tanah untuk pembangunan diLingkungan PemerintahKkab.

pembebasan tanah untuk pembangunan dilingkunganPemerintah Kabupaten Nunukan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama H.

tanah Kab.

Nunukan tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004;1 (satu) lembar daftar pembebasan tanah ;1 (satu) lembar Telaahan Staf dari Kabag Pemerintahan Setkab Nunukan;Hal. 33 dari 55 hal. Put.

Tanah (bukti 53, terlampir) ;2 H.

No. 711, persil 272, yang terletak di Dusun Sadang Kidul Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat, terdaftar dalam data proyek Jati Gede pada Model B Nomor Urut 1, Lembar Peta No. 341, Peta Bidang Nomor 2349 di atas namakan Bapak Suhandi Bin Sukanta yang dahulu tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede (Tergugat) sebesar Rp.723.580,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) tersebut,

Foto copy dari foto copy Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah DesaPakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang Nomor Peta :312A, Nomor Bidang : 2032, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti surattersebut diberi tanda P.1.2 19;20.

Selanjutnya pada tanggal 02 Juni 1982 Bapak Sukanta BinEncim meninggal dunia dan sekitar akhir tahun 1982 rumah tinggal BapakSukanta Bin Encim yang telah didiami oleh Ibu lya Binti Armawi, terdata dalamproyek Waduk Jati Gede oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan yangpada waktu itu dikenal dengan sebutan Panitia sembilan pendataan daerahgenangan Waduk Jati Gede yang terdaftar dalam data proyek Jatigede padaModel B Nomor urut 1.

Tanah dan BangunanProyek Jati Gede sebesar Rp.984.497, (sembilan ratus delapan puluh empatribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

LembarPeta No. 341, Peta Bidang Nomor 2349 yang di atas namakan BapakSuhandi Bin Sukanta yang dahulu tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pihakPanitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jati Gede (Tergugat)sebesar Rp.723.580, (tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapanpuluh rupiah) tersebut adalah milik Almarhum Bapak Sukanta Bin Encimdengan Almarhumah Ibu lya Binti Armawi dan menjadi hak Para Penggugatsebagai ahli warisnya ?2.

Selanjutnya pada sekitar akhirtahun 1982 rumah tinggal Bapak Sukanta Bin Encim, terdata dalam proyekWaduk Jati Gede oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan yang padawaktu itu dikenal dengan sebutan panitia sembilan pendataan daerah genanganWaduk Jati Gede yang terdaftar dalam data proyek Jatigede pada Model BNomor urut 1.

tanah kab.

pelaksanaan pembebasan tanah untukpembangunan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama H.

Daftar Hadir Rapat Pembebasan Tanah hari Rabu tanggal 11 Agustus 2004.Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000. (lima ribu rupiah);IX.

Bahwa dalam rapat permusyawaratan tersebut penggugat telah meminta kepadaPanitia Pembebasan Tanah Proyek Pembangunan Perumahan yangdirencanakan Tergugat agar tanah milik penggugat dibayarkan 100% dari hargaganti rugi yang telah dietapkan oleh panitia pembebasan Tanah yang pada waktuditetapkan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap meter.

VI selaku Panitia Pembebasan Tanah serta SekretarisPanitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan khususnyayang mengenai harga ganti rugi tanah sebagaimana disebut dalam Berita AcaraPenaksiran Harga Ganti Rugi Nomor: 15/9/PPT/1993 tanggal 27 September1993 point 1 dan 2 tidak sah dan tidak bekekuatan hukum.Menyatakan tidak sah segala peralihan hak dalam bentuk apapun dan kepadasiapapun diatas tanah objek perkara milik Penggugat seluas + seluas 1.398,109M2 yang terletak Pasar 7, 8 dan 9

Tanah;.

Bahwa sesuai dengan posita angka (5), pembebasan tanah atas objeksengketa diperuntukkan untuk keperluan pembangunan perumahan PerumPerumnas IV Martubung Medan, yang saat ini telah dikenal dengan GriyaMartubung Tahap Ill;.

Dalam kaitan ini, Penggugatjuga belum melakukan upaya administratif yang tersedia berupa pengajuankeberatan secara berjenjang kepada Panitia Pembebasan Tanah danGubernur Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PermendagriNo. 15 Tahun 1975 yang menentukan:1.

tanah yang didalilkan pada posita angka 3 (tiga).Hal ini jelas bahwa jika para Turut Tergugat ditarik sehubungan dengan halpembayaran pembebasan tanah yang terurai pada posita angka 3 (tiga) yangberlokasi di wilayah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan dilakukanoleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, maka seharusnya bukan paraTurut Tergugat yang ditarik dalam kedudukannya selaku pribadi dari TurutTergugat dalam perkara ini, tetapi seharusnya ditarik adalah pihakPemerintah sebab para Turut Tergugat

Dengan demikian telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukumbahwa uang ganti rugi pembebasan tanah telah diterima oleh para penggugat,karena pengakuan didalam perkara perdata adalah bukti yang sempurna. Olehkarenanya gugatan ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut patut di tolakuntuk seluruhnya ;4. Bahwa pembayaran ganti rugi pembebasan tanah yang dilakukan oleh panitiapembebasan tanah jalan Tol Manado Bitung tidak seluas 33.369 m? dan tidak sehargaRp. 250.000.000 per m?

Dengan demikian telah dapat dibuktikan secara sahmenurut hukum bahwa uang ganti rugi pembebasan tanah telah diterimaoleh para Penggugat, karena pengakuan didalam perkara perdata adalahbukti yang sempurna. Oleh karenanya gugatan ganti rugi ataspembebasan tanah tersebut patut ditolak untuk seluruhnya ;4.

tanah tersebut diukur, mendengar dari Hukum Tua ; Bahwa tanah Hadi Mahiborang tersebut sudah dibayarkan kepada Noldi, karenadikeluarganya sudah baku atur ; Bahwa semuanya dapat dari pembayaran tersebut, dan saksi tahu dari HukumTua ; Bahwa waktu proses pengurusan suaratsurat saksi tidak tahu ; Bahwa asal tanah tersebut mereka yang beli dari Hendrik Sitepu tapi luasnya saksitidak tahu; Bahwa Noldi sebagai kuasa menerima uang pembayaran pembebasan tanah jalantol itu kesepakatan dari keluarga ;Menimbang

Bahwa pembayaran ganti rugi pembebasan tanah yang dilakukan oleh panitia pembebasantanah jalan Tol Manado Bitung tidak seluas 33.369 m? dan tidak seharga Rp. 250.000.000per nm akan tetapi luas tanah yang dibebaskan dan harga tanahnya telah sesuai denganbesarnya ganti rugi yang diterima oleh para penggugat ;293.

Urut 45 Peta Bidang No. 84, dan pada Model C ( daftar Ganti Rugi Tanah ), Nomor Urut 106, Peta Bidang Nomor 84 atas nama DAYU BIN DARTA ( Pengggat ) yang mendapat ganti rugi tanah sebesar Rp. 163.971,60 ( seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh sen ) dari pihak Panitia Pembebasan Tanah /Panitia Proyek Pembangunan Waduk Jatigede( Tergugat ) tersebut, diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal panggung milik Penggugat ; 3.

Urut 45 Peta Bidang No. 84, dan pada Model C ( daftar Ganti Rugi Tanah ), Nomor Urut 106, Peta Bidang Nomor 84 atas nama DAYU BIN DARTA ( Pengggat ) yang mendapat ganti rugi tanah sebesar Rp. 163.971,60 (seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah enam puluh sen ) dari pihak Panitia Pembebasan Tanah /Panitia Proyek Pembangunan Waduk Jatigede( Tergugat ) tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 1975 ; 4.

Tanah dan Bangunanyang pada waktu itu dikenal dengan sebutan Panitia sembilan pendataan daerah genangan Waduk Jati Gede ( Tergugat ) ;Bahwa Tanah darat seluas 321,80 M2, Jenis Tanah D.IV, No.

Urut 45 PetaBidang No. 84, dan pada Model C ( daftar Ganti Rugi Tanah ), Nomor Urut 106,Peta Bidang Nomor 84 atas nama DAYU BIN DARTA mendapat ganti rugi tanahdan tanaman sebesar Rp. 163.971,60 ( seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratustujuh puluh satu rupiah enam puluh sen ) dari pihak Panitia Pembebasan Tanah/Panitia Proyek Pembangunan Waduk Jatigede( Tergugat ) dan didaftar sebagaiyang berhak dan mempunyai nomor ID dan yang berhak menerima uang tunaipengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200

Urut 45 Peta Bidang No. 84, danpada Model C (daftar Ganti Rugi Tanah ), Nomor Urut 106, Peta Bidang Nomor84 atas nama DAYU BIN DARTA ( Pengggat ) yang mendapat ganti rugi tanahsebesar Rp. 163.971,60 ( seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluhsatu rupiah enam puluh sen ) dari pihak Panitia Pembebasan Tanah /PanitiaProyek Pembangunan Waduk Jatigede( Tergugat ) tersebut, diatasnya berdirisebuah bangunan rumah tinggal panggung milik Penggugat ; Menyatakan Penggugat berhak atas uang ganti

Alat bukti surat mana telahdiberi tanda: (P 5); Fotokopi Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Padajaya KecamatanWado Kabupaten Sumedang. Alat bukti surat mana diberi tanda: (P 6);Fotokopi Model C: Daftar Pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunanDesa Padajaya, Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.

Alat bukti surat manadiberi tanda: (P 7) Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa Fotokopi tersebut telahbermaterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini dan dari beberapaalat bukti surat tersebut yag diberi tanda P6 dan P7 tidak dapat ditunjukkanaslinya ;mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: Alat Bukti Surat Tergugat: Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil jawabannya, Tergugat telah 1. 1 lembar Fotokopi gambar peta situasi Rincikan pembebasan tanah DesaPadajaya,

Martawi Jaya telah menerima sejumlah uang dari PanitiaPembebasan Tanah untuk pembayaran pembebasan tanah seluas2,395 Ha, C. No. 615, Blok Pilar atas nama A. Martawijaya ;iii. Kwitansi tertanggal 25 Juli 1972 yang menyatakan bahwaIt/Kanta telah menerima sejumlah uang dari Panitia PembebasanTanah untuk pembayaran pembebasan tanah seluas 0,440 Ha, C.No. 739, Blok Pilar atas nama Iti/Kanta ;iv.

Kwitansi tertanggal 25 Juli 1972 yang menyatakan bahwa MasTitin telah menerima sejumlah uang dari Panitia Pembebasan Tanahuntuk pembayaran pembebasan tanah seluas 1,775 Ha, C.No. 2283, Blok Pilar atas nama Mas Titin ;v. Kwitansi tertanggal 25 Juli 1972 yang menyatakan bahwaDjaja/Kuneng telan menerima sejumlah uang dari PanitiaPembebasan Tanah untuk pembayaran pembebasan tanah seluas1,100 Ha, C. No. 402, Blok Pilar atas nama Djaja/Kuneng ;vi.

Kwitansi tertanggal 25 Juli 1972 yang menyatakan bahwa S.Argubi telah menerima sejumlah uang dari Panitia PembebasanTanah untuk pembayaran pembebasan tanah seluas 1,00 Ha, C.No. 2819, Blok Pilar atas nama S.Argubi ;vii.Kwitansi tertanggal 25 Juli 1972 yang menyatakan bahwaA. Nurjaman telah menerima sejumlanh uang dari PanitiaPembebasan Tanah untuk pembayaran pembebasan tanah seluas0,675 Ha, C. No. 2635, Blok Pilar atas nama A. Nurjaman ;viii.

Sukaesih telah menerima sejumlah uang dari PanitiaPembebasan Tanah untuk pembayaran pembebasan tanah seluas0,100 Ha, C. No. 2562, Blok Pilar atas nama A. Sukaesih ;ix. Kwitansi tertanggal 25 Juli 1972 yang menyatakan bahwaEngkat/Enet telan menerima sejumlah uang dari PanitiaPembebasan Tanah untuk pembayaran pembebasan tanah seluas1,100 Ha, C.

tanah tersebut dimaksudkan untuk lapanganterbang yang digunakan oleh Tergugat II yang merupakan anakperusahaan Tergugat I.Bahwa Tanah Obyek Sengketa diperoleh Tergugat dari Tergugat IIIsampai dengan Tergugat XI melalui pembebasan tanah yangdilaksanakan oleh Tergugat II sesuai dengan Berita Acara PembebasanTanah tanggal 7 Juli 1972 dan tanggal 25 Juli 1972.Bahwa atas pembebasan Tanah Obyek Sengketa, Tergugat III sampaidengan Tergugat XI telah menerima uang ganti rugi dari Tergugat melalui Tergugat

.: 223 pada model B nomor urut 223/232 diatasnamakan Bapak Sumitra bin Suwita (ayah kandung Penggugat) mendapat ganti rugi oleh pihak panitia pembebasan tanah dan bangunan proyek jatigede (tergugat) sebesar Rp. 221.760,00 (dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) adalah milik Bapak Suwita bin Kinta (kakek Kandung Penggugat) yang menjadi hak Penggugat sebagai ahli warisnya;

14,4 meter persegi, berdiri di atas tanah kehutanan yang terletak di di blok Dusun Sukagalih Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar (sekarang kecamatan jatigede) Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat yang terdaftar dalam proyek jatigede pada lembar peta nomor 232, peta bidang No.: 223 pada model B nomor urut 223/232 diatasnamakan Bapak Sumitra bin Suwita (ayah kandung Penggugat) mendapat ganti rugi oleh pihak panitia pembebasan tanah dan bangunan proyek jatigede (tergugat) sebesar Rp. 221.760,00 (dua

pelaksanaan pembebasan tanah aquo.b.

sejak tahun 1973 sehingga petitum tersebut tidakrelevan dipertimbangkan karena bukan tuntutan mengenaigantirugi dari pelaksanaan pembebasan tanah.Bahwa proses pelaksanaan pembebasan tanah oleh Tergugatadalah demi kepentingan umum dan telah sesuai denganprinsipprinsip Pemerintahan Daerah, khususnya pada waktudibentuk panitia pembebasan tanah aquo, maka seyogianyaPara Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi tanahdilakukan terhadap Gubernur Propinsi Aceh, sebagai pemerintahatasan yang memiliki otoritas

memberikan izin atau kebolehanpelaksanaan pembebasan tanah aquo.Halaman 13 dari 48 Halaman Putusan Perkara No : 04/Pdt.G/2017/PN.Ktn6.

tanah Pemkab.

Oleh karena itu, pihakpihak yang bertugas sebagaiPanitia Pembebasan Tanah aquo memiliki kaitan, korelasi dankoneksitas dengan perbuatan hukum konkrit dalam gugatanaquo sehingga mutlak harus ditarik dan diikutsertakan selakutergugat tergugat agar pemeriksaan dapat dilakukan secaratuntas dan tidak menimbulkan ekor baru.Bahwa dengan tidak ditarikanya pihakpihak yang bertugassebagai panitia pembebasan tanah selaku tergugattergugatdalam perkara aquo maka jelas dan nyata gugatan ParaPenggugat mengandung

Muniing 01287 (82.000 1.00021.074 Tanggal 8 Nopember 2011, bertempat di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan, dilaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Pembebasan Tanah untukPerluasan TPA Zone 5 di Kelurahan Sumurbatu Kecamatan BantargebangTahun Anggaran 2011.

puluh lima ribu rupiah) per meterpersegi.2) Nama Penerima uang pembebasan tanah, bangunan serta tanamandisusun dan ditetapkan dalam Daftar Nominatif.

tanah kep!

Tanah untuk perluasan TPA Zona 5Kelurahan .........:.

SYAFRI, MSiBahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAPyang dibuat oleh Jaksa Penyidik.Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Bangunan Dan Pemadam KebakaranKota Bekasi.Bahwa saksi mengetahui kegiatan pembebasan tanah untuk TPA Sumurbatutahun anggaran 2011.Bahwa saksi sebagai anggota P2T.Bahwa saksi dalam kegiatan pembebasan tanah tersebut tidak pernahmengikuti kegiatan tetapi hanya mendisposisikan kepada kabid peru mahandan permukiman.Bahwa saksi tidak mengetahui luasan tanah yang dibebaskan.Bahwa

Memberi penjelasan/mengadakan perundingan dengan parapemilik tanah, tanaman tumbuh dan bangunanbangunanmengenai maksud pembebasan tanah ;3. Menaksir nilai ganti rugi tanah, tanaman tumbuh dan bangunanyang akan dibayar kepada yang berhak ;4. Membuat Berita Acara Pembebasan Tanah disertai fakta danpertimbangannya ;5. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yangberhak atas tanah, tanaman tumbuh dan bangunan tersebut ;Seharusnya dalam pelaksanaannya mereka Terdakwa Rustam Efendi, SH.

Membuat Berita Acara Pembebasan Tanah disertai fakta dan pertimbangannya ;5. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhakHal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1087 K/Pid.Sus/2008atas tanah, tanaman tumbuh dan bangunan tersebut ;Seharusnya dalam pelaksanaannya mereka Terdakwa Rustam Efendi, SH.,Terdakwa II. H. Abdul Manan Dt.

Tanah Proyek PLTA Koto Panjang, Terdakwa II danTerdakwa III yang karena jabatannya sebagai Kepala Desa otomatis sebagaianggota tim Inventarisasi Proyek Pembebasan Tanah Proyek PLTA KotoPanjang tidak dapat dipersalahkan atas terjadinya tumpah tindihpembebasan lahan yang merugikan Negara.

Tanah Proyek PLTA Koto Panjang, Terdakwa II danTerdakwa III yang karena jabatannya sebagai Kepala Desa otomatis sebagaianggota Tim Inventarisasi Proyek Pembebasan Tanah Proyek PLTA KotoPanjang tidak dapat dipersalahkan atas terjadinya tumpah tindihpembebasan lahan yang merugikan Negara, tumpang tindih (overlap)berasal terjadinya salah ukur, pengukuran ulang pada daerah yang sama,kesalahan memasukkan unsur persil, Kesemua tindakan ini tidaklah menjaditanggungjawab dan bukan pekerjaan para Terdakwa

Memberikan penjelasan/mengadakan perundingan denganpara pemilik tanah, tanaman tumbuh dan bangunanbangunanmengenai maksud pembebasan tanah ;3. Menaksirkan nilai ganti rugi tanah, tanaman tumbuh danbangunan yang kan dibayar kepada yang berhak ;4. Membuat Berita Acara Pembebasan Tanah disertai fakta danpertimbangannya ;Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1087 K/Pid.Sus/20085.

Il Ujung PandangNo. 578/S.Kep/593.82/97 tentang bentuk dan besarnya ganti kerugianbagi pemilik atas tanah karena pembebasan tanah untuk kepentinganjalan tol yang terletak di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kodya UjungPandang; Skep Walikotamadya Kepala daerah Tingkat Il Ujung Pandang No.543/S.Kep/593.82/98 tentang penetapan kembali bentuk dan besarnyaganti rugi atas tanah yang terkena pembebasan tanah untuk kepentinganpembangunan jalan tol; Surat Wakil Gubernur Sulsel tanggal 6 Oktober 1998 No.

Il Ujung PandangNo. 578/S.Kep/593.82/97 tentang bentuk dan besarnya ganti kerugianbagi pemilik atas tanah karena pembebasan tanah untuk kepentinganjalan tol yang terletak di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kodya UjungPandang;Hal. 5 dari 14 hal. Put.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan berharga penitipan pembayaran uang ganti kerugian pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Pembebasan Tanah Jalan Tol Serang Panimbang kepada Termohon, sebagai Pihak yang berhak/Pemilik bidang tanah yang tercantum pada Nomor Urut Daftar Nominatif 101 dengan luas 162 M2 terletak di Desa Mongpok, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Propinsi Banten

tanah dan Pohon sawit milik paraPenggugat ;Menyatakan tanah dan kebun kelapa sawit yang dijadikan lokasi pemboranminyak Ripah #16 adalah milik para Penggugat ;Menghukum Tergugat membayar uang pembebasan tanah dan pohon sawit danuang ganti rugi lokasi Ripah #16, sebesar Rp 1.450.221.500, (satu milyar empatratus lima puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) secara tunai,sekaligus dan seketika kepada para Penggugat sesuai rincian dalam gugatanditambah bunga 3% setiap bulannya sejak

Sel. tanggal 5Februari 2008, PN Hal 20 Alinea 2 dan hal 26 ), jika benar yang bertanggungjawab dalam hal pembebasan tanah adalah Pemerintah RI dalam hal ini BP.Migas, maka untuk membebaskan tanah untuk Pemerintah harus mempedomaniPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975, tentang KetentuanMengenai Tata tara Pembebasan Tanah dan No.2 Tahun 1976 TentangPenggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk Keperluan Pemerintah bagiPembebasan Tanah oleh pihak Swasta yang mengharuskan "membentuk panitiapembebasan

Migas membebaskan tanah tanpamembentuk panitia pembebasan tanah.

Dengan tidak mempedomani tata caraPembebasan tanah tersebut, maka pembebasan tanah tidak sah dan harusdinyatakan cacat hukum ;Bahwa Kesaksian Sdr.B Guntoro S.P.MBA, dipersidangan dibawah sumpahmemberi keterangan pihak swasta bisa melakukan pembebasan tanah tetapiharus mendapat ijin dari Bupati bahwa tentang pembebasan tanah untukkepentingan umum diatur dalam Kepres No.55 Tahun 1993. yaitu masalahpembebasan tanah oleh swasta, padahal Termohon kasasi menyatakanpembebasan tanah adalah wewenang Pemerintah

Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidakmelaksanakan pembayaran pembebasan tanah dan pohon sawit milik ParaPenggugat ;2. Menyatakan tanah dan kebun kelapa sawit yang dijadikan lokasi pemboranminyak Ripah # 16 adalah milik Para Penggugat ;3. Menghukum Tergugat membayar uang pembebasan tanah dan pohon kelapasawit dan uang ganti rugi lokasi Ripah # 16, sebesar Rp.1.450.221.500, (satumilyar empat ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratusrupiah) ;.

BambangSubiyanto mengirim surat kepada Walikota Samarinda Nomor 024 / 612 /PRINGKSTT / 2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang padapokoknya meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda dengankegiatan yang telah dilaksanakan P2T PLN sebagai berikut :1. Survey pendahuluan.2. Sosialisasi dan Musyawarah oleh Tim P2T PLN Pikitring Kalimantan denganpemilik tanah.3.

Tanah Drs.H.

BambangSubiyanto mengirim surat kepada Walikota Samarinda Nomor : 024 / 612 /PRINGKSTT / 2007 perihal Pembebasan Tanah Gardu Induk Sambutan yangpada pokoknya meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarindadengan kegiatan yang telah dilaksanakan P2T PLN sebagai berikut :1. Survey pendahuluan.2. Sosialisasi dan Musyawarah oleh Tim P2T PLN Pikitring Kalimantan denganHal. 8 dari 24 hal. Put. No. 889 K/Pid.Sus/2011pemilik tanah.3.

No. 889 K/Pid.Sus/2011negosiasi harga dari panitia pengadaan dan pembebasan tanah, kemudian PT.PLN Balikpapan merevisi anggaran dari Rp. 2,74 milyar menjadi Rp. 4,8 milyardengan luas menjadi 3,7 Ha, setelah itu diusulkan revisi anggaran ke pusat,kemudian PT. PLN Pusat mengeluarkan Persetujuan anggaran tunai.Bahwa untuk pembebasan tanah tersebut telah dilakukan pembayaranganti rugi kepada H. A.

Hasbitanggal 15 Mei 2007 yang dihadiri panitia pembebasan tanah, pemiliktanah, dan pihak PT.

Tanah untuk KepentinganUmum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah KabupatenSumba Barat Daya TA. 2011;1 (satu) eksamplar asli Surat Bupati Kabupaten Sumba Barat DayaNomor: 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang PenetapanPanitia Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umumdan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba BaratDaya Tahun Anggaran 2011;1 (satu) eksamplar asli Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya No :205 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Penetapan PenilaiHarga Tanah Pemerintah

MarkusPati Mone;1 (satu) eksamplar asli Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak atasTanah Nomor: Pem.100/223/SUMBA BARAT DAYA/XII/2011 tanggal31 Desember 2011;1 (satu) eksamplar asli SK Bupati Kabupaten Sumba Barat DayaNomor : 181 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang PenetapanPanitia Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan UmumHal. 10 dari 22 hal.

Nobertus Dus secara tanggung rentengbersamasama dengan Panitia Pengadaan/Pembebasan Tanah UntukKepentingan Umum dan Kebutuhan Pembangunan PemerintahKabupaten Sumba Barat Daya TA. 2011 dan TA. 2012 dengan SusunanPanitia Drs. A. Umbu Zaza, M.Si. (Sekretaris Daerah Kabupaten SumbaHal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018Barat Daya) selaku Ketua Pelaksana, Imanuel Horo, S.H. (AsistenPemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) selaku Wakil KetuaPelaksana, Marthen B. Dhendo, S.H.

Nobertus Dus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat DaerahKabupaten Sumba Barat Daya merangkap sebagai Anggota PanitiaPengadaan/Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum danKebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat DayaTA. 2011 dan TA. 2012 bersamasama dengan Saksi Imanuel Horo, SHselaku Wakil Ketua Pengadaan/Pembebasan Tanah Untuk KepentinganUmum dan Kebutuhan Pembangunan Pemerintah Kabupaten SumbaHal. 17 dari 22 hal.

yang bertentangan denganperaturan perundangundangan, yaitu tanah yang dibebaskan tersebuttidak memiliki dasar hukum berupa Surat Keputusan Bupati tentangPenetapan Lokasi dan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 danPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007,karena dalam mengadakan sosialisasi, identifikasi dan inventarisasidalam pengadaan/pembebasan tanah untuk Pariwisata di DesaMangganipi Tahun 2011 dilakukan tidak

Tanah KabupatenDaerah Tingkat Il Grobogan Guna Kepentingan Desa Kemloko tentangKesepakatan Besarnya Ganti Rugi Tanah Nomor : /PPT/184 tanggal 20Nopember 1984 yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah KabupatenDaerah Tingkat Il Grobogan;Bahwa obyek tanah yang dibebaskan haknya sebagai Pengganti TanahBondo Desa, Desa Kemloko dalam Berita Acara Keputusan SidangPanitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat Il GroboganGuna Kepentingan Desa Kemloko tentang Kesepakatan Besarnya GantiRugi Tanah Nomor

Martosentono, terletakdi Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, yangdilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat IlGrobogan dalam Berita Acara Keputusan Sidang Panitia PembebasanTanah Kabupaten Daerah Tingkat Il Grobogan Guna Kepentingan DesaKemloko tentang Kesepakatan Besarnya Ganti Rugi Tanah Nomor :/PPT/184 tanggal 20 Nopember 1984 adalah sah menurut hukum;Menyatakan Penggugat berdasarkan Berita Acara Keputusan SidangPanitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat

Dan berita acara keputusansidang Panitia pembebasan Tanah Kabupaten Dati Il GroboganNomer ....

Dan masuk dalamdaftar pembebasan tanah sebagai pengganti tanah bondo desoyang terkena proyek pelebaran sungai jajar yang telahdibebaskan haknya, baik hak pakai, hak milik maupun hakHalaman 27 dari 35 halaman, perkara Nomor 246/Padt/2017/PT SMGlainnya. Dimana, pada saat proses pembebasan tanah tersebutSdr. Marjoto b. Martosentono menjabat sebagai Kepala Desasekaligus pemilik pribadi tanah Sertipikat hak milik No. 73 Luas+ 6360 m?

Menyatakan Penggugat berdasarkan Berita Acara Keputusan SidangPanitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat Il GroboganGuna Kepentingan Desa Kemloko tentang Kesepakatan BesarnyaGanti Rugi Tanah Nomor : /PPT/184 tanggal 20 Nopember 1984 yangdibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat IlGrobogan, berhak mengajukan permohonan hak pakai atau haklainnya atas sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik No.73, luas6360 m2, atas nama Marjoto b.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bangunan rumah tinggal permanen milik Penggugat yang dibangun di atas tanah seluas 288 M² milik Bapak Ode Bin Asku Ayah Penggugat, yang terletak di Persil No. 209, Letter C No. 508, Kelas D.I, Dusun Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, yang terdata pada proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Pakualam

milikBapak Ode Bin Asku Ayah Penggugat, yang terletak di Persil No. 209, LetterC No. 508, Kelas D.I, Dusun Cilembu I, Desa Pakualam, KecamatanDarmaraja, Kabupaten Sumedang, yang terdata pada proyek pembangunanWaduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah DesaPakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan LembarPeta No. 336A, Peta Bidang No. 176 dan Model B, C Peta No. 176, yangpada tahun 1984 tidak mendapatkan ganti rugi karena terlewat, yangdiatasnamakan Bapak Ode Bin

;Bahwa pada bukti surat bertanda P 9 dan T 2 berupa Daftar Uraian Jenisdan Fungsi Bangunan (Model B) menerangkan/mencantumkan 1 (Satu)bangunan rumah tinggal permanen ;Bahwa, pada bukti surat bertanda P 10 dan T 3 berupa Data Penerimaanganti rugi Pembebasan Tanah dan Bangunan Desa pakualam, KecamatanDarmaraja, Kabupaten Sumedang, lembar Peta No. 336A, Bidang Nomor176, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan ProyekPengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditandatangani oleh KetuaPanitia

Pembebasan Tanah ;Bahwa, saksi SUKATMA dan saksi MAMAN di persidangan di bawah sumpahtelah menerangkan bahwa Penggugat, bersama kakak Penggugat bernamaEdi dan adik Penggugat bernama Sutirah adalah anak kandung dariAlmarhum Bapak Ode Bin Asku dan Ibu Nimah Binti Oyom ;Bahwa selanjutnya saksisaksi menerangkan pada tahun 1981 Penggugatmembangun 1 (Satu) unit bangunan rumah tinggal dengan type permanen diatas tanah milik Ode bin Asku Ayah Penggugat, seluas 288 M?

milik Bapak Ode BinAsku Ayah Penggugat, yang terletak di Persil No. 209, Letter C No. 508,Kelas D.I, Dusun Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja,Kabupaten Sumedang, yang terdata pada proyek pembangunan Waduk JatiGede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Pakualam,Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No.336A, Peta Bidang No. 176 dan Model B, C Peta No. 176, yang pada tahun1984 tidak mendapatkan ganti rugi karena terlewat, yang diatasnamakanBapak Ode Bin

milik Bapak Ode Bin Asku AyahPenggugat, yang terletak di Persil No. 209, Letter C No. 508, Kelas D.I,Dusun Cilembu I, Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, KabupatenSumedang, yang terdata pada proyek pembangunan Waduk Jati Gededalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Pakualam,Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No.336A, Peta Bidang No. 176 dan Model B, C Peta No. 176, yang pada tahun1984 tidak mendapatkan ganti rugi karena terlewat, yang diatasnamakanBapak Ode Bin

Adapunsebagai pelaksana pembebasan tanah tersebut adalah Tergugat Il selakupanitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untukkepentingan umum;Bahwa sebagaian tanah yang terkena proyek pembebasan tersebut adalahtanah milik Penggugat, yang mana tanahtanah tersebut dibeli dandiatasnamakan menjadi atas nama persero Penggugat. Tanah Penggugatyang terkena proyek pembebasan tersebut adalah : sebagian tanah HM 1123 yang dibeli Penggugat dari pemilik lama H.

Sehingga berdasarkanhal tersebut nyata dan terbukti bahwa para Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum, dimana ganti rugi pembebasan tanah tidak dibayarkan kepadaPenggugat, maka adalah adil dan layak apabila Tergugat dihukum untukmembayar ganti rugi pembebasan tanah kepada Penggugat sebesarRp6.435.600.000, (enam milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratusribu rupiah);Bahwa sebagai

Gugatan Kabur (obscuur libel)1.Bahwa benar pada tahun 2005 Tergugat V/Tergugat Intervensi Ilmelakukan pembebasan tanah untuk dipergunakan sebagai jalanmasuk ke Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) yang dana/anggaranpembebasan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah;Bahwa secara tegas diakui oleh Penggugat asal dalam positanyasebagai pelaksana pembebasan tanah tersebut adalah TergugatVTergugat Intervensi Ill selaku Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;Dengan

Priambodo Prawiroraharjo (pimpinanproyek pembebasan tanah Jl. Arteri SoekarnoHatta dalamkesaksiannya dihadapan sidang Perkara Pidana No.15/Pid.B/2003/PN.Smg (vide Putusan Perkara Pidana No.15/Pid.B/2003/PN.Smg halaman 41);Bahwa bukti P12 adalah peta tanah yang menunjukan gambarphisik/visual JIl.Masuk Masjid Agung Jawa Tengah (proyek) dantanahtanah yang terkena proyek jalan masuk Masjid Agung JawaTengah, dimana obyek sengketa tanah luas + 5.363 m? ditandaidengan angka 3.

Putusan Judex Facti melanggar pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional No.3 tahun 2007 tentang KetentuanPelaksanaan Perpres No.36 tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah BagiKepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.65tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres No. 36 tahun 2005 TentangPengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;Bahwa yang menjadi dasar penitipan uang (consignatie/konsinyasi) gantirugi pembebasan tanah seluas + 5.363 m2?

(tigaratus lima puluh juta rupiah), oleh Terdakwa kemudian diambil di Bank JatimCabang Jember dan selanjutnya digunakan untuk pelaksanaan kegiatantersebut sesuai proposal kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih di DesaJelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember ;Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan tersebut,bahwa untuk pembebasan tanah untuk keperluan Pembangunan Sarana AirBersih tersebut, dianggarkan sebesar Rp. 43.500.000, (empat puluh tigajuta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya

di dalam kegiatan pelaksanaantersebut, anggaran sebesar Rp. 43.500.000, (empat puluh tiga juta limaratus ribu rupiah) telah digunakan untuk pembebasan tanah sebagai lokasiSarana Air Bersih di Desa Jelouk, Kecamatan Jelouk, Kabupaten Jember ;Hal. 2 dari 15 hal.

No. 1970 K/Pid.Sus/2012 Bahwa harga pasaran tanah di Desa Jelbuk tersebut berkisar Rp. 70.000,(tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)per meternya, sedangkan untuk keperluan Sarana Air Bersih tersebutdiperlukan kurang lebih 15 (lima belas) meter persegi, sehingga anggaranyang diperlukan adalah sebesar Rp. 2.250.000, (dua juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) ; Bahwa dalam pelaksanaan pembebasan tanah lokasi Sarana Air Bersihtersebut dilakukan dengan pembelian sebesar

, sehingga anggaranyang diperlukan adalah sebesar Rp. 2.250.000, (dua juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) ;Bahwa dalam pelaksanaan pembebasan tanah lokasi Sarana Air Bersihtersebut dilakukan dengan pembelian sebesar Rp.500.000, (lima ratus riburupiah) untuk luas 15 (lima belas) meter persegi, sebagaimana di dalamRencana Anggaran Biaya maupun di dalam proposal kegiatanPembangunan Sarana Air Bersih tersebut yang dilakukan oleh H.

No. 1970 K/Pid.Sus/2012Bahwa dalam pelaksanaan pembebasan tanah lokasi Sarana Air Bersihtersebut dilakukan dengan pembelian sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) untuk luas 15 (lima belas) meter persegi, sebagaimana di dalamRencana Anggaran Biaya maupun di dalam proposal kegiatanPembangunan Sarana Air Bersih tersebut yang dilakukan oleh H.