Propelat Cabang Papuasebagai pihak yang menyerahkan pekerjaan Proyek PenyusunanRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen dan Kaleb Imbiri, SE.MSi Jabatan Sekretaris BP3D Kabupaten Waropen sebagai pihak yangmenerima hasil pekerjaan Proyek Penyusunan Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Waropen yang jelas bertentangan dengan Pasal 36ayat (8) KEPPRES Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menentukanHal. 8 dari 26 hal. Put.

Abdul Jalil, SE.MSi selaku kuasa dari Pelawanpada dasanya tidak berhak dan tidak mempunyai legal standing untukmewakili pelawan dalam membela kepentingan hukum dari Pelawan didepan Pengadilan. Bahwa dari fakta yang kami peroleh baik itu didepanpesidangan maupun secara faktuil yaitu sebagai berikut: a.

Bahwa Abdul Jalil,SE.MSi bertindak selaku kuasa dari Pelawandengan menggunakan surat Kuasa Khusus sebagaimana surat kuasakhusus tertanggal 1 Februari 2016 (vide surat gugatan perlawananNo.005/PDT.PLW/2016/PN.ParePare), tentunya secara yuridis formi1surat kuasa khusus yang dipergunakan abdJalil SE, Msi adalah cacathukum dan tidak mempunyai le gal standing untuk mewakili Pelawankarena pada dasarnya surat kuasa khusus haus dibuat didasarkanpada ketentutan perundangundangan, dimana surat kuasa khusushanya

Bahwa dilain pihak sdr Abdul Jalil, SE.MSi pada saatdilaksanakannya lelang atas SHM No.1772/Lompoe an. NurhasnahBSc dan SHM No.02292/lompoe an. Abdul Azis ,SE pada tanggal 31Oktober 2013 adalah termasuk pegawai negeri Sipil pada kantorPelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) ParePare (aquoTerlawan III) yang saat pelaksanaan lelang termasuk sebagaianggotaTIM yang ditunjuk dalam melakukan pelelangan atas kedua SHMyaitu SHM No.1772/Lompoe an. Nurhasnah BSc dan SHMNo.02292/lompoe an.

HAWAN ARIES BHIRAWA, SE.MSi selaku Wakil Ketua4. Terdakwa1.RIDWAN selaku Anggota5. Terdakwa 2.SYAMSUL ADI DARMA selaku Anggota6. Terdakwa3.RACHMAD MULYADI selaku Anggota7. YASSER MALEDO (saksi sendiri) selaku Anggota8. TRI WIDIATI selaku Anggota Bahwa prosedur pelaksanaan pemeriksaan Objek Wajib Pajak yangsesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kantor Dinas PelayananPajak DKI adalah sebagai berikut:a.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan,beralamat di Gedung Keuangan Negara Medan Unit IILantai 2 Jalan Pangeran Diponegoro No. 30A Medan,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MarlaisSimanjuntak SE.Msi, Sumarsono SH.MH, TambokGultom SH, Zulfikar Lubis SH, Robert Bonar, MH.SH,Vina Imelda Br Silaen, SH, Mahsuri,Siswanto, MelvinHalaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 390/PDT/2018/PT MDNMaringan Siburian, dan Elizabet Kurniasih Chiristina,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November2016

BambangSupriadi) kepada Bendahara sebesar Rp.100.100.000,00 (seratus jutaseratus ribu rupiah) dan dibebankan masingmasing kepada KUPT Tandesdan Wiyung ;Bahwa untuk penyelesaian tersebut saksi Sudjono, ST sebagai KUPTWiyung telah menyelesaikan secara bertahap, dimana saksi Sudjono, STberkoordinasi dengan saksi Budi Hartono, SH.Msi yang kemudianditindaklanjuti dengan 13 (tiga belas) staf penguji untuk mengumpulkanuang tersebut guna penyelesaian beban hutang tersebut ;Berdasarkan ahli Nur Aini Hidayati, SE.Msi

WIWITMASTUTI, S.Sos, NENENG ERI GARNASIH, SE.MSi, ANIRUFAEDAH, IIM IBRAHIN, SE.AK, AHMAD SAMSUDIN, SE., Drs.KASMIRI, MM, AHMAD WARSOMA, SH.MM,TENY SANUSI, Amd, ENDANG SUTISNA, DUROSID, DADANGMAHMUDIN, SE., DADAN MULDANI, SAP., H. DEDI PURWADJI,S.IP,M.Si, UJJANG SUHERMAN, SH., Hj. LILIS LISMAYANTI, SH.

Keterangan saksi NENENG ERI GARNASIH, SE.MSi ;e Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kejaksaan Tinggi JawaBarat sebanyak 4 (empat) kali dan keterangan dalam Berita AcaraPemeriksaan tersebut telah dibaca kembali dan keterangantersebut benar ;e Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah ;e Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Kasubag PerencanaanBelanja Urusan Pemerintahan pada bagian Penyusunan RencanaAnggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur sejak

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Basworo Dibyo,SE.MSi danRetno Susanti, SE, yang diberi tanda bukti T1;Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2015/PN Skh.10.11.12.Foto copy Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga Basworo Dibyo, SEMSi, yang diberi tanda bukti T2;Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Basworo Dibyo, SE Msi danRetno Susanti, SE, yang diberi tanda bukti T3;Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 0333/GSPA/KRD/08, tertanggal16 September 2008, yang diberi tanda bukti T4Foto copy Surat

Zuber, Saksi Okta Ruseka, SH Bin H.Nasution, SE.MSi dan Saksi YS.

Nunukansaksi SAMUEL PARANGAN, SE.Msi., dan Asisten Debupti Perdagangandalam Negeri Sdr. Ir. HERUSTIATI yang disertai dengan Kwitansinomor:023/KSU Mattirobulu/IX/2013 tanggal 23 November 2013.Selanjutnya sekira akhir tahun 2013 terdakwa pernah mendatangibengkel saksi MUH. ILYAS menceritakan bahwa terdakwa mendapatkananggaran bantuan dana program penataan sarana usaha pedagang kakilima dari Kementrian Koperasi dan UKM RI kemudian menawarkankepada saksi MUH.

Nunukansaksi SAMUEL PARANGAN, SE.Msi., dan Asisten Debupti Perdagangandalam Negeri Sdr. Ir. HERUSTIATI yang disertai dengan Kwitansinomor:023/KSU Mattirobulu/IX/2013 tanggal 23 November 2013.Bahwa Selanjutnya sekira akhir tahun 2013 terdakwa pernah mendatangibengkel saksi MUH. ILYAS menceritakan bahwa terdakwa mendapatkananggaran bantuan dana program penataan sarana usaha pedagang kakilima dari Kementrian Koperasi dan UKM RI kemudian menawarkankepada saksi MUH.

Nunukan saksi SAMUEL PARANGAN,SE.Msi., dan Asisten Debupti Perdagangan dalam Negeri Sadr. Ir.HERUSTIATI yang disertai dengan Kwitansi nomor:023/KSUMattirobulu/IX/2013 tanggal 23 November 2013;Bahwa selanjutnya sekira akhir tahun 2013 terdakwa pernah mendatangibengkel saksi MUH. ILYAS menceritakan bahwa terdakwa mendapatkananggaran bantuan dana program penataan sarana usaha pedagang kakilima dari Kementrian Koperasi dan UKM RI kemudian menawarkankepada saksi MUH.

Nunukan saksi SAMUEL PARANGAN,SE.Msi., dan Asisten Debupti Perdagangan dalam Negeri Sadr. Ir.HERUSTIATI yang disertai dengan Kwitansi nomor:023/KSUMattirobulu/IX/2013 tanggal 23 November 2013;Halaman 97 dari 119 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2020/PN SmrBahwa benar selanjutnya sekira akhir tahun 2013 terdakwa pernahmendatangi bengkel saksi MUH.

Pimpinan DaerahPartai Golongan Karya Kabupaten Blora telah menyampaikan suratNomor 48/GolkarII/XII/2015 dan Nomor 58/GolkarII/XII/2015,masing masing tertanggal 4 Desember 2015 ,Perihal CalonPengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari FraksiHalaman 49 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.Partai Golkar, yang pada pokoknya mengusulkan nama penggantiantar waktu anggota DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi PartaiGolongan Karya Kabupaten Blora adalah atas nama RajimanSantarko, SE.MSi

Aman Waliyudin, SE.MSI sebagai direktur Utara dan NyonyaGinding Koemaladewi, SH sebagai Direktur Perseroan, oleh Ketua Majelis telahdicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnyadiberi tandaFoto Copy akad Pembiayaan Murabahah No. tertanggal 14 Oktober 2012antara PT.

PLN Prokitring JTBN jumlah uang sebesar Rp253.080.000, yang diterima oleh Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE.Msi diketahuioleh Manajer Proyek SLAMET HARIYANTO ;9 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan atas Tanah dan bangunan denganangka 314.850.000, ;10 Foto copy Berita Acara tentang Sosialisasi Pembangunan Gardu Induk (GI)150 KV dan musyawarah harga ganti rugi tanah dan tanaman serta bangunan yang ada didalamnya untuk proyek percepatan pembangkit Non BBM 10.000 MW (GI) 150 KVSidoarjo Sidoarjo) hari

SE.Msi. diketahui oleh Manajer Proyek SLAMET HARIYANTO ;1 (satu) lembar kwitansi (tanpa nomor dan tanggal) dari PT.

PLN Prokitring JTBN jumlah uang sebesar Rp 253.080.000,yang diterima oleh Camat Tanggulangin ABDUL HALIM, SE.Msi diketahui oleh ManajerProyek SLAMET HARIYANTO ;9 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan atas Tanah dan bangunan dengan angka314.850.000, ;10 Foto copy Berita Acara tentang Sosialisasi Pembangunan Gardu Induk (GI) 150KV dan musyawarah harga ganti rugi tanah dan tanaman serta bangunan yang ada didalamnya untuk proyek percepatan pembangkit Non BBM 10.000 MW (GI) 150 KVSidoarjo Sidoarjo) hari

Menyatakan terdakwa Gatot Bayu Brata, SE.Msi bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.2.

Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa Gatot Bayu Brata, SE.Msi., dengan PidanaPenjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;3.

CHAIDIR, sebesar Rp 1.316.212.264, (satu miliartiga ratus enam belas juta dua ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahuh 1999 sebagaimana telah di ubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa GATOT BAYU BRATA, SE.MSi

berkas perkara tersendiri) padawaktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, telah melakukanatau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa antara laindengan caracara sebagai berikut: Bahwa terdakwa GATOT BAYU BRATA, SE.MSi

Baso,SE.Msi tertanggal 5 Agustus 2015 ;Foto copy Surat Keterangan Dewan Pimpinan PartaiGolkar Kepengurusan Agung Laksono Nomor: Skep07/DPP/Golkar/VIII/2015, dijelaskan pada angka menyatakan bahwaPengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Mamuju Utara; Ketuaadalah H. Muh. Yaumil RM, SH dan Sekretaris adalah SyaifuddinA. Baso, SE.Msi tertanggal 6 Agustus 2015;Halaman 66 dari 42 hal. Put.

itu saksikorban dan terdakwa juga memakukan foto bersama dimana saksi korbanhanya menggunakan BH dan foto tersebut saat ini telah beredar sehinggaibu saksi korban dipanggil disekolah dan karena merasa tidak terimadengan perbuatan terdakwa maka ibu saksi korban melaporkan terdakwake polisi;Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi korban baru berumur 16(enam belas) tahun yang mana sesuai akte kelahiran nomor 8171 LT 27112017 0006 tanggal 27 November 2017 yang ditanda tangani olehMarcela haurissa, SE.Msi

sembilan koma sembilan puluh tujuhrupiah);Menimbang, bahwa dalam bukti suratnya Tergugat dan Tergugat IVtelah mengajukan berupa hasil verifikasi Inspektorat Kabupaten SolokSelatan Nomor 700/37/IX/Insp2015 tanggal 29 September 2015keterlambatan tersebut disebabkan kelalaian rekanan (vide T.I.IV3) yangmana terdapat Daftar penghitungan denda sisa pekerjaan yangpenyelesaiannya dilaksanakan dalam masa pengenaan denda tahun 2014yang ditanda tangani oleh Inspektur Kabupaten Solok Selatan yaitu AMDANI,SE.Msi

telah di foto copy dan diberi meteraisecukupnya, sebagai berikut :Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2015/PN Gpr1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3506070201740002 atas namaMUHAMMAD SUBANGUN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyakemudian diberi tanda bukti P.1;2 Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh MARDIONO tertanggal 23September 2002, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberitanda bukti P.2 ;3 Foto copy Akta Jual Beli yang dibuat oleh SUJONO, SE.Msi

Turut Terbanding/Tergugat II : Suriyan Fradesa,SE.MSi.
Turut Terbanding/Tergugat IV : Camat Sangatta Utara Kab Kutai Timur Hj.Hasdia,SE.MSi
Turut Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Bea dan Cukai wilayah Sangatta Hari Murdianto
Turut Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kepolisian Resort Kutai Timur AKBP Willy Djatmiko SIK.SH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Komandan Polisi Militer ( POM )
Turut Terbanding/Tergugat IX : Komando Rayon Militer 0909- 01/ Sangatta Kapten Inf.

SETERIA ALAM, SE.Msi dan diruangkerjanya menyerahkan objek sengketa tersebut (bukti tanda terima ada diTergugat), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5tahun 1986 Jo UndangUndang Nomor 9 tahun 2004. gugatan tersebut masihdalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tanggal 03 Agustus 2010(objek sengketa), diterima oleh Penggugat bersamaan dengan surat panggilantugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yangditandatangani oleh Drs. HI.

Keterangan Ahli EKO HERMAN SUSILO SE.MSi, menerangkan dibawahsumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Ahli bekerja di kantor Pajak Pratama Jambi dengan sebagai kepalaseksi ekstensifikasi perpajakan.Bahwa sesuai dengan peraturan menteri keuangan republic Indonesia no.167/PMK.03/2007 tentang penunjukan tempat dan tatacara pembayaranpajak bumi dan bangunan pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwapembayaran PBB terutang untuk objek pajak pedesaan dan perkotaandilakukan di tempat pembayaran selanjutnya