Ditemukan 304 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-12-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 139/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
PT. PUTRA MAGA NANDITAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU
995 — 195
PT. PUTRA MAGA NANDITAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU
995 — 195
Putusan No. 139/G/2019/PTUN.BKL10.11.12.13.14.Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harusdiserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harisetelah akhir dari triwulan takwim secara berkalakepada Bupati Bengkulu Utara dengan tembusankepada Menteri danGUID TI a= naan eee Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB danpelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8(delapan) dan 9 (sembilan) tersebut diatas terlampaui,maka kepada pemegang Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi akan diberikan peringatantertuliS
Putus : 06-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1782/B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1782/B/PK/PJK/2017borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dariRp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari, tidak dipotongPPh Pasal 21 sepanjang PPh Pasal 21 sepanjang jumlahpenghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihiRp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tidakdibayarkan secara bulanan.3.
Register : 26-11-2015 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 27-05-2020
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 0866/Pdt.G/2015/PA.SUB Tanggal 22 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 14
16 — 14
Tayeb Uri, Umur 37 tahun, Agama Islam, PendidikanSLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kapas Sari Rt. 014Rw. 05 Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dalam hal inidikuasakan kepada KAMIL TAKWIM, S.H, advokat yang beralamat di JalanHasanuddin Nomor 48 Sumbawa Besar, sSelanjutnya disebut sebagaiPemohon/Tergugat Rekonpensi;LAWANSiti Salmah Binti A. Wahab, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal Rt. 01 Rw.
Register : 27-05-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 671 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MERCK SHARP & DOHME INDONESIA;
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembayaran;Pasal 13:(1)(2)(3)(4)(9)Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiappenyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa KenaPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajakmeliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembelliBarang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang samaselama sebulan takwim
Register : 21-03-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 587 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JHONSON HOME HYGIENE PRODUCT;
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Retur Penjualan sebesarRp4.287.331.656,00 ini juga tidak tercatat dalamlaporan keuangan PT Ultramos Jaya sebagai returpembelian untuk tahun buku yang sama.Bahwa pelaporan retur penjualan melalui Faktur PajakGabungan yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak lazimdan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4PER159.Bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan a quo,Faktur Pajak Gabungan adalah sarana untukmelaporkan penjualan yang terjadi selama 1 (satu)bulan takwim
Putus : 30-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 823/B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DUTA SARANA PERKASA
30 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 823/B/PK/PJK/2015pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajakyang sama selama sebulan takwim;(3) Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BarangKena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, FakturPajak dibuat pada saat pembayaran;(4) Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata carapenyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajakditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER159/PJ./2006 Tentang Saat Pembuatan
Putus : 12-01-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/Pdt/2011 Tanggal 12 Januari 2012 — PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (dahulu PT.CALTEX PACIFIC INDONESIA), ; MUKTAMAR MANSYURDIN,DKK
121 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lebih tegasnya lagi didalam Pasal 19 ayat (1) menyebutkan "Putusan PTK MIGAS mengikatkedua belah pihak dan wajib dilaksanakan apabila dalam jangka waktu 14(empat belas) hari takwim sejak diputus, Menteri tidak menggunakan veto" ;Bahwa adanya suatu keadaan di mana Menteri tidak mengambil vetoterhadap putusan PTK MIGAS No.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 908/B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT VOLKOPI INDONESIA
44 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa periode pembukuan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) 1 November s.d 31 Oktober berbedadengan tahun takwim dalam mata uang rupiah.. Bahwa seluruh penjualan merupakan ekspor ke VolcafeInternational Limited dalam mata uang Dollar Amerika Serikat..
Putus : 25-11-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 43 /VZT/2015/ PHI.Sby Tanggal 25 Nopember 2015 — PT. JADI ABADI CORAK BISKUIT FACTORY INDONESIA MELAWAN ARDIYANTO
61 — 7
61 — 7
Sesuai dengan sampul PKB maka kami menganggap tahun 2009 2011adalah masa takwim PKB;; "2 2020022 22.
Register : 07-10-2013 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 23-04-2014
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1545/Pdt.G/2013/PA.JB Tanggal 1 April 2014 — PEMOHON
TERMOHON
10 — 0
10 — 0
PEMOHON tahun Takwim 2012tertanggal 20 Januari 2013 yang telah dimeterai dan dinazzegel,lalu dicocokkan dengan aslinya , dan ternyata sesuai denganaslinya,selanjutnya diberitanda P.3;Fotokopi Surat Pernyataan penghasilan an PEMOHON tanggal 25Januari 2013 yang telah dimeterai dan dinazzegel, laludicocokkan dengan aslinya, dan ternyata tidak adaaslinya,selanjutnya diberitanda P.4;Fotokopi slip Transfer Bank bulan Januari 2014, yang telahdimeterai dan dinazzegel selanjutnya diberitanda P.5;Putusan.
Putus : 14-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 132/B/PK/PJK/2016 bahwa pasal 1 UU KUP No. 16/2000 antara lain mengatur:Angka 6Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulantakwim atau jangka waktu lain yang ditetapbkan dengan Keputusan MenteriKeuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim. ;Angka 9Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalamMasa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurutketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1786 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CHEVRON MAKASSAR, Ltd
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau Masa Pajak bagimasingmasing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saatterutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir";Pasal 2 PMK 184/PMK.03/2007"(13) PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah MasaPajak berakhir';bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemungutanPPN oleh pemungut PPN dilakukan pada saat pembayaran dan disetorkan keKas Negara pada tanggal 15 bulan takwim
Register : 25-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 29-06-2016
Putusan PA JEMBER Nomor 455/Pdt.G/2016/PA.Jr Tanggal 23 Mei 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
8 — 0
8 — 0
Tanpamempertimbangkan jawabmenjawab Penggugat Rekonpensi dengan TergugatRekonpensi, Majelis Hakim dengan menghitung kalender takwim sampai perkara inidiputus tanggal 23 Mei 2016, secara de fakto Penggugat Rekonpensi dan TergugatRekonpensi telah berpisah selama 4 bulan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaTergugat Rekonpensi memiliki nafkah terhutang yang harus dibayar selama 4 bulan.Sementara itu tentang besarnya nafkah yang harus dibayar, Penggugat Rekonpensimenuntut Rp 7.500.000,00 dengan asumsi
Register : 17-05-2010 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.44360/PP/M.II/15/2013 Tanggal 4 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
136 — 55
136 — 55
Pengakuan laba tersebut didasarkan atasPeraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000.Koreksi Fiskal Tahun 2005bahwa dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2005, kami melakukan koreksifiskal positif atas revenue sehubungan dengan pekerjaan infrastruktursejumlah USD 18.770.884, dengan deskripsi sebagai berikut: Jumlah USD) Deskripsi29.424.605 Tahun buku komersial adalah tahun takwim sejak 2005.
Putus : 18-06-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209/B/PK/PJK/2014 Tanggal 18 Juni 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SALIM IVOMAS PRATAMA
55 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Usaha tertanggal 31 Agustus 2006 (BD 6).Berdasarkan Pernyataan Standard Akuntasi Keuangan (PSAK) Nomor 38,Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali dimana disebutkanLaporan Keuangan perusahaan harus disajikan kembali untukmencerminkan dampak penggabungan usaha, seakan akan telah terjadisejak awal periode penyajian Laporan Keuangan, maka Laporan KeuanganWajid Pajak tahun 2006 disusun berdasarkan seluruh transaksi darimasing masing perusahaan yang melakukan penggabungan usaha selamasatu tahun takwim
Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1789 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CHEVRON MAKASSAR, Ltd
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagimasingmasing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saatterutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir";Pasal 2 PMK 184/PMK.03/2007"(13) PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harusdisetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah MasaPajak berakhir;bahwa dapat disimpulkan bahwa pemungutan PPN oleh pemungut PPNdilakukan pada saat pembayaran dan disetorkan ke Kas Negara pada tanggal15 bulan takwim
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 K/PDT.SUS/2008 ANASTASIA PARDIYANTI (23orang); PT. HARDAYA ANEKA SHOES INDUSTRY (PT.HASI)
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai pasal 1603h KUHPerdata, Pemutusan Hubungan Kerjaterhitung sejak akhir bulan takwim yakni 30 September 2007 karena tidakbekerjanya atas kemauan Tergugat maka tidak berhak atas uang proses(pasal 93 (1) UndangUndang No. 13 Tahun 2003)Oleh karena itu dalam dissenting opinionnya menurut hakim ad hoctersebut pengadilan seharusnya menghukum Penggugat untuk membayarkepada :1. Anastasia Pardiyanti (Tgl. Masuk Kerja 13111989 = 18 tahun):a.
Register : 19-04-2013 — Putus : 11-06-2013 — Upload : 13-06-2013
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 110/ PID.B/2013/PN.SBB Tanggal 11 Juni 2013 — SYAIFULLAH ALS AHONG AK ARAHMAN DARUSI
40 — 13
40 — 13
SBB sejaktanggal 19 Mei 2013 sampai dengan 17 Juli 2013;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Kamil Takwim, SHAdvokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Hasanuddin No.48Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukumtertanggal 29 April 2013 Nomor 110/Pid.B/2013/PN. SBB ;Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;Setelah membaca :1.
Register : 14-08-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 06-06-2014
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.SBB Tanggal 15 April 2014 — MIKIO TAKEDA
MELAWAN
PT. BIO GREENLAND
51 — 25
51 — 25
., sedangkan Tergugat datang menghadapKuasa Hukumnya yakni KAMIL TAKWIM, S.H., advokat berkantor di Jalan HasanuddinNomor : 48 Sumbawa Besar, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Agustus 2013;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkaradipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008, telah melakukan upaya perdamaian antarakedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu IDA AYUMASYUNI
Register : 15-02-2012 — Upload : 18-05-2013
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 61/PID.B/2012/PN.SBB IRWAWAN BASRI Als. IRBAS AK H. BARDIN HS
28 — 15
28 — 15
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2012 s/dtanggal 14 Mei 2012;Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yang bernama KAMIL TAKWIM,SH., yang beralamat di Sumbawa Besar, yang ditujuk oleh Majelis berdasarkanPenetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. : /PID.B/2012/PN SBB tertanggal Pebruari 2012;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa;Telah melihat dan memperhatikan barang