Ditemukan 434 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-03-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — Drs. Paulus Vency Tapotubun
5727 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 8 PK/Pid.Sus/20169) Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untukkeperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada SekretariatDPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi) ;10)Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesarRp1.410.000.000,00 untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinandan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 besertadaftar lampiran penerima dana asuransi ;11)Keputusan
    Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untukkeperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD besertalampirannya (termasuk Dana Asuransi) ;12)Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17Nopember 2003 beserta lampirannya ;13)Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MTtanggal 18 Nopember 2008 ;14)Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesarRp175.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi
Register : 24-05-2011 — Putus : 17-11-2011 — Upload : 06-06-2012
Putusan PN AMBON Nomor 257/Pid.B/2011/PN.AB
Tanggal 17 Nopember 2011 — NELSON KADMAER;
7534
  • Malteng,351011121314151617Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten MalukuTengggara,Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentangPengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang OtorisasiAnggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP TriwulanIV Tahun 2002
    pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000, untukpembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV padaSekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk
    Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten MalukuTengggara,Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentangPengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang OtorisasiAnggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IVTahun 2002 pada Sekretarist
    DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),59101112131415161718192021Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000, untukpembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentangOtorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV padaSekretariat DPRD beserta lampirannya
Register : 20-06-2011 — Putus : 17-11-2011 — Upload : 29-05-2012
Putusan PN AMBON Nomor 260/Pid.B/2011/PN.AB
Tanggal 17 Nopember 2011 — MOSES SAVSAVUBUN ;
8073
  • Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten MalukuTengggara,Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentangPengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang OtorisasiAnggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP TriwulanIV Tahun 2002 pada Sekretarist
    DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),34101112131415161718192021Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000, untukpembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV padaSekretariat DPRD beserta lampirannya
    Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten MalukuTengggara,Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentangPengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang OtorisasiAnggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IVTahun 2002 pada Sekretarist
    DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000, untukpembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentangOtorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV padaSekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),Surat
Register : 19-07-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 11 Desember 2013 — LAHMUDIN, SE. M.Si
5715
  • dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangansebagai pembayaran harga tanah seluas 110 hektar terletak di Dusun Harapan Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci, yang dikuasaidengan Surat Ganti Rugi (GKGR) Nomor 11 s.d 18, 20 s.d 43 dan 46s.d 70 / SKJ/ 1996 tanggal 18 Januari 1996;Pasal 4Bahwa selesai melakukan pembayaran harga tanah tersebut, TENGKUAZMUN JAAFAR, SH selaku Bupati Pelalawan memerintahkanMuhammad Yusuf (alm) selaku Bendahara Setda Pelalawan untukmengajukan SPP UUDP
    Anggaran Rutin Setda kepada BagianKeuangan Setda Pelalawan berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi(SKO) Nomor : 119/R/2002 tanggal 21 Mei 2002 sebesar Rp.1.924.305.100, (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tigaratus lima ribu seratus rupiah) dan berdasarkan SPP UUDP tersebutkemudian terdakwa selaku Kabag Keuangan Setda Pelalawanmenerbitkan SPMU No. 105/RS/2002 tanggal 23 Mei 2002 senilai Rp.1.924.305.100, (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tigaratus lima ribu seratus rupiah
Register : 19-10-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 165/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Februari 2016 — -ADENG MULYADI -SUPRIYANTO, SE
7729
  • UUDP kepada Adeng Mulyadi12 Juli2012 UUDP kepada Adeng Rp. 5.000.000,Mulyadi16 juli 2012 UUDP kepada Adeng Rp. 5.000.000,Mulyadi18 Juli 2012 UUDP kepada Adeng Rp. 40.000.000,Mulyadi31 Juli 2012 Pinjaman kepada Adeng Rp. 8. 475.000,MulyadiSub Jumlah Rp. 58. 475.000,5.
    TATANG SURATISsebesar Rp.86.540.000, (delapan puluh enam juta lima ratus empat puluhribu rupiah).39.Bahwa perbuatan terdakwa ADENG MULYADI selaku Ketua KSU BMWtelah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 62.075.000, (enampuluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut :UUDP dan pinjaman sebesar Rp. 58.475.000,Gaji Adeng selaku Ketua KSU BMW dari bulan Mei s/d Juli sebesar Rp.3.600.000.,40.Bahwa perbuatan terdakwa Il SUPRIYANTO, SE selaku Bendahara KSUBMW telah mengakibatkan
    UUDP kepada Adeng Mulyadi12 Juli2012 UUDP kepada Adeng Rp. 5.000.000.Mulyadi ee16 juli2012 UUDP kepada Adeng Ro. 5.000.000.Mulyadi ese18 Juli 2012 UUDP kepada Adeng Rp. 40.000.000.Mulyadi 31 Juli 2012 Pinjaman kepada Adeng Rp. 8.475.000Mulyadi eeSub Jumlah Rp. 58. 475.000,5.
    TATANGSURATIS sebesar Rp. 86.540.000, (delapan puluh enam juta lima ratusempat puluh ribu rupiah).45.Bahwa perbuatan terdakwa ADENG MULYADI selaku Ketua KSU BMWtelah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 62.075.000,(enampuluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut :UUDP dan pinjaman sebesar Rp. 58.475.000,Gaji Adeng selaku Ketua KSU BMW dari bulan Mei S/d Juli sebesar Rp.3.600.000,46.Bahwa perbuatan terdakwa Il SUPRIYANTO, SE selaku Bendahara KSUBMW telah mengakibatkan
Putus : 11-12-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 11 Desember 2013 — TENGKU ALFIAN HELMI Bin H. TENGKU ZAINUN
8619
  • Pelalawan; 22. 1 ( satu ) rangkap SK No. 119 / R / 2002 / tentang otorisasi anggaran belanja rutin tahun 2002 Bupati Pelalawan tanggal 21 Mei 2002 dan lampirannya; 23. 1 ( satu ) lembar daftar Menguji Surat Perintah Membayar uang nomor 105 / RS / 2002, tanggal 23 Mei 2002; 24. 1 Lembar SPM uang SPMU Nomor 105 / RS / 2002 , tanggal 21 Mei 2002; 25. 1 lembar Surat Daftar Pengantar SPM; 26. 1 Lembar Surat permintaan pembayaran UUDP Anggaran rutin TA 2002, tanggal 21 Mei 2002; 27. 1 Lembar daftar
    perincian rencana penggunaan UUDP belanja rutin tgl 21 Mei 2002; 28. 1 lembar kwitansi kas No. 679 atas pembayaran uang biaya pengadaan Sertifikat tanah Pemda Kab.
    2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)dengan keterangan sebagai pembayaran harga tanah seluas 110 hektarterletak di Dusun Harapan Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci,yang dikuasai dengan Surat Ganti Rugi (SKGR) Nomor 11 s.d 18, 20 s.d 43dan 46 s.d 70 / SKJ/ 1996 tanggal 18 Januari 1996;Bahwa selesai melakukan pembayaran harga tanah tersebut, Tengku AzmunJaafar,SH selaku Bupati Pelalawan memerintahkan Muhammad Yusuf (alm)selaku Bendahara Setda Pelalawan mengajukan SPP UUDP
    Anggaran RutinSetda kepada Bagian Keuangan Setda Pelalawan berdasarkan SuratKeputusan Otorisasi (SGKO) Nomor : 119/R/2002 tanggal 21 Mei 2002 sebesarRp. 1.924.305.100, (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratuslima ribu seratus rupiah) dan berdasarkan SPP UUDP tersebut, Lahmudin, SE,M.Si, selaku Kabag Keuangan Setda Pelalawan menerbitkan SPMU No. 105/RS/2002 tanggal 23 Mei 2002 senilai Rp. 1.924.305.100, (satu milyar sembilanratus dua puluh empat juta tiga ratus lima ribu seratus
    keterangan sebagai pembayaran harga tanah seluas 110 hektarterletak di Dusun Harapan Desa Sekijang Kecamatan Pangkalan Kerinci,yang dikuasai dengan Surat Ganti Rugi (SKGR) Nomor 11 s.d 18, 20 s.d 43dan 46 s.d 70 / SKJ/ 1996 tanggal 18 Januari 1996;Halaman 45 dari 301 halaman Putusan No : 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRBahwa selesai melakukan pembayaran harga tanah tersebut, Tengku AzmunJaafar,SH selaku Bupati Pelalawan memerintahkan Muhammad Yusuf (alm)selaku Bendahara Setda Pelalawan mengajukan SPP UUDP
    Anggaran RutinSetda kepada Bagian Keuangan Setda Pelalawan berdasarkan SuratKeputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 119/R/2002 tanggal 21 Mei 2002 sebesarRp. 1.924.305.100, (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratuslima ribu seratus rupiah) dan berdasarkan SPP UUDP tersebut, Lahmudin, SE,M.Si, selaku Kabag Keuangan Setda Pelalawan menerbitkan SPMU No. 105/RS/2002 tanggal 23 Mei 2002 senilai Rp. 1.924.305.100, (satu milyar sembilanratus dua puluh empat juta tiga ratus lima ribu seratus
Register : 21-12-2010 — Putus : 14-04-2011 — Upload : 17-09-2011
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 22-K/PMT.III/AU/XII/2010
Tanggal 14 April 2011 — DRS. SUMIRAN, Pangkat Mayor Adm, NRP 510568
4435
  • .= Beban sementara adalah uangyang dibayarkan kepadaBendaharawan dinas atauinstansi oleh Kabag Keuangandengan tidak disertai olehbukti bukti pemanfaatannyaberdasarkan petunjuk pimpinanatau. perintah pimpinan setelahitu. baru dipertanggung jawabkansetiap bulan dalam bentuk UUDP(uang untukdipertanggungjawabkan).Bahwa Saksi pernah berhubungan denganbendaharawan yang berkaitan dengan hak hakdewan dan terhadap anggota dewan pada umumnyayang berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh)Orang pada tahun 2001
    Tujuwale.g. 1 (Satu). .1 (Satu) lembar fotocopy Daftar PerincianRencana Penggunaan UUDP Nomor 931/223dengan Kode Anggaran 2.14.1.1135 tanggal 23Mei 2002 yang ditandatangani olehBendaharawan mengetahui Sekda.5 (Lima) lembar fotocopy Rekening Korandengan nama Bendahara Rutin KTR Non Dik /LUSI dari tanggal 1 Januari 2002 = s/dtanggal 30 Desember 2002 yang dikeluarkanoleh Bank BPD cab.
    Tujuwale.1 (Satu) lembar fotocopy Daftar PerincianRencana Penggunaan UUDP Nomor 931/223dengan Kode Anggaran 2.14.1.1135 tanggal 23Mei 2002 yang ditandatangani olehBendaharawan mengetahui Sekda.h. 5 (lima). es5 (Lima) lembar fotocopy Rekening Korandengan nama Bendahara Rutin KTR Non Dik /LUSI dari tanggal 1 Januari 2002 = s/dtanggal 30 Desember 2002 yang dikeluarkanoleh Bank BPD cab.
    Tujuwale.g.1 (Satu) lembar fotocopy Daftar PerincianRencana Penggunaan UUDP Nomor 931/223dengan Kode Anggaran 2.14.1.1135 tanggal 23Mei 2002 yang ditandatangani olehBendaharawan mengetahui Sekda.h. 5 (Lima) lembar fotocopy Rekening Korandengan nama Bendahara Rutin KTR Non Dik /LUSI dari tanggal 1 Januari 2002 = s/dtanggal 30 Desember 2002 yang dikeluarkanMengingat106oleh Bank BPD cab.
    (Satu) lembar fotocopy Daftar Perincian MRencanaPenggunaan UUDP Nomor 931/223 dengan KodeAnggaran 2.14.1.1135 tanggal 23 Mei 2002 yangditandatangani oleh Bendaharawan mengetahuiSekda.5 (Lima) lembar fotocopy Rekening Koran dengan namaBendahara Rutin KTR Non Dik / LUSI dari tanggal1 Januari 2002 s/d tanggal 30 Desember 2002yang dikeluarkan oleh Bank BPD cab.
Putus : 30-03-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA
9333 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2 PK/Pid.Sus/2016Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun2002 pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya (termasuk DanaAsuransi).10) Kuitansi Nomor: 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesarRp1.410.000.000,00 untuk pembayaran biaya Asuransi kepadaPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi.11) Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor: 254/R/2003 tanggal 15November 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin
    TA 2003untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD besertalampirannya (termasuk Dana Asuransi).12) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 21/P/2003 tanggal 17November 2003 beserta lampirannya,13) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 378/RS/2003/MTtanggal 18 November 2003.14) Kuitansi Nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesarRp175.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinandan Anggota DPRD KabupatenMalteng,15) Kuitansi Nomor: 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesarRp350.000.000,00
Putus : 19-04-2007 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459K/PID/2003
Tanggal 19 April 2007 — Dr. H. DARLIS ILYAS, S.H.
3820 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Darlis Ilyas, S.H.selaku Walikota Payakumbuh, Surat Permintaan Pembayaran UUDP danDaftar Perincian Rincian Rencana Pengeluaran yang berbunyi BAYAR BIAYAORGANISASI DAN PROFESI SENILAI Rp. 15.000.000, (lima belas jutarupiah) dan diterbitkanlah SPMU Nomor 294/75/RS/1999, tanggal 24Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 459 K/Pid/2003November 1999 yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan Sadr. Drs.Syahrial ;Bahwa pada tanggal 29 November 1999, Sdr.
    Darlis Ilyas, S.H.selaku Walikota Payakumbuh, Surat Permintaan Pembayaran UUDP danDaftar Perincian Rincian Rencana Pengeluaran yang berbunyi BAYAR BIAYAORGANISASI DAN PROFESI SENILAI Rp. 15.000.000, (lima belas jutarupiah) dan diterbitkanlah SPMU Nomor 294/75/RS/1999, tanggal 24November 1999 yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan Sdr. Drs.Syahrial ;Bahwa pada tanggal 29 November 1999, Sdr. Irgawati bendaharawanPembantu Porda VII telah melaporkan kepada Kabag Keuangan Sadr.
Register : 04-08-2014 — Putus : 29-08-2014 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 18/PID.TPK/2014/PT MKS
Tanggal 29 Agustus 2014 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
8637
  • DharmaCatering tanggal 10 Mei 2005;Foto Copy Kwitansi biaya Pengadaan ATK dari Disperindag sebesarRp.1.000.000, Desember 2005;Foto Copy Register Pengunaan Uang Muka kerja sebesar Rp.1.000.000, Desember 2005;Foto Copy Kwitansi biaya pengadaan ATK dari Disperindag sebesarRp. 1.000.000,Foto Copy Nota Pesanan Barang/Pekerjaan No: 1423/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 19 September 2005;Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari TokoAgung tanggal 21 September 2005;Foto Copy Surat Tanda Setoran UUDP
    sebesarRp.1.000.000, Desember 2005;Foto Copy Register Pengunaan Uang Muka kerja sebesar Rp. 1.000.000,Desember 2005;Foto Copy Kwitansi biaya pengadaan ATK dari Disperindag sebesar Rp.1.000.000,Hal. 30 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.MksSf:38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.Foto Copy Nota Pesanan Barang/Pekerjaan No: 1423/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 19 September 2005;Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Toko Agungtanggal 21 September 2005;Foto Copy Surat Tanda Setoran UUDP
Putus : 28-04-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2373 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 28 April 2014 — SRI SUGIYANTI,S.E.,M.Si. Binti TUGIMAN
4939 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tertanggal 14 Januari 2004.Bahwa setelah dibuat SPP kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor: 0003/BTL tanggal 14 Januari 2004 yang ditanda tanganiTerdakwa Sri Sugiyanti, SE selaku Kepala Bagian Keuangan dan didalam SPMtersebut disebutkan untuk: Pembayaran UUDP Triwulan I Tahun Anggaran 2004guna Belanja tidak langsung Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang, tersebutSPP Nomor: 02/BTL tanggal 14 Januari 2004.Bahwa dari Dana Bantuan Kesejahteraan Persiapan Pensiun yang dianggarkansebesar
    No. 2373 K/Pid.Sus/201312Bahwa setelah dibuat SPP kemudian dikeluarkan Surat Perintah membayar(SPM) Nomor: 0003/BTL tanggal 14 Januari 2004 yang ditanda tangani KepalaBagian Keuangan Sri Sugiyanti SE didalam SPM tersebut disebutkan untuk:Pembayaran UUDP Triwulan I Tahun Anggaran 2004 guna Belanja tidaklangsung Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang, tersebut SPP Nomor: 02/BTL tanggal 14 Januari 2004;Bahwa dari Dana Bantuan Kesejahteraan Persiapan Pensiun yang dianggarkansebesar Rp1.750.000.000,00
Register : 23-06-2012 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 28-09-2012
Putusan PN AMBON Nomor 265/PID.B/2011/PN.AB;
Tanggal 15 Maret 2012 — Drs. MUSA BUCE KWAITOTA;
3412
  • Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupatenMaluku Tengggara,Keputusan Gubermur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentangPengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang OtorisasiAnggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP
    TriwulanIV Tahun 2002 pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000, untukpembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IVpada Sekretariat DPRD beserta
    Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentangPembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupatenMaluku Tengggara,Keputusan Gubermur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD KabupatenMaluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IVTahun 2002 pada Sekretarist DPRD
    beserta lampirannya(termasuk Dana Asuransi),10) Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp.1.410.000.000, untuk pembayaran biaya Asuransi kepadaPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku TenggaraTahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,11)Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaRutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV padaSekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk DanaAsuransi),12)
Putus : 26-04-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2271 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 26 April 2016 — Drs. Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER
10445 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Bupati Maluku TenggaraNomor 206/R/2002 pada SekretariatDPRD beserta lampirannya (termasuk dana asuransi);10) Kuitansi nomor: 880/2002 tanggal 21 oktober 2002 sebesarRp1.410.000.000,00 untuk pembayaran biaya asuransi kepadaPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;11) Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15November 2003 tentang otorisasi Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2005 untuk keperluan tambahan UUDP
    Keputusan Bupati Maluku TenggaraNomor : 206/R/2002 padaSekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk dana asuransi);Kuitansi nomor: 9880/2002 tanggal 21 oktober 2002 sebesarRp1.410.000.000,00 untuk pembayaran biaya asuransi kepadaPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15November 2003 tentang otorisasi Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2005 untuk keperluan tambahan UUDP
Putus : 30-11-2010 — Upload : 13-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 237 K/PID.SUS/2010
Tanggal 30 Nopember 2010 — H. MUH. MAQSUDI bin CHUDORI
2718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jawa Tengah untuk UUDP bulan Oktober 2002 pelaksanaanproyek peningkatan fasilitas jembatan timbang di Jawa Tengah tanggal11 Oktober 2002 ;b. Surat Kuasa/surat penawaran di atas kertas bermaterai Rp.6.000, daripemilik tanah kepada yang diberi kuasa untuk menindaklanjutipenjualan 5 bidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih 5643m2 yang terletak di Desa Purwodadi Kecamatan Tambak, KabupatenBanyumas ;c. Surat pernyataanan Muh.
    Jawa Tengah untuk UUDP bulan Oktober 2002 pelaksanaanproyek peningkatan fasilitas Jembatan Timbang di Jawa Tengah tanggal11 Oktober 2002 ;Surat Kuasa/surat penawaran di atas kertas bermaterai Rp.6000, daripemilik tanah kepada yang diberi kuasa untuk menindaklanjutipenjualan 5 bidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih 5.643m2 yang terletak di Desa Purwodadi Kecamatan Tambak KabupatenBanyumas ;Surat pernyataan an. Muh.
Register : 31-03-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr
Tanggal 16 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
SRI RUKMINI SETYANINGSIH, SH
Terdakwa:
H. BUSRANI, S.H. Bin H. MASRAM Alm.
13720
  • ., berikutlampiran SKO; Surat pengantar Surat Perintahn Pembayaran No. 26.a/DPAPKS/2007 tanggal 05102007, dibuat oleh BendaharaPengeluaran Pembantu, yang dilampiri Daftar perincianPenggunaan UUDP Pembangunan tanggal 30 Oktober 2007 danSurat Perintah Pembayaran UUDP Nomor : 05a tanggal 30Oktober 2007, dibuat oleh saya selaku Bendahara PengeluaranPembantu, diketahul Bendahara Pengeluaran H.SUHANDIANS YAH, 3, Ex, mengetahu/menyetujui AtasanLangsung Pengeluaran Pembantu Drs. H.
    Surat Perintah Pembayaran UUDP Penyelesaian Dampak SosialPembangunan Infrastruktur Kota Samarinda TA 2007 sebesar Rp.Hal. 32 dari 224 hal. Put. Nomor: 23/Pid.SusTPK/2017/PN.Smr.2.423.650.000, (dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta enamratus lima puluh ribu rupiah) No.: 05a tanggal 30 Oktober 2007 yangdibuat Bendahara Pengeluaran Pembantu Saksi ABDUL BASIT, S.E.;diketahui Bendahara Pengeluaran Sdr. H.
    Nomor: 23/Pid.SusTPK/2017/PN.Smr.Penggunaan UUDP Pembangunan tanggal 30 Oktober 2007 danSurat Perintah Pembayaran UUDP Nomor : 05a tanggal 30Oktober 2007, dibuat oleh saya selaku Bendahara PengeluaranPembantu, diketahui Bendahara Pengeluaran H.SUHANDIANSYAH, S.E., =mengetahu/menyetujui AtasanLangsung Pengeluaran Pembantu Drs. H. SUPRIADY SEMTA,M.Si.;. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.: 8815RS/2007tanggal 01 November 2007 yang ditandatangani oleh Kabag.Keuangan Drs. H.
    Surat pengantar Surat Perintah Pembayaran No. 26.a/DPAPKS/2007 tanggal 05102007, dibuat oleh BendaharaPengeluaran Pembantu, yang dilampiri Daftar perincianPenggunaan UUDP Pembangunan tanggal 30 Oktober 2007 danSurat Perintah Pembayaran UUDP Nomor : 05a tanggal 30Oktober 2007, dibuat oleh saya selaku Bendahara PengeluaranPembantu, diketahui Bendahara Pengeluaran H.SUHANDIANSYAH, SE. mengetahu/menyetujui AtasanLangsung Pengeluaran Pembantu Drs. H.
    SUPRIADY SEMTA,M.Si., berikutlampiran SKO;Surat pengantar Surat Perintah Pembayaran No. 26.a/DPAPKS/2007 tanggal 05102007, dibuat oleh BendaharaPengeluaran Pembantu, yang dilampiri Daftar perincianPenggunaan UUDP Pembangunan tanggal 30 Oktober 2007 danSurat Perintah Pembayaran UUDP Nomor : 05a tanggal 30Oktober 2007, dibuat oleh saya selaku Bendahara PengeluaranPembantu, diketahui Bendahara Pengeluaran H.SUHANDIANSYAH, ~~ S.E., =smengetahu/menyetujui AtasanHal. 212 dari 224 hal. Put.
Register : 03-10-2014 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 53/PID.SUS-TPK/2014/PN.PBR
Tanggal 18 Februari 2015 — Drs. H. MARWAN IBRAHIM
9798
  • Pelalawan; 1 (satu) rangkap SK No. 119/R/2002 tentang otorisasi anggaran belanja rutin tahun2002 Bupati Pelalawan tanggal 21 Mei 2002 dan lampirannya; 1 (satu) lembar daftar Menguji Surat Perintah Membayar uang nomor 105/RS/2002,tanggal 23 Mei 2002; (satu) lembar SPM uang SPMU Nomor 105/RS/2002 , tanggal 21 Mei 2002; 1 (satu) lembar Surat Daftar Pengantar SPM; 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran UUDP Anggaran rutin TA 2002,tanggal 21 Mei 2002; 1 (satu) lembar daftar perincian rencana penggunaan
    UUDP belanja rutin tg 21 Mei1 (satu) lembar kwitansi kas No. 679 atas pembayaran uang biaya pengadaanSertifikat tanah Pemda Kab.
Putus : 09-02-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus.TPK/2016/PN Smr
Tanggal 9 Februari 2017 — ADRIAN Als ATUNG Bin BADRUN SIDIK
11927
  • Surat pengantar Surat Perintah Pembayaran No. 26.a/DPA-PKS/2007 tanggal 05-10-2007, dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang dilampiri Daftar perincian Penggunaan UUDP Pembangunan tanggal 30 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pembayaran UUDP Nomor : 05a tanggal 30 Oktober 2007, dibuat oleh saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, diketahui Bendahara Pengeluaran H. SUHANDIANSYAH, S.E., mengetahu/menyetujui Atasan Langsung Pengeluaran Pembantu Drs. H. SUPRIADY SEMTA, M.Si.;13.
    ., berikutlampiran SKO;Surat pengantar Surat Perintah Pembayaran No. 26.a/DPAPKS/2007 tanggal 05102007, dibuat oleh BendaharaPengeluaran Pembantu, yang dilampiri Daftar perincianPenggunaan UUDP Pembangunan tanggal 30 Oktober 2007dan Surat Perintah Pembayaran UUDP Nomor : 05a tanggal 30Oktober 2007, dibuat oleh saya selaku Bendahara PengeluaranPembantu, diketahui Bendahara Pengeluaran H.SUHANDIANSYAH, ~~ S.E., = mengetahu/menyetujui AtasanLangsung Pengeluaran Pembantu Drs. H. SUPRIADY SEMTA,M.Si.
    Daftar Perincian Penggunaan UUDP Pembangunan tanggal 30Oktober 2007;5. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.: 26.a/DPAPKS/2007 tanggal 30 Oktober 2007, yang dibuat oleh BendaharaPengeluaran Pembantu Saksi ABDUL BAST, S.E.;6. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.: 8815/RS/2007tanggal 1 November 2007 sebesar Rp. 2.423.650.000, (dua milyarempat ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)kepada Sdr. ABDUL BASITT, S.E. (P.
    Surat pengantar Surat Perintah Pembayaran No. 26.a/DPAPKS/2007 tanggal 05102007, dibuat oleh BendaharaPengeluaran Pembantu, yang dilampiri Daftar perincianPenggunaan UUDP Pembangunan tanggal 30 Oktober 2007dan Surat Perintah Pembayaran UUDP Nomor : 05a tanggal 30Oktober 2007, dibuat oleh saya selaku Bendahara PengeluaranPembantu, diketahui Bendahara Pengeluaran H.SUHANDIANSYAH, ~~ S.E., = mengetahu/menyetujui AtasanLangsung Pengeluaran Pembantu Drs. H. SUPRIADY SEMTA,M.Si.;c.
    ,berikut lampiran SKO; Surat pengantar Surat Perintah Pembayaran No. 26.a/DPAPKS/2007 tanggal 05102007, dibuat oleh BendaharaPengeluaran Pembantu, yang dilampiri Daftar perincianPenggunaan UUDP Pembangunan tanggal 30 Oktober 2007dan Surat Perintah Pembayaran UUDP Nomor : 05atanggal30 Oktober 2007, dibuat oleh saya selaku BendaharaPengeluaran Pembantu, diketahui Bendahara Pengeluaran H.SUHANDIANSYAH, S.E., mengetahu/menyetujui AtasanLangsung Pengeluaran Pembantu Drs. H.
    Nomor: 44/Pid.SusTPK/2016/PN.Smr.Penggunaan UUDP Pembangunan tanggal 30 Oktober 2007dan Surat Perintah Pembayaran UUDP Nomor : 05a tanggal30 Oktober 2007, dibuat oleh saya selaku BendaharaPengeluaran Pembantu, diketahui Bendahara Pengeluaran H.SUHANDIANSYAH, S.E., mengetahu/menyetujui AtasanLangsung Pengeluaran Pembantu Drs. H. SUPRIADY SEMTA,M.Si.;13.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.: 8815RS/2007tanggal 01 November 2007 yang ditandatangani oleh Kabag.Keuangan Drs. H.
Register : 23-06-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN AMBON Nomor 264/PID.B/2011/PN.AB
Tanggal 15 Maret 2012 — DRS. FEBIANUS LEO RAHANUBUN;
5318
  • Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupatenMaluku Tengggara,Keputusan Gubermur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentangPengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang OtorisasiAnggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP
    TriwulanIV Tahun 2002 pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000, untukpembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IVpada Sekretariat DPRD beserta
    Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentangPembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupatenMaluku Tengggara,Keputusan Gubermur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD KabupatenMaluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TahunAnggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IVTahun 2002 pada Sekretarist DPRD
    beserta lampirannya(termasuk Dana Asuransi),10) Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp.1.410.000.000, untuk pembayaran biaya Asuransi kepadaPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku TenggaraTahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,11)Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaRutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV padaSekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk DanaAsuransi),12)
Register : 09-01-2012 — Putus : 28-05-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 28 Mei 2012 — Drs. ANAS MANEDI. M Bin ISMAIL, CS
7720
  • Sisa UUDP Satpol PP melalui BankNagari oleh HENDRIYANTO sebesar Rp. 4.336.573,(empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuhpuluh tiga rupiah).Foto copy Surat Setoran tanggal 11 Januari 2010 ke KasUmum Daerah KAB. Sisa UUDP Satpol PP melalui BankNagari oleh HENDRIYANTO sebesar Rp. 5.400.000, (limajuta empat ratus ribu rupiah)Foto copy Surat Setoran tanggal 11 Januari 2010 ke KasUmum Daerah KAB.
    Sehingga total kerugian negara yang untukKegiatan Kemah Bhakti Hut Satpol PP tahun 2009 :Laporan realisasi : Rp. 171.551.890,UUDP :Rp. 4.084.483,Silpa yang disetorkan : Rp. 3.226.573, Kekurangan pembayaran': Rp. 857.910,Sehingga total kerugian negara pada Kegiatan Kemah Bhakti Hut Satpol PP Kab.Solok Selatan tahun 2009 adalah:Dana yang tidak dibayarkan : Rp. 65.230.290,Silpa (sisa UUDP)yang tidak disetorkan : Rp. 857.910,Jumlah Rp. 66.088.200,(enam puluhenam juta delapan puluh delapan ribu dua ratus
    Sehingga total kerugian negara yang untukKegiatan Kemah Bhakti Hut Satpol PP tahun 2009 :Laporan realisasi : Rp. 171.551.890,UUDP : Rp. 4.084.483,Silpa yang disetorkan : Rp. 3.226.573, Kekurangan pembayaran : Rp. 857.910,Sehingga total kerugian negara pada Kegiatan Kemah Bhakti Hut Satpol PP Kab.Solok Selatan tahun 2009 adalah:Dana yang tidak dibayarkan : Rp. 65.230.290,Silpa (sisa UUDP)yang tidak disetorkan : Rp. 857,910,Jumlah : Rp. 66.088.200, (enam puluh enamjuta delapan puluh delapan ribu duaratus
    Foto copy Surat Setoran tanggal 11 Januari 2011 ke Kas Umum Daerah KAB.Sisa UUDP Satpol PP melalui Bank Nagari oleh HENDRIYANTO sebesar Rp.4.336.573, (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tigarupiah).338. Foto copy Surat Setoran tanggal 11 Januari 2010 ke Kas Umum Daerah KAB.Sisa UUDP Satpol PP melalui Bank Nagari oleh HENDRIYANTO sebesar Rp.5.400.000, (lima juta empat ratus ribu rupiah)339.
    Foto copy Surat Setoran tanggal 11 Januari 2010 ke Kas Umum Daerah KAB.Sisa UUDP Satpol PP melalui Bank Nagari oleh HENDRIYANTO sebesar Rp.265.350, (dua ratus enam puluh luma ribu tiga ratus lima puluh rupiah)340. Foto copy Penyampaian Pernyataan PPK dan PPTK Tahun 2009 An.JohanAgusta Prima Putra, S.Sos tanggal 23 Desember 2009341.
Register : 23-02-2016 — Putus : 29-08-2014 — Upload : 23-02-2016
Putusan PT MAKASSAR Nomor 18/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.
Tanggal 29 Agustus 2014 — DR. H. SANGKALA RUSLAN, MS
4327
  • Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Toko Agungtanggal 21 September 2005;39.Foto Copy Surat Tanda Setoran UUDP Kegiatan Pembangunan PusatPromosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan tanggal 30 Desember 2005;40.Foto Copy Schedule Pengadaan Tanah Pembangunan Gedung PusatPromosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan;41.Asli FotoFoto Dokumentasi pembayaran dana santunan dan lokasi CCC;Hal. 31 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks3242.Foto Copy Surat dari Pemerintah Propinsi
    dari Disperindag sebesarRp.1.000.000, Desember 2005;Hal. 37 dari 41 hal, Put.No.18/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks3835.Foto Copy Register Pengunaan Uang Muka kerja sebesar Rp. 1.000.000.Desember 2005;36.Foto Copy Kwitansi biaya pengadaan ATK dari Disperindag sebesar Rp.1.000.000,37.Foto Copy Nota Pesanan Barang/Pekerjaan No: 1423/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 19 September 2005;38.Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Toko Agungtanggal 21 September 2005;39.Foto Copy Surat Tanda Setoran UUDP