Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Mab.Bahwa selanjutnya terkait dengan status Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil di Kantor Lurah Sungai Kerjan, Penggugat telah menyerahkan AsliSurat Keputusan Bupati Bungo Nomor 03/BKPSDMD/2017 tentang PemberianIzin Perceraian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Bungo,tertanggal 27 April 2017;Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidangtertutup untuk umum, di mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa terhadap

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh prosesmediasi dengan Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaituMediator Hakim Ahmad Patrawan, S.H.I., namun usaha mediasi tersebut jugatidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana Laporan Mediatortertanggal 29 Mei 2017, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuantersebut;Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat PemberianIzin Perceraian Nomor 03/BKPSDMD

No. 161/Pdt.G/2020/PA.ApnBahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagaimana tersebut dalamSurat Keputusan Bupati Tojo UnaUna Nomor 848/151/BKPSDMD/2020 tanggal19 Juni 2020;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetapmempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usahatersebut tidak berhasil;Bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwasetiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebin

No. 161/Pdt.G/2020/PA.ApnMenimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagaimana tersebutdalam Surat Keputusan Bupati Tojo UnaUna Nomor 848/151/BKPSDMD/2020tanggal 19 Juni 2020 telah memenuhi maksud ketentuan pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) danayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989

No. 1653/Pdt.G/2020/PA.MksSumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, tentang Pemberian IzinPerceraian Nomor: 862/3718/BKPSDMD, tertanggal 08 Juli 2020.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganperantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agarkiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.

berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidaksanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulanperceraian adalah jalan yang terbaik;Bahwa dikarenakan Penggugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil(Kepala Sekolah Dasar Negeri 064/VI Tanjung Lamin Il) yang dalammengajukan gugatan cerai harus melampirkan Surat Izin AtasanPenggugat, sesuai dengan Surat Izin Cerai yang di keluarkan oleh Pj.Sekretaris Daerah dengan Nomor 806/489/BKPSDMD

,M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 17 Juli2019, upaya damai melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator tersebut tidakberhasil;Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasanlangsung Penggugat dengan nomor 8:06/489/BKPSDMD.3/2019, yangdikeluarkan oleh Bupati Merangin, tanggal 30 April 2019, maka pemeriksaanperkara a quo dapat dilanjutkan;Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan suratgugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk

sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.2/461/BKPSDMD

sedangkan Termohon tidak datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperolehizin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor xxx.2/1445/BKPSDMD

Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Pal SubsiderApabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil teah memperoleh Surat Izinuntuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Nomor890/38/BKPSDMD/2020 tertanggal 29 Desember 2020;Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

menyatakan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimanalaporan hasil mediasi tanggal 22 Februari 2017;Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara optimalmendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnyadibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telahmemperoleh surat izin bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimanasurat Nomor 474.2/35/BKPSDMD

No.81/Pdt.G/2017/PAPaldengan Nomor 474.2/35/BKPSDMD/2017 tanggal 18 Januari 2017 yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) danayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupayamendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor81/Pdt.G/2017/PA Pal tanggal 22 Februari 2017 oleh Drs.

Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Pal if mor 474.2/83/BKPSDMD/2022Bh Asisten Administrasi Umum;Sengany terle 8 danulu dibacakan surat gugatanIe vaiet Gipertahankan oleh Penggugat;dapat didengarkanrxBahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan alat bukti surat dan saksisaksi sebagai berikut :1.

Bupati MeranginSekretaris Daerah dengan Nomor 806/605.a/BKPSDMD/PPSDM.3/2018,tanggal 24 Mei 2018;10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :Primer :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya:Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohondatang menghadap sendiri ke persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dari atasannya dengan surat izin untuk melakukanperceraian dari Bupati Merangin dengan Nomor 806/605.a/BKPSDMD

PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil, Pemohon Konvensi wajib memperoleh izin untuk melaksanakanperceraian dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut di atas,Pemohon Konvensi telah memperoleh surat izin untuk melaksanakanperceraian dari pejabat yang berwenang dengan Surat Izin Untuk MelakukanPerceraian dari Bupati Merangin dengan Nomor 806/605.a/BKPSDMD

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkanizin dari atasan berdasarkan surat izin perceraian dari Bupati Hulu SungaiTengah Nomor 474.3/18/BKPSDMD/2018 tanggal 18 September 2018;7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbuny/i:Primer :a.

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor474.3/18/BKPSDMD/2018 tanggal 18 September 2018, fotokopitersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberimeterai yang cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.3;B. Saksi keluarga/orang dekat Penggugat:1.

Brb.lahir maupun batin dan tidak ada memberikan uang atau benda berhargasebagai pengganti nafkah selama 11 bulan berturutturut;12.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudan mendapatkanizin dari atasan berdasarkan surat izin perceraian dari Bupati KabupatenHulu) Sungai Tengah Nomor 474.2/08/BKPSDMD/2017 tanggal 20Oktober 2017;13.Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Barabai

Fotokopi Surat Izin melakukan perceraian dari BupatiKabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 474.2/08/BKPSDMD/2017tanggal 20 Oktober 2017, telah diperlihatkan kepada Tergugat tidakdibantah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberimeterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.3;Bahwa pihak Tergugat juga telah menyerahkan surat keterangan telahdigugat cerai istri yang dikeluarkan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIBBarabai, telah diperlihatkan kepada Tergugat tidak dibantah

Putusan No.792/Pdt.G/2020/PA.Pal Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperolehizin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.z/654/BKPSDMD/2020tanggal 11 September 2020 yang dikeluarkan oleh Asisten AdministrasiUmum;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidangtertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatanPenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa

Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Atau, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon danTermohon telah dipanggil secara resmi dan patut, hadir di persidangan;Bahwa Pemohon telah memperoleh surat izin perceraian dari atasanlangsung Pemohon dengan Nomor 188.45/10/BKPSDMD Tahun 2019 yangdikeluarkan Bupati Bungo, tanggal O02 April 2019, dan perkara dapatdilanjutkan;Bahwa Majelis Hakim telah

kewenanganabsolut Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secararesmi dan patut hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuaiketentuan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 09 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 138 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan telahmemperoleh surat izin perceraian dari atasan langsung Nomor188.45/10/BKPSDMD

berlaku;SUBSIDAIR:Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada harihari persidangan perkara ini Penggugat datangmenghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dantidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukandisebabkan sesuatu halangan yang sah;Bahwa Penggugat selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) telah mengajukanSurat Keputusan Bupati Nomor 800/92/BKPSDMD

berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh, maka berdasarkan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Sungai Penuh secara relatif berwenang untukmemeriksa dan mengadili serta menyelesaikan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa Pemohon selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil)Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci telah mendapat Surat Izin Berceraldari atasan dengan Nomor 800/92/BKPSDMD

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berwilayahkerja di Kabupaten Tapin telah mendapatkan izin dari atasanberdasarkan surat izin perceraian dari Bupati Hulu Sungai TengahNomor 44774.7/7/BKPSDMD/2019 tanggal 10 Mei 2019;9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Barabai Cq.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berwilayahkerja di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mendapatkan izin dariatasan berdasarkan surat izin perceraian dari Bupati Hulu SungaiTengah Nomor 474.2/2/BKPSDMD/2019 tanggal 08 Februari 2019;10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Agama Barabai Cq.

&Rekan, Nomor : 800/519/BKPSDMD/2021, Perihal : TindakLanjut Permohonan Peninjauan Kembali, tanggal 3 Maret2021 (Sesuai Dengan Aslinya);6.

Bukti T6 : Nota Dinas Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah KepadaBupati Tanjung Jabung Timur ; Nomor880/42/BKPSDMD/2021, Perihal : Hasil Rapat PembahasanPermohonan Pembatalan Pensiun Pegawai Negeri Sipil atasnama dr. Meidrin Joni,Sp.OG, NIP.197305012002121005,tanggal 21 Januari 2021 (Sesuai Dengan Aslinya);7. Bukti T7 : Surat dari KantorPengacara/Advokat Ami Setia, S.H. & Rekan Selaku KuasaHukum dr.

&Rekan, Nomor : 800/519/BKPSDMD/2021,Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Peninjauan Kembali,tanggal 3 Maret 2021 (Sesuai Dengan Aslinya);9. Bukti T9 : Keputusan Bupati Tanjung JabungTimur Nomor 336 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian AtasPermintaan Sendiri Tanpa Pemberian Pensiun PegawaiNegeri Sipil Atas Nama dr.

Meidrin Joni, Sp.OG (vide Bukti P1=T7);Menimbang, bahwa Tergugat melalui Sekretariat Daerah KabupatenTanjung jabung Timur menanggapi surat Penggugat tertanggal 1 Februari 2021melalui Surat Nomor 800/519/BKPSDMD/2021 perihal: Tindak Lanjut PermohonanPeninjauan Kembali tanggal 3 maret 2021 yang pada pokoknya menyatakanpeninjauan ulang atas Objek Sengketa tidak dapat dilakukan (vide Bukti P5=T8);Halaman 45 dari 68 HalamanPutusan Nomor: 7/G/2021/PTUN.JBI.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

Bahwa Sekretaris BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Timurmenerima permohonan dari Penggugat setelah adanya disposisi BupatiKabupaten Tanjung Jabung Timur pada awal bulan Juni tahun 2020,selanjutnya menyiapkan Surat Keputusan Pemberhentian atas permintaansendiri terhadap Penggugat. (Keterangan saksi Angga Hari Sumarta);4.

Bahwa Penggugat telah memiliki Izin Perceraian dari Walikota Makassardengan Nomor: 800/5705/BKPSDMD/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganperantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agarkiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;Halaman 2 dari 82.

SuratPerintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Nomor:Print05/L.5.10/Fd.1/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 (Bukti T7), terhadap Penyitaantersebut telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sebagaimanaPenetapan Nomor : 1/Pen.Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb tanggal 25 Juni2021 (Bukti T8) , ternadap :Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Jmb1)8)1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan WalikotaJambi Nomor : 821.2/151/BKPSDMD

dilegalisir Petikan Keputusan WalikotaJambi Nomor: 821/17/BKD tanggal 30 Januari 2012 tentangPengangkatan Astri Liliani, SE, AK sebagai Pegawai Negeri Sipil;1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan WalikotaJambi Nomor: 821.2.267/BKD tanggal 31 Desember 2016 tentangPengangkatan Astri Liliani, SE, AK sebagai Kasubbag Keuangan BadanPengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi beserta lampiran;1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan PelantikanNomor: 821.24/157/BKPSDMD

,MSi beserta lampiran;1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan PelantikanNomor:821.23/157/BKPSDMD tanggal 03 Februari 2017 atas namaM.Amin Qodri, AP.

,MSi1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan WalikotaJambi Nomor: 821/127/BKD tanggal 28 November 2008 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Jambi atas nama Budi Setiawan, SE;1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan WalikotaJambi Nomor: 821.2/151/BKPSDMD tanggal 10 Agustus 2017 tentangPengangkatan Budi Setiawan, SE sebagai Kabid Penagihan danKeberatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambibeserta lampiran;1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir

surat pernyataan pelantikanBudi Setiawan, SE Nomor: 821.23/495/BKPSDMD tanggal 16 Agustus2017;1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Berita Acara PengambilanSumpah Jabatan PNS Budi Setiawan, SE Nomor: 800/948/BKPSDMDtanggal 10 Agustus 2017;Uang tunai sebesar Rp. 48.500.000, (empat puluh delapan juta limaratus ribu rupiah)1 (satu) lembar kertas berisi fotokopi kwitansi dari Tersangka Subhi,S.Sos.