Ditemukan 13335 data
6 — 0
;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas makaPermohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,makasesuai ketentuan pasal 89 (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang No. 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang No. 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara inidibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala ketetuan
13 — 2
PERMARepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan Semuapersetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan adanya kesepakatan perdamaian tersebut,dihubungkan dengan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon, dihubungkan puladengan ketetuan yang terdapat dalam peraturan perundangundangan di atas, makacukup alasan
7 — 2
Gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89, 90 dan 91 Undang undangNomor. 7 Tahun 1989, maka Penggugat diwajibkan membayar biaya perkarasebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;Mengingat ketetuan peraturan perundang undangan yang terkait denganperkara ini;MENGADILI1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadapsidang tidak hadir;2 Mengabul kan gugatan Penggugat dengan verstek;3 Memutuskan, menjatuhkan talak satu
19 — 4
lakilaki sebagaimana surat Nomor tanggal 2Nopember 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti calonistri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK KANDUNGPEMOHONbaru berumur 17 tahun (belum berumur 21 tahun),namun demikian ternyata orang tuanya (AYAH KANDUNG CALONISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON) telah mengijinkan anaknya (DewiIdrasari binti Jhony Supardi) untuk dinikahi oleh anakPemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dan bersediamenjadi wali dalam pernikahan tersebut, sehingga telahmemenuhi ketetuan
Sumiyem Sulik
Tergugat:
Kasno Hadi Pranata
47 — 12
TteGugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersamasuami istri dapat diajukan bersamasama dengan gugatan perceraian ataupunsesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;Dan juga telah sesuai dengan ketetuan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, yangmenyebutkan sebagai berikut:Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, makapenyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama;6.
Asrama Brimob, RT.001/RW.001, Kelurahan UboUbo, Kecamatan KotaTernate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Sertifikat Hak milik (SHM) nomor : 44dengan luas 259 M, atas nama Sumiyem Sulik (Penggugat), hal ini sesuai denganpasal 85 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan sebagai berikut:Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinanadanya harta milik masingmasing suami atau isteri;Dan juga telah sesuai dengan ketetuan pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,yang menyebutkan sebagai
12 — 7
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
11 — 8
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
Dra.R.S Ekawati Irawan bin Rd.M.Syarif
Tergugat:
Ir.Bambang Irawan bin Oma Somantri
7 — 3
Pasal 90 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh UU No. 50Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biayaperkara kepada Penggugat;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yangberlaku serta ketetuan hukum lain yang berhubungan denganperkara ini;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor5229/Pdt.G/2017/PA.Badg oleh Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;5.
11 — 7
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
11 — 9
pihakmanapun, maka kedua alat bukti surat tersebut menurut penilaian Majelis dapatditerima sebagai alat bukti yang sah;Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 1055/Pat.P/2021/PA.CbnMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti menurut hukumbahwa Pemohon berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Bogor, makapermohonan Pemohon secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan bukti P.3 maka terbuktibahwa Pemohon dan Mochamad Zenal adalah pasangan suami istri sah sesualdengan ketetuan
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang telah mempunayi anakyang salah satunya bernama Yudi Yansah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Akta Nikah) maka telah terbuktimenurut hukum bahwa Yudi Yansah bin Mochamad Zenal dan Rita Yunita bintiKamdani adalah pasangan suami istri sah sesuai dengan ketetuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
9 — 7
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
10 — 1
., makaberdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat dinyatakan gugur ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dengan perubahan keduaUndang Undang No.50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berpendapat bahwa seluruh biayaperkara harus dibebankan kepada Penggugat dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini.Mengingat, segala ketetuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku danHukum Syari yang berkaitan dengan perkara
14 — 8
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
12 — 8
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
17 — 9
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
16 — 22
Sipil , seseorang sebelum membuat akte kelahiranharus mendapat penetapan dan Pengadilan Negeri ;Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,dan jugauntuk mempermudah kepentingan pemohon untuk melaksanakan perbuatan hukumyang berkaitan dengan akte kelahirannya ,maka sudah selayaknya permohonanpemohon harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan pemohonsendiri, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankankepada pemohon ;Mengingat ketetuan
10 — 0
dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalekpada tanggal 08 Januari 2013 karena bermaksud untuk tidak meneruskanperkaranya lagi dan akan hidup rukun lagi dengan Termohon;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yangdilakukan oleh Pemohon tersebut dilaksanakan tanpa hadirnya Termohonsehingga perkara tersebut belum dijawab oleh Termohon, oleh karena itu Penetapan Cabut, nomor: 1606/Pdt.G/2012/ Halaman 4 dari 6PA.TL. tidak memerlukan persetujuan dari Termohon, maka pencabutan tersebutsesuai ketetuan
11 — 7
Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena permohonan paraPemohon belum diperiksa lebih lanjut maka berdasarkan pasal 271 RVpencabutan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50tahun 2009, yaitu perubahan kedua dari UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibatperkara ini dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
17 — 9
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
20 — 12
dibenarkansepanjang perkara dimaksud belum diputus oleh Majelis Hakim banding ;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan kembali permintaanbanding merupakan hak asasi Terdakwa dalam proses hukum sekaligus hakTerdakwa untuk menerima putusan pengadilan tingkat pertama, sehinggadipandang layak untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan kembali permintaanbanding telah diterima di Pengadilan Tinggi sebelum perkara bandingnyadiputus, maka sebagai konsekuensinya biaya perkara dibebankan kepadaTerdakwa Sesuai ketetuan