Posita No. 13 bahwa mengenai dalil Para Penggugat bahwa Tergugat denganmemagar kawat duri dan menguasai tanah sengketa secara melawan Hukum.Tanggapan / Jawaban Tergugat :maka Tergugat menjawab, bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatanmelawan Hukum karena menerima tanah hasil Eksekusi Pengadilan Negeri,bukanlah perbuatan melawan Hukum.e Bahwa PN. Palembang melaksanakan Eksekusi Putusan MARI No. 87K/Pdt/2017, juga bukan perbuatan melawan Hukum.8.

lainnya yangseharusnya diterima;b mengeluarkan biayabiaya selama memberi keterangan sebagai saksi kepadaKepolisian Daerah Lampung dan Kejaksaan Negeri Lampung maupun pada PengadilanNegeri Lampung untuk kepentingan Tergugat dalam perkara yang terjadi di kantor PPDLampung Tahun 2000/2001 sebagaimana dimaksud di atas;C mengeluarkan biayabiaya untuk melakukan upaya hukum sehubungan dugaanterhadap Penggugat yang tidak berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalamSKDIR PHK melalui PN Jakarta Barat dan PN

Palembang;Kerugian immateriil:e nama baik Penggugat hancur di hadapan rekan kerja maupun kerabat;e karir Penggugat terhenti;e Penggugat telah mengalami ketidakpastian hidup;e Penggugat tidak dapat berkarir dengan baik di tempat lain karena nama baikdirusak;20 Bahwa tidak adanya kepastian hukum atas SKDIR PHK, dan dimana SKDIR PHKharus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka khususnya berdasarkan:i Pasal 155 ayat (1) dan (2), dan Pasal 151 jis.

Tentang hal iniperkarang yang sedang disidang di PN Palembang;a Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei2020. Pada saat itu Termohon di jemput keluarga;a Antara Termohon dengan Pemohon, tidak pernah dilakukan usahaperdamaian;a Usia anakanak Termohon dan Pemohon yang pertama berusia 5tahun dan yang kedua berusia 3 tahun. Anak perama berkeadaan autis dananak kedua berkeadaan hiperaktip.

Tentang hal iniperkarang yang sedang disidang di PN Palembang;a Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei2020. Pada saat itu Termohon di jemput keluarga;a Saksi tidak sanggup merukunkan Termohon dan Pemohonkembali;a Usia anakanak Termohon dan Pemohon yang pertama berusia 5tahun dan yang kedua berusia 3 tahun. Anak perama berkeadaan autis dananak kedua berkeadaan hiperaktip.

dahuluTergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000, (lima ratusribu rupiah).Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb2.Bahwa terhadap putusan tersebut, Pengadilan Negeri Klas 1A KhususPalembang telah melakukan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung RINomor: 87 K/Pdt/2017 a quo sebagaimana Penetapan Eksekusi Nomor:4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN.Plg dan terhadap penetapan eksekusi tersebutKepaniteraan PN

Palembang telah meletakkan sita eksekusi terhadap semuaobjek gugatan yang dimintakan oleh Penggugat/Terlawan , yaitu: SHGB No.4862, SHGB No. 1877, SHGB No. 4183, SHGB No. 2595, SHGB No. 2563,SHGB No. 2564/3699 dan SHGB No. 2566.

dimanafoto copy bukti surat TIII s/d TII3 tidak dapat dicocokkan karena surataslinya tidak ada, sedangkan Foto copy bukti surat TII4 dan TII5konform dengan bukti surat asli TIV8 dan TIV9 yang ada ditanganTergugat IV, untuk Tergugat III mengajukan foto copy bukti surat TIIIIkonform dengan bukti surat asli TIV2 yang ada ditangan Tergugat IV,untuk Tergugat IV mengajukan foto copy bukti surat TIVIA, IB, IC s/dTIVII dimana foto copy bukti surat TIVIA, IB, IC sesuai dengan aslinyayaitu print out dari Website PN

Palembang, kemudian TIV2, TIV8, TIV9, TIV10 sesuai dan dapat di cocokkan dengan aslinya, sedangkan TIV3s/d TIV7 dan TIV11 tidak dapat dicocokkan karena surat aslinya tidakada;Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukansaksi, sedangkan Tergugat IV untuk memperkuat dalil dalil sangkalan /bantahannya telah mengajukan alat bukti saksi 1 (satu) orang yaituNotaris / PPAT EVI SYARKOWI, SH yang mana keterangan lengkap darisaksi ini telah terurai dan termuat di bagian tentang duduknya perkara

Keadaan seperti ituHalaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pat.G/2021/PN Pigjuga dilakukan oleh Yap Pun Nai (diduga Sujodi palsu) kepada bibiknyadengan hal yang sama surat tanah bibiknya bernama SATIMAHdioperalinkan atas namanya dengan Akta Notaris Husnawaty SH, sekarangsedang berperkara di PN Palembang dengan Perkara PerdataNo.140/PDT.G/2020/PN.PLG untuk itu kami memohon kepada Tergugat untuk mengembalikan selurun Surat Tanah Milik Ayah Penggugat danmengosongkan Tanah tersebut dari apapun

dunia padatanggal 3 Maret 2011, sehingga perjanjian kerjasama Nomor 9 tanggal 16Agustus 2010 antara Pemohon Kasasi /Tergugat dan TermohonKasasi/Penggugat melalui Kuasanya Tergugat Il (adik Penggugat)berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Maret 2010 dilakukan pada saatTergugat II masih hidup, dan perbuatan hukum Tergugat II adalah untukkepentingan Penggugat/Termohon' kasasi, sehingga pertimbanganhukum Judex Facti Pengadilan Tinggi pada putusannya dalam halaman60 yang sependapat dengan Judex Facti PN

Palembang tentangberakhirnya kuasa dari Penggugat kepada Tergugat Il, tidak berakibathukum atas batalnya kerjasama Nomor 9 tanggal 16 Agustus 2010,Hal. 34 dari 40 hal.

yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untukmenyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang takterpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI:Halaman 38 dari 49/Putusan Perdata Nomor 48/Pat.G/2019/PN PlgMenimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenanganmenurut kompetensi relative, dimana menurut Tergugat, PN

Palembang tidakberwenang mengadili perkara ini karena sesuai isi perjanjian antara Penggugatdengan Tergugat telah disepakati bahwa apabila terjadi sengketa hukum antarapara pihak, maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya di PNTangerang.

Pengadilan Tipikor saat iniyang sudah beroperasi yaitu di Pengadilan Negeri JakartaPusat setelah itu dibentuk lagi di wilayah provinsi berdasarkanSurat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No:191/KMA/SK/X1/2010 tanggal 1 Desember 2010 berkedudukandi ibukota provinsi yaitu PN Bandung, PN Semarang dan PNSurabaya, kemudian dibentuk lagi berdasarkan KeputusanKetua MA No: 022/KMA/ SK/11/2011 tanggal 7 Pebruari 2011tentang pengoperasian Pengadilan Tipikor yaitu PN Medan, PNPadang, PN Pekanbaru, PN Palembang

Tergugat menyatakan telah menyelesaikan hak para Penggugat terkaitmasalah PHK para Penggugat dan dari bukti surat tersebut Majelis hakim mendapatkanfakta bahwa para Penggugat belum mendapatkan pesangon, karena di dalam surattersebut hanya menerangkan pemberian sisa kerja dan lainlain, Surat tersebut tidakmerincikan nilai pesangon, semestinya untuk menyelesaikan pemutusan hubungankerja, antara Tergugat dengan para Penggugat semestinya membuat Perjanjianbersama untuk kemudian didaftarkan di PHI pada PN

Palembang agar memiliki nilaieksekutorial dan mendapatkan akta;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum yangtelah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa benar terhitung sejak para Penggugatdiakhiri hubungan kerjanya oleh Tergugat, para Penggugat belum menerima uangpengakhiran hubungan kerja berserta hakhak lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undangundang nomor:13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. ketentuan Pasal 27 .ayat (1) KeputusanMenteri Tenaga

Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu. yang padaumumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itudipercaya ;Bahwa, Judex Facti Majelis Hakim PN.

Palembang yang dibenarkan olehMajelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang di Tingkat Bandingnekad menyatakan ada kerugian negara dalam kasus pengadaan SolenoidValve spesifikasi tipe 4WE6H6X/EW220N9K4 (New Generation) yangdilakukan Pemohon PK dan II hanya berdasarkan keterangan saksi Rudibin Zainal yang merujuk harga Solenoid Valve spesifikasi lain yaituSolenoid Valve 4WE6H6X/ EW230N9K4 ;Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan adanya keterangansaksi dan bukti surat lain yang menyanggah

Oleh karena itu dengandidaftarkannya gugatan penggugat ke PN Palembang haruslah ditolak olehMajelis Hakim ;Berdasarkan uraian diatas,mohon Majelis Pengadilan Negeri Klas IAPalembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak dalildalilgugatan penggugat untuk seluruhnya dan mengeluarkan Tergugat IV sebagai pihakyang digugat ;DALAM POKOK PERKARA:1.

/PPAT diwilayah Kota Palembang.Bahwa pertimbangan PN.

Palembang pada halaman 21 baris ke4dari atas :... menurut Majelis Hakim salah satu prinsip fundamental atassahnya gugatan secara formal adalah bahwa gugatan tersebutharuslah dimajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas sebagaiPenggugat, untuk menggugat kepada pihak yang mempunyaihubungan Hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakansehingga apabila gugatan diajukan kepada orang yang tidakmempunyai hubungan Hukum, maka dapat dinyatakan cacat formal,baik dalam bentuk maupun kualifikasi in person.Pada

terdaftar dalam perkara Nomor181/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 13 November 2013 dengan acarasidang pemeriksaan para saksi.e Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan AgamaPalembang sama objek perkaranya maupun sama subyek hukumnya/para pihaknya sama dengan perkara yang sedang diperiksa olehPengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, di mana para Tergugatdalam perkara ini selakau para Penggugat dalam perkara di PNPalembang, sedangkan Penggugat dalam perkara ini adalah Tergugatdalam perkara di PN

Palembang tersebut.3 KEBERATAN GUGATAN PREMATURBahwa gugatan Penggugat prematur karena dalam perkara ini telahterjadi sengketa milik, yaitu: apakah obyek sengketa tersebut milikPenggugat atau milik Suami Penggugat?

waktu yang tidak bisadipastikan lagi dalam rentang tahun 2010, bertempat di Gedung SanggamKecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan di Gedung Mayang MauraiKecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaktidaknya pada suatu tempatsesuai UU No 4 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi danKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07februari 2011 tentang pengoperasian pengadilan tindak pidana korupsi padaPengadilan Negeri (PN) Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, PN

Palembang, PNTanjung Karang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PNSamarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang, dan PN Jayapura, makaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenangmemeriksa dan mengadili melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan jika diantara beberapa perbuatan, meskipunmasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

Palembang, PNTanjung Karang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PNSamarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang, dan PN Jayapura, makaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenangPutusan No.: 18 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 35memeriksa dan mengadili melakukan , yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan jika diantara beberapa perbuatan, meskipunmasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannyasedemikian rupa

Palembang, PNTanjung Karang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PNSamarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang, dan PN Jayapura, makaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenangmemeriksa dan mengadili melakukan beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawainegeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas

P11bangunan (SHM No. 00213 dan SHM No. 00212)(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;Permohonan Sita Eksekusi atas putusan Perkara PerdataNomor. 10/Pdt.G/2006/PN.PLG jo Putusan PT.PLGNomor. 44/PDT/2007/PT.PLG jo Putusan MARI No. 687K/PDT/2008 tertanggal 12 April 2021(fotokopi sesuaidengan fotokop)) ;Surat dari PN Palembang Nomor.W6.UI/1318/HK.01/3/2019, tanggal 01 Maret 2019.

Ketua PN Palembang sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28September 2019.Di persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :ARIZAL, SH dan M. DAUD DAHLAN, SH dari LBH IKADIN SUMSELberdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.1051/Pid.B/2019/PN. Plg.Putusan No.1051/Pid.B/2019/PN.

P11bangunan (SHM No. 00213 dan SHM No. 00212)(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;Permohonan Sita Eksekusi atas putusan Perkara PerdataNomor. 10/Pdt.G/2006/PN.PLG jo Putusan PT.PLGNomor. 44/PDT/2007/PT.PLG jo Putusan MARI No. 687K/PDT/2008 tertanggal 12 April 2021(fotokopi sesuaidengan fotokop)) ;Surat dari PN Palembang Nomor.W6.UI/1318/HK.01/3/2019, tanggal 01 Maret 2019.

Gugatan diajukan dengan itikad tidak baik.Bahwa Terbanding telah mengajukan Gugatan a quokepada PN Palembang dengan itikad tidak baik denganmeminta ganti kerugian dengan nilai yang sangat fantastisdan sangat mengadaada, padahal telah secara nyataterbukti Terbanding tidak memiliki kapasitas hukum (LegalStanding).Bahwa selain itu, Terbanding juga tidak memiliki alasanhukum yang sah untuk menggugat Para Pembanding,terlebih Terbanding tidak membuktikan dalildalil yang telahdikemukakan dalam Gugatannya

IVAN ROBERT JON SCHULZ, dalam hal ini diwakili oleh Wali Pengampu yaitu ibu kandungnya Nyonya CARITA SMITH, berdasarkan Penetapan PN Palembang No.1258/Pen.Pdt.P/1997/ PN.PLG tanggal 20 September 1997, bertempat tinggal di Jalan R.A.K.Rokhim No.14 Palembang, saat ini sementara bertempat tinggal dijalan K.H.Mas Mansyur No.59 Jakarta Pusat 10230, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II.;Penggugat Kesatu dan Penggugat Kedua bersama-sama disebut juga sebagai PARA PENGGUGAT.;M E L A W A N :

;Bahwa karena salah satu ahliwaris Ivan Robert Jon Schulz(Penggugat Kedua) sejak Penetapan PN Palembang tanggal 20September 1997 ditaruh dibawah pengampuan, demi hukumSeluruh Harta Bersama terikat yang belum terbagi termasuk 78%sahamsaham di Tergugat Kesatu (PT Sacna Graha Eka)penggunaannya atau pengelolaannya termasuk memberikanpersetujuan Hak Tanggungan sebagaimana terurai dalam suratsurat ( Bukti P.2.

Rudy Max Gustav Schulz yang dikeluarkanoleh Kantor Catatan Sipil Palembang ;Bukti P6 =: Surat Penetapan PN Palembang No.1258/Pen.Pdt.