Pengadilan Tata Usaha Negara), dalam melakukan kontrolyudisial hanya memastikan secara yuridis terbatas (marginal toetsing), apakah82prosedur dan/ atau tata cara penyelesaian internal melalui intansi atau lembagayang telah ditentukan menurut peraturan dasarnya sudah ditempuh oleh parapihak yang terkait sesuai dengan syarat dan/ atau mekanisme hukum yangmengaturnya.

(Bukti P5C);Bahwa Pemohonl merupakan organisasi yang secara aktif melakukanaktivitas pelestarian fungsi lingkungan hidup, antara lain: sejak didirikanpada 26 Februari 2002 aktif melakukan upayaupaya penyelamatanhutan dan advokasi lingkungan hidup meliputi; (1) Advokasi kebijakanataupun upaya hukum, baik litigasi ataupun nonlitigasi, (2) PenguatanHalaman8dari75 halaman.Putusan Nomor 63 P/HUM/201911.dan pemberdayaan masyarakat, kelompok marginal, dan kelompokperempuan, (3) Mendorong pengarusutamaan

MOHAMMAD HIDAYAT selaku Kasubdit Pengolahan Migas disampaikankepada saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANIselaku PPK untuk dijadikanbagian dalam dokumen lelang, sebagaimana termuat dalam surat Nota DinasNomor 663/12/DMO/2013 tanggal 25 Maret 2013 dan KAK dan RAB yangdibuat oleh saksi MOHAMMAD HIDAYAT diambil alih oleh saksi DANNYCAHYONOselaku PPK menjadispesifikasi teknis dan HPS.Bahwa berdasarkan KAK yang dibuat maksud dan tujuan Pembangunan LPGMini Plant di Musi Banyuasin adalah Pemanfaatan gas lapangan marginal

MOHAMMAD HIDAYAT selaku Kasubdit Pengolahan Migas disampaikankepada saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANIselaku PPK untuk dijadikanbagian dalam dokumen lelang, sebagaimana termuat dalam surat Nota DinasNomor 663/12/DMO/2013 tanggal 25 Maret 2013 dan KAK dan RAB yangdibuat oleh saksi MOHAMMAD HIDAYAT diambil alih oleh saksi DANNYCAHYONOselaku PPK menjadispesifikasi teknis dan HPS.Bahwa berdasarkan KAK yang dibuat Maksud dan tujuan Pembangunan LPGMini Plant di Musi Banyuasin adalah Pemanfaatan gas lapangan marginal

MOHAMMAD HIDAYAT selaku Kasubdit Pengolahan Migas disampaikankepada saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANIselaku PPK untuk dijadikanbagian dalam dokumen lelang, sebagaimana termuat dalam surat Nota DinasNomor 663/12/DMO/2013 tanggal 25 Maret 2013 dan KAK dan RAB yangdibuat oleh saksi MOHAMMAD HIDAYAT diambil alih oleh saksi DANNYCAHYONOselaku PPK menjadispesifikasi teknis dan HPS.Bahwa berdasarkan KAK yang dibuat maksud dan tujuan Pembangunan LPGMini Plant di Musi Banyuasin adalah Pemanfaatan gas lapangan marginal

MOHAMMAD HIDAYAT selaku Kasubdit Pengolahan Migas disampaikankepada saksi DANNY CAHYONO, ST Alias DANIselaku PPK untuk dijadikanbagian dalam dokumen lelang, sebagaimana termuat dalam surat Nota DinasNomor 663/12/DMO/2013 tanggal 25 Maret 2013 dan KAK dan RAB yangdibuat oleh saksi MOHAMMAD HIDAYAT diambil alih oleh saksi DANNYCAHYONOselaku PPK menjadispesifikasi teknis dan HPS.Bahwa berdasarkan KAK yang dibuat Maksud dan tujuan Pembangunan LPGMini Plant di Musi Banyuasin adalah Pemanfaatan gas lapangan marginal

SAMTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPk);1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir PROPOSALPENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN (PKHP)TAHUN 2017 PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIFPEREMPUAN MARGINAL BERBASIS PONTESI LOKALDAERAH DECOUPAGE DAN ROLL CAKE BATIKBESUREK;1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir KEPUTUSANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIREKTORATPENDIDIKAN KESETARAAN DAN PENDIDIKANBERKELANJUTAN PADA SATUAN KERJA DIREKTORATPEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DANKESETARAAN NOMOR : KEP / 919 / C4.3 / KU / 2017TENTANG

SAMTOselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir PROPOSALPENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN(PKHP) TAHUN 2017 PENGEMBANGAN EKONOMIPRODUKTIF PEREMPUAN MARGINAL BERBASISPONTESI LOKAL DAERAH DECOUPAGE DAN ROLLCAKE BATIK BESUREK;1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir KEPUTUSANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIREKTORATPENDIDIKAN KESETARAAN DAN PENDIDIKANBERKELANJUTAN PADA SATUAN KERJADIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKANKEAKSARAAN DAN KESETARAAN NOMOR : KEP /919 / C4.3 / KU / 2017 TENTANG

selanjutnya untuk menguji apakah keputusan objek sengketa telahditerbitkan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan asasasasumum pemerintahan yang baik, pengujian yuridis oleh Pengadilan akandibatasi dari aspek kewenangan dan aspek prosedur semata, sedangkanaspek substansi dikecualikan pengujiannya, antara lain dengan dasarpenghormatan kepada DKPP sebagai organ TUN yang melaksanakanfungsi kuasi peradilan, penghormatan ini sebagai suatu sikap selfrestraintberdasarkan prinsip margin of appreciation, marginal

Nomor 235 K/Pid.Sus/202195)96)97)1 (satu) lembar Tanda terima Biaya Pemasangan Baliho CalonLegislatif Anggota DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014berdasarkan Daerah Pemilihnya; 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Percetakan Tiga Jaya namabarang Pengadaan dan Percetakan Modul Pemilu, Keagamaandan Marginal Jumlah Rp30.000.000,00 tertanggal 22 Mei 2014dan Nota CV.

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBanda Aceh hanya menguji secara administratif berkaitan dengan wewenang,Prosedur maupun substansi dari Penerbitan Objek Sengketa aquo, sedangkanterkait kepemilikan tanah tersebut menjadi kewenangan peradilan umum untukmengujinya;Halaman 59 dari 72 HalamanPutusan Perkara Nomor 7/G/2017/PTUNBNAMenimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkanterhadap pokok sengketa aquo akan menguji Ssecara marginal toetsing ataupengujian secara terbatas

Gubermur dengan memperhatikanrekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau BupatiWalikota, dan aturan pelaksanaannya tertuang dalam pasal 4 ayat (5)Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorPer17/Men/VIII/2005, yang menyebutkan bahwa dalam hal Gubernurmenetapkan Upah Minimum Provinsi, maka penetapan UpahMinimum didasarkan pada nilai KHL Kabupaten/Kota terendah diProvinsi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan produktivitas,pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu(marginal

Gubermmurdengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan PengupahanProvinsi dan/atau Bupati Walikota, dan aturan pelaksanaannyatertuang dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Nomor Per17/Men/VIII/2005,yang menyebutkan bahwa dalam hal Gubernur menetapkan UpahMinimum Provinsi, maka penetapan Upah Minimum didasarkanpada nilai KHL Kabupaten/Kota terendah di Provinsi yangbersangkutan dengan =mempertimbangkan produktivitas,pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu(marginal

dasarnya.Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 53 tersebut, menyebutkan bahwadalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harusdilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya,sehingga dapat ditafsirkan / diartikan bahwa dalam melaksanakannyaBadan / Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kelonggaran untukmenentukan kebijaksanaan, maka wewenang Pengadilan pada waktumenguji dari segi hukum Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkanatas dasar ketentuanketentuan tersebut dilakukan secara marginal

PERKARA Ythagar sudi kiranya berkenanuntukmemberikan Perlindungan Hukum (rechts bescherming zoeken) danKeadilankepadaPENGGUGAT selaku Pencari Keadilan (justice seeker), danberkenan untuk memanggil Kedua Belah Pihak pada suatu hari sidang yangditetapbkan kemudian, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini sertamengabulkannya dengan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:DALAM PROVISI:Memerintahkan TERGUGAT II Dan TERGUGAT III untuk MenangguhkanPelaksanaan Pencairan Kontra Garansi berupa Marginal

PERKARA Yth agar sudikiranya berkenan untuk memberikan Perlindungan Hukum = (rechtsbescherming zoeken) dan Keadilan kepada PENGGUGAT selaku PencariKeadilan (justice seeker), dan berkenan untuk memanggil Kedua Belah Pihakpada suatu hari sidang yang ditetapbkan kemudian, guna memeriksa danmengadili gugatan ini serta mengabulkannya dengan menjatuhkan putusandengan diktum sebagai berikut:DALAM PROVISI:Memerintahkan TERGUGAT II Dan TERGUGAT III untuk MenangguhkanPelaksanaan Pencairan Kontra Garansi berupa Marginal

Putusan No. 39/G/2019/PTUN.SBY.kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan, maka wewenang Pengadilanpada waktu menguji dari segi hukum Keputusan Tata usaha Negara yangdikeluarkan atas dasar ketentuanketentuan tersebut dilakukan secara marginal,artinya sampai batas tertentu. Apapun yang diputuskan dalam Keputusan TataUsaha Negara itu harus dianggap sesuai dengan hukum (tidak bersifatmelawan hukum), asal tidak sampai merupakan keputusan yang bersifatsewenangwenang.

HalHalaman 54 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110 /Pdt.G/2020/PN Smnitu adalah wajar dikarenakan sebagai masyarakat marginal yang awamakan proses hukum khususnya dalam pertanahan ;Bahwa disamping itu, belum terlaksananya jual beli dihadapan pejabatpembuat akta tanah (PPAT) atas pembelian sebidang tanah (objek aquo).Hal ini dilatar belakangi juga bahwasanya sertifikat hak milik Nomor11642 dimkasud berada dalam agunan/jaminan Bank Bakti DayaEkonomi (BDE) Pakem, Sleman Yogyakarta dan Tergugat

(Bukti P7);Bahwa pada tanggal 22 April 2000 ditandatangani kontrak dagang rotanantara Penggugat dengan turut Tergugat V selaku Marginal Director ChyanHorng Inter Devlop PTY. LTD, kontrak dagang rotan ini dilakukan sebagaitindak lanjut agar hutang turut Tergugat V dapat terbayar dengan jalankerjasama Pengolahan rotan dan turut Tergugat V mencari pasar keperusahaan lain diluar negeri untuk menunjang kegiatan eksport rotan.

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap pokokpersengketaan a quo akan menguji secara marginal toetsing atau pengujian secara terbatas padapermasalahan hukum (Rechmatigeheid) merujuk pada Pengertian Pasal 1 angka 10 UndangUndang 51 Tahun 2009 yaitu menilai perbedaan pendapat diantara para pihak berkaitan denganpenerbitan surat keputusan tata usaha negara a quo sesuai peraturan perudangundangan yangberlaku sebagai dasar legalitas atau asasasas umum pemerintahan yang baik

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadappokok sengketa dalam perkara ini akan menguji secara marginal toetsing ataupengujian secara terbatas pada permasalahan hukum (Rechmatigeheid) danpengujian yang dilakukan oleh Hakim adalah dari segi hukum serta apakahKeputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat melawan hukum atau tidakberdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku secara umum maupunPeraturan Perundangundangan yang berlaku secara internal pada satukelembagaan

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 53 tersebut, menyebutkan bahwadalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harusdilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya,sehingga dapat ditafsirkan / diartikan bahwa dalam melaksanakannyaBadan / Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kelonggaran untukmenentukan kebijaksanaan, maka wewenang Pengadilan pada waktumenguji dari segi hukum Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkanatas dasar ketentuanketentuan tersebut dilakukan secara marginal

dasarnya.Lebin lanjut dalam penjelasan pasal 53 tersebut, menyebutkan bahwadalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakanitu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya, sehingga dapatditafsirkan / diartikan bahwa dalam melaksanakannya Badan / Pejabat TataUsaha Negara memiliki kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan,maka wewenang Pengadilan pada waktu menguji dari segi hukumKeputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuanketentuan tersebut dilakukan secara marginal

dasarnya.Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 53 tersebut, menyebutkan bahwa dalamhal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan itudirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya, sehingga dapatditafsirkan / diartikan bahwa dalam melaksanakannya Badan / Pejabat TataUsaha Negara memiliki kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan,maka wewenang Pengadilan pada waktu menguji dari segi hukumKeputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuanketentuan tersebut dilakukan secara marginal