Ditemukan 3093 data
9 — 9
Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang
9 — 4
Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang
10 — 4
Pasal 49 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon beradapada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang
9 — 4
Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ibu yang
8 — 5
Pasal 49 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon beradapada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang
8 — 1
Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasuruan;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi
9 — 5
Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan,karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten
10 — 8
Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang
13 — 1
Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kab. Kediri, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kab.
11 — 0
Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Pati;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung
26 — 12
Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah/biaya hidup kepadaanak yang lahir dalam Perkaiwnan antara Tergugat dan Penggugatyang bernama: SHAZI RIZQULLAH PAWELLERI sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung mulai pada saatPutusan dalam Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap hinggaanak tersebut selesai menempuh pendidikan di tingkat Sarjana..
20 — 9
Bahwa sebelum perkaiwnan dilangsungkan ternyata Para Pemohon telahmempunyai seorang anak perempuan yang bernama: NI KOMANGJOSINTA PUTRI, yang lahir di Badung pada tanggal 8 Agustus 2008sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 4741/37/KRK/V/16yang dikeluarkan oleh Lurah Kerobokan Kelod;4.
87 — 27
Pasal 1 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Pati;Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 585/Padt.P/2020/PA.PtMenimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa
9 — 0
Pasal 1 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 128/Padt.P/2019/PA.PtMenimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Pati;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa
9 — 0
Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkaiwnan pada tanggal12Oktober tahun 2003;b. Sejak tahun 2005, Tegrugat sudah tidak memberi nafkah kepadaPenggugat;c. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama 7 tahunlamanya;d. Selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;e.
15 — 2
penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubahdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunHal. 8 dari 14 hal.Put.No.461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2)dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukandalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbuktisebagai suami istri dan terikat perkaiwnan
9 — 0
ketentuan pasal dan pasal 33 Undangundang Nomor Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suamiistri itu wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikanbantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.Adapun maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 3 KompilasiHukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan perkaiwnan
23 — 8
Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Ilmerupakan perkawina yang pertama dan saat ini tidak ada isteri sah lain dariPemohon selain daripada Pemohon Il, begitu juga dengan Pemohon Ilmerupakan perkaiwnan yang pertama dan sekarang ini tidak memupunyaisuami lain, selain daripada Pemohon I;6. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon IItelah dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu:a. Safwadi, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan;b.
9 — 3
Pasal 1 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili Serta memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Pati;Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 437/Padt.P/2020/PA.PtMenimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa
12 — 5
Pasal 1 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa Pemohon