Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under TheLaw Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View,IIU Law Journal, Vol.

PUTUSANNomor 60 P/HUM/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Permohonan Keberatan Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014Tentang Hukum Jinayat, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskansebagai berikut, dalam perkara:PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUANPERADILAN PIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINALJUSTICE REFORM (ICJR) adalah Suatu perkumpulanberbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum

Putusan Nomor 60 P/HUM/2015Kesemuanya Advokat/Pengacara Publik dan AsistenAdvokat/Asisten Pengacara Publik pada Kantor /nstitute forCriminal Justice Reform (ICJR), Jalan Siaga I Nomor 6F,Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015;PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP),sebuah organisasi perserikatan yang dibentuk berdasarkanhukum Negara Republik Indonesia, tempat kedudukan diJalan Siaga Il Nomor 36, Pejaten Barat, Pasar Minggu,yang dalam hal ini diwakili

ANDRIYENI, S.H.Kesemuanya Advokat/Pengacara Publik dan Asisten DG NODA F Wn == = OoAdvokat/Asisten Pengacara Publik pada Kantor /nstitute forCriminal Justice Reform (ICJR), Jalan Siaga Nomor 6F,Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:GUBERNUR PROVINSI ACEH, tempat kedudukan di JalanT. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:Halaman 2 dari 73 halaman.

PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR),2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) tersebut tidak dapatditerima;Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr.

(1 Ha) dalam perkara Perdata No.107 / Pdt.G / 2008 /PN.KPG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.68 / Pdt / 2009 /PT.KPG Jo Putusan MA RI No.1232K / Pdt / 2010 yang dimenangkanpara Penggugat Ayub Tosi CS dengan mengajukan bukti surat berupaBerita Acara Panitia Land Reform tanggal 29 Mei 1967 dan Berita AcaraLaporan Kelebihan Tanah Maksimum a/n Hau Hati seluas 20 HaTanggal 2 Desember 1968 dan tanah sawah seluas 1,5 Ha selanjutnyatelah dieksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Kupangberdasarkan

Bahwa selanjutnya Arnolus Tosi CS sebagai Penggugatmelawan Ayub Tosi CS sebagai Tergugat dalam perkaraperdata No.35 / Pdt.G / 2016 / PN.Olm Jo Putusan Pengadilan TinggiNo.107 / Pdt / 2017 / PT.KPG Jo Putusan MA RI No.1297K / Pdt / 2018Tanggal 30 Juli 2018 yang dimenangkan para Tergugat Ayub Tosi CSdalam perkara aquo dalam kapasitas selaku para Tergugat dalampembuktian telah mengajukan alat bukti surat yang sama berupa BeritaAcara Panitia Land Reform Tanggal 29 Mei 1967 dan Berita AcaraLaporan Kelebihan

Bahwa terhadap Berita Acara Panitia Land Reform tanggal 29Mei 1967 tersebut dalam butir 2 telah disita oleh Tergugat Tanggal 3 Juli2018 dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh TergugatHalaman 2 dari 72Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN Olmkepada Para Penggugat setelah Putusan Praperadilan No. 3 / Pid.Pra /2018 / PN.Olm tanggal 3 Desember 2018.A.

Bahwa terhadap Berita Acara Panitia Land Reform Tanggal 29Mei 1967 dan Berita Acara Laporan kelebihan Tanah Maksimum a/nHau Hati seluas 20 Ha Tanggal 2 Desember 1968 dan tanah sawahseluas 1,5 Ha melalui penetapan Pengadilan Negeri Kupang No. 129 /Pdt / P / 1993 / PN.KPG Tanggal29 Desember 1993 menyatakanJublina Tosi sebagai ahli waris memiliki harta warisan dari orang tuanyaHau Hati dan Bendelina TosiTomboy berupa 20 Ha tanah kering dan1,5 Ha tanah sawah di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah,Kabupaten

Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam : AComparative View, IIU law Journal, Vol 1, No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation ofthe right of free choice and society would have been deprived ofhappy married state of life (Apabila tujuan perkawinan gagaldicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, halHal. 13 dari 17 hal.

Jaffer HussainMarriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, ITU law Journal, Vol I, No 1, 1989, halaman126 : If on the object of the marriage being defeated, separation hasnot been allowed to the parties, this would has been a cruel limitationof the right of free choice and society would have been deprived ofhappy married state of life (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai,perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal inimerupakan ketentuan

Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam : AComparative View, IIU law Journal, Vol , No 1, 1989, halaman 126: If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation ofthe right of free choice and society would have been deprived ofhappy married state of life (Apabila tujuan perkawinan gagaldicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, halini merupakan ketentuan yang

Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam : AComparative View, IIU law Journal, Vol , No 1, 1989, halaman 126: If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation ofHal 12 dari 16 hal Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 264/Pdt.G/2018/PA.

Jaffer Hussain Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam : A Comparative View,ITU law Journal, Vol I, No 1, 1989, halaman 126 : If on the object of themarriage being defeated, separation has not been allowed to the parties,this would has been a cruel limitation of the right of free choice andsociety would have been deprived of happy married state of life (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak dijadikanjalan keluar bagi para pihak, hal ini merupakan ketentuan

Jaffer HussainMarriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam :A Comparative View, IIU law Journal, Vol I, No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of theright of free choice and society would have been deprived of happytemarried state of life (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai,perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal inimerupakan ketentuan

Bahwa jika Pemohon mengutip Pernyataan dari SUPRIYADI W11.EDDYONO, Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR),mengatakan bahwa isu ini bukanlah hal baru, sebab sudah ada dalambeberapa putusan Mahakamh Agung RI yang menyoal praktekpenggunaan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang R Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memang Pasal 111 Ayat (1)dan Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika memiliki rumusan pidana yang sama perbedaannya

Pasal127 Ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Bahwa seharusnya Majelis Hakim kedua tingkat Peradilan tersebut di atasdalam menjatuhkan putusan terhadap Pemohon mempertimbangkanketentuan Pasal 54 UndangUndang R Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika :Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajibmenjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Bahwa jika Pemohon mengutip Pernyataan dari SUPRIYADI WEDDYONO, Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform

JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.

Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam : AComparative View, IIU law Journal, Vol 1, No 1, 1989, halaman 126: If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation ofthe right of free choice and society would have been deprived ofhappy married state of life (Apabila tujuan perkawinan gagaldicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, halini merupakan ketentuan

Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam : AComparative View, IIU law Journal, Vol 1, No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation ofthe right of free choice and society would have been deprived ofhappy married state of life (Apabila tujuan perkawinan gagaldicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, halini merupakan ketentuan

Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam : AComparative View, IIU law Journal, Vol I, No 1, 1989, halaman 126: If on the object of the marriage being defeated, separation hasnot been allowed to the parties, this would has been a cruellimitation of the right of free choice and society would have beendeprived of happy married state of life (Apabila tujuan perkawinangagal dicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi parapihak, hal ini merupakan ketentuan

Jaffer HussainMarriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam :A Comparative View, IlU law Journal, Vol , No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of theright of free choice and society would have been deprived of happyttmarried state of life (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai,perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal inimerupakan ketentuan

Jaffer HussainMarriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, ITU law Journal, Vol I, No 1, 1989, halaman126 : If on the object of the marriage being defeated, separation hasnot been allowed to the parties, this would has been a cruel limitationof the right of free choice and society would have been deprived ofhappy married state of life (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai,perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal inimerupakan ketentuan

Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, ITU Law Journal, Vol.

Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam : AComparative View, IIU law Journal, Vol 1, No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation ofthe right of free choice and society would have been deprived ofhappy married state of life (Apabila tujuan perkawinan gagaldicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, halini merupakan ketentuan

Jaffer HussainMarriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, ITU law Journal, Vol I, No 1, 1989, halaman126 : If on the object of the marriage being defeated, separation hasnot been allowed to the parties, this would has been a cruel limitationof the right of free choice and society would have been deprived ofhappy married state of life (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai,perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal inimerupakan ketentuan

Bahwa sebenarnya Majelis Hakim Judex Facti sebagai agent of changeuntuk meningkatkan kualitas putusan dalam mewujudkan /aw and legal reform,apalagi membedakan orang berperkara. Seperti putusan ini, Pemohon Kasasi(Kudsa) meneliti dan mencermati secara saksama pertimbangan Judex Factiyang berdasarkan ketentuan Pasal 714 ayat (2) dan Pasal 720 KompilasiHukum Ekonomi Syariah. Mengenai hal ini, sangat perlu dan pentingdibuktikan Judex Facti mengutip dari Peraturan Mahkamah Agung yang mana?