Penggugat:
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

Tritunggal SentraBuanaberdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.525.26/009/IUP.BID.I/X/2015/BP2T tanggal 13 Oktober 2015tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP)PT. Tritunggal Sentra Buanayang terletak di Desa Saliki dan Kutai lama Kec. Muara Badak danAnggana Kab. Kutai Kartanegara .4.

Tritunggal Sentra Buana yang terletak di DesaSaliki dan Kutai lama Kec.

Tritunggal Sentra Buana yang terletak diDesa Saliki dan Kutai lama Kec.

Bumi Paramasari Indo melawanBupati Kutai Kartanegara.

Kutai Kartanegara7. Agama : Islam8. Pekerjaan : Pensiunan Berkedudukan di Jalan Taruna RT. 012 RW. 05 Kel. Loa Duri Ilir Kec.

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Cq Kepolisian Resor Kutai Kartanegara berkedudukan di Jln. Syarifuddin Yoes 99 Balikpapan Kode Pos 76115 yang dalam hal ini dihadiri oleh ANDY ROMAHORBO.,S.I.K.,M.H., ROVINA RETNO S DEWI.,S.H., HARUN PURWOKO.,SH.,MH., IMAN ROCHAMAN.,SH., USMAN.

Laporan Polisi yang diajukan Pemohon ke Kapolres Kutai Kartanegara Cq Kasat Reskrim dengan tanda terima tanggal 30 Juli 2019. Isinya adalah dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Penyalahgunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Loa Duri Ilir, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara untuk Tahun Anggaran 2015 & 2016 yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Periode 2014-2020, sdr. FAHRI ARSYAD.

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil survei pendahuluan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan bagian dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang menjelaskan dan menerangkan terkait adanya laporan dari PEMOHON tentang dugaan korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang dilakukan oleh Sdr. FAHRI ARSYAD selaku Kepala Desa Loa Duri Ilir kec.

SUBAGYO XKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ.KEPOLISIAN RESOR KUTAI KARTANEGARA

Kutai Kartanegara7. Agama : Islam8. Pekerjaan : PensiunanBerkedudukan di Jalan Taruna RT. 012 RW. 05 Kel. Loa Duri llir Kec. LoaJananyang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BENYAMIN DHARMABAKTI SITORUS, S.H. beralamat di JI Ternak RT 19 Perum Palaran IndahResidence Blok Lontar Raya No 284 Kec Palaran Kota Samarinda ProvinsiKalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2021Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MELAWANKepala Kepolisian Republik Negara Indonesia Cq.

Kepolisian DaerahKalimantan Timur Cq Kepolisian Resor Kutai Kartanegara berkedudukan di Jin.Syarifuddin Yoes 99 Balikpapan Kode Pos 76115 yang dalam hal ini dihadiri olehANDY ROMAHORBO.,S.I.K.,M.H., ROVINA RETNO S DEWI.,S.H., HARUNPURWOKO.,SH.,MH., IMAN ROCHAMAN.,SH., USMAN.

keterangan saksisaksi dan memeriksa bukti suratsurat yang diajukan ke persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 Mei2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarongregister Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Trg tanggal 3 Juni 2021, telah mengajukanpermohonan praperadilan dengan alasanalasan sebagai berikut:1.Laporan Polisi yang diajukan Pemohon ke Kapolres Kutai Kartanegara CqKasat Reskrim dengan tanda terima tanggal 30 Juli 2019.

Laporan Polisi yang diajukan Pemohon ke Kapolres Kutai Kartanegara CqKasat Reskrim dengan tanda terima tanggal 30 Juli 2019. Isinya adalahdugaan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Penyalahgunaan Dana AlokasiDana Desa (ADD) Desa Loa Duri llir, Kec. Loa Janan, Kab. KutaiKartanegara untuk Tahun Anggaran 2015 & 2016 yang diduga dilakukanoleh Kepala Desa Periode 20142020, sdr. FAHRI ARSYAD.

Haltersebut juga diperkuat dengan hasil survei pendahuluan yang dilakukanoleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan bagiandari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang menjelaskan danmenerangkan terkait adanya laporan dari PEMOHON tentang dugaankorupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran2015 dan 2016 yang dilakukan oleh Sdr. FAHRI ARSYAD selaku KepalaDesa Loa Duri llir kec.

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Sdw tersebut diatas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mencoret gugatan perkara perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Sdw dalam register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 2.727.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Penggugat:
1.VINSENSIUS
2.Debora Christiani
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat cq. Kepala Dinas
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Kecamatan Barong Tongkok, cq. Camat
2.Lynda Widiastuti, S.Pd
3.Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Bupati
4.DPRD Kabupaten Kutai Barat

PENETAPANNomor 76/Pdt.G/2020/PN SdwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:VINSENSIUS, beralamat di JI. A Yani RT. 001 Barong Tongkok, Kab. KutalBarat, Kaltim, Desa Barong Tongkok, KecamatanBarong Tongkok, Kab. Kutai Barat, KalimantanTimur , sebagai Penggugat I;DEBORA CHRISTIANI, beralamat di JI.

Kutai Barat, Kaltim, Desa Barong Tongkok,Kecamatan Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat,Kalimantan Timur , sebagai Penggugat II;Lawan:Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat cq.Kepala Dinas, berkedudukan di JI.

Perkantoran II Komplek Pusat Perkantoran PemerintahKabupaten Kutai Barat, Sendawar, KabupatenKutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, DesaSendawar, Kecamatan Barong Tongkok, Kab.Kutai Barat, Kalimantan Timur , sebagaiTergugat;Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Kecamatan Barong Tongkok,cq. Camat, berkedudukan di Jalan JendralSudirman No. 01, RT. Ill Barong Tongkok,Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur,Desa Barong Tongkok, Kecamatan BarongTongkok, Kab.

Kutai Barat, Kalimantan Timur ,sebagai Turut Tergugat LYNDA WIDIASTUTI, S.Pd., beralamat di Jalan Hasannudin, SimpangRaya, RT. 004, Kec. Barong Tongkok, KabupatenHalaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN SdwKutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, DesaBarong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok,Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur , sebagaiTurut Tergugat IlPemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq.

Barong Tongkok,Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur,sebagai Turut Tergugat Ill ;DPRD Kabupaten Kutai Barat, berkedudukan di Jl.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 141.1/K.886/2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Desa Long Noran Kecamatan

Telen Kabupaten Kutai Timur;

.,;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT,

. & Rekan, alamat Jalan Mencimai, RT.001, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, PropinsiKalimantan Timur, dalam perkara ini memberi kuasa kepada: 1. Parlindungan Pasaribu, S.H.,M.H.,M.A.; 2. Benhard Kurniawan Pasaribu, S.H.;3. Sastiono Kesek, S.H.,L.LM.

No. 80/B/2013/PT.TUN.JKTKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT,berkedudukan di Jalan Sendawar II, Komplek PerkantoranPemerintah Kabupaten Kutai Barat, Simpang Raya Sendawar,Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Suriansyah, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkarapada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ;2. Bambang Krisdiono, S.H., jabatan Kepala Seksi Hak Tanah danPendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai3.

Herson, jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada KantorPertanahan Kabupaten Kutai Barat ; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di KantorPertanahan Kabupaten Kutai Barat, Jalan Sendawar I, KomplekPerkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Simpang RayaSendawar, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa khususNomor : 600/136/64.07/ VH/2012, tanggal 17 Juli 2012, dan Nomor: 100/184/ 64.07/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING I; DAN;1.

TAMANG P., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggalJalan Awl Senopati, Desa Barong Tongkok, Kecamatan BarongTongkok, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberi kuasa1. Linus Erren, S.H. 2. Yatini, S.H.,M.H.3. Sri Isjana Wadipalapa Putri, S.H. Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dankonsultan hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum(LKBH) Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, alamatJalan K.H.

No. 80/B/2013/PT.TUN.JKTBarong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,Provinsi Kalimantan Timur; 2 Seritipikat Hak Milik No. 393, tanggal 27 Januari 2004, Nama PemegangHak H. Tamang.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA;PT. HAMPARAN SENTOSA, ;PT. GERBANG MERANTI AGROBISNIS

GerbangMeranti Agrobisnis;e Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525.29/011/A.Ptn,tertanggal 07 Agustus 2009, Seluas + 15.800 Hektar, TentangHal. 3 dari 15 hal. Put.

Gerbang Meranti Agribisnis (bukti P1= T.1.b) yang diterbitkan olehTergugat selaku Penjabat Bupati Kutai Kartanegara mengandung cacat hukumkarena tidak ada ijin secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;Menimbang bahwa demikian pula terhadap obyek sengketa kedua berupa:Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525.29/011/A.ptn,tertanggal 7 Agustus 2009, tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan IntiPlasma Perkebunan Kelapa Sawit dan Fasilitas Penunjang Lainnya di

GERBANGMERANTIAGRIBISNIS (GMA), Tanggal 9 Peberuari 2009.Bukti T11 berupa: Foto Copy Surat Dari Desa Menamang Kanan, Yangditujukan Kepada Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong Nomor. 021/KD.MKN/MK/I/2009 Perihal Mohon Pencabutan ijin Perkebunan Sawit PT.GERBANG MERANTI AGROBISNIS (GMA) Menamang Kanan tanggal 12Januari 2009.Bukti T12 berupa: Foto Copy Surat Dari Desa Menamang Kanan, Yangditujukan Kepada Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong Nomor. 021/KD.MKN/MK/I/2009 Perihal Mohon Pencabutan ijin

Perkebunan Sawit PT.GERBANG MERANTI AGROBISNIS (GMA) Menamang Kanan tanggal 12Januari 2009.Bukti T13 berupa : Foto Copy Surat dari Desa Menamang Kanan, Yangditujukan Kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq.

Kepala Dinas PertanahanKabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong Nomor. 194/ KD.MKN/MK/X1/2008 Perihal Tindak Lanjut Penolakan, Menamang Kanan, tanggal 21Nopember 2008.Bukti T 17 berupa : Foto Copy Surat dari Kecamatan Muara Kaman DesaMenamang Kiri yang ditujukan Kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. DinasPerkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara JI.

ADITYA KIRANA MANDIRI, BUPATI KUTAI KARTANEGARA ; PT. BARA SEJATI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di JalanWolter Monginsidi, Tenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada :1. Abdullah Pannusu, SH., M.Si., pekerjaan Kepala BagianHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten KutaiKartanegara;2. Budi Haryadi, SH., MH., pekerjaan Kepala Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian WHukum SekretariatKabupaten Kutai Kartanegara;3. Alfince Y.

No. 285 K/TUN/2009Sejati kepada Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala DinasPertambangan dan Energi Kutai Kartanegara di Tenggarong, dengan suratpermohonan No. 79/BA/X/06 areal yang dimohon seluas 4.996 Hektar yangterletak di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur dengan titik koordinat : No.

No. 285 K/TUN/2009Kabupaten Kutai No. 2 Tahun 2001 tentang Izin Usaha PertambanganUmum Daerah tanggal 22 Januari 2008 (Bukti T13 b = T.IF21);Sehingga dengan telah dicabutnya Peraturan DaerahKabupaten Kutai No. 2 Tahun 2001 tentang Izin Usaha PertambanganUmum Daerah tersebut, maka Plt. Bupati Kutai Kartanegaraseharusnya sejak tanggal 22 Januari 2008 tidak berwenang lagimengeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan termasuk SuratKeputusan Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama PT.

Samsuri Aspar, MM. dalammengeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan EksploitasiBukti T12 pada bagian Konsideran Mengingat pada angka 12, masihmenggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai No. 2 Tahun 2001,maka dengan demikian produk Kuasa Pertambangan Eksploitasi atasnama Termohon Kasasi (PT. Bara Sejati) yang ditanda tangani olehPlt. Bupati Kutai Kartanegara Drs.

Eksploitasi dengan Surattanggal 16 Oktober 2006 No. 79/BA/X/06 luas area 4.996 Hektar terletakdi Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;Bahwa permohonan Penggugat (PT. Bara Sejati) tersebut telahdikabulkan dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/015/KpEp/DPEIV/IIV2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang PemberianKP.

Penggugat:
SYARIFAH MAIMUNAH
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

tanggal 23 Maret 2001, sebagai staf kantorCamat Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai SuratKeputusan : 821.2/1967/PP/2001 tanggal 20 Juni 2001;2.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.1151 /A.SK /IV / BKPSDM / 2019, tanggal 30 April 2019 tentangPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANGADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atas nama SYARIFAHMAEMUNAH, NIP. 196512122000122005 pada unit kerja DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil di Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.4.

oleh Tergugatselaku Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkunganPemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa mengingat selama berjalannya proses pemeriksaanpersidangan sejak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda hingga Kasasi di MahkamahAgung RI, Penggugat/terdakwa tidak pernah di tahan, makaPenggugat/terdakwa tidak pernah berhentikan sementara olehPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;6.3.

Bukti P6 : Foto Copy sesuai dengan AsliPetikan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :823 /II1.1908/A.SK/VIII/BKD/2016, Tentang KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara Periode 01 Oktober 2016;7.

Bukti T2 : Foto Copy sesuai dengan AsliSurat Pengantar Nomor 888217//A.Pr.V/BKPSDM/2019, tanggal 2 Mei 2019, DariKepala Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia, Kabupaten Kutai Kartanegara,Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil, Kabupaten Kutai Kartanegara;2 Bukti T3 5 Foto Copy sesuai dengan AsliLembar Disposisi dari Kepala Sub Bagian Tata UsahaPimpinan, Bagian Umum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 10 Juli 2019,kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraanhalaman

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BUPATI KUTAI KARTANEGARA tersebut tidak dapat diterima ;

BUPATI KUTAI KARTANEGARA VS M. GUFRON YUSUF, SH. MM ;dkk

Kepala Dinas sosial Kabupaten Kutai Kartanegara,Jabatan Baru Plt. Wakil Kepala Dinas Sosial KabupatenKutail Kartanegara, atas nama Drs.

Kepala Dinas SosialKabupaten Kutai Kartanegara dimutasi menjadi Pit.Wakil Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegarasesuai SuratPerintah Nomor : 820/III 003/PBKDH/2008 tanggal 05Maret 2008 beserta lampirannya ;c.

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor821.2/I11.1 007/PBKDH/ 2008, tanggal 18 Maret 2008yang diterbitkan oleh Tergugat tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatanlama Asisten Bidang Kesejahteraan dan HubunganMasyarakat SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Jabatan baruSekretaris DPRDKabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. GufronYusuf, SH. MM. ;2.

Kepala DinasSosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Jabatan BaruPlt. Wakil Kepala Dinas Sosial Kabupaten KutaiKartanegara, atas nama Drs. Fahroddin ;3.

Kepala DinasSosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Jabatan BaruPlt. Wakil Kepala Dinas Sosial Kabupaten KutaiKartanegara, atas nama Drs. Fahroddin ;4.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, tempat kedudukan diJalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. ROKMAN TORANG, S.H., M.H., jabatan Kepala BagianAdministrasi Hukum Setkab Kutai Kartanegara, padaKantor Bupati, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01,Tenggarong;2. ABDUL KADIR, S.H., M.Si., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara, pada KantorBupati, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01, Tenggarong;3.

Kadis Pertambangandan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;4.2 Bahwa adapun CV.

Bupati Kutai Kartanegara Perihal: Pengumumansetempat untuk Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan UmumBahan Galian Batu) Bara atas nama CV.

Anggaraksa Adisarana, SekretarisDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara menanggapinya suratkeberatan Penggugat dimaksud dan selanjutnya dilakukan telaahanstaff yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kutai KartanegaraBapak Dr. HAP. M. Haryanto Bachroel tertanggal 22 November 2010Halaman 5 dari 14 halaman.

Bahwa pada tanggal 11 November 2010, Penggugat melaporkanTergugat ke Polres Kutai Kartanegara dengan Lap. Pol. NomorLP/670/1X/2010/KALTIM/RES.KUKAR tanggal 11 November 2010,berkaitan dengan objek sengketa, namun Polres Kutai Kartanegaratelah menghentikan penyidikan (SP3) laporan Penggugat denganSurat Keetetapan Nomor S.Tap/20/III/2012/Reskrim, tanggal 1 Maret2012, Karena bukan merupakan tindakan Pidana. (Bukti 7 T IlIntervensi);h.

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 888/0010/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Andi Supaldi NIP 198304032010011011 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut

Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 888/0010/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Andi Supaldi NIP 198304032010011011 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

Penggugat:
ANDI SULPADLI
Tergugat:
Bupati Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur, KomplekPerkantoran Bukit Pelangi Jalan Soekarno HattaNo. 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, ProvinsiKalimantan Timur ;Dengan ini memberikan Kuasa kepada :Halaman 1 Putusan Nomor : 14/G/2019/PTUN.SMD1.

Kutai Timur ;3. JANUAR BAYU IRAWAN, SH, JabatanKasubbag PerundangUndangan = BagianHukum Setkab. Kutai Timur ;4. ARDIANSYAH, SH, Jabatan Staf KasubbagBantuan Hukum dan Kerja Sama BagianHukum Setkab. Kutai Timur ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesiamemilih domisili hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, JalanSoekarnoHatta Nomor 1 Sangatta, KabupatenKutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/8/S.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai TimurNomor 888/0010/BKPPTIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil Atas Nama ANDI SULPADLI NIP.198304032010011011di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.3.

, yang ditujukan kepada Bupati Kutai TimurBahwa berdasarkan surat Bupati Kutai Timur Nomor :800/0111/BKPP/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018 tentangmohon pertimbangan hukuman PNS Kabupaten Kutai Timuryang melakukan tindak pidana korupsi (salah satu namayang dimohonkan Bupati Kutai Timur agar dapatpengampunan dari BKN adalah saudara ANDI SULPADLI),yang ditujukan kepada kepala Badan Kepegawaian NegaraBahwa berdasarkan surat Keputusan Bersama MenteriDalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:888/0010/BKPPTIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Andi Sulpadli NIP.198304032010011011 di LingkunganPemerintah Kabupaten Kutai Timur;3.

NUR, dkk vs PT KUTAI REFINERY NUSANTARA, dk

Pembanding/Tergugat : BUPATI KUTAI TIMUR
Terbanding/Penggugat : DIDIK A.

Menyatakan batal Keputusan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2008.131 Er) tanggal 22 September 2008 atas nama PT. Sedulang Raya terletak di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.219 Hektar;3.

Memerintahkan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara untuk mencabut Keputusan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/131/KP-Er/DPE-IV/IX/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2008.131 Er) tanggal 22 September 2008 atas nama PT. Sedulang Raya terletak di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.219 Hektar;4.

SAWIT KALTIM LESTARI -BUPATI KUTAI KARTANEGARA -PT. SEDULANG RAYA

Staf PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara ;ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H ( Staf Bantuan HukumSekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara ) ;M.

a quo adalah Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara No: 540/131/KP Er/DPE IV/IX/2008(KW.

Namun, pada saat dilakukan pertemuan denganpihak PT Sedulang Raya, PENGGUGAT baru mengetahuiternyata saat itu telah diterbitkan juga KeputusanBupati Kutai Kartanegara No. 540/131/2008 atas namaPT Sedulang Raya ;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka penerbitanKeputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/131/2008 diatas lahan a quo sangat merugikan PENGGUGAT karenaprosedur penerbitan Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNo. 540/131/2008 mengandung cacat hukum.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 540/131/2008TELAH MENGABAIKAN ASAS PROPORSIONALITAS.

Kelapa SawitPenggugat, Tergugat/Bupati Kutai Kartanegara telahmenerbitkan ijin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumkepada PT.

-PT.RIDLATAMA TRADE POWERINDO vs-BUPATI KUTAI TIMUR-PT.NUSANTARA WAHAU COAL

ZAINUDDIN ASPAN, SH,.M.SiKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala BagianHukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.. NORA RAMADANI, SH.,MHKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf BagianBantuan Hukum Pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Timur ;. ARDIANSYAH, SHKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf BagianBantuan Hukum Pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Timur ;.

Ridlatama Group beserta lampirannya sesuai dengan bukti P12 ;Foto copy dari Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06Tahun 2004 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun20012005 serta peta alokasi pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayahKabupaten Kutai Timur yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur H.MAHYUDIN, ST,.MM dan peta sesuai dengan bukti P14 ;Foto copy sesuai dengan aslinya penyajian leaplet promosi daerah PemerintahKabupaten Kutai Timur Potensi

Rhidatama Group yang ditujukan kepada SekretarisDaerah Kabupaten Kutai Timur ;Foto copy sesuai dengan aslinya Telaahan staf dari Kepala Dinas KehutananKabupaten Kutai Timur tanggal 30 April 2010 perihal : telaahan Dinas Kehutananyang ditujukan ke Bupati Kutai Timur ;Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Register surat keluar Dinas PertambanganTahun 2009 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Register Dinas Kehutanan Tahun 2009T8Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1

Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Ha, yang terletakdi Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur ;4.

Timur yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur (vide bukti T2)Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat langkah administratif yang dilakukan olehKepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yangditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan mengeluarkanTelaahan Staf (vide bukti T3) dan Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah KabupatenKutai Timur yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur (incasu Tergugat) perihal TelaahanDinas Kehutanan tanggal 30 April 2010

DINAS PERTIMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA vs STEFANUS DONI;

PUTUSANNomor 614 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA, tempat kedudukan di Komplek PerkantoranBupati Kutai Kartanegara, Gedung Kembar Blok A Lantai 2,Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.10.11.Drs

Kartanegarawalaupun hanya sebagian dari apa yang diminta oleh Pemohon:Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon tersebut seperti apa yangtertuang di Permohonannya tanggal 17 Desember 2013 adalahuntuk kepentingan Riset dan/atau Penelitian yang akan dilakukanoleh Pemohon yang sebagai bahannya adalah Semua PenrijinanPertambangan seKabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa terhadap Penelitian yang dilakukan oleh Pemohon berupasemua Perijinan Pertambangan seKabupaten Kutai Kartanegarauntuk bahan dimaksud tentu secara

Pasal 5 huruf b Peraturan KomisiInformasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur PenyelesaianSengketa Informasi Publik;Bahwa benar pada awalnya Permohonan Informasi yangdisampaikan Pemohon kepada Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Kutai Kartanegara sepenuhnya tidak dikabulkanoleh Termohon Informasi, akan tetapi kKemudian Pemohon Informasimengajukan Keberatan kepada Kepala PPID Dinas Pertambangandan Energi Kutai Kartanegara dan atas Keberatan tersebut TermohonInformasi menjawab Keberatan yang disampaikan

Putusan Nomor 614 K/TUN/20152.2Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor 540/459/SEKT/II/2014tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani Drs. Adinur M.AP/Termohon Informasi, Stefanus Doni/Pemohon Informasi, MerahJohansyah dari Jatam Kaltim serta Drs. H.

Surip, S selaku KetuaPPID Kabupaten Kutai Kartanegara);Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pertemuan Mediasidan Klarifikasi atas Permintaan Data dan Informasi di DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara denganNomor 540/459/SEKT/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 pada angkake 2, Pemohon Informasi dan Termohon Informasi telah sepakatuntuk melakukan mediasi lanjutan setelah tanggal 28 Februari 2014terhadap permohonan Surat Keputusan Ijin Usaha Pertambangan seKutai Kartanegara yang

RICKY ELVIANDI AFRIZAL;melawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR;

Kepala SeksiPengendalian dan Pemberdayaan pada KantorPertanahan Kabupaten Kutai Timur; Alamat JalanLatsitarda IIc No. 39 RT. 28 Sungai Kunjang KotaSamarinda, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;melawan :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR, Berkedudukan diJalan Diknas Kawasan Perkantoran Bukit PelangiSangatta, Kutai Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :1.

., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik dan Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Kutai Timur;2.

SABARDI, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Hak pada Kantor PertanahanKabupaten Kutai Timur;3.MUHAMMAD SABIRIN, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil, Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan KabupatenKutai Timur;Kesemuanya beralamat pada Kantor PertanahanKabupaten Kutai Timur, di Jalan Diknas KawasanPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kutai Timur;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan padaKantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, terhitung setelah Pebruari 2009 atau sejakMaret 2009 sampai dengan sekarang.14.

Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur untukmelaksanakan Kewajibannya Membayar hak gaji dan tunjangan jabatan PegawaiNegeri Sipil atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 atau NIP.19620404 198303 1 008 Penata Muda Tk. I (III/b) Pj. Kepala Seksi Pengendalian danPemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, terhitung sejakMaret 2009 sampai dengan sekarang.5.

., pekerjaan: Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, alamat: Dusun Karya Jaya RT. 018 Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;1. Kepolisian Negara Republik Indonesia di Mabes Polri Jakarta Selatan, cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur di Jln. Syarifuddin Yoes No. 99 Balikpapan, cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kutai Kartanegara di Jln.

Wolter Monginsidi KM. 04 (Timbau) Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I;2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jln. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, cq. Kejaksaan Tinggi Daerah Kalimantan Timur di Jln. Bung Tomo, Samarinda, cq. Kejaksaan Negeri Tenggarong di Jln. Pesut No. 1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;3. Menteri Keuangan R.I. di Jln.

ROBERT SIBURIANKEPOLISIASN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESORT KUTAI KARTANEGARA DKK

Penggugat:
La Gessa
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS) VS BUPATI KUTAI TIMUR;

Sudirohusodo Gang 11 RT.13Nomor 60, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2017;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonKasasi/T erbanding/Penggugat;melawan:BUPATI KUTAI TIMUR, tempat kedudukan KomplekPerkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1,Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1. Waluyo Heryawan, S.H., Jabatan Kepala Bagian HukumSetkab Kutai Timur;2.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Umagq TukungMandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dinyatakanBatal atau tidak Sah sekaligus mohon agar Tergugat diwajibkan untukmencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor: 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan(IUP) Kepada PT.