perobuatan Tergugat baik secaralangsung maupun tidak langsung dapat merugikan konsumen danperusahaan, sehingga Pengugat berpendirian untuk melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat dengan alasan Tergugattelah melakukan perbuatan yang melanggar Surat Perjanjian Kerja tanggal25 Agustus 2007 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak danUndangUndang Ketenagakerjaan yang ada ;10.Bahwa kedua belah pihak telah menempuh jalur penyelesaian melaluiPegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

PendudukPemerintah Kota Surabaya, namun tidak tercapai kesepakatan sehinggaPenagawai Perantara Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk KotaSurabaya menerbitkan Anjuran sebagaimana Surat Nomor : 26/PHK/III/2008tanggal 5 Maret 2008, dan Penggugat menolak seluruh anjuran tersebutHal. 2 dari 16 hal.

SAMAN, sebagai berikut :Bantuan Dana Taktis Rp. 4.750.000.Bantuan Penunjang Kegiatan Rp. 5.500.000.Bantuan Reses Rp. 32.500.000.Lain lain Rp. 6.750.000.Mobilitas Rp. 1.600.000.Operasional Panggar Rp. 3.000.000.Perjalanan Dinas Rp. 500.000.18TransportasiTunjangan KesejahteraanJumlahM.

Rp. 1.200.000,Bahwa biaya mobilitas Fraksi, diberikan kepada hanya sebagian anggotaDewan.

Tidak semua anggota Dewan dapat biaya mobilitas fraksi, hanya untukanggota Fraksi yang sudah dianggarkan;95Bahwa ada 8 (delapan) fraksi di DPRD Kota Cirebon yaitu Fraksi PPP, FraksiPDIP, Fraksi PAN, Fraksi PBB, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PKP danFraksi TNI/POLRI ;Bahwa Fraksi di DPRD ada 8 fraksi, untuk biaya mobilitas hanya untuk 13orang tetapi diberikan atas nama 8 (delapan) fraksi dan besarnya ada yangsama, ada yang tidak ;Bahwa para terdakwa masingmasing mendapat bagian, yaitu AchmadDjunaedi

Fraksi DPRD dipergunakanuntuk membiayai kegiatankegiatan, seperti untuk rapatrapat, pembahasanPerda, dan lainlain;e Bahwa menurut para terdakwa, biaya mobilitas Fraksi DPRD digunakan dalampengambilan setiap kebijakan atau keputusan, yang tidak lepas dari perananFraksi untuk memberikan pandangan dalam rapat paripurna DPRD;e Bahwa biaya mobilitas Fraksi diberikan setiap bulannya kepada ketua fraksiyang ada di DPRD Kota Cirebon;e Bahwa biaya mobilitas sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah

)diserahkan masingmasing kepada Ketua Fraksi di DPRD Kota Cirebon ataspermintaan yang bersangkutan setiap bulan, sejak bulan Mei 2004 s/d Juli2004, akan tetapi ada yang diserahkan bulan Agustus 2004 yaitu kepada Ir.Wawan Wanija, karena terpilin kembali sebagai anggota DPRD periode20042009 dan juga menjabat sebagai ketua fraksi; Bahwa pada tanggal 1 September 2004 masih ada biaya mobilitas Fraksi DPRDsebagai biaya mobilitas fraksi DPRD Kota Cirebon Tahun 2004, yangdikeluarkan dan diterima secara tunai

Bahwa setelah proses adminitrasi selesai dikerjakan, selanjutnyaPenggugat dengan Itikad Baik dan penuh tanggung jawab kepada RakyatKabupaten Singkil dan Tergugat Il serta Tergugat Ill, Penggugat mulaimenggerakkan seluruh mobilitas peralatan dan sumber daya manusia,untuk dibawa ke lapangan pekerjaan yang penuh dengan rintangan danhambatan;Dengan keadaan cuaca dan alam lapangan pekerjaan yang cukup Sulit,Penggugat bertekad untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimanayang tertuang di dalam perjanjian

Bahwa ditengah perjalanan pada tahap pekerjaan selanjutnya,akibat tingginya curah hujan yang terjadi pada bulan November danDesember tahun 2017 sehingga mengakibatakan mobilitas pekerjaanterjadi terhambat dan menyebabkan tidak selesainya pekerjaan tersebutsebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak, maka dilakukanAddendum kedua II, Nomor : Add. 1I/602.1/10/BM/OTSUS/XIII/2017tanggal 27 Desember 2017 dan telah disepakati antara Penggugat danTergugat Ill mengenai:5.a. (14) semula tertulis :Membayar

Bahwa Dalam petitum poin 15 disebutkan Bahwa ditengahperjalanan pada tahap pekerjaan selanjutnya, akibat tingginyacurah hujan yang terjadi pada bulan November dan DesemberTahun 2017 sehingga mengakibatkan mobilitas pekerjaan terjadiHalaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G/2019/PN Bnaterhambat dan menyebabkan tidak selesainya pekerjaan tersebutsebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak, makadilakukan addendum kedua ii, Nomor : Add.I1/602.1/10/BM/OTSUS/XIII/2017 tanggal 27

Bahwa setelah proses adminitrasi selesai dikerjakan, selanjutnyaPenggugat dengan Itikad Baik dan penuh tanggung jawab kepada RakyatKabupaten Singkil dan Tergugat II serta Tergugat Ill, Penggugat mulaimenggerakkan seluruh mobilitas peralatan dan sumber daya manusia,untuk dibawa ke lapangan pekerjaan yang penuh dengan rintangan danhambatan;9. Bahwa kemudian terjadi Perubahan (Addendum Pertama I), atas SuratPerjanjian (kontrak) 602.1/10/BM/OTSUS/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017,Perubahan (Addendum !)

Bahwa ditengah perjalanan pada tahap pekerjaan selanjutnya,akibat tingginya curah hujan yang terjadi pada bulan November danDesember tahun 2017 sehingga mengakibatakan mobilitas pekerjaanterjadi terhambat dan menyebabkan tidak selesainya pekerjaan tersebutsebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak, maka dilakukanAddendum kedua II, Nomor : Add. 1I/602.1/10/BM/OTSUS/XIII/2017tanggal 27 Desember 2017;12.

Dari Pos Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp195.000.000,00(seratus sembilan puluh lima juta rupiah), digunakan untuk tujuan lainyang posnya tidak terdapat dalam DASK Sekretariat DPRD Kota KendariTahun 2003 yaitu untuk mobilitas sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluhjuta rupiah) yang akan dibagibagikan kepada Pimpinan dan seluruhanggota DPRD Kota Kendari ;.

Mobilitas Rp 10.000.000,00Jumlah : Rop207.800.000,00Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp596.300.000,00Hj. ST.

Nomor: 1751 K/Pid.Sus/2010yang posnya tidak terdapat dalam DASK Sekretariat DPRD Kota KendariTahun 2003 yaitu untuk mobilitas sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluhjuta rupiah) yang akan dibagibagikan kepada Pimpinan dan seluruhanggota DPRD Kota Kendari ;4.

TAMRIN TAHERONG, HASKAR HAFID,S.P., SALAHUDDWNN, S.P., ABD KADIR SAMAD, B.A., LA ODERUSLI RAIS (dalam berkas terpisah) masingmasing sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya"Mobilitas";Untuk mempertanggungjawabkan penggunaanRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Pos kegiatanHal. 71 dari 177 hal. Put.

Mobilitas Rp 10.000.000,00Jumlah; IRp207.800.000,00Jumlah Tahun 2003 dan Tahun 2004 = Rp596.300.000,00Hj. ST.

sepertihalnya :e Termohon pernah marah kepada Pemohon karena pada waktu itu Pemohon yang barubekerja sebagai buruh bangunan selama 5 (lima) hari mendapat gaji sebesar Rp.150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dan atas gaji tersebut oleh Pemohondiberikan sebesar Rp. 100.000,( seratus ribu rupiah ) kepada Termohon, tetapi dalamhal ini ternyata Termohon ingin meminta atas keseluruhan uang tersebut padahalPemohon juga masih membutuhkan sebagian uang tersebut untuk uang pegangan bagiPemohon dalam melakukan mobilitas

pekerjaanya;e Termohon yang dalam hal ini memegang keuangan rumah tangga sering memberikanuang saku / pegangan yang minim yaitu sebesar Rp. 10.000,( sepuluh ribu rupiah )untuk satu kali jalan kepada Pemohon dalam menjalankan mobilitas Pemohon ketempat kerja, padahal Pemohon menggunakan sepeda motor yang mana uang tersebuthanya cukup untuk mengisi BBM saja dan apabila ada kebutuhan yang mendadaksudah tidak mencukupi lagi;b Bahwa Termohon pernah mengembalikan perhisan yang diberikan olehPemohon dan

Sewa sarana mobilitas daratKadek Widiastra, S.Sn selaku PPTK telah membuatpertanggungjawaban sewa sarana mobilitas darat (sewa kendaraanroda empat) sebanyak 15 kali dengan nilai sewa Rp.400.000,00 perhari dari Pramartha Rent Car dengan total senilai Rp.6.000.000,00,(enam juta rupiah)namun PPTK tidak pernah menyewa kendaraantersebut dari Pramartha Rent Car.b. Bingkisan dan pakaian olahragaSecara lisan menunjuk UD.

Sewa mobilitas darat:PPTK secara lisan menunjuk Wira Rent Car sebagai penyedia sewasarana mobilitas darat sebanyak 21 paket dengan harga Rp.400.000,00per paket.m. Makanan dan minumanUntuk penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng2020 Program 2 sebanyak 4 Trip PPTK secara lisan menunjuk RestoranTirta Sari sebagai penyedia dengan harga Rp.100.000,00 per porsi setiaptrip 32 porsi, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnyamenjadi Rp.150.000,000 per porsi.

Sewa sarana mobilitas daratKadek Widiastra, S.Sn selaku PPTK telah membuatpertanggungjawaban sewa sarana mobilitas darat (Sewa kendaraanroda empat) sebanyak 15 kali dengan nilai sewa Rp.400.000,00 perhari dari Pramartha Rent Car dengan total senilai Rp.6.000.000,00,namun PPTK tidak pernah menyewa kendaraan tersebut dariPramartha Rent Car.b. Bingkisan dan pakaian olahragaSecara lisan menunjuk UD.

Sewa sarana mobilitas daratKadek Widiastra, S.Sn selaku PPTK telah membuatpertanggungjawaban sewa sarana mobilitas darat (Sewa kendaraanroda empat) sebanyak 15 kali dengan nilai Ssewa Rp400.000,00 per haridari Pramartha Rent Car dengan total senilai Rp6.000.000,00, namunPPTK tidak pernah menyewa kendaraan tersebut dari Pramartha RentCar.Halaman 137 dari 190 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2021/PT DPSb. Bingkisan dan pakaian olahragaSecara lisan menunjuk UD.

Sewa mobilitas darat:PPTK secara lisan menunjuk Wira Rent Car sebagai penyedia sewasarana mobilitas darat sebanyak 21 paket dengan harga Rp400.000,00per paket.. Makanan dan minumanUntuk penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Explore Buleleng2020 Program 2 sebanyak 4 Trip PPTK secara lisan menunjuk RestoranTirta Sari sebagai penyedia dengan harga Rp100.000,00 per porsi setiaptrip 32 porsi, namun dalam pertanggungjawaban PPTK membuatnyamenjadi Rp150.000,000 per porsi.

MUSLIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(dahulu pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh),Tempat tinggal di Jalan Krueng Jambo Aye No. 1 A, Desa GeuceuKomplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, ProvinsiBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SKK/KHHBT/VII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, dalam hal ini memberiKuasSa kepada ! 2222222 nnonane nnn nn nnn nnn nnn nnn n nenadi HUSNI BAHRI TOB, S.H., M.M., M.Hum.;2. YAHYA, S.H.;3.

Putusan Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA Sbyselalu berusaha menghindari percekcokkan dan pertengkaran tersebutuntuk menyelesaikan masalah dengan damai akan tetapi sampai saat initidak berhasil .Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutdikarenakan :e Termohon mempunyai sifat yang sangat pencemburu yang tidakberalasan dikarenakan mobilitas pekerjaan Pemohon yang bekerja diPembuatan Peti Mati dimana apabila tibatiba dibutuhkan harus selalusiap, sehingga dalam menjalankan pekerjaannya

Jawaban inimencerminkan sikap dari Pemohon yang tidak bertanggung jawabterhadap keluarga.24.Bahwa Pemohon mendalilkan pada posita angka 5, yang menyatakanTermohon mempunyai sifat yang sangat pencemburu yang tidakberalasan dikarenakan mobilitas pekerjaan Pemohon yang selalumembutuhkan Pemohon sewaktu waktu. Pernyataan ini tidak benardan terkesan mengada ada, oleh karenanya dalil ini harus di tolakdan tidak dipertimbangkan.

Bahwa haruslah ditolak jawaban Termohon Konpensi point 4 dan 5 olehkarena apa yang Pemohon Konpensi nyatakan dalam gugatan adalahfakta sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konpensidan Termohon Konpensi oleh karena:e Termohon mempunyai sifat yang sangat pencemburu yang tidakberalasandikarenakan mobilitas pekerjaan Pemohon yang bekerja diPembuatan Peti Matidimana apabila tibatiba dibutuhkan harus selalusiap, sehingga dalam menjalankanpekerjaannya Pemohon selalu tidakdapat focus bekerja.e

Syatibi,S.H., Mediator Pengadilan AgamaSurabaya, yang pokoknya menyatakan mediasi antara Pemohon danTermohon telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatanuntuk rukun kembali;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknyadidasarkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerusyang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang diantaranyadisebabkan Termohon mempunyai sifat yang sangat pencemburu yang tidakberalasan dikarenakan mobilitas pekerjaan Pemohon yang

Hastuti.Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa nilai kontrak untuk belanja sewasarana mobilitas berupa biaya sewa sarana mobilitas darat untukdistribusi buku perpustakaan keliling kabupaten /kota di sumatera utaradan buku perpustakaan rumah ibadah keperluan BPAD Provsu TA.2014dan saksi baru mengetahui ketika penyidik memperlinakan SPMK untukbelanja sewa sarana mobilitas berupa biaya sewa sarana mobilitas daratuntuk distribusi buku perpustakaan keliling Kabupaten /kota di sumateraHalaman 117Putusan

Nomor 115 /Pid.SusTPK/2017/PN.Mdn21utara dan buku perpustakaan rumah ibadah keperluan BPAD ProvsuTA.2014, Adapun nilai kontrak untuk belanja sewa sarana mobilitasberupa biaya sewa sarana mobilitas darat untuk distribusi bukuperpustakaan keliling kabupaten /kota di sumatera utara keperluan BPADProvsu TA.2014 adalah sebesar Rp. 31.950.000, (tiga puluh satu jutasembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai kontrak untuk belanjasewa sarana mobilitas berupa biaya sewa sarana mobilitas darat untukdistribusi

Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Masdalenadan di Kantor Cv.Bima Sakti juga tidak ada dokumen/arsip tentangkegiatan pekerjaan Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja SewaSarana Mobilitas Darat, Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat untukmendistribusikan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesaniren diSumatera Utara sesuai SPMK No.024/311/BPAD/III/2014 tanggal 21Nopember 2014 dan hal ini juga sudah saksi pertanyakan kepada Hastutiyang merupakan wakil direktur CV.Bima Sakti yang sudah

bergabung diCV.Bima Sakti sebelum saksi dan ianya juga menyatakan tidak adadokumen/arsip tentang pekerjaan Belanja Sewa Sarana Mobilitas,Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Biaya Sewa Sarana MobilitasDarat untuk mendistribusikan Pengembangan Perpustakaan PondokPesantren di Sumatera Utara sesuai SPMK No.024/311/BPAD/III/2014tanggal 21 Nopember 2014 tersebut.23.SUHARDIMAN BIN SAHLAN, A.Md, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa benar saksi menduduki jabatan sebagai Assisten

(tiga puluh juta rupiah) kepada Direktur CV.BimaSakti..1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM :04.00.304SPM.2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk keperluan belanjalangsung pembayaran belanja barang dan jasa sewa sarana mobilitas daratsenilai Rp.31.950.000.

.* Sesuai dengan Petunjuk TeknisPelaksanaan Sisipan Perdesaandalam Rangka PenangananPengungsi Korban Bencana dariDirektorat Jenderal Mobilitas. Sosialisasi. Rekruitmen calon pesertaprogram sisipanRp.dan dukunganpelaksanaan programRp..

Petunjuk Pelaksanaan Sisipan Perdesaan dalam RangkaPenanganan Pengungsi Korban yang dikeluarkan olehDirektur Jenderal Mobilitas Penduduk Departemen TenagaKerja dan Transmigrasi Rl, Jakarta 2004;24. Kuitansi penyerahan yang Rp. 52.500.000, (lima puluhdua juta lima ratus ribu rupiah) dari LA OCA BinKOANGGA kepada H. DJUFRI, BA yang disaksikan oleh LASURA dan LA RINGGO;25.

mengajukan alatalat bukti surat berupa fotocopy Bukti P1 sampaidengan P4 yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai, kecuali bukti P1 dan P2 tidak ada aslinya, yaitu sebagai berikut :1 Foto copy surat pemberitahuan Nomor : 012/K/UMC2/YP/I/2011 tanggal 02Pebruari 2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti P1 ; 152 Foto copy Jjazah No. 0430/MM1/VI/2001. atas nama Purwo Legowo, yangselanjutnya diberi tanda bukti P2 ; Foto copy Surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

No. 91/G/2012/PHISby.AIII/2007, perihal kronologis PHK Non Prosedural, yang selanjutnya diberi tandabukti P3 ; Foto copy kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk KotaSurabaya tanggal 27 Maret 2007 Nomor : 071a/Pakatag/K/III/2007 perihal Daftarnama karyawan yang terkena pemutusan Hubungan kerja yang tidak sesuai denganketentuan dan karyawan yang pensiun, yang selanjutnya diberi tanda bukti P4 ; Menimbang, bahwa selain alatalat bukti surat tersebut diatas Penggugattelah mengajukan 2

Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh No :560.470.4/1300/2010 tanggal 13 April 2010 melanggar ketentuan UU No.2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial denganargumentasi hukum sebagai berikut :a. Bahwa asal mula keluarnya Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja danMobilitas Penduduk Aceh No : 560.470.4/1300/2010 tanggal 13 April 2010adalah dimana pihak Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas penduduk AcehHal. 8 dari 16 hal. Put.

Terdakwa putusan Pengadilan TingkatPertama maupun Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa apa yang sudah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalampenjatuhan pidana baik pokok, pidana denda dan pidana tambahan berupa pemecatanterhadap diri Terdakwa sudah tepat karena berdasarkan faktafakta, Majelis HakimTingkat Pertama mempunyai wewenang dalam menentukan berat ringanya pidanayang dijatuhkan kepada Terdakwa apalagi perbuatan Terdakwa dapat mendorongmeningkatnya mobilitas

Bahwa Judex Factie sangat berlebihan dan bombastis dalam menilai dampakperbuatan Pemohon Kasasi terhadap mobilitas penduduk dunia terlebih terhadapkedaulatan Wilayah Negara RI, apabila Pemohon Kasasi mengetahui akibatperbuatannya mungkin tidak akan dilakukan Pemohon Kasasi, justru akibatketidak tahuan tentang hukumannya Pemohon Kasasi melakukan tindakantersebut.

Bahwa selain hal tersebut diatas Termohon saat ini sedang melaksanakantugas pendidikan yaitu Program Pengendalian Lapangan (PPL) di SMA 2Poso, yang diselenggarakuan oleh Fakultas Keguruan Ilmu PendidikanUniversitas Sintuwu Maroso Poso, disamping itu pula Termohon setiap saatmengurus dan merawat anak Mariana Safira umur 7 tahun, sehingga sangattidak mungkin Termohon melakukan mobilitas antara Poso dan Bungkudalam memenuhi panggilan sidang di Pengadilan Agama Bungku;Dalam Pokok Perkara:Bahwa terhadap

Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi Rp. 56.000.000. Biaya Pmbhasan & Sosialisasi RASK & DASK Rp. 300.000.000. Biaya Bantuan Hukum APBD Tahun 2001 Rp. 300.000.000.Biaya 11 Biaya Reses DPRD Rp. 900.000.000. Biaya Penunjang Operasional Penunjang Operasional Dinas, Badan, Kantor Rp. 277.000.000. Biaya Pengantar Surat Undangan Rp. 3.600.000. Biaya Revisi Surat Edaran Rp. 9.000.000. Biaya Pembuatan Penyusunan Risalah DPRD Rp. 6.000.000. Biaya Operasional Sekretariat Rp. 80.000.000.

Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi Rp. Biaya Pmbhasan & Sosi RASK &DASK 2004 Rp. Biaya Bantuan Hukum APBD Tahun2001 Rp. Biaya Reses DPRD Rp.2.000.000.600.000.3.249.200.000.72.000.000.138.000.000.24.000.000.60.000.000.1.200.000.833.000.000.172.000.000.90.000.000.303.000.000.56.000.000.300.000.000.300.000.000.900.000.000.Biaya Cetak & Penggandaan Keperluan Kantor Biaya Cetak Biodata Pegawai danAnggt Dewan3.250.000.Rp. Biaya Cetak Buletin Varia DPRDRp. 15.600.000.

Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi Rp. 56.000.000. Biaya Pmhasan & Sosialisasi RASK& DASK Rp. 300.000.000. Biaya Bantuan Hukum APBD Tahun2001 Rp. 300.000.000. Biaya Reses DPRD Rp. 900.000.000. Biaya Penunjang Operasional Penunjang Operasional Dinas, Badan,Kantor Rp. 277.000.000. Biaya Pengantar Surat Undangan Rp. 3.600.000. Biaya Revisi Surat Edaran Rp. 9.000.000. Biaya Pembuatan Penyusunan RisalahDPRD Rp. 6.000.000. Biaya Operasional Sekretariat Rp. 80.000.000.

Pengeluaran yang tidak ada bukti pendukungnya :Bantuan Penunjang kegiatan Rp. 395.500.000,Bantuan operasional Pimpinan Rp 7.000.000,Biaya mobilitas Rp 14.000.000,Biaya Operasional Panggar Rp 72.000.000,Biaya Operasional Sekretaris Panggar Rp. 25.000.000,Biaya Pansus Rp. 104,000.000,Biaya Perjalanan Dinas Rp. 127.550.000,Biaya Bantuan Pemeliharaan Kendaraan Rp. 10.600.000,Jumlah Rp. 757.150.000,c. Pengeluaran yang tidak ada buktinya sama Sekali :Biaya Perjalanan Dinas Rp. 40.000.000,d.

Pengeluaran yang tidak ada bukti pendukung :e Bantuan Penunjang Kegiatan Rp.396.500.000,e Bantuan Operasional Pimpinan Rp.7.000.000,e Biaya Mobilitas Rp. 14.000.000,e Biaya Operasional Panggar Rp. 72.000.000,e Biaya Ops Sekertaris panggar Rp.25.500.000,e Biaya Pansus Rp. 104.000.000,e Biaya Perjalanan Dinas Rp. 127.550.000,e Biaya bantuan Har. Kendaraan Rp.10.600.000,Jumlah Rp. 757.150.000,d. Pengeluaran yang tidak ada buktinya sama sekali :e Biaya Perjalanan Dinas Rp. 40.000.000,e.

mendengar Penggugat dan Tergugat ketikasaksi sedang berada di warung milik Penggugat, saksi mendengarTergugat marahmarah kepada Penggugat; Bahwa Penggugat tidak mau diajak pindah ke Ciamis karenamempunyai anak yang masih sekolah di Banjar, dan di Ciamis punPenggugat harus tinggal di rumah orang tua Tergugat karena belummempunyai rumah sendiri; Bahwa alasan Tergugat ingin pindah ke Ciamis karena alasanpekerjaan, Tergugat sering bepergian ke luar kota untuk bekerjasebagai supir di perusahaan roti, dan mobilitas

keterangan saksi OKTANIUS WIRSAL selaku PPTKBagian Humas dan Protokoler, saksi tidak pernah menerima dana atasSPJ Bagian Humas dan Protokoler pada bulan Desember 2014 sebesarRp. 2.335.860.315, sehingga masih terdapatnya hutang ataspelaksanaan kegiatan di Bagian Humas dan Protokoler kepada seluruhPihak Ketiga untuk pembayaran di bulan Desember 2014 untuk kegiatantriwulan IV, adapun pihak ketiga yang pembayarannya tidak terlialisasiuntuk kegiatan triwulan IV sebagai berikut :o Akumudasi ( hotel )Mobilitas

keterangan saksi OKTANIUS WIRSAL selaku PPTKBagian Humas dan Protokoler, saksi tidak pernah menerima dana atasSPJ Bagian Humas dan Protokoler pada bulan Desember 2014 sebesarRp. 2.335.860.315, sehingga masih terdapatnya hutang ataspelaksanaan kegiatan di Bagian Humas dan Protokoler kepada seluruhPihak Ketiga untuk pembayaran di bulan Desember 2014 untuk kegiatantriwulan IV, adapun pihak ketiga yang pembayarannya tidak terlialisasiuntuk kegiatan triwulan IV sebagai berikut :o Akumudasi ( hotel )0 Mobilitas

Darat0 Mobilitas Lauto Media Cetak maupun Elektronik ;Bahwa berdasarkan keterangan saksi OKTANIUS WIRSAL selaku PPTKBagian Humas dan Protokoler Sekda.

berdasarkan keterangan saksi OKTANIUS WIRSAL selaku PPTKBagian Humas dan Protokoler, saksi tidak pernah menerima dana atasSPJ Bagian Humas dan Protokoler pada bulan Desember 2014 sebesarRp. 2.335.860.315, sehingga masih terdapatnya hutang ataspelaksanaan kegiatan di Bagian Humas dan Protokoler kepada seluruhPihak Ketiga untuk pembayaran di bulan Desember 2014 untuk kegiatantriwulan IV, adapun pihak ketiga yang pembayarannya tidak terlialisasiuntuk kegiatan triwulan IV sebagai berikut:o Akumudasi ( hotel )Mobilitas

Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten TanjungJabung Barat ;Bahwa, sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai ijin dariPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal ini DinasPekerjaan Umum pada saat mengambil barangbarang tersebut ;Bahwa, terdakwa bukanlah seorang pekerja yang sedang melakukanpekerjaan untuk mengumpulkan mur dan baut dari Jembatan Parit 7tersebut yang kemudian diserahkan ke Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Tanjung Jabung Barat untuk diadakan pemeliharaan atasjembatan tersebut ;Bahwa, mobilitas

Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten TanjungJabung Barat ; Bahwa, sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai ijin dariPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal ini DinasPekerjaan Umum pada saat mengambil barangbarang tersebut ;Bahwa, terdakwa bukanlah seorang pekerja yang sedang melakukanpekerjaan untuk mengumpulkan mur dan baut dari Jembatan Parit 7tersebut yang kemudian diserahkan ke Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Tanjung Jabung Barat untuk diadakan pemeliharaan atasjembatan tersebut ;Bahwa, mobilitas

Bukti P4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Pendudukdan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah No.AL 505.0004593 tertanggal 28 Desember 2007;5. Bukti P5 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama Pemohonyang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Swasta IskandarMuda Banda Aceh di Kota Banda Aceh No. 07 OB og 0126234tertanggal 25 Mei 1991;6.

,Penggugat II dan Penggugat III menuntut Para Tergugat untuk membayar Hak Cutidan Tunjangan untuk masa kerja sepanjang tahun 2012, dan tuntutan tersebut diajukanpada tahun 2013 untuk pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun 2012 ;11 Bahwa dalam upaya untuk mencari penyelesaian secara damai terhadap pokokgugatan ini maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan Surat Nomor:31/SG/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013, telah mengajukan Permohonan UntukMediasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

Penduduk Provinsi Aceh,dan dengan Surat Nomor: 560.470.4/222/2014 tanggal 17 Januari 2014, KepalaDinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh, menyatakan bahwapermasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak termasuk dalamlingkup UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.12 Bahwa karena Para Tergugat tidak beriktikad baik untuk melaksanakan segalaketentuan yang terdapat dalam point IV Lampiran I dan Lampiran II KeputusanGubernur Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali

Bank Aceh yang ditujukan kepada Kuasa HukumPara Penggugat perihal pembayaran jasa akhir pengabdian dan hak cuti, tanggal 13Nopember 2013, diberi tanda Bukti P 10 ; 11 Foto copy Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat yang ditujukan kepada KepalaTenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh, tanggal 09Desember 2013, perihal permohonan untuk mediasi, diberi tandaBukti P 11 ;12 Foto copy Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh,tanggal 17 Januari 2014, perihal Hasil Pertemuan