nama pihaklain dalam pembelian asset tersebut tu yang mungkin perlu digali karenafaktanya kalau hanya menggunakan nama pihak lain sedangkan mungkintidak ada larangan seseorang di Indonesia memiliki asset lebih dariberapapun dan tidak ada pajak progresif atas pemilikan asset perumahanbeda dengan kendaraan bermotor; Bahwa menurut pengalaman kami untuk perbuat TPPU jenisnya ada 3yang pertama adalah self
1008 — 1300 — Berkekuatan Hukum Tetap
AgustayHanda May juga tidak dapat mengontrol emosinya hingga ia mengamukdi TKP dan memukul tiang besi dengan kencang serta mobil yangsedang terparkir di areal TKP, akibat kKencangnya tenaga untuk memukulbendabenda tersebut hingga suara benturannya terdengar sangatkencang;Bahwa berkaitan dengan adanya sikap Saksi Mahkota Agustay HandaMay yang berusaha menimpakan kesalahan kepada Terdakwamerupakan suatu sikap yang menurut Ahli Psikolog Forensik Bapak RezaIndragiri disebut sebagai Ironi Victimisasi atau self
133 — 69
Tanah Laut; Bahwa, kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik tambang setelahmempunyai IUP adalah : Membayar luran Tetap sampai masa berlaku izinIUP habis menurut hukum dan setelah berproduksi wajib melakukanpembayaran Royalti (semua itu termasuk dalam PNBP yang dilakukansecara self assessment, dimana wajib bayar menghitung sendiri,menyetorkan sendiri ke Kas Negara dan melaporkan ke instansi terkait).Prosesnya adalah sebagai berikut :e Setelah pemilik tambang memiliki IUP kemudian melakukanpenghitungan
MUHAMMAD ILYASwalaupun persyaratannya tidak lengkap ; Bahwa Ahli Zulkifli menerangkan bahwa perusahaan tambangdalam membayar kewajibannya memiliki prinsip self assessmentyaitu menghitung sendiri, membayar sendiri serta melaporkansendiri; Bahwa ahli zulkifli menerangkan jika persyaratan dalam SuratKeterangan Asal Barang ( SKAB) tidak lengkap maka DinasPertambangan Mineral dan Energi dalam hal ini Kepala Distambentidak dapat mengeluarkan Rekomendasi Surat Keterangan AsalBarang; Bahwa terdakwa pernah
86 — 43
Bahwa sistempendaftaran obyek pajak adalah Self Assesment tidak melihat keobyek/kelokasi obyek pajaknya, sehingga ada potensi besar terjadimanipulasi data obyek pajak oleh wajib pajak sebagaimana kasus aquo Kawasan hutan lindung dimohonkan SPPT PBB .
190 — 43
terdiri dari hutang pokok sebesar Rp165.403.472, (seratus enampuluh lima juta empat ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) besertabunga Rp128.357.689, (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuhribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan Denda sebesar Rp7.700.000,(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan posisi rekening tanggal 20 Mei2016;Bahwa Saksi tidak tahu pasti, tapi biasanya kalau untuk pembangunan KPR ituada share dari pihak developer yang disebut self
149 — 60
Halaman 89 mengenai ketentuan besarnya penyertaan nasabah (selffinancing), prosentasi pembiayaan pada saat pemberian pertama tahun 2007adalah sbb :a.Fasilitas KI 1 (Take Over 4 unit kapal) : a/d Nilai Buku per 30062007 :Rp. 55.292.000.000 (100,00 %), Nilai pasar apprasial : Rp. 62.500.000.000,,Self Financing : Rp. 21.592.000.000, (39,05 %), Fasilitas KI 1 : Rp.33.700.000.000, (60,95 %) ;Fasilitas KI 2 (Refinancing 7 unit kapal) : a/d Nilai pasar Apprasial : Rp.96.679.000.000, (100,00 %), Self Financing
87 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang memilikitingkat kesebandingan yang tinggi dengan transaksi hubunganistimewa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, untukmenentukan kewajaran dan kelaziman harga, yang mana harusdibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;UndangUndang Pajak Penghasilan menganut asas se/f assessment(menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya).Berdasarkan asas self
HENDRA EKA SAHPUTRA S.Sos
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PROVINSI RIAU
2.GUBERNUR RIAU
3.BUPATI SIAK
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SIAK
5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK TOTO SUHARTO REKAN
6.CAMAT KANDIS
7.PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR
50 — 104
HHHHh+%AH#HVAEHOI#HQIHHA JHHASHHVAEFHHVAEHB* HOJ#HQIAA HI J##phaeeeHHeh+%AHB* HOJHHQIH#H HI AJ#HPHHHHHHHHHVAEHHHVAEHOIJHHQIAHA JHHH' FHV EF#HVAEH5S#) B*#OJ#HQI###0 AJ## phate #ht%AHS#I B* HOJHHQIHHH AJHHPHHHHHHHP HH HH HH CHO HH CHHW HH IAHHHHHHHHHHH AHHHHEHE HEHEHE EPH HEHEHE EEE EEE LEE EEE EEE EEE EEEHERE HEHEHE HEHEHE EEE EEE EEE EEE EEE EEEHEHEHE HEHEHE HEE HEHE EEE EEE EEE EEE EEE EEEHEHEHE HEHEHE HEHEHE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE)##) Eye Self eeeH Nl 7# 1 EygdvEddete See) 74H Eye Se lf
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
810 — 371
dikeluarkan oleh Divisi PGV (Police Goverment) Buku , BabPersetujuan Kredit , Sub Bab : Pencairan Kredit , Sub Sub Bab :Pencairan Kredit, Indeks : 0100301, Bab : Il, Sub Bab : H, Sub SubBab : 01, Halaman : 1, Nomor Instruksi : IN/56/PGV/001, TanggalBerlaku : 0703201 Yang antara lain mengatur bahwa PencairanKredit dapat dilaksanakan apabila persyaratanpersyaratan yang telahHalaman 20 dari 143, Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT YYKditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) telah dipenuhi, antaralain : Self
902 — 807
(dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP;Bahwa mengenai saksi mahkota ini muncul kalau ahli tidak salahketika kasus Marsinah di Surabaya, saksi Mahkota ini awalnyamemang atau secara teoritis tidak diperkenankan atau tidak boleholeh karena sebagai terdakwa kemudian dia juga bersaksi untukdirinya sendiri kemudian memberikan keterangan saksi untuk kasuslain dimana keterangan itu pada akhirnya menjerumuskan dirinyasendiri didalam asas hukum pidana ada yang disebut sebagai asasnon self
290 — 146
Sel140Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah terakhirdengan UU No.4 Tahun 2014 menyatakan: Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:a.b.C.amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);perintah kepada pembuat undangundang; danrumusan norma sebagai pengganti norma dari undangundang yangdinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945Bahwa bentuk Putusan MK yang merumuskan norma hukum barutidak serta merta berlaku sebagai hukum (self implementing
158 — 102
Umur Masuk : 46 Tahuna OoHal 2 dari 128 Hal Putusan nomor: 437/PDT.G/2014/PN.JKT Self. Uang Pertanggungan : Maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000, dan akanmenurun sesuai dengan sisa table pinjaman pokok dan bunga berjalan yangdibuat oleh Pemegang Polis (Loan Ledger).g. Premi Asuransi: Rp. 31.860.000,h. Masa Pertanggungan : 72 bulani. Jenis Pertanggungan Asuransi: Meninggal Duniaj. Tanggal Efektif: Tanggal Penurunan PinjamanBahwa setelah adanya penutupan asuransi oleh Aim.
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Sofia Hartati Ringoringo, SE., AK., MM
427 — 150
Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan daripihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajakyag diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.Bahwa terkait dengan telah dituangkannya angkaangka dalam lampiranSPHP seharusnya perhitungan tersebut didasarkan pada laporankeuangan dan bukti pendukung yang didapat dari wajib pajak, sebagaibahan untuk menguji self assessment yang dilakukan oleh Wajib Pajak.Bahwa sepengetahuan Saksi pihak PT.
DPP LSM Lingkar Merah Putih Nasional diwakili oleh Endang Rahayu Natadipura, dkk.
Tergugat:
1.WALIKOTA TANGERANG
3.KEPALA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG
5.KETUA EKSEKUTIF KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
6.RSU BHAKTI ASIH
7.MENTERI KESEHATAN RI
457 — 5330
Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yangmeliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan danprasarana;4. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasaranapendukung/ As built Drawing/SLF Sertifikat Laik FungsiIzin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;Daftar Sumber Daya Manusia;Daftar peralatan medis dan nonmedis;Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;~ On @ Oo0.
ARGA MARAMBA, SH
Terdakwa:
Jufri Raden
153 — 58
Hafindo Putra Sejahtera yaitu memungut, menyetor dan melaporkan sendirijumlah pajak yang terutang karena sistem perpajakan di Indonesia menganutsistem self assesment;Menimbang, bahwa dengan telah dipungutnya pajak PPN danditerbitkan faktur pajak sebagai bukti telah dipungut, maka selanjutnya PT.Hafindo Putra Sejahtera harus melaporkan perhitungan dan atau pembayaranpajak atas kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak kepada KPP terkaitdalam hal ini KPP Palopo dengan membuat Surat Pemberitahuan (SPT