Ditemukan 2161 data
60 — 18
Nomor : 425.2/2687, tanggal15 Oktober 2003.Bahwa tugas pokok dan fungsi Anggota Panitia Pengadaan Barang meliputiMembuat RKS, Memberikan penjelasan pekerjaan kepada calon rekanan,Melaksanakan proses pelelangan pekerjaan kepada calon rekanan,MengusulkanCalon Rekanan kepeda Pimpinan Kegiatan tapi tidak melaksanakan ditunjuk hanyaformalitas belaka, secara administerasi dan susunan kepanitiaan ada, namun tidakpernah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyaBahwa Panitia Pengadaan Barang dalam tugasnya
98 — 18
WISNO NAKI karena dia pada saat itu menjabat sebagaiPPTK dan setelah bertemu lalu saksi, saksi langsung menanyaakan perihalyang disampaikan oleh pak MASHURI (PPK sekarang) tersebut kepeda saksiHalaman 105 dari 175 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2016/PN Gtolalu dijawab oleh Sdr.
500 — 68
Perkebunan XI Serpong.Bahwa mengapa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1475/PondokKacang Timur dan Sertipikat Hak Milik No. 01476/Pondok Kacang Timur sertaSertipikat Hak Milik No. 02346/Pondok Kacang Timur, mengacu kepada alashaknya kepeda tanah bekas hak adat, untuk itu perlu adanya pembuktian lebihlanjut dalam hal ini, demi untuk membuktikan apakah benar dari bidang tanahyang diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1475/Pondok Kacang Timur danSertipikat Hak Milik No. 01476/Pondok Kacang Timur
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MAIMUNA Alias HAJAH MUNA Diwakili Oleh : AMIR Alias HAJI DAWANG
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Syarkiyah M, SH.,MH
122 — 44
Membebankan biaya Perkara kepeda Negara.APABILA...131APABILA MAJELIS HAKIM BANDING BERPENDAPAT LAIN : Mohon putusan yang seadiladilnya dan berperikemanusiaan.Menimbang, bahwa baik memori banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum maupun oleh para Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah menguraikan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan faktadan kenyataan tersebut keseluruhannya telah dipertimbangkan secara cermat dantepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang
344 — 398
berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, IndividualHalaman 78Putusan No.14/G/2016/PTUNTPI2.3.2.4.dan Final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata; Bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 angka 9 UndangundangNomor 51 tahun 2009 diatas, maka keputusan tata usahaNegara harus memenuhi kriteria secara kumulatif yakni bersifat :e Konkrit ;e = Individual ;Yang bermakna bahwa Keputusan Tata UsahaNegara tersebut tidak ditujukan untuk Umum akantetapi ditujukan kepeda
70 — 0
Rijayadi kepeda rekening Hendri Manto;22. 1 (satu) lembar foto copy formulir setoran BPD Sultra sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Pebruari 2007 atas nama penyetor Anang M. Rijayadi kepada Hj.
FERDY ARYA NULHAKIM
Terdakwa:
MISRAN Als UWAY Bin HAMDI .Alm
68 — 23
a. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki spin warna hitam dengan Nosin F484-ID476035 Tanpa Nomor polisi; Dikembalikan kepeda
1.Dizki Liando, S.H.
2.AKBARSYAH, S.H
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Kenara Seni Bin Abu Bakar
86 — 36
paket yang Terdakwa urus kepada Saksi Samiyoberjumlah 10 (Sepuluh) dokumen ijazah paket B, setara dengan SekolahMenengah Pertama (SMP) dan ijazah paket C yang setara dengan SekolahMenengah Atas (SMA);138 Bahwa uang yang Saksi Samiyo serahkan kepada Terdakwa untukmengurus dokumen ijazah paket B, setara dengan Sekolah Menengah Pertama(SMP) dan ijazah paket C yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta) rupiah);139 Bahwa Saksi Samiyo menyerahkan uang kepeda
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
ALEXANDER ANAK DARI HUSIN HARTONO
188 — 83
Vendra Wijayantika melakukan penjelasan kepeda para peserta yangmendaftar pekerjaan tersebut melalui LPSE selanjutnya setelahdilakukan penjelasan terhadap calon penyedia melakukan uploddokumen penawaran setelah itu panitia lelang melakukan pembukaandokumen penawaran setelah dilakukan pembukaan penawaran makapanitia lelang melakukan evaluasi atas penawaran yang diuplod atau disampaikan dalam evaluasi penawaran panitia lelang melakukan evaluasiHalaman 58 dari 152 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN
47 — 4
digunakan untuk keperluan apa saja oleh terdakwa 1;Bahwa benar, setelah melalui pemeriksaan dan dinyatakan sehat oleh dokterhewan, 32 (tiga puluh dua) ekor sapi betina dalam keadaan bunting diterimadan oleh terdakwa dikandangkan di Kandang sapi di belakang rumah113terdakwa. 32 (tiga puluh dua) ekor sapi oleh terdakwa 1 dibagi 3 (tiga), yaitu :terdakwa sebanyak 6 (enam) ekor sapi, terdakwa 3 sebanyak 1 (satu) ekorsapi dan terdakwa 1 sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor sapi;Bahwa benar, sapi yang dibagi kepeda
63 — 18
Koordinasi Pengembangan Industri KecilHal. 58 PUTUSAN Nomor : 195/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.( PIK ) yang ditanda tangani oleh Kepala Industri, Kepala BagianPerekonomian dan Bendahara untuk realisasi pinjaman yang diterimalangsung pelaku industri yang besar kecilnya pinjaman terhadap pelakuindustri ditentukan oleh Tim Koordinasi berdasarkan besar kecilnya usahamereka ;Bahwa yang dimaksud dana bergulir yaitu dana dipinjamkan ke pelaku industrisetelah pelaku mengangsur dana tersebut dipinjamkan lagi kepeda
1.ELSYE.B.LEONUPUN.SH
2.LILIA HELUTH, SH
Terdakwa:
FADLY NUNLEHU Alias ADI
68 — 32
oleh Terdakwa dan rekanrekannya dalam perkara terpisah mengakumenggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, tanpasepengetahuan dan seizing dari pemilik PT TUNAS ARTHA GARDATAMA danakibat perbuatan para Terdakwa selaku karyawan PT TUNAS ARTHA GARDATAMAmengalami kerugian sejumlah Rp1.970.404.600, (Satu miliar sembilan ratus tujuhpuluh juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah) dan sampai saat ini Terdakwadan rekanrekannya dalam perkara terpisah belum mengembalikan kerugiantersebut kepeda
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
SUYADI
121 — 87
PengetahuanHal 92 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dpssaksi berasal dari kontak telepon dengan temanteman bagian marketing yangmemberitahu saksi ada pekerjaan pembuatan kapal kayu dari PemerintahPropinsi Bali karena pada saat pekerjaan 4 (empat) unit kapal kayu tersebutsaksi sedang melaksanakan pekerjaan kapalyang dilaksanakan oleh PT FIPerkasa di Ternate.Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembelian 4 (empat) unit mesin kapal oleh PTFI Perkasa kepeda PT.
ANIK PARTINI, SH.
Terdakwa:
HERI PURNOMO. S.Pd.
160 — 164
Surat Pengantar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor : 045/58/204/2020 kepeda OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung tanggal 08 Januari 2020;
5).
124 — 87
maka selanjutnya Senjata api jenisFN berikut magazen dan pelurunya Saksi serahkan kepada NurulHak alias Jeck di Ciamis melelui teman Saksi yang bernama Budialias Angga alias Sugeng.e Sekitar dua atau tiga minggu kKemudian masih di akhir tahun 2011Budi alias Angga alias Sugeng menyampaikan kepada Saksi jikaNurul Hak alias Jeck memesan lagi senjata api dan uangnya nantiakan ditransfer, maka Saksi katakan Ya, nanti nunggu uangnyadatang, beberapa hari kemudian Budi alias Angga alias Sugengmenyerahkan kepeda
120 — 17
adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh UndangUndang yangberlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ;Menimbang, bahwa kemudian apabila ditinjau dari sudut perolehan danpertanggungjawaban pelaksanaan wewenang menurut Hukum Tata Usaha Negara,maka wewenang tersebut dapat diperoleh dengan cara : Atribusi : yaitu wewenang yang langsung diberikan oleh peraturan Perundang undangan ; Delegasi : yaitu. wewenang yang diperoleh dari adanya pelimpahan ataupenyerahan wewenang dari pemberi delegasi kepeda
65 — 30
saat itu saksi sendiri yang mendampingi ; Bahwa untuk SILO dalam ukuran besar tidak ada di Indonesia dan pengadaan SILO ini dariluar negeri karena satu unitnya kapasitasnya 500 ton; Bahwa penentuan untuk hasil rapat HPS tanggal 14 juli 2006 ; Bahwa pada saat pelaksanaan lelang yang hadir adalah Almarhum Soekaton sebagaiPengguna Anggaran, Pak Bambang dan saksi ; Bahwa Saksi menerima sebagai panitia dalam pengadaan SILO ini ; Bahwa Saksi tidak pernah diingatkan oleh Pak Bambang untuk kelngkapanSIUJK kepeda
96 — 36
rupiah) dan Rp.45.672.000,00 (empat lima juta enam ratus tujuh dua ribu rupiah).Bahwa proses pencairan suku cadang suku cadang senilai Rp.113.900.000,00 yang diambil dari uang persediaan tanggal 16 Januari 2013dan tanggal 21 Januari 2013, tidak ada dibuatkan berita Acara pemeriksaanhasil pekerjaan dan Berita acara serah terima pekerjaan, demikian jugadengan pembayaran sebesar Rp. 45.672.000,00 (empat puluh lima jutaenam ratus tujuh tujua ribu rupiah) tanggal 8 April 2013 dan pembayaranlangsung kepeda
129 — 134
tindakpidana korupsi dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya KotaKupang Tahun Anggaran 2013; Bahwa BSPS adalah merupakan fasilitas pemerintah bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalambentuk Uang dan Barang dan di Kota Kupang dalam Bentuk Uang yangdibelikan langsung Bahan Bangunan dasar hukumnya adalah PeraturanMenteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013; Bahwa tugas saksi selaku TPM BSPS Kota Kupang TA 2013 antara lain :a) Memberikan bimbingan tehnis kepeda
68 — 15
Kecamatan seKabupaten Jepara tetapi kenyataan parasaksi direktur CV yang terikat kontrak tersebut 16 paket untuk tahun 2009 dan29 paket untuk 2010 tidak mengerjakan pengadaan material dan pekerjaanpemeliharaan prasarana fisik dimaksud hanya semacam dipinjam benderanyasaja, dan nyatanya pula tidak menikmati atas uang tersebut, sedangkan uangtersebut sesuai fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi NurhasanWidada yang memproses pencairan uang ke DPPKAD Jepara setelah cairuangnya diserahkan kepeda