Ditemukan 338 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 26-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118/B/PK/PJK/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. (Ex. PT. LIPPO BANK, Tbk) vs DIREKTUR JENDRAL PAJAK
5426 Berkekuatan Hukum Tetap
  • In theevent USER desires to use the mark in connection wth the program incountries other than those listed on schedule A, such schedule may beamended wth OWNER's witten consent to include such other countries."Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkanbahwa Visa tidak mengenakan royalti kepada PT Bank Lippo, Tbk;2. Tagihan atas jasa dari Visa International dapat dibagi menjadi 2 (dua)kategori, yaitu :a.
Putus : 05-09-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 5 September 2019 — MOCHAMMAD ASHADI CAESAR
189112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat PT Sinar Bintang Mentaya tanggal 24 Februari2014 No. 002/SBMSPT/SP/II/2014 (asli Print).2 (dua) lembar Surat PT Sinar Bintang Mentaya tanggal 14 Februari2014 No. 001/SBMSPT/SP/II/2014 (asli Print).1 (satu) bendel Surat Berlogo PT Andalas Putra Maritim delapanlembar (asli print).1 (satu) lembar Surat Bank Mandiri tanggal 07 Maret 2014 yang ditandatangani oleh M Asahadi Caesar (copy).1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 02042014(copy legalisir).1 (satu) lembar Surat Beneficiary Consent
Register : 03-01-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Ktg
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat:
Dedie Tawil
Tergugat:
1.Rumah Sakit Umum Monompia
2.dr I Komang W.A. Sp.B.
3.REINER LUMOWA
4.dr SUKIMAN N LUKUM, Sp.A
5.YAYASAN KESEHATAN MONOMPIA
21689
  • Direktur Rumah Sakit Umum Monompia, dansaksi pensiun pada tahun 2018; Bahwa yang saksi ketahui adalah Pasien Hilda Tawil masuk lewatUGD dan dalam keadaan darurat dan harus dilakukan tindakan yangbiasa disebut dengan Cito, yang berasal dari bahasa latin yang artinyadengan cepat atau segera dalam kasus Pasien Hilda Tawil harus segeradilakukan operasi karena dalam keadaan darurat, namun tindakanOperasi tersebut sempat tertunda beberapa jam karena menunggupersetujuan dari keluarga pasien atau Informed Consent
Putus : 22-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3475 K/Pdt/2012
Tanggal 22 Desember 2014 — PT. INDONESIA COAL DEVELOPMENT vs ANDREAS RINALDI
11583 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 5.2 dari Perjanjian Investor Tahun 2007 menyatakan:"except as permitted by articles 5 or 6, or with the prior written consent ofICD, no Shareholder shall:(1) Transfer any shares;(2) Grant, declare, create or dispose of any right or interest in any shares;or;(3) Create or permit to exist any encumbrance over any shares;Terjemahan tidak resminya adalah sebagai berikut:2.132.1423,Kecuali sebagaimana diperbolehkan dalam Pasal 5 atau 6, denganpersetujuan tertulis terlebih dahulu dari ICD pemegang
Register : 20-08-2013 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 130/Pdt.G/2013/PN.Pdg
Tanggal 12 Juni 2014 —
570243
  • dan penggugat mengerti yangterbukti dengan tidak adanya penolakan dari penggugat pada saat dilakukanprosedurprosedur pemasangan kawat gigi, sehingga penggugat terbukti sadarmemposisikan dirinya tanpa ada paksaan untuk dilakukan tindakan medis dalamprosedur pemasangan kawat gigi , sehingga penggugat terbukti sadarmemposisikan dirinya tanpa ada paksaan untuk dilakukan tindakan medis dalamprosedur pemasangan kawat gigi tersebut, tau dalam istilah Kedokteranpersetujuan tersebut disebut dengan Jmplied Consent
Putus : 15-11-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2699 K/PDT/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT cq PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON, II. 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT cq PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON cq PEMERINTAH DESA PABUARANKIDUL VS PT MITRA PUTRA UTAMA, dk.
9163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa persetujuan dari korban(consent) merupakan alasan bagi pelaku untuk mengelak darituduhan perbuatan melawan hukum.
    Bahwa persetujuan dari korban(consent) merupakan alasan bagi pelaku untuk mengelak darituduhan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini manakala pihakkorban sudah setuju atas tindakan yang dilakukan oleh pelakunya,dan perbuatan tersebut memang dilakukan yang berakibat timbulnyakerugian bagi pihak korban, maka pihak korban tidak dapat menuntutganti rugi dari pelaku perbuatan tersebut;Halaman 51 dari 65 hal. Put.
Putus : 25-08-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 K/PDT/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — I. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, II. 1. ASIAN CREDIT HEDGE FUND, dkk., III. 1. UBS LIMITED, dk. IV. 1.HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, dk. VS 1. DICK HERMANTO ENDRO, dkk. dan 1. SURYAINTI PERMATA TBK., dkk.
305247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Any arbitrationshall be conducted confidentially and any award made may be made publiconly with the prior written consent of all of the Parties ...... :Terjemahannya adalah sebagai berikut :Hal. 73 dari 143 hal Put.
    Any arbitration shall be conducted confidentially and any awardmade may be made public only with the prior written consent of all of theParties;Yang diterjemahkan sebagai berikut :"g) Arbitrase. Tanpa mengenyampingkan Bagian (c) sampai (e) di atas,Penerbit dan masingmasing Penjamin setuju bahwa Perwakilan Pembeliatau setiap Pembeli dapat memilin, dengan pemberitahuan tertulis, bahwaHal. 74 dari 143 hal Put.
    Any arbitration shall be conducted confidentially and any awardmade may be made public only with the prior written consent of all of theParties ........
    The language of the arbitration shall be English.Any arbitration shall be conducted confidentially and any award mademay be made public only with the prior written consent of all of theParties......... Terjemahannya adalah:g) Arbitrase.
Register : 13-02-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/PDT.G/2015/PN JKT.PST.
Tanggal 7 Juli 2015 —
14150
  • .:.06: (Article 7.1)The key personnel of each PARTY shall not be reassigned and removedwithout the prior consent of the other PARTY. (Article 7.3)In the event CNTIC has informed to CMK that, based on the EPCCONTRACT, the WORKS performed by CMK is not satisfied to the OWNERand CMK fails to make good, repair or remedy such WORKS, CNTIC shallhave the right to perform any relevant work in order to fulfill the obligation ofCNTIC Consortium under the EPC CONTRACT.
Register : 10-12-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN SURAKARTA Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN Skt
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
RATNA PRAWATI,SH., MH
Terdakwa:
EKO PRIHANTONO Als KAKUNG JENGGOT Bin SUPARMO.
6744
  • Rumah Sakit Dr Moewardi; Bahwa dalam Visum Et Repertum Nomor : /IKFML/RSDM/IX/2018,tanggal 29 September 2018, Visum itu diterbitkan atas dasar seluruh datadan fakta yang telah ditemukan selama pemeriksaan medis di InstalasiGawat Darurat Rumah Sakit Dr Moewardi pada tanggal 29 September 2018,pada pukul 19.12 WIB, teregistrasi dengan nomor rekam medik 01434266.Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN SktBahwa Setelah dilakukan konseling terhadap orang tua korban kemudiandilakukan informed consent
Register : 22-11-2016 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 182/G/2016/PTUN.SBY
Tanggal 2 Mei 2017 — FERRY SO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I dan 1. PT. SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA, 2. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
172116
  • B.1083VII/KCR/OPK/06/01 dan Consent Roya tanggal 31102002 No. 75yang dibuat oleh Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, SH, Notaris diSurabaya, Hipotik No. 1033/1989 di Roya sebagian untuk Hak MilikNo. 367/Kelurahan Jajartunggal ; 2250022 2noe nono Berdasar pendaftaran Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapanAlexandra Pudentiana Wignjodigdo, SH, PPAT di Surabaya tanggal24092002 No. 210/ 2002, pemegang hak beralih menjadi atas nama4.Bahwa.....28Bahwa, menanggapi dalil Penggugat yang menilai Tergugat
Putus : 22-12-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 699 PK/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — WAHJU INDRAWAN VS SILOAM HOSPITALS JAMBI Alias RUMAH SAKIT SILOAM JAMBI, DKK
779800 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakan dilakukan tanpa adanya informed consent (persetujuanterlebin dahulu dari pasien);Pertimbangan hukum Judex Facti pada tingkat banding maupun JudexJuris tidak mencermati keterangan saksisaksi hasil pembuktian yangdilakukan oleh Judex Facti pada tingkat pertama sebagaimanadisebutkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara NomorHalaman 26 dari 35 Hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/201771/Pdt.G/2012/PN. Jbi, tertanggal 23 Juli 2013, halaman 45, 48 yangmana keterangan saksi ahli dari dr. H.
Register : 30-01-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/G/2014/PHI.BDG
Tanggal 28 Mei 2014 — PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY; LAWAN; SINGGIH JUNI ERWANTO
7722
  • menerangkan Diagnosa "DEPRESI RINGAN"Copy dari AsliSurat Keterangan Istirahat Jalan tanggal 11 Maret 2013 dari Rumah SakitHermina Bekasi, yang menerangkan Diagnosa " MEMERLUKAN ISTIRAHATKARENA SAKIT"Copy dari AsliSurat Keterangan Istirahat Jalan tanggal 25 Maret 2013 dari Rumah SakitHermina Bekasi, yang menerangkan Diagnosa " MEMERLUKAN ISTIRAHATKARENA SAKITCopy dari AsliSurat Keterangan " BUKTI PEMBAYARAN KONSULTASI DR SPESIAUS" tanggal10 April 2013.T 11 Copy dari AsliSurat Persetujuan Tindakan / Inform Consent
Putus : 01-12-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 630/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 1 Desember 2015 — ANDRYANNI KARTAJAYA melawan ABU BAKAR Cs
7017
  • Sehingga potensi timbulmasalah dan bahkan konflik yang berkaitan dengan tanah ini demikian tinggi, karenanya negara cq.Pemerintah sangat consent dan intent untuk mengatasi soal tanah itu dengan salah satu caranyaadalah dengan menyelenggarakan tertib administrasi mengenai tanah. Tanahtanah hak Adattransaksinya harus terang sepengetahuan Tetua Adat yang di Jawa peran mana banyak dilakukanoleh Kepala Desa sehingga Desa wajib menyelenggarakan Buku Tanah.
Register : 01-08-2013 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 463 /Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL
Tanggal 3 Desember 2014 — DENIS ANTHONY MICHAEL KEET Lawan 1.ICAC PROFESIONAL SERVICE 2.DR SHERLY SOLIHIN PsyD
729630
  • danditandatangani oleh Yeane Sailan beserta dengan lampiranlampirannya, yaitu Affidavit of the Custodian of Mental HealthRecords to Accompany Copy of Records dan Release for theEvaluation and Treatment of A Minor, yang keduanya jugaditandatangani oleh Yeane Sailan, terjemahan mana dibuatoleh Eko Tjahyadi, Penerjemah Resmi dan Tersumpah.Halaman 69 dari halaman 150 Putusan Nomor : 463 /Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL10.11.Bukti T.I4Bukti T.I5Bukti T.I6Bukti T.17Bukti T.I8Bukti T.I9Bukti T.10Bukti T.111: ICAC Consent
    Form tertanggal 3 Agustus 2012 yangditandatangani oleh Penggugat.: Terjemahan dari ICAC Consent Form tertanggal 3 Agustus2012 yang ditandatangani oleh Penggugat, terjemahanmana dibuat oleh Eko Tjahyadi, Penerjemah Resmi danTersumpah.: Formulir Child Intake tertanggal 11 Agustus 2012 yang diisidan ditandatangani oleh Yeane Sailan.: Terjemahan dari Formulir Child Intake tertanggal 11 Agustus2012 yang diisi dan ditandatangani oleh Yeane Sailan,terjlemahan mana dibuat oleh Eko Tjahyadi, PenerjemahResmi
    YeaneSailan selaku lou dari Luke Xavier (Child Intakes).Halaman 77 dari halaman 150 Putusan Nomor : 463 /Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL11.12.13.14.15.16.Bukti T2 11: ICAC Consent Form tertanggal 3/8/2012 yang merupakansurat persetujuan yang ditandatangani oleh PENGGUGAT sehubunganlayanan jasa konseling/konsultasi Luke Xavier.Dokumen ini menjelaskan adanya persetuju~an PENGGUGAT atas layanankonseling/konsultasi psikologi terhadap Luke Xavier, termasuk ketentuanpengecualian mengenai kerahasiaan.Bukti T2 12:
    Terjemahan resmi ICAC Consent Form tertanggal 3/8/2012yang merupakan surat persetujuaan yang ditandatangani olehPENGGUGAT.Bukti T2 13: Authorization For The Release Or Exchance Of Informationtertanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdri.
Putus : 01-06-2011 — Upload : 27-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1590 K/PDT/2010
Tanggal 1 Juni 2011 — OSCAR LOKEY, DKK VS MAX RARUNG, DKK
5333 Berkekuatan Hukum Tetap
  • akibat pembuatannya seperti almarhum HendrikRarung (Goromu) menurut hemat kami orang tua yang demikian harusdi taruh di bawah pengampuan seperti yang dimaksud pasal433.KUH.Perdata ;Bahwa mengenai tanda tangan almarhum Hendrik Rarung (Goromu) padasurat tanggal 11 November 1983 kalau toh itu benar tanda tangannya(Goromu) maka Penggugat mempunyai 2 tanggapan pada hal itu :a. besar kemungkinan kalau memang itu tanda tangan almarhum HendrikRarung (Goromu) hal itu merupakan cacat dalam kata sepakat (Consent
Register : 31-10-2018 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5281/Pdt.G/2018/PA.Tgrs
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7239
  • Negara Republik Indonesia.Pasal 2Masingmasing Pihak menyatakan tidak akan mengajukan upaya hukumapapun di kemudian hari, baik secara perdata melalui gugatan maupunsecara pidana terhadap halhal yang sudah disepakati dalamKesepakatan Akibat Cerai mi.Pasal 3Bahwa kesepakatan. dalam Akta Kesepakatan Akibat Cerai ini dicapai atasdasar iktikad balk kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dan pihakmanapun, dan Kesepakatan Akibat Cerai ini merupakan keputusan final sertaatas kesepakatan bersama (mutual consent
Register : 16-11-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PN SINJAI Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snj
Tanggal 11 Januari 2022 — Penuntut Umum:
Isnawati Yamin. SH
Terdakwa:
EMBANG BIN SUDDING
155115
  • Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Snjterdapat hubungan sebabakibat antara perbuatan yang dilakukan terhadapAnak dengan timbulnya akibat yang dirasakan oleh Anak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimanadidefinisikan di dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Perlindungan Anakadalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anakyang masih dalam kandungan;Menimbang, bahwa memaksa dapat diartikan sebagai suatu perbuatanyang dilakukan secara paksa dan tanpa adanya persetujuan (consent
Putus : 06-08-2015 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 470/PDT.G/2014/PN. TNG
Tanggal 6 Agustus 2015 — Drs. H. AKHMAD HARIS Lawan 1. PT. SILOAM HOSPITALS, Tbk Cq SILOAM HOSPITALS LIPPO VILLAGE 2. dr. ANASTINA TAHJOO 3. dr. P. SUGIANTORO 4. dr. SOELISTIOWATI TJAHJONO ,SPAN 5. dr. BUDHI ADDIWIJAYA SPBTKV
493262
  • darah.Danjika kaki membusuk, kaki harus diamputasi, (6)kKebutuhanperawatan danpengobatan secara intensif untuk evaluasi pasca operasi yang berat dansulit, (c)resiko tindakan operasi berulang, (d)resiko kemungkinankegagalan tindakan operasi.Dengan demikian operasi emergency tersebut adalah tindakan untukpencegahan kecacatan (limb salvage);Bahwa kepada keluarga Penggugat, juga telah dijelaskan secara lengkapmengenai tindakantindakan tersebut dan biayabiayanya, sebagaimanaternyata dalam surat General Consent
    Foto Copy Persetujuan Umum/General Consent Rawat Inap tanggal 29 12014, bukti P5 ;8. Foto Copy Persetujuan Tindakan Medik/Bedah tanggal 29 Mei 2014, buktiT6 ;9. Foto Copy Surat Persetujuan untuk tindakan Anestesi tanggal 29 Maret2014, bukti T6a ;10.
Register : 20-05-2011 — Putus : 29-11-2011 — Upload : 08-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 12 / Pid. Sus. K / 2011 / PN. Mdn
Tanggal 29 Nopember 2011 — - EDDY SUHAIRY, SH
9436
  • HAZANAHmeninggalkan terdakwa, beberapa saat setelah terdakwa memegangbungkusan koran berisi uang tersebut, datang 5 (lima) orang yang petugasKepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telahdipersiapkan oleh saksi Sarifah Hasanah sebelumnya ;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim oleh karena saksiSYARIFAH HAZANAH telah melakukan pelaporan sebelumnya kepada pihakpenyidik atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bukanikut menyetujui perbuatan tersebut (Victim Consent
Register : 01-07-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN MENGGALA Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mgl
Tanggal 16 Juli 2021 — Terdakwa
11951
  • yang dipergunakan untukmelakukan tindak pidana serta bukan pula hasil dari kejahatan makaterhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkandan yang meringankan Anak;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Anak merugikan Anak Korban; Perbuatan Anak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaandan agama;Keadaan yang meringankan: Perbuatan Anak dilakukan dengan persetujuan (consent