Dengandemikian alasan cerai Pemohon telah sejalan dengan maksudpasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapatdengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Repiblik Indonesia Nomor266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1995 yang menyatakan bahwadalam peristiwa hukum perceraian, Pengadilan tidak perlumencari siapa yang bersalah, akan tetapi jika kondisi rumahtangga

Putusan No.3811/Pdt.G/2014/PA.Sda.Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempattinggal Termohon semula berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo namunsekarang tidak diketahui secara pasti di wilayah negara Repiblik Indonesia, makaberdasarkan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara a quo merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Sidoarjo;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohonberdasarkan

yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37, Pasal 49huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasanpasal tersebut angka (8), perkara a quo menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempattinggal Termohon semula berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo namunsekarang tidak diketahui secara pasti di wilayah negara Repiblik

yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37, Pasal 49huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasanpasal tersebut angka (8), perkara a quo menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempattinggal Termohon semula berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo namunsekarang tidak diketahui secara pasti di wilayah negara Repiblik

yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37, Pasal 49huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasanpasal tersebut angka (8), perkara a quo menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempattinggal Termohon semula berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo namunsekarang tidak diketahui secara pasti di wilayah negara Repiblik

Put.No.0137/Pdt.G/2016/PA.M st.Huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasanpasal tersebut angka (8), perkara a guo menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempattinggal Termohon semula berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan,demikian pula Pemohon sebagaimana bukti P.1, namun sekarang tidak diketahui secarapasti di wilayah negara Repiblik

yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37, Pasal 49huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasanpasal tersebut angka (8), perkara a guo menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempattinggal Termohon semula berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo namunsekarang tidak diketahui secara pasti di wilayah negara Repiblik

yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37, Pasal 49huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasanpasal tersebut angka (8), perkara a quo menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempattinggal Termohon semula berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo namunsekarang tidak diketahui secara pasti di wilayah negara Repiblik

yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37, Pasal 49huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasanpasal tersebut angka (8), perkara a quo menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempattinggal Termohon semula berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo namunsekarang tidak diketahui secara pasti di wilayah negara Repiblik

terdakwa menyerahkan paketshabu sebanyak setengah jie tersebut kepada saksi REDI Als IYET yngmenunggu dibelakang rumah Terdakwa, lalu setelah diterima, saksi REDIAls IYET langsung pergi dari rumah terdakwa.sehingga pada saat itunarkotika golongan jenis shabushabu tersebut telah dijual, diserahkanatau melalui perantara oleh terdakwa.Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual,menjadi perantara dalam jual beli, atau) menyerahkan Narkotika1213Golongan bukan tanaman dari Menteri Keehatan Repiblik

Putusan No.0263/Padt.G/2016 /PA.Mgft.pasal tersebut angka (8), perkara a quo menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempattinggal Termohon semula berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetannamun sekarang tidak diketahul secara pasti di wilayah negara Repiblik Indonesia,maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara a quo merupakankewenangan relatif Pengadilan

UndangUndang Repiblik Indonesia No1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang Undang Darurat dansemua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang sudah adasebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang sebagaimanadalam dakwaan kesatu2. Menjatuhkan pidana terdakwa LA IRA Alias TIRA dengan PidanaPenjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan3.

yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37, Pasal 49Huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasanpasal tersebut angka (8), perkara a guo menjadi kewenangan absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempattinggal Termohon semula berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetannamun sekarang tidak diketahui secara pasti di wilayah negara Repiblik

LAB: 4660/NNF/X1/2020tanggal 20 November 2020, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No.10559/2020/NNF dan No. 10559/2020/NNF adalah milik terdakwa SanudingAlias Daeng Liwang Bin Raja Daeng Tompo berupa 1 (Satu) Sachet plastikHalaman 20 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Enrberisi kristal bening dengan berat netto 0.2025 gram dan 1 (satu) botol plastikbekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetaminaterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Repiblik

Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik dengan Nomor LAB: 4660/NNF/X1/2020 tanggal 20 November2020, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti No. 10559/2020/NNF dan No.10559/2020/NNF adalah milik terdakwa Sanuding Alias Daeng Liwang Bin RajaDaeng Tompo berupa 1 (Satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan beratnetto 0.2025 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalahbenar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Repiblik

perselisinan dan pertengkaran dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan lakilakilain; Bahwa akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon danTermohon antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebihHalaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 319 /Pdt.G/2021/MS.Tknkurang 13 (tiga belas) bulan lamanya sampai dengan sekarang tanpamenjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri; Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan di kesatuanPemohon di Kepolisian Repiblik

Huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangperubahan pertama Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama dan berdasarkan penjelasan pasal tersebut angka (8), perkara a quomenjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakantempat tinggal Pemohon berada diwilayah Kabupaten Magetan sebagaimanabukti P.1, sedang Termohon semula berada diwilayah hukum PengadilanAgama Magetan namun sekarang tidak diketahui secara pasti di wilayahnegara Repiblik

dilaksanakan berdasar Hikum islam, maka berdasarkan Pasal angka37, Pasal 49 Huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangperubahan pertama Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama dan berdasarkan penjelasan pasal tersebut angka (8),perkara a quo menjadj kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakantempat tinggal Termohon semula berada diwilayah hukum PengadilanAgama Magetan namun sekarang tidak diketahui secara pasti di wilayahnegara Repiblik

yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal angka 37, Pasal49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertamaUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkanpenjelasan pasal tersebut angka (8), perkara a quo menjadi kKewenangan absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempattinggal Termohon semula berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjonamun sekarang tidak diketahui secara pasti di wilayah negara Repiblik

2 dan 3 Kompilasi Hukum IslamMenimbang bahwa dalamrumh tangga Penohon dan Ternvhonbahkan telah terbukti adanya rumah tangga yang telah pecah(breakdown marriage) dan tidak dapat dirukunkan lagi.Dengan demikian alasan cerai Penwnhon telah sejalan denganmak sudpasal 39 ayat (2) Undangundang Nonvor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 19 huruf f PeraturanPenerintah Nonor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf fKompilasi HukumIslam Menimbang bahwa dalam hal iniMijelis Hakim sependapat dengan YurisprudensiMahkammh Agung Repiblik

Jasa yang melekat pada atau untuk barang yang tidak bergerak yang terletakdi luar daerah pabean Repiblik Indonesia,b. Jasa yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan diluar daerah pabean Republik Indonesia,c. Jasa penggunaan barang tidak berwujud (intangible) berupa hakhak, dengannama dan dalam bentuk apapun, yang dimanfaatkan di luar daerah pabeanRepublik Indonesia,d.