Ditemukan 2435 data
Urut Berdasarkan
Putus : 03-05-2018 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby Tanggal 3 Mei 2018 — SUGIARTO als SUGIK bin MUCH. IKSAN ;
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO
80 — 35
80 — 35
Indriyanto Senoaji, SH. dalamPutusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12Februari 2004 halaman 517518, 572);Menimbang, bahwa walau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor003/PUUIV/2006 tanggal Senin, 24 Juli 2006 secara melawan hukum dalam Pasalini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, yaitu dalampengertian yang bersifat onwetmatig.
Putus : 11-02-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 11 Februari 2016 — Ir. RR. SRI RAHAYU SW., MM ;
KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
54 — 13
54 — 13
Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan ; Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji menguraikan unsurunsur Pasal 3sebagai berikut menyalahngunakan kewenangan sebagai bestanddeel delict dannydengan tujuan menguntungkan ...... sebagai element delict. Bestanddeel delictselalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (strafoare handeling),sedangkan element delict itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidanaatau tidak.
Register : 29-06-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. Tanggal 19 Nopember 2015 — Pidana Korupsi
- BARNABAS SUEBU
250 — 160
250 — 160
terhadap 2 pekerjaan DEDSungai Mamberamo dan Urumuka namun tahapan selanjutnya saksi sudah tidakmengikuti lagi, untuk 2 pekerjaan yaitu DED PLTA Sungai Mamberamo danUrumuka tidak ada dilakukan pelelangan;Bahwa dokumen penawaran yang dilakukan perusahaan LAMUSI DIDI terdiridari berkasberkas lengkap dan prestasinya sedangkan kontrak ditandatanganioleh pengguna Anggaran dan perusahaan pemenangan pekerjaan, kontraktersebut diantarkan kepada Janes Johan Karubaba dan disimpan di ruang kerjasaksi;Bahwa EKO INDRIYANTO
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 14 Desember 2016 — DRS. ALI IMRON Bin AMIR RASYAD
78 — 16
78 — 16
Indriyanto Seno Adji,SH.,MH dalam makalahnya berjudul Menyalahgunakan KewenanganSebagai Strafbarehendeling, yang disampaikan dalam diskusi terbatas diHalaman242 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.PgpFakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002,mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenaipengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut :1.
Register : 27-04-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 31 Agustus 2016 — - RAMSES SIREGAR, SPd, M.Kes
66 — 19
66 — 19
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ,tentang unsur ini Ramses Siregar S.Pd.M.Kes, yang diajukan sebagai Terdakwadalam perkara ini, adalah seorang Kepala Dinas Kesehatan Pemerintahan KotaTebing Tinggi, maka untuk melihat dan mengetahui apakah Terdakwa RamsesHalaman 136 dari 176 halamanPutusan No. 39/Pid.SusTPK/2016/PN.MdnSiregar telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku KepalaDinas Kesehatan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Majelis Hakim akanmengutip pendapat Indriyanto
Register : 03-05-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk Tanggal 20 September 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd
103 — 32
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd
103 — 32
Demeersemen dalam doktrin ini apabila suatu pengertiantidak ditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapatmenggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal daricabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur NegaraHalaman 132 dari 169 Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Ptkdan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teoridan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Ull Press, Yogyakarta, 2013).
Register : 15-12-2016 — Putus : 02-06-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 105 /Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 2 Juni 2017 — MOCHAMAD TAUFAN BHARATA Bin JAUHARI SASTRAADMAJA
131 — 52
131 — 52
Dengan kata lain, perouatanmenyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memilikikewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatukedudukan / jabatan yang dipangkunya, digunakannya secara salah ataumenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwamenyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai : Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripadaKewenangan yang ada ; Tidak memiliki kewenangan
Register : 28-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN PALU Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 9 Maret 2017 — Drs. ARIFIN H. TARIMA
114 — 18
114 — 18
Indriyanto Seno Adji, dapat mempergunakan pengertianperobuatan melawan hukum secara materiel yang terdapat atau berasal dari HukumPerdata.
Register : 09-03-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg Tanggal 21 Agustus 2017 — DADANG SUPRIATNA. SP. MP.
111 — 25
111 — 25
Dengan kata lain, perbuatanmenyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memilikikewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatukedudukan / jabatan yang dipangkunya, digunakannya secara salah ataumenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwamenyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai : Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripadaKewenangan yang ada ; Tidak memiliki kewenangan
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
4891 — 10659
4891 — 10659
memperhitungkandan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentinganorang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansialpemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukumitu.Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulinkan haknya sesuaidengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritasdan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanyakeseimbangan itu semuanya akan siasia belaka.Selain itu. menurut pendapat Indriyanto
Register : 12-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
1.YUDIS SETIAWAN ALIAS YUDIS BIN ANIF.
2.FELIX TAKDIR LAMAN ALIAS FELIX.
204 — 88
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
1.YUDIS SETIAWAN ALIAS YUDIS BIN ANIF.
2.FELIX TAKDIR LAMAN ALIAS FELIX.
204 — 88
Indriyanto Seno Adji,S.H., M.H., (Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta: Diadit Media,Cetakan Pertama, 2009, halaman 10) antara lain menyatakan:Syarat pemidanaan haruslah memenuhi kriteria adanya, yaitu:Actus Reus berupa: Schuld (kesalahan), Wederrechtelijk (melawan hukum), Mens rea berupa: Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secarapidana.e. Prof. Dr.
Putus : 22-03-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG Tanggal 22 Maret 2012 — ENDANG LILI
88 — 28
88 — 28
Indriyanto Seno Adji, dalambukunya Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, Tahun 2001,halaman 3).d. Bahwa benar pelaku perbuatan yang dipandang koruptif itu tidakterjangkau oleh undangundang yang ada dan berlindung dibalik asaslegalitas, karena umumnya dilakukan secara terorganisir dan olehmereka yang memiliki karakteristik high level educated and status dalamkehidupan masyarakat.Menurut Prof. Dr. Jur. A.
Register : 08-04-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
ASEP SUKANDAR Bin ANDANG
152 — 58
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
ASEP SUKANDAR Bin ANDANG
152 — 58
DiaditMedia, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek HukumPidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakandalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untukmelakukan tindakan hukum public atau kKemampuan untuk bertindak yangdiberikan oleh undangundang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukumadministrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;1.
Register : 07-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 25 Mei 2015 — ANDI SONI MANGGABARANI Bin ANDI AZIS EPPE MANGGABARANI
90 — 26
90 — 26
Indriyanto Senoaji, SH.dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamistanggal 12 Februari 2004 halaman 517518, 572); Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 003/PUUIV/2006 tanggal Senin, 24 Juli 2006 secara melawan hukumdalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja,yaitu dalam pengertian yang bersifat onwetmatig; Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebutPutusan Mahkamah Agung Nomor : 2065 K/Pid/2006
Register : 21-01-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 18 Mei 2020 — Penuntut Umum:
RYAN ASPRIMAGAMA, SH
Terdakwa:
AGUS SALIM ALIAS AGUS BIN DJAMHARI S
158 — 52
RYAN ASPRIMAGAMA, SH
Terdakwa:
AGUS SALIM ALIAS AGUS BIN DJAMHARI S
158 — 52
Menimbang, bahwa Bahwa unsur secara melawan hukum dalam tindakpidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006tanggal 25 Juli 2006, harus dipandang sebagai secara melawan hukum dalampengertian formil, artinya bahwa perbuatan yang dapat dihukum menurut pasalini hanyalah perbuatan yang bertentangan dengan perundangundangan atauhukum yang tertulis, dengan kata lain perbuatan melawan hukum formil ini lebihdititik beratkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan(Vide : Indriyanto
Register : 30-11-2010 — Putus : 02-05-2011 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN TOLITOLI Nomor 142/Pid.Sus/2010/PN Tli Tanggal 2 Mei 2011 — - SUPARDI LAHALEKE, S.E, MM
166 — 29
166 — 29
Indriyanto Seno Adji). Perhatikan pula putusan Mahkamah AgungNomor 572 K/Pid/2003 ;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan inikemudian dalam lapangan hukum pidana dikenal sebagai Strafbarehandeling (perbuatan secara melawan hukum).
Register : 11-04-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 11 Juli 2017 — MUHAMMAD KURSANI BIN SABRAN
70 — 32
70 — 32
., INDRIYANTO, SH.,MH., Advokad &Pengacara pada Kantor Advokad / Pengacara R & PARTNERS LAW FIRMberkantor di Jalan C.
Register : 04-05-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal Tanggal 10 Agustus 2017 — I PUTU DEDI ARTONO
134 — 30
134 — 30
Indriyanto Seno Adji, dapat mempergunakanpengertian perbuatan melawan hukum secara materiel yang terdapat atau berasaldari Hukum Perdata.
Register : 03-05-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk Tanggal 20 September 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
HELMI Bin M. YUSUF
83 — 16
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
HELMI Bin M. YUSUF
83 — 16
Demeersemen dalam doktrin ini apabila suatu pengertiantidak ditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapatmenggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dariHalaman 134 dari 168 Putusan Perkara Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN.Ptkcabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan AparaturNegara dan Hukum Pidana, CV.
Putus : 10-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 14 /Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm. Tanggal 10 Februari 2012 —
63 — 8
63 — 8
Sebagaimana dikutipoleh Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi dan Hukum Pidana tahun2001, menyatakan bahwa perbuatan pidana korupsi dari pelaku actual sepertihalnya dalam tindak pidana korupsi adalah Law visibility, yaitu perbuatan korupsiitu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yangrutin, melibatkan professional dan sistem organisasi yang kompleks ;Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr. Satjipto Rahardjo, SH.