baru sebelum ditetapkan oleh Menteri ESDM;Menimbang bahwa Moratorium itu diberlakukan terhadap yang belum punyaizin (IUP) sama sekali, sebaliknya kepada pemegang izin (IUP) yang lama atauhendak diperpanjang tidak ada pengaruhnya atau hanya mengikuti petunjuk teknisatas moratorium yang diberlakukan bagi ijin perpanjangan tersebut ;Menimbang bahwa moratorium diterbitkan biasanya oleh karena belum adapenetapan wilayah pertambangan yang melibatkan warga, juga mengenaipemurnian bahan mentah tambang (smelter

IMMS.Bahwa setelah C&C keluar, saksi kembali diminta terdakwa LAM CHONGSAN untuk mengurus rekomendari ET di Dirjen Minerba Jakarta denganmelampirkan dokumen: Study Kelayakan untuk smelter; UP OP.* C&C. Pembayaran luran Tetap setiap tahun.Setelah satu bulan keluar Rekomendasi ET dari Dirjen Minerba.Setelah itu diajukan ke Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan ET,dengan melampirkan :* Rekomendasi ET dari Dirjen Minerba. Akte Perusahaan. SIUP, TDP, NPWP.

Study kelayakan smelter.

IMMS dihentikan karenabelum punya smelter sesuai dengan peraturan Menteri ESDM.Saksi DIANA PUSPITASARI :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi masuk di PT IMMS sejak bulan Nopember 2011, dengan riwayatjabatan sebagai staf kKeuangan dan Pembukuan sejak tahun 2011 akhir2013, saksi mencatat Pengeluaran tersebut berupa pembayaran listrik,PDAM, Operasional, Operasional Produksi ( jika ada peralatan yang rusak ),gaji karyawan tapi tidak termasuk kebutuhan penambangan.Bahwa

Kuala Tanjung,berkedudukan di Jalan Smelter Site Kuala Tanjung,Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, yang diwakilioleh Franseda H. Hutapea, S.E., M.M., Pemimpin PT. BankNegara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang KualaTanjung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr.Triono Eddy, S.H., M.Hum., 2.

Bahwa sehubungan dengan pembayaran ganti rugi tanah dalamrangka pembuatan jalan (Accesroods) dan Smelter (Proyek Alumunium) diKwala Tanjung sebagaimana undangan No. 3010/376, tanggal 3 Desember1976 pihak Pemerintah melalui Camat Air Putih memberikan undangan kepadamasyarakat (Alm. Musah Suami Penggugat) untuk hadir:Pada tanggal : 13 Desember 1976;Jam : 08.00 WIB;Bertempat di : Kantor Camat Air Putih;11. Bahwa Alm.

pembangunandi luar kegiatan kehutanan;Bahwa pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 pada pasal4 disebutkan bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentinganpembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untukkegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan,yang salah satunya ialah kegiatan pertambangan yang meliputipertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuksarana, prasarana dan smelter

2019tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Penggunaan kawasan hutanuntuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapatdilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapatdielakkan, yang salah satunya ialah kegiatan pertambangan yang meliputipertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana,prasarana dan smelter

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai KawasanHutan, bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyaitujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, yang salah satunya ialah kegiatanpertambangan yang meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gasbumi termasuk sarana, prasarana dan smelter

MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai KawasanHutan disebutkan bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentinganpembangunan di luar kegiatan kehutanan yang salah satunya ialah kegiatanpertambangan yang meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gasbumi termasuk sarana, prasarana dan smelter

MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai KawasanHutan disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentinganpembangunan di luar kegiatan kehutanan yang salah satunya ialah kegiatanpertambangan yang meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gasbumi termasuk sarana, prasarana dan smelter

orangtua Penggugat yang berada diatas tanah perkaratersebut sebagaimana dimaksudkan pada point 1 ( diatas ) dipinjamkansebagai tempat / rumah sekolah;Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1976 berdirilan PT.Inalum sebuahperusahaan yang mengelola dan / atau memanfaatkan air Sungai Asahandengan cara memutar turbin guna mendapatkan tenaga listerik, dimanasebagian besar arus listerik yang dihasilkan tersebut dialirkan melaluitransmissi line ke Kuala Tanjung untuk digunakan kepentingan peleburanaluminium (smelter

SMELTER INDONESIA di Gresik ke pabrik PT. SEMENINDONESIA. Tbk. di Tuban, Jawa Timur dengan sistem sekali jalan(One Way).2. Bahwa, PARA PENGGUGAT tidak memperoleh gaji berdasarkanpenggajian pada umumnya dengan gaji pokok, uang makan, uangtransport dan lain sebagainya, TETAP! MEMPEROLEH ONGKOSBORONGAN berdasarkan ritase;3. Bahwa diantara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak adaperjanjian kerja tertulis;4.

MBG774029651212N tanggal 27 September 2012 beserta lampirannya;BB No.410: 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan laporan studi kelayakankonstruksi pabrik smelter untuk ferronikel dan/ atau nikel matte;BB No.411: 1 (satu) bundel feasibility study summary report smelter factoryconstruction for ferronickel and/or nickel matte;BB No.412: 1 (satu) lembar Rekap Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. BILLYINDONESIA;BB No.413: 1 (satu) lembar print out warna Peta Wilayah Izin UsahaPertambangan PT.

MBG774029651212N tanggal 27 September 2012 besertalampirannya;BB No.410: 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan laporan studi kelayakankonstruksi pabrik smelter untuk ferronikel dan/ atau nikel matte;BB No.411: 1 (satu) bundel feasibility study summary report smelter factoryconstruction for ferronickel and/or nickel matte;BB No.412: 1 (satu) lembar Rekap Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.BILLY INDONESIA;BB No.413: 1 (satu) lembar print out warna Peta Wilayah Izin UsahaPertambangan PT.

Danpac Resources) yang telah memilikiroad map pembangunan Smelter;e Pengurusan rekomendasi persetujuaan Ekspor = produkpertambangan dari Dirjen ESDM;e Pengurusan Eksportir Terdaftar (ET) yang dikeluarkan olehDepartemen Perdagangan Luar Negeri;e Pengurusan Quota Ekspor yang dikeluarkan oleh DepartemenPerdagangan;Semua perizinan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar,diperkirakan sekitar Rp. 8,250,000,000, (de/apan milyar dua ratuslima puluh juta rupiah).

Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasanhutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapatdilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapatdielakkan, pada Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa kepentinganpembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumitermasuk sarana, prasarana dan smelter

ROCKSTONE MINING INDONESIA akan dijual kesmelter namun Saksi tidak tahu akan di jual ke smelter mana;Bahwa setahu Saksi yang menanda tangani dokumen pangapalanperiode tahun 2019 adalah ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Direkturutama PT. Bososi Pratama dan pada 2020 adalah DELFI ANDRI selakuKuasa Direksi PT. Bososi Pratama;Bahwa saksi selaku KTT yang mengetahui bahwa PT. PERTAMBANGANNIKEL NUSANTARA, PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dan PT. COREAXES INDONESIA/PT.

Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasanhutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapatdilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapatdielakkan, pada Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa kepentinganpembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumitermasuk sarana, prasarana dan smelter

No. 132 PK/Pid.Sus/2020Dikembalikan kepada Irawan Laliasa;BB Nomor 408: 2 (dua) lembar fotokopi surat jaminanpelaksanaan (Bank Garansi) Nomor MBG774023718011N tanggal 11Agustus 2011 beserta lampirannya;BB Nomor 409: 2 (dua) lembar fotokopi surat jaminanpelaksanaan (Bank Garansi) Nomor MBG774029651212N tanggal 27September 2012 beserta lampirannya;BB Nomor 410: 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan laporanstudi kelayakan konstruksi pabrik smelter untuk ferronikel dan/ataunikel matte:BB Nomor 411: 1 (satu

) bundel feasibility study summaryreport smelter factory construction for ferronickel and/or nickel matte;BB Nomor 412: 1 (satu) lembar Rekap Izin UsahaPertambangan (IUP) PT.

Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasanhutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapatdilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapatdielakkan, pada Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa kepentinganpembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumitermasuk sarana, prasarana dan smelter

BOSOSI PRATAMA Nomor : 42/PTP-IL/VI/2012, tanggal 16 Juli 2012;

>

Foto copy legalisir Surat Menteri Perdangan R.I Nomor : 1705/M-DAG/SD/11/2012, hal : perubahan masa berlaku surat persetujuan ekspor, tgl 14 Nov 2012;

Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri tentang Pengakuan Sebagai Eksportir terdaftarv produk pertambangan nomor : 64/DAGLU/ET-Tambang/7/2012, tanggal 06 Juli 2012;

Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 647/708, perihal : Dukungan dan persetujuan prinsip rencana pembangunan smelter

, tanggal 30 April 2012;

Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor :647/708, perihal : Dukungan dan persetujuan prinsip rencanapembangunan smelter, tanggal 30 April 2012;609. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe UtaraNomor : 586 Tahun 2013 tentang pemberian izin lokasi pembangunansmelter di kec. Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 06November 2013;610.

Bososi Pratama telah melakukan pengangkutandan penjualan ore nikel hasil produksinya tahun 2019 dengan jumlah 115(seratus lima belas) kali pengapalan dengan total volume 877.552 MTdengan tujuan smelter PT. Sulawesi Mineral Mining di Morowali Sulteng danPT. Virtue Dragon Nikel Industri di Morosi Sultra;Bahwa berdasarkan surat keterangan Verifikasi yang diterbitkan oleh DinasESDM Provinsi Sultra PT.

Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber DayaMineral Nomor : 540/224, Perihal : Dukungan pembangunan smelter PT.BOSOSI PRATAMA, tanggal 24 April 2014;602. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral Dirjen Minerba Nomor : 1426/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;603. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral Dirjen Minerba Nomor : 1427/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;604.

Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor :536 Tahun 2013 tentang pemberian izin lokasi pembangunan smelter dikec. Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 06 November 2013;610. Foto Copy yang dilegalisir Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor :025/100.1/ 11/III/2012, perinal : pengurusan hak atas tanah pada wilayahizin usaha pertambangan, tanggal 30 Maret 2012;Halaman 157 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh611.

BOSOSI PRATAMA Nomor: 42/PTPIL/VI/2012, tanggal 16 Juli 2012;Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber DayaMineral Nomor : 540/224, Perihal : Dukungan pembangunan smelter PT.BOSOSI PRATAMA, tanggal 24 April 2014;Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral Dirjen Minerba Nomor : 1426/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral Dirjen Minerba Nomor : 1427/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012

BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang KualaTanjung, beralamat di Jalan Smelter Site Kuala Tanjung, Kec.Sei Suka, Kab. Batubara.Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 664/Pdt.G/2019/PN MdnDalam hal ini diwakili oleh Martinus Matondang selakuPemimpin yang memberikan Kuasa kepada Ghema ClaraNatra, SH., dkk, masingmasing pegawai PT.

Pasal 11melalui frasa berdasarkan ketentuanketentuan yang dirumuskan dalam Pasal11 (on the basis described in Article 11 of this Agreement);Bahwa Pemohon Banding telah melakukan upaya terbaiknya untukmenegosiasikan harga dan term of sale untuk memaksimalkan penghasilannyasesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Kontrak Karya;Bahwa karena harga metal telah ditentukan berdasarkan harga pasar(LME Index), maka upaya terbaik yang dapat Pemohon Banding lakukan adalahmelakukan negosiasi dengan pembeli (perusahaan smelter

masih belum terdaftar sebagaipemagang IUP;Bahwa sejak diundangkannya UndangUndang Republik Indonesia No. 4Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, serta UndangUndang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahanDaerah, maka perijinan dibidang pertambangan menjadi kewenanganDinas ESDM Propinsi Jatim ;Bahwa sepengetahuan saksi untuk IUP produksi pengolahan danpemurnian tidak dapat untuk melakukan pengangkutan, karena setahusaksi untuk eksport hasil tambang diwajibkan mempunyai smelter

Merdeka SaranaUsaha sekarang ini;Bahwa pada tahun 2007 Pada saat mengolah Bangka Botanical Garden(BBG) pada tahun 2007 tidak ada pihak lain yang menghalangi;Bahwa dahulu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bekerja di PT.DonnaKembara Jaya tapi sekarang tidak lagi, jabatan Tergugat sebagaiKomisaris, Tergugat Il sebagai direktur keuangan, dan Tergugat III sebagaiakuntan;Bahwa PT Donna Kembar Jaya bergerak dibidang timah (smelter) sejaktahun 2010 sampai sekarang tidak beroperasi lagi;Bahwa PT.Donna

Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasanhutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapatdilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapatdielakkan, pada Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa kepentinganpembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumitermasuk sarana, prasarana dan smelter