Dyah Araiyani Yuningsih, Apt sebagai manejer tekhnis bidangpengujian Teranokoko yang mengetahui Plh. Kepala Badan POM R. diJayapura Imelda Gunawan, S.Si,, Apt yaitu:Hasil Pengujian :O Pemberian berupa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarnacokelat kehitaman.

Satwa Sitaan,Koordinator Barang Bukti dan Saksi Ahli Kasus Satwa Liar di BKSDAAceh;Bahwa Ahli mendapat sertifikat keahlian setelah mengikuti Pendidikandan Latihan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) lanjutan di Bogorpada tahun 2014 dan peserta pada sosialisasi pengenalan jenistumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan pada tanggal 03 Mei2011 di Banda Aceh dan selanjutnya Ahli mendapatkan SertifikatSosialisasi Pengenalan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yangdiperdagangkan serta Sertifikat Bimbingan Tekhnis

/1999 tanggal 03 September 1999 dari Markas Besar Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Pusat Laboratorium Forensik terhadap dokumen bukti yangdipersoalkan berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan Tanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 02 Oktober 1960 dengan kesimpulan bahwa :hal 7 dari 20 hal Put.No.80/PID/2013/PT.PLGTulisan Ketik bukti yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat KeteranganTanah Usaha No. 81/K/Si/1960, Desa Sukarami, 02 Oktober 1960 (tk).tidak dapatdilakukan pemeriksaan secara tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan se/uruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat.

penetapan kelompok penerima dana SPP olehCamat, maka kelompok Simpan Pinjam akan diberikan dana denganperjanjian pengembalian pokok ditambah bunga selama 12 (dua belas) bulandengan bunga per bulannya sebesar 1,5% (satu koma lima persen).Pinjaman dana tersebut setelah dikembalikan, oleh UPK kemudian disetorkanke Bank untuk selanjutnya akan kembali disalurkan sebagai pinjaman kepadakelompok usaha lainnya sebagai tambahan modal usaha dan begituseterusnya sebagai dana bergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis

Pinjaman dana tersebut setelah dikembalikan, oleh UPKkemudian disetorkan ke Bank untuk selanjutnya akan kembali disalurkansebagai pinjaman kepada kelompok usaha lainnya sebagai tambahan modalusaha dan begitu seterusnya sebagai dana bergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dariKementerian Dalam Negeri Rl tertanggal 5 Nopember 2008, yangmenjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan danaperguliran adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) secara bersamasama /kolektif

Pinjaman dana tersebut setelah dikembalikan, olen UPKkemudian disetorkan ke Bank untuk selanjutnya akan kembali disalurkanHalaman 26 dari 58 halaman putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2017/PT.KPGsebagai pinjaman kepada kelompok usaha lainnya sebagai tambahan modalusaha dan begitu seterusnya sebagai dana bergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dariKementerian Dalam Negeri Rl tertanggal 5 Nopember 2008, yangmenjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan danaperguliran

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.Mamuju Utara untukkembali dilakukan ferfikasi , selanjutnya setelah diferifikasi di BPKAD dandinyatakan lengkap kemudian diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD), setelahterbit Surat Penyediaan Dana (SPD) maka Satuan Perangkat Kerja Daerah(SKPD) dapat memproses pencairan dana Ganti Uang(GU) dengan menerbitkanSurat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)selanjutnya bendahara menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)kepada Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan (PPTK) untuk disetujui danditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kemudianbendara menyerahkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kepala Dinasselaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani dan disetujui oleh Penggunaanggaran , setelah administrasi pencarian selesai dibuat dan ditandangani makabendahara Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menyerahkan admnistrasi21pencairan dana Ganti Uang (GU) tersebut ke BPKAD untuk diajukan penerbitanSurat Perintah Pencairan Dana

Kegiatan (PPTK) untuk disetujui danditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kemudianbendara menyerahkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kepala Dinasselaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani dan disetujui olen Penggunaanggaran , setelah administrasi pencarian selesai dibuat dan ditandangani makabendahara Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menyerahkan admnistrasipencairan dana Ganti Uang (GU) tersebut ke BPKAD untuk diajukan penerbitanSurat Perintah Pencairan Dana (

Alexander Wangge selaku kepalasub bidang vervikasi BPKAD kemudian diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD)nomor 334 tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013 , dengan terbitnya Surat PenyediaanDana (SPD) nomor 334 tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013 terdakwa kemudianmembuat adminitrasi untuk pencairan dana ganti uang (GU) III; Terdakwa membuat dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :21/SPP/DPRTR/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 tanpa sepengetahuan dari saksi DamriSibole selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

sembilan ratus dua puluh riburupiah) tersebut dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, akan tetapi karena adanya UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal49 Ayat (3), yang menyatakan "Dana pendidikan dari Pemerintah danPemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibahsesuail dengan peraturan perundangundangan yang berlaku" danPermendiknas Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentangPetunjuk Tekhnis

sembilan ratus dua puluhribu rupiah) tersebut dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, akan tetapi karena adanyaUndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional, Pasal 49 Ayat (3), yang menyatakan "Dana pendidikan dariPemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikandalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku" dan Permendiknas Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009tentang Petunjuk Tekhnis

Bin Ismailmemberikan penjelasan tentang pengelolaan DAK Bidang PendidikanTahun Anggaran 2009, dan setelah memberi beberapa penjelasan, saksiFauzi, S.Pd meminta dan mengharuskan para Kepala Sekolah untukmenyerahkan / menyetorkan 10% (sepuluh persen) dari DAK BidangPendidikan untuk rehab fisik (diluar DAK untuk meubelair) yang dicairkan /diterima oleh masingmasing sekolah kepada saksi FAUZI,SPd Bin ISMAIL.selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin melalui Terdakwaselaku staf dan anggota Tim Tekhnis

SPd ;Bahwa dari seluruh uang pembayaran / setoran 10% yang diminta Terdakwadan saksi Fauzi kepada Kepala Sekolah penerima DAK Bidang PendidikanKabupaten Merangin Tahun Anggaran 2009, yang diterima Terdakwa danatas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa atau saksi Fauzi, SPd telahmendapat untung sejumlah Rp1.108.067.000,00 (satu miliar seratus delapanjuta enam puluh tUjuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sehinggamenyalahi maksud dari penggunaan DAK tahun 2009 yang tertuang dalamPetunjuk Tekhnis

2013e Bahwa perbuatan Terdakwa meminta setoran 10% dari Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 yang merupakan danapendidikan yang diinginkan saksi Fauzi SPd dan perbuatan Terdakwamenerima pembayaran / setoran 10 % dari Kepala Sekolah penerima DAKsecara bertahap / per termin sejumlah Rp1.108.067.000,00 (satu miliarseratus delapan juta enam puluh tUjuh ribu rupiah) tersebut di atas tidaksesuai dengan maksud dari penggunaan DAK Tahun Anggaran 2009 yangtertuang dalam Petunjuk Tekhnis

Timur.3 (tiga) lembar denah pembangunan lods / kios pada PD PasarPa'baeng baeng Timur.Foto Copy Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 4 Tahun1999 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah PasarMakassar Raya Kotamadya Daerag Tingkat II Ujung Pandang.Foto Copy Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar.Foto Copy Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2004Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 126/Pid.SusTPK/2017/PN Mks.10.11.12.13.Tentang Pentunjuk tekhnis

Foto Copy Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 4 Tahun 1999Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 126/Pid.SusTPK/2017/PN Mks.10.11.12.13.Tentang Pembentukan Perusahaan daerah Pasar Makassar RayaKotamadya Daerag Tingkat Il Ujung Pandang;Foto Copy Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar;Foto Copy Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2004 TentangPentunjuk tekhnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor12 Tahun 2004 tentang pengurusan

Foto Copy Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 126/Pid.SusTPK/2017/PN Mks.10.11.12.tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar.Foto Copy Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2004Tentang Pentunjuk tekhnis Pelaksanaan Peraturan Daerah KotaMakassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang pengurusan pasar dalamDaerah Kota Makassar.Foto Copy Peraturan Walikota Makassar Nomor 12 tahun 2006tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PerusahaanDaerah

orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya mauounsebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yangmempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atau sebahagianmilk orang lain, yang mempunyai nilai atau ari atas harta benda tersebut baik bersifatnilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupunsebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yangmempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifatnilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu. barang/benda ituseluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atauarti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannyadapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindahtempat.

WIWAYA AliasTONO Bin AGUS WWAYA yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitasTerdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umumdimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 di atasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis

ribu enamratus rupiah) terdakwa kembali meminjam dana tersebut pada tanggal22 Desember 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Sehingga dana yang digunakan oleh terdakwa dari dana ADD maupun danaBKD yang tidak sesuai dengan peruntukannya sejumlah Rp45.692.492,00(empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratussembilan puluh dua rupiah);Dimana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan:Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pedoman Umum danPetunjuk Tekhnis

Dewe Bin Punel AGtersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabila dihubungkandengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka MajelisHakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis barangsiapa menunjuk kepadaterdakwa Wendi Als.

Dompu Tahun 2008Tanggal 22 Agustus 2008;e Rekapitulasi Namanama Calon Penerima BantuanSosial Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Fakir MiskinKabupaten Dompu Tahun 2008 tanggal 27 Juni 2008; e Petunjuk tekhnis pelaksanaan program pemberdayaanfakir miskin untuk KUBe Tahun 2008; Tetap terlampir dalam berkas perkara;e Buku Rekening atas nama kelompok Doro Rumu dengannomor rekening 007.22.20475.018 ; e Buku Rekening atas nama kelompok Doro Karohe dengannomor rekening 007.22.20476.012 ; e Buku Rekening atas

PN.Cbikepada Irwan Bin Tursin yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaiterdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuaidengan identitas terdakwa Irwan Bin Tursin sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telahmembenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis

sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnyaternyata sesuai dengan identitas terdakwa Yogi Pratama Bin Sadrisebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanayang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2018/PN.BgrMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilan tekhnis

kebutuhan nyatadari anakanak dan keluarga yang bersangkutan;Menimbang, bahwa setiap tahun ada penurunan nilai mata uang rupiah(inflasi) 10 % dan sampai dengan 20 % setiap tahunnya, maka berdasarkanSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015, maka Pemohondihukum untuk menambah nafkah 3 orang anak minimal 10 % sampaidengan 20 % setiap tahunnya;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas dikabulkannyatuntutan Penggugat, menurut Majelis Hakim dipandang logis dan rasional sertamenyangkut tekhnis

Langkai yang diajukan oleh Jaksa/PenuntutUmum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnyaternyata sesuai dengan identitas terdakwa Lutfi Oktobri Bin Doni Langkaisebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanayang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis