Bahwa penerapan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan TinggiJawa Timur di Surabaya tertanggal 6 Desember 2016 Nomor734/PDT/2016/PT SBY, yang telah menguatkan putusan Pengadilan NegeriJember tersebut tidak dapat dibenarkan, karena penerapan hukum yangdemikian bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang padapokoknya mengatur tentang sahnya perjanjian ada 4 hal yaitu:Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;Suatu hal tertentu;Sebab sebab yang halal:Kesepakatan

mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa perjanjianyang tertuang dalam surat kuasa menjual nomor 6 tanggal 1 Maret 2002maupun dalam perjanjian pengikatan jual beli nomor 5 tanggal 1 Maret 2002adalah kesepakatan yang telah dimengerti serta dikehendaki serta disetujuioleh kedua belah pihak yaitu Pemohon kasasi dan Termohon kasasi baikisinya maupun akibat hukumnya yang kemudian mereka juga telah samasama membubuhkan tanda tangan pada akta perjanjian tersebut;Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Bahwa penerapan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan TinggiJawa Timur di Surabaya tertanggal 6 Desember 2016 Nomor734/PDT/2016/PT SBY, yang telah menguatkan putusan Pengadilan NegeriJember tersebut tidak dapat dibenarkan, karena penerapan hukum yangdemikian bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang padapokoknya mengatur tentang sahnya perjanjian ada 4 hal yaitu: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Sebab sebab yang halal;Kesepakatan

mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa perjanjianyang tertuang dalam Surat Kuasa Menjual Nomor 6 tanggal 1 Maret 2002maupun dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 1 Maret2002 adalah kesepakatan yang telah dimengerti serta dikehendaki sertadisetujui oleh kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon kasasibaik isinya maupun akibat hukumnya yang kemudian mereka juga telahsama sama membubuhkan tanda tangan pada akta perjanjian tersebut;Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Sebaliknya,apabila hasil penjualan KENDARAAN melebihi kewajiban sewa gunausaha PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan PERJANJIAN,maka TERGUGAT wajib mengembalikan kelebihan hasil penjualandimaksud kepada PENGGUGAT.PASAL 7PENGGUGAT dengan ini berjanji serta mengikatkan diri kepadaTERGUGAT untuk tidak mengalihkan, menjual, menjaminkan,menyewakan kembali KENDARAAN tersebut, atau melakukantindakan apapun yang melanggar hak TERGUGAT atas KENDARAAN.PASAL 8TERGUGAT dengan ini menyatakan akan membatalkan

untukmeminta pembatalan PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA Nomor5621400685 tertanggal 18 Agustus 2014 kepada PENGADILANNEGERI JEPARA dengan segala resiko kerugian sebagaimanadimaksud pada Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 alinea ke1 PERJANJIANini menjadi resiko dan tanggung jawab TERGUGAT.Pasal 10PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa Kesepakatan Perdamaian iniakan dicantumkan dan karenanya akan menjadi Putusan Hakimdalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2016/PN.Jpa, dengandemikian PARA PIHAK dengan ini berjanji dan mengikatkan

Urut 35/SK/2018, dan untuk Turut Tergugat II (Pihak Kedua) hadir danmenghadap sendiri di persidangan;Para Pihak menerangkan di persidangan untuk mengakhiri sengketadiantara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat Gugatan Penggugatyang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor9/Pdt.G/2018/PN.Psr dengan damai, dan sepakat mengikatkan diri dalamPernyataan Tentang Hasil Mediasi sebagaimana berikut ini:1.

Psr tersebut;Pasal 7Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk tidak salingmengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikanpembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum;Pasal 8Kedua belah pihak akan tunduk dan patuh untuk melaksanakan kesepakatandamai yang telah di tandangani bersama dengan segala konsekwensi danakibat hukumnya;Halaman 3 dari 5Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.PsrPasal 9Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan

memberikan pinjaman dari plafon kredit yang masih adasebesar Rp. 2.310.026.798,(dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah dua puluhenam ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah ) untuk membantu cash20.21.22.flow PT.Sani Utama atas permohonan ini penggugat telah merelakansebagian plafon kreditnya untuk membiayai debitur tergugat ;Bahwa perbuatan Tergugat yang meletakan Perjanjian Musyarakah(pembiayaan atau kerjasama Usaha) sebagai perjanjian hutang piutang dalamAkta Pengakuan Hutang dengan mengikatkan

dinyatakan secara tegas bahwa:Ayat (1) : Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal hal yang tercantum didalam akad ini atau terjadi perselisihan atausengekta dalam pelaksanaannya maka para pihak sepakat untukmenyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat Ayat (2) : Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namunperbedaan pendapat atau penafsiran ,perselisinan atau sengketatidak dapat diseleikan oleh kedua belah pihak , maka para pihakbersepakat dan dengan ini berjanji dan mengikatkan

(2) dinyatakan bahwa :Ayat (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas halhalyang tercantum didalam abad ini atau terjadi perselisihan atausengketa dalam pelaksanaannya , maka para pihak sepakat ntukmenyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat Ayat ( 2) Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namunperbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihnan atau sengketa tidakdapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihakbersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan

diri untukmenyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah nasional(Basyarnas) menurut procedure beracara yang berlaku didalam BadanArbitrase tersebutMenimbang. bahwa dalam suatu perjanjian dengan segala materinyaterdapat ketentuan dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata khususnya pasal1320 yang isinya ;Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu. dipenuhi empatsyarat ; kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuatsuatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu serta suatu

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatukesepakatan bersama untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihandalam perkara perdata dengan nomor 606/Pdt.G/2019/ PN. Dps ;4.

Bahwa Para Pihak sepakat dalam penyelesaian sengketa ini sebagailandasan utama adalah niat baik dari Para Pihak demi kepentingan bersama;Berdasarkan hal hal tersebut diatas Para Pihak sepakat untuk mengikatkan dirisecara hukum dan membuat serta menandatangani suatu kesepakatan bersamadengan ketentuanketentuan sebagaimana diuraikan dalam aturan berikut ini :1.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalamPasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:Untuk sahnya suatu penjanjian diperlukan empat syarat:1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3) suatu hal tertentu;4) suatu sebab yang halal.7. Bahwa Dokumen Perjanjian Jual Beli telah memenuhikeempat syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang diatur dalamPasal 1320 KUH Perdata tersebut, dengan uraianuraian sebagai berikut:a.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinyaBahwa para pihak, in casu PENGGUGAT dan TERGUGAT, telahsepakat untuk membuat dan mengikatkan dirinya dalam suatuperjanjian jual beli.Adapun kesepakatan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut,dinyatakan dalam Dokumen Perjanjian Jual Beli (vide Bukti P1)menyepakati jumlah, harga, waktu penyerahan barang dan tanggaljatuh tempo pembayaran sebagai berikut:1) 10.000liter (Sepuluh ribu liter) biosolar industri denganharga Rp104.990.000, (Seratus empat juta sembilan ratussembilan

Oleh karena itu, Dokumen Perjanjian Jual Bellitelah memenuhi syarat pertama untuk sahnya perjanjian in casusyarat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatanBahwa syarat kedua untuk sahnya perjanjian adalah Kecakapanuntuk membuat suatu perikatan.

Adapun kecakapan pihakpihak tersebut, akan kamiuraikan, sebagai berikut:1) PENGGUGAT (PT INDRA ANGKOLA) selaku Penjualdalam Dokumen Perjanjian Jual Beli (vide Bukti P1).Bahwa PENGGUGAT merupakan perseroan terbatasberkedudukan dan didirikan berdasarkan hukum negara RepublikIndonesia sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata Jo. 1330 KUH Perdata, maka PENGGUGAT merupakansubyek hukum yang cakap untuk membuat dan mengikatkan diripada suatu perikatan.2) TERGUGAT (Sekutu Komplementer CV MANDIRIMAKMUR

CITRA TAMBANG) dalam hal ini diwakili MarcelinusAdhya Yudha Pamungkas sebagai Direktur CV MANDIRIHalaman 5 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN BinMAKMUR CITRA TAMBANG, selaku Pembeli dalam DokumenPerjanjian Jual Beli (vide Bukti P1).TERGUGAT merupakan pengurus aktif persekutuan komanditerberkedudukan dan didirikan berdasarkan hukum negara Republiksehingga berdasarkan ketentuan Pasal 17 Kitab UndangUndangHukum Dagang (KUHD), maka TERGUGAT merupakan subyekhukum yang cakap untuk membuat dan mengikatkan

Arifin dan saksi Basir mencari sapiyang hilang tersebut Saksi menyampaikan kepada mereka biasaya adadorang jual sapi disana (menuju salah satu titik di Desa Baburino).Kemudian Saksi dan saksi Basir menuju titik tersebut, di pinggir Sungai diujung kampung tersebut kami melihat dan menemukan 3 (tiga) ekor sapi,kemudian saksi basir meyakini dan mengetahui salah satu ekor sapi milikkorban sehingga saya mengatkan ikat dulu, sehingga ia mengikatkan 1(satu) ekor sapi di batang pohon kelapa tetapi tidak

Terdakwa mengganti tallpengikat lama yang ada disapi dengan tali baru milik Terdakwa sendiri,kemudian Terdakwa mengunting telinga sapi tersebut agar mirip dengansapi peliharaan milik Terdakwa;Bahwa jenis sapi yang Saksi curi tersebut adalah jenis sapi bali berjeniskelamin betina berwarna kuning kemasan;Bahwa tidak ada orang lain yang ikut atau melihat pada saat Saksimelakukan pencurian sapi tersebut, hanya saya sendiri;Bahwa awalnya pada senin pagi tersebut sekitar 09.00 WIT Saksi sepertibiasa mengikatkan

Kemudian Terdakwakembali ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pekaulan, pada soreharinya Terdakwa kembali ke tempat ternak sapisapi milik Terdakwatersebut, Terdakwa melihat ada dua sapi betina jenis sapi bali yang terlepasmasih ada talinya, kemudian Terdakwa dekati ternyata kedua sapi tersebutjinak, dan melihat tidak ada pemiliknya disekitar tempat tersebut, saat itujuga muncul niat Terdakwa untuk memiliki kedua sapi tersebut, kKemudianTerdakwa mengikatkan kedua tali sapi tersebut dan bercampur

DimanaSaksi Basir mengetahui tanda fisik induk sapi tersebut dimana salah satu nyamemiliki tanduk kanan yang tidak tumbuh (mati) dan tanduk kiri tumbuhmelengkung ke belakang;Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil ternak Sapi milik Korbandan menyimpannya dirumah Johny Tatengkeng berawal pada senin pagisekitar 09.00 WIT Terdakwa seperti biasa mengikatkan sapi pelinaraan Saksiberjumlah 3 (ekor) sapi di area kebun milik saudara Jufri Yakuba di DesaPekaulan tersebut.

Kemudian Terdakwa pergidan masuk kedalam kebun Korban di Desa Baburino dengan maksud untukmemotong tali ikatan sapi milik Korban serta membawanya dan kemudianTerdakwa mengikatkan kedua sapi tersebut dan bercampur dengan sapi yangdipelihara oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah untukmengambil tali tambang sebanyak 2 (dua) buah.

Bahwa berdasarkan permintaan Tergugat akhirnya antara ParaPenggugat dan Tergugat II mengikatkan diri dalam sebuah perjanjiantertanggal 23 Januari 2019 dengan isi pokok Perjanjian bahwa Tergugat IIakan memberikan sejumlah uang kepada Para Penggugat dengan JumlahRp. 250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Para Penggugatakan memberikan Jaminan berupa Tanah dan Bangunan Rumah yangterletak di Kelurahan Melonguane Barat berdasarkan Sertifikat Hak MilikNomor 00136/Melonguane Barat, Kecamatan

Bahwa terhadap dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 dan 8 Para Penggugatsecara benar dan nyata mengakui bahwa Para Penggugat telah malakukanpinjaman dan telah mengikatkan diri dalam perjanjian;Terhadap dalil angka 9 dan angka 10 dalam Posita Gugatan;2. Bahwa Tergugat Il tidak perlu menanggapi danmenolak dengan tegasdalil angka 9, dan angka 10 ParaPenggugat;Terhadap dalil angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 dalam PositaGugatan;3.

Kemudian haltersebut dijawab oleh Para Penggugat dalam Repliknya yang menyatakanbahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diridalam suatu Surat Perjanjian tertanggal 24 Januari 2019 oleh karena ituantara Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan Hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa dalam suatu surat gugatan haruslah menjelaskanmengenai dasar hukum serta harus pula menjelaskan mengenai kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan.

Ildinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan pokok gugatan para Penggugat;DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya adalah mengenai wanprestasi/ingkar janj;Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN MgnMenimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal hal sebagai berikut:1. bahwa Para Penggugat dan Tergugat II telah mengikatkan

Untuk sahnyaperjanjian, pasal 1320 KUHPerdata menentukan 4 syarat, yaitu:Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3. Suatu hal tertentu;4.

Para Pihak ataspengarahan dari Hakim Mediator kemudian menyatakan secara sukarelamenyepakati untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa tersebutdengan perdamaian di depan Pengadilan.Sehubungan dengan apa yang diuraikan dan dijelaskan di atas, makaPara Pihak setuju dan sepakat serta saling mengikatkan dirinya satudengan lainnya untuk menyelesaikan sengketa atas perkara Nomor49/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. melalui Perdamaian dengan membuat AktePerdamaian, dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut.Pasal

akibat dari dan/ atau berkenaan dengan PerjanjianSubkontrak yang terjadi saat ini maupun di waktu mendatang, danselanjutnya masingmasing Pihak dengan ini memberikan pembebasan(Acquit et decharge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum, gugatandan/ atau klaim dalam bentuk dan dengan alasan apapun juga baiksecara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan denganPerjanjian Subkontrak, baik sekarang maupun di masa yang akandatang.Pasal 3PELAKSANAAN AKTE PERDAMAIANPara Pihak sepakat dan saling mengikatkan

GLFIENT0210005572 tanggal 26 September2017 sebagai pihak yang mengertahui;Menimbang, bahwa Jaminan Perorangan atau Personal Guarantee dalam KitabUndang Undang Hukum Perdata dikenal dengan Penanggungan, dan mengenaipengertian penanggungan itu sendiri telah jelas tercantum dalam pasal 1820KUHPerdata, yang berbunyi Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihakketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur,bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya,Menimbang

, bahwa selanjutnya dalam pasal 1832 angka 2 KUHPerdata mengaturbahwa bila ia telah mengikatkan dirinya secara bersamasama dengan debiturterutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibatakibat perikatannyadiatur menurut asasasas yang ditetapkan untuk utang utang tanggung menanggung,sehingga dalam suatu perikatan maka kedudukan hukum antara debitur utama denganpenjamin atau personal guarantee atau borgotch adalah samasama sebagai seorangdebitur;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan

Demikian halnya PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAKKEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH,PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN dan PIHAKKESEPULUH, dengan ini berjanji, oleh karena itu mengikatkan diriuntuk memberikan bantuan sepenuhnya kepada PIHAK KESATUdalam mengurus status atau surat tanda bukti hak (sertipikat) atasbidang Tanah Pengganti;Pasal5a.

Para Pihak masingmasing berkewajiban dan mengikatkan diri untuksegera setelah ditandatanganinya perdamaian ini, menghentikan danmeniadakan semua perkara atau tindakan hukum yang telah ataupunyang mungkin dilakukan dikemudian hari berkenaan dengan GugatanPerkara Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Pli.

Masingmasing pihak diwajibkan dan mengikatkan diri untukmelaksanakan perjanjian perdamaian ini dengan penuh itikad baik dankejujuran serta sekalikali tidak akan melakukan sesuatu perbuatanyang dapat menyulitkan dan/atau merugikan pihak lainnya;b.

terbaik, makaPara Pihak saling setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya denganketentuanketentuan sebagai berikut :Pasal 1Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa di antara mereka dengan caramenandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian ini dan selanjutnyamenyerahkan Akta Perdamaian ini kepada Majelis Hakim Pemeriksa PerkaraPerdata Nomor : 32/PDT.G/2018/PN.BAU untuk dijadikan dasar menerbitkanPutusan Perdamaian;Pasal 2Bersamaan dengan penandatanganan Surat Kesepakatan Perdamaian ini,Pihak Kedua mengikatkan

Apabila prosespelaksanaan splitzing dan pengurusan IMB telah selesai dan masih terdapatkelebihnan dana maka Pihak Pertama mengikatkan diri untuk menyerahkankelebihnan dana tersebut kepada Pihak Kedua;Pasal 4Berhubung pelaksanaan splitzing sebagaimana tersebut Pasal 2 akandilaksanakan oleh Pihak Pertama, maka dengan ini Pihak Kedua bersediauntuk memberikan Kuasa kepada Pihak Pertama terkait dengan kelanjutanpelaksanaan splitzing atas HGB No. 43 dan No. 44 atau kepada pihak lain yangditunjuk oleh Pihak

BASTIAN INDAH Ill A2 00044 45/140INDAH MANDAYA8 M2Pasal 7Apabila masih terdapat sisa hutang dari 23 Debitur yang telah diselesaikanproses splitzing sertipikatnya ole pihak kedua, maka Pihak Kedua menjaminagar ke23 Debitur tersebut akan melunasi seluruh sisa kewajiban hutangnyakepada Pihak Pertama;Untuk keperluan pelaksanaan penjaminan diatas, maka Pihak Pertama akanmemberikan kepada Pihak Kedua daftar dari 23 Debitur yang masihmempunyai tunggakan hutang kepada Pihak Pertama;Pasal 8Pihak Pertama mengikatkan

PemohonBanding,dalam hal ini Pajak Penghasilan Badanbahwa terkait penerapan Pasal33A Ayat(4)Undangundang PPh a quo menurut PemohonBanding,tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Pemohon Banding mengingat pajak yangdikenakan terhadap Pemohon Banding masih tetap mempergunakan ketentuan perpajakanpada saat Kontrak Karya ditandatanganibahwa Pemohon Banding mengemukakan,selain hanya mengikat bagi mereka yangmengikatkan diri dalam kontrak,Kontrak Karya tidak boleh merugikan pihak ketiga yangtidak ikut mengikatkan

PPhBadannya,hal ini mengingat penghasilan yang diterima merupakan objek PPh Final yangkewajiban pembayarannya seharusnya sudah selesai(finalsewaktu dilakukan pemotongan,hal ini juga akan merugikan pihak ketigabahwa Pasal1338ayat(1)Kitab Undangundang Hukum Perdatamengaturbahwaperjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuatnyabahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagimana diatur dalam Pas1320Kitab Undangundang Hukum Perdatasepakat mereka yang mengikatkan

PemohonBanding,dalam hal ini Pajak Penghasilan Badanbahwa terkait penerapan Pasal33A Ayat(4)Undangundang PPh a quo menurut PemohonBanding,tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Pemohon Banding mengingat pajak yangdikenakan terhadap Pemohon Banding masih tetap mempergunakan ketentuan perpajakanpada saat Kontrak Karya ditandatanganibahwa Pemohon Banding mengemukakan,selain hanya mengikat bagi mereka yangmengikatkan diri dalam kontrak,Kontrak Karya tidak boleh merugikan pihak ketiga yangtidak ikut mengikatkan

PPhBadannya,hal ini mengingat penghasilan yang diterima merupakan objek PPh Final yangkewajiban pembayarannya seharusnya sudah selesai(final)sewaktu dilakukan pemotongan,hal ini juga akan merugikan pihak ketigabahwa Pasal1338ayat(1)Kitab Undangundang Hukum Perdatamengaturbahwaperjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuatnyabahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagimana diatur dalam Pas1320Kitab Undangundang Hukum Perdatasepakat mereka yang mengikatkan

Bahwa kemudian PARA PIHAK bermaksud untuk menyelesaikan masalahtersebut dengan membuat akta perdamaian ini ;Untuk itu Para Pihak telah sepakat dan saling berjanji serta mengikatkan diriuntuk memenuhi isi perdamaian sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini,adapun ketentuanketentuan yang telah disetujui serta ditaati oleh masingmasing pihak dalam perdamaian ini adalah sebagai berikut : PASAL 11.

Dan PARA PIHAKsepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Tangerang ;PASAL 5Dengan terlaksananya seluruh kewajiban PIHAK II dan PIHAK Ill kepadaPIHAK I, maka PIHAK I/PENGGUGAT, PIHAK II/TERGUGATI dan PIHAKIIl/TERGUGAT II dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukanHalaman 4 dari halaman 6 Putusan No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng.tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan(acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum;Demikian Akta Perdamaian ini dibuat

tanpa hakmemasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyai dalam wmiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atausenjata penusuk, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara danperbuatan antara lain sebagai berikut: Berawal ketika Terdakwa dengan menggunakan mesin pemotong serta palumembuat satu buah busur model cabang mengikatkan

Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, secaramelawan hukum memaksa orang lain supaya, membiarkan sesuatu, denganmemakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadaporang itu sendiri maupun orang lain, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukandengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:e Berawal ketika Terdakwa dengan menggunakan mesin pemotong serta palumembuat satu buah busur model cabang mengikatkan

Terdakwa melakukan pembusuran terhadap anjing warga Desa TalutuJaya pada hari Selasa tanggal 28 dan 29 April 2015 sekitar jam 20.00 Wita DesaTalutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ;Bahwa Terdakwa melakukan pembusuran terhadap anjing milik warga DesaTalutu Jaya dengan menggunakan busur dan mata busur yang terbuat dari teralimotor;Bahwa Terdakwa membuat busur model cabang dengan bantuan mesinpemotong/gurinda dan palu besi kemudian busur tersebut di buat dengan modelcabang lalu Terdakwa mengikatkan

sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umumdi persidangan, maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa telah melakukan pembusuran dengan senjata tajam pada hariSelasa dan Rabu tanggal 28 dan 29 April 2015 sekitar jam 20.00 Wita di DesaTalutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ;Bahwa Terdakwa membuat busur model cabang dengan bantuan mesinpemotong/gurinda dan palu besi kemudian busur tersebut di buat dengan modelcabang lalu Terdakwa mengikatkan

keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap suatufakta bahwa Terdakwa telah melakukan pembusuran dengan senjata tajam pada hariSelasa dan Rabu tanggal 28 dan 29 April 2015 sekitar jam 20.00 Wita di Desa TalutuJaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dimana diketahui Terdakwamembuat busur model cabang dengan bantuan mesin pemotong/gurinda dan palu besikemudian busur tersebut di buat dengan model cabang lalu Terdakwa mengikatkan

.), atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang ataulebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orangatau lebih (R.

.), atau perjanjian adalah persetujuan denganmana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatuhal dalam lapangan harta kekayaan (Abdul Kadir Muhammad, S.H.).sementara menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatuperbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadapsatu orang lain atau lebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan,bahwa unsur perjanjian adalah:.

Sepakat mereka yang mengikatkan diri (Pasal 1321 KUH Perdata);2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian (Pasal 13291330 KUHPerdata);3. Adanya suatu hal tertentu (Pasal 138321334 KUH Perdata);4. Adanya suatu sebab yang halal (Pasal 13351337 KUH Perdata).Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjianadalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikanoleh para pihak yang membuat perjanjian, Supaya perjanjian itu dapatmencapai tujuannya.

.), atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang ataulebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orangatau lebih (R. Setiawan, S.H.), atau perjanjian adalah persetujuan dengan manadua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu haldalam lapangan harta kekayaan (Abdul Kadir Muhammad, S.H.).

Sementaramenurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan denganmana satu orang atau lebin mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain ataulebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsurperjanjian adalah:1.

Sepakat mereka yang mengikatkan diri (Pasal 1321 KUH Perdata);Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pat.G.S/2021/PN Pwr2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian (Pasal 13291330 KUHPerdata);3. Adanya suatu hal tertentu (Pasal 13321334 KUH Perdata);4.

Pasal 7JAMINAN UTANG:Guna menjamin terbayarnya seluruh kewajiban Utang secara tertibdan teratur, Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untukmenyerahkan hak atas Barang atau Barang Jaminan yangpembeliannya dibiayai dengan ffasilitas ini dan melakukanPENGIKATAN JAMINANsesuai dengan ketentuan UU No. 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia berikut ketentuan undangundang danketentuan/peraturan pemerintah lainnya yan terkait;d.

;Ayat (2) : Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimanadiatur dalam ketentuan ayat (1) pasal ini, maka untukmelaksanakan hakhak Kreditor bedasarkan perjanjian inidan/atau hakhak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatanjaminan dan ketentuan undangundang, Debitur dengan iniberjanji dan mengikatkan diri untuk> Seketika pada waktu diminta oleh Kreditor (i.c.

Bahwa mengenai PENJAMINAN atas UTANG Penggugatkepada Tergugat, kausula Pasal 7 Perjanjian Pokok berbunyibahwa Debitur dengan ini BERJANJI dan MENGIKATKAN DIRIuntuk MENYERAHKAN HAK ATAS BARANG (i.c.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya(syarat kesatu);b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian(syarat kedua);c. Mengenai suatu hal tertentu (syarat ketiga);d.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.Bahwa berdasarkan syarat ini, unsur sepakat dari para pihak telahterpenuhi dikarenakan antara Tergugat dan Penggugat telahbersepakat untuk saling mengikatkan diri dimana kesepakatantersebut yang dituangkan dalam Perjanjian PembiayaanKonsumen yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dengantelah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen baikhal 13.

Madina kemudian Terdakwa meletakkan/mengikatkan 2 (dua) ekor kambing tersebut dipohon coklat. Selanjutnya pada hariSabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul 20.30 Wib dengan niat terlebih dahuluTerdakwa pergi menuju Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan UtaraKab.

Panyabungan Kab.Madina kemudian Terdakwa meletakkan/mengikatkan 2 (dua) ekor kambingtersebut dipohon coklat;Bahwa selanjutnya pada han Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar pukul20.30 Wib dengan niat terlebih dahulu Terdakwa pergi menuju Desa JamburPadang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab.

Panyabungan Kab.Madina kemudian Terdakwa meletakkan/mengikatkan 2 (dua) ekor kambingtersebut dipohon coklat;Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari2014 sekitar pukul 20.30 Wib dengan niat terlebih dahulu Terdakwa pergimenuju Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab.

Madina kemudian Terdakwa meletakkan/ mengikatkan 2(dua) ekor kambing tersebut dipohon coklat;Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari2014 sekitar pukul 20.30 Wib dengan niat terlebih dahulu Terdakwa pergimenuju Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab.