Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat inisaya tidak mengetahui dan memegang surat perjanjianKredit.8) Bertentangan dengan Pasal 13838 Undang Undang HukumPerdata;Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan UndangundangberlakusebagaiUndangundang bagi mereka yangmembuatnya.Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selaindengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh Undangundang. PersetujuanHalaman 8 dari 32.

suatu konsekuensi logisyang timbul dari perjanjian pemberian kredit yang dibuat oleh pihak debitur(penggugat) dengan kreditur (tergugat) ;Menimbang, bahwa dari alaalat bukti yang diajukan penggugatsebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugattidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya; oleh karena itu gugatanPenggugat harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka paraPenggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 13838

;Bahwa berdasarkan Pasal 13838 KUHPer: Semua perjanjian yang dibuatsecara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnyaBahwa dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 6 Mei 2009 danSurat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 6 Mei 2009 (untuk selanjutnyadisebut Kedua Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 6 Mei 2009)Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam sebuahperjanjian peminjaman uang.

Putusan Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari1973, menyatakan:"Pasal 13838 "BW' masih berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itusesuai dengan pertimbangan PT pihakpihak harus mentaati apa yangtelah mereka setujui, dan yang telah dikukuhkan dalam akte otentiktersebut."b. Putusan Mahkamah Agung RI No.225 K/Sip/1976 tanggal 30 September1983, yang diputus oleh Hakim Agung: Indroharto, S.H., Ny. MartinaNotowidagdo, S.H., dan Soegiri, S.H., menyatakan:Halaman 14 dari30 halaman.

UcupSupena Meninggal pada tanggal 3 Mei 2013, hal ini membuktikanbahwa klaim yang diajukan telah melampaui batas waktu yangditentukan dalam Polis sebagai perjanjian yang mengikat dan berlakusebagai hukum (Vide Pasal 13838 KUH Perdata) antara Tergugat danAlm. Ucup Supena dan tentunya juga bagi pihak penggantinya (in casuPenggugat dan ahli waris lainnya dari Alm.

karena dalam perkara a quo terikat dengan suatu perikatan hukum dalambentuk Perjanjian atau Kontrak Titip Olan Nomor : 001/TOTBS/MSKKPS/I/2010 tanggal 02 Januari 2010 antara Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Mustika Sembuluh danSurat Perjanjian/Kontrak Titip Olah Nomor 001/TOTBS/BSKKKPS/I/12010 tanggal 01 Juli 2010 antara Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dengan PT Bumi Sawit Kencana, dan baginyaberlaku sebagai undangundang bagi pembuatnya (Vide Pasal 13838

Sehingga dengan demikian PerkaraPerdata No.23/Pdt.G/1989/PN.Bgr, telah dilaksanakan dengan baik tanpadilakukan eksekusi paksa oleh Pengadilan Negeri Bogor.Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 13838 dan Pasal 1339 KitabUndangUndang Hukum Perdata dengan tegas menyatakan bahwa suatuPerjanjian yang dibuat para pihak adalah merupakan UndangUndangHal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1810 K/Pdt/200910.11.12.13.yang mengikat terhadap para pihak dan terhadap pihak ketiga.

Koperasi Ekawatya Basta Artha (tergugat I, Il) dengan jaminanberupa benda atau barang mesin jahit sebanyak 807 unit. berdasarkanfaktur asli yang diserahkan oleh penggugat selaku pemberi jaminankepada tergugattergugat termasuk selaku penerima jaminan.sebagaimana dalam Akte Jaminan Fidusia No..13 tanggal 30 Januari 2007.Perjanjian tersebut memenuhi syarat pasal 18320 KUHPerd sehingga AkteJaminan Fidusia No..13 tanggal 30 Januari 2007 SAH dan MENGIKATmenjadi UU bagi kedua belah pihak menurutpasal 13838

Merupakan keputusan yang dibuat melampauikewenangan BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen;Bahwa mengenai denda, biaya administrasi dan lainnya sudah jelasdisepakati dalam perjanjian Pembiayaan konsumen No 9018819675 padapoint (3) dan BPSK Batu Bara tidak mempunyai kewenangan untukmerubah atau membatalkan isi perjanjian konsumen dimaksud sesuaiaturan pasal 13838 KUHPerdata;Bahwa perjanjian konsumen No 9018810675 telah memenuhi ketentuanPasal 1320 KUHPerdata

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke3 telah ditolak sedangkanpetitum ketiga merupakan dasar untuk mengajukan petitumpetitum selanjutnyayakni angka 4 dan petitum angka 5 haruslah ditolak pula ;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak sehinggaPenggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Penggugat harusdihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalamamar putusan ini ;Memperhatikan ketentuan hukum dan undangundang = yangbersangkutan khususnya Pasal 13838

selebihnya;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima danternyata gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka gugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkeVeerklaard);Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, makapihak Penggugat dalam adalah pihak yang kalah, oleh karenanya dihukum untukmembayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Memperhatikan Pasal 13838

Hal tersebut sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 1338 jo1340 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang masingmasing dikutip sebagai berikut:Pasal 13838 KUH Perdata, dikutip sebagai berikut:semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuatnya.Pasal 13840 KUH Perdata, dikutip sebagai berikut:suatu perjanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya.Bahwa karena telah teroukti menurut hukum dan oleh karenanya merupakansuatu fakta hukum yang

No. 1343 K/Pdt/201 1seluruh isi yang terkandung di dalamnya, dan dibuat dengan memenuhiketentuan Pasal 1313, 1320, 1330, dan Pasal 13838 K.U.H.

Pembanding/Penggugat melakukan pemotongan sepihaktanpa peringatan terlebih dahulu berdasarkan hasil Tim Quality Control yangbaru disampaikan dalam Rapat Direksi tanggal 12 Juni 2015 setelah SuratPerintah Kerja No. 106/ JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/2014 tertanggal 6 Mei2014 (SPK) berakhir;Menimbang, bahwa Surat Perintah Kerja No. 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/2014 tertanggal 6 Mei 2014 (SPK) dibuat dan ditandatangani olehPembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sesuai bukti P.2, makamenurut Pasal 13838

Bahwa mengenai dalil posita 14, 15, adalah tidak benar, kerugian yangdisampaikan Penggugat tidak diuraikan secara jelas, hal pa yangmengenai kerugian sebab perjanjian yang kami buat sebagaimana aktaPerjanjian Kredit PT Bank Muamalat Tok, yang merupakan akte dibuatmenurut cara dan dihadapan pejabat yang ditetapkan oleh undangundang, menurut pasal 13838 KUHPerdata perjanjian itu mempunyaikekuatan sebagai undangundang bagi kedua belah pihak tersebut,sehingga mengenai kerugian dialami penggugat patutlah

danbukan dengan Terlawan Ill, maka dengan demikianTerlawan Ill tidak adahubungan hukum terhadap Perjanjian Kredit nomor 13 tanggal 5 Juli 2013tersebut ;15.Bahwa kaitannya dengan kewajiban hutang Terlawan Ill dengan NyonyaEndang Tri Susilowati tersebut merupakan hubungan intern mereka berduaantara Terlawan Ill dengan Terlawan V, dan tidak ada kaitannya/ hubunganhukum dengan Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 5 Juli 2013 tersebut,sehingga Terlawan Ill tidak mengikat kepada pihak Terlawan IV ;Vide Pasal 13838

Wanprestasi berdasarkan Pasal1243 KUHPerdata yang timbul dari persetujuan (13838 KUHPerdata),tuntutan terjadi karena perjanjian tidak dipenuhi sama sekali/tidak tepatwaktu/tidak dipenuhi secara layak.

Penggugat yang mendalilkan bahwa perjanjianpersetujuan membuka kredit, nomor : 001/KCKJAPK/KAL/2013 tanggal 20 maret2013 dibuat dalam kondisi para penggugat tertekan tidak dapat dibuktikan olehPara Penggugat, sehingga perjanjian persetujuan membuka kredit, nomor: 001/KCKJAPK/KAL/2013 tanggal 20 maret 2013 tersebut telah memenuhi syaratsahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata olehnya perjanjiantersebut berlaku mengikat sebagai Undangundang bagi Para Penggugat danTergugat (vide pasal 13838

Diperkuat Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1991 K/Pdt/1994 tanggal 30 Mei 1996, Mahkamah Agungtelah membatalkan akta jual beli yang menggunakan surat kuasa mutlakdengan pertimbangan intinya sebagai berikut:Bahwa dalam perkembangan hukum perjanjian, telah diakui asas kebebasanberkontrak sesuai Pasal 13838 KUHPerdata, kebebasan berkontrak yangdikembangkan juga meliputi kuasa mutlak, tetapi penegasan asaskebebasan berkontrak termasuk perjanjian pemberian kuasa tidak bolehbertentangan dengan

Namun, berikutakan di uraikan sebagai pertimbangqan Majelis Hakim untuk secaraprogressif juga lebih merujuk kepada UU Perlindungan Konsumen berikutinstrumennva peraturan perundangundangannya.Bahwa, Pemohon Keberatan terkesan hanya menggunakan "kaca matakuda" dalam melakukan pembacaan terhadap sebuah klausul kontrakperjanjian, sebab Pemohon Keberatan hanya merujuk kepada Pasal 1320jo 13838 BW/KUHPerdata tanoa mencoba memahaminya dengan benar,dan tanpa mencoba merujuk undangundang lainnya.Bahwa, berdasarkan