AWANG ISHAK, M.Si ;dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi menerangkan tidakmempunyai hubungan keluarga dengannya, baik karena hubungan darahmaupun hubungan pekerjaan;Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya di BAPPenyidik sudah benar, terkait dugaan korupsi dio Dinas Perindag KotaSingkawang .dimana saat itu saksi menjabat Walikota Singkawang APBDKota Singkawang tahun Anggaran 2013 sudah selesai di bahas, saya hanyatinggal

Terdakwa Faly KartiniSimanjuntak, setelah sampai disana kita melihat kondisi dilapanganbelum ada perubahan dalam tahap pembersihan dan persiapanpemugaran, setelah di survey, kita bahas dikantor dan kita rekomendasipencairan kredit yang dbuat oleh saksi tertanggal 25 Maret 2009 yangtidak menyetujui pencairan dana ke Il atas permohonan kreditur yaituterdakwa FALY Kartini Simanjuntak, pada kesimpulan dan saran sebagaiberikut :.

47110 Merawat dan Memelihara Mobil 47111 PKD Listrik 47112 Finishing Kayu 16413 Ilmu Konstruksi Bangunan Kayu 40514 Mengenal Kayu 16115 Menggambar Teknik Dasar 40016 Mesin Tangan Industri Kayu 16517 Pekerjaan Dasar Survey 40018 Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela 16519 Memilih Mesin dan Perlengkapan Kayu 16420 Teknologi Beton 40021 Teknik Mendesain Perabot 36622 Sistem Pengeringan Kayu 31023 Matematika (diganti Bahasa Jawa) 42424 Bahasa Jawa 1,2,3 54025 Bahasa Inggris 1,2,3 1.22226 PPKn 1,2,3 1.32627 Bahas

dana pengadaan alat kesehatantersebut dengan cara pengusulan dari RS.Rasidin melalui Aplikasi ePlanning yang ditujukan ke Kementerian Kesehatan RI dan dituangkandalam RKAKL; Bahwa apa yang di usulkan oleh RSUD.Rasidin tidak sesuaidengan yang diberikan Kemenkes sebab usulan nilainya Rp.100 Milyar;Halaman 56 dari 172 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdg Bahwa Saksi tidak tahu proses mendapatkan dana Rp.10 Milyaruntuk pengadaan alat kesehatan tersebut; Bahwa nilai anggaran Rp.10 Milyar pernah di bahas

PLN(Persero) sebagaimana telah PEMOHON PK bahas dan diuraikan diatas, dan andaikata, quod non, dalam hal ini tidak, perbuatan PemohonPeninjauan Kembali telah melanggar SuratSurat Keputusan DireksiPT. PLN (Persero), maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembalitersebut BUKAN merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimanadimaksud Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ;Bahwa berdasarkan Surat Kuasa PT.

kegiatan penyediaan Bahan Bakar Dinas dan Kendaraandinas/Operasional pada DLHP Kota Ambon T.A. 2019 ada pada Bidangpengelolaan sampah;e Selanjutnya dokumen daftar kebutunan tersebut diserahkan kepada subbagianperencanaan untuk dibuatkan usulan Rincian Kegiatan dan Anggaran (RKA);e selanjutnya RKA di setujui oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA)dan diteruskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu PemkotAmbon di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ambon (BAPPEDA)untuk di bahas

pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) padakegiatan penyediaan bahan bakar untuk kendaraan dinas/kendaraan operasionaltahun anggaran 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambonyaitu :dimulai dari adanya usulan perencanaan yang diajukan oleh Kepala Seksi Angkutankepada Kepala Bidang Persampahan yang selanjutnya di masukkan ke Sub BagianPerencanaan untuk di kumpulkan dan diusulkan ke Badan Perencanaan Daerahdalam bentuk RKA (Rencana Kegaitan Anggaran) yang selanjutnya di bahas

FRANGKY MAAHULETTE, S.Sos untuk di periksa kembaliapakah sudah sesuai dengan kebutuhan kemudian diteruskan kepada saksi selakuKepala Sub Bagian Perencanaan untuk di buat RKA (Rencana Kegiatan Anggaran);Bahwa dalam menyusun RKA T.A. 2019, dari Sub Bagian Perencanaan tetapmenyesuaikan dengan usulan kebutuhan penyediaan bahan bakar kendaraandinas/kendaraan operasional yang diajukan oleh Kepala Seksi Angkutan maupunKepala Bidang Persampahan nanti setelah di ajukan ke Tim Pembahasan AnggaranDaerah baru di bahas

. : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.Bahwa Arranger fee memang sebelumnya sudah pernah di berlakukan diDivisi Gedung PT Hutama Karya dalam hal untuk pelaksanaan proyek;Bahwa saat dirapat kordinasi belum di bahas nilainya berapa untuk feefeeyang masuk dalam aranger feeBahwa saksi tidak mengetahui besaran arranger fee dalam setiappelaksanaan proyek;Bahwa saksi pernah mendengar dari BUDI RACHMAT KURNIAWAN danHARRY PURWOTO feefee diberikan ke Kabadan, Kapus, PPK dantermasuk Ketua Panitia Lelang;Bahwa kronologis

. 20 jt Pak Joko viapak Basuki M yang diserahkan Budi Racmat Kurniawan dan BasukiMuchlis dengan proses penyerahan Tunai melalui Sugeng (Kasir) atauTrisno (staf kKeuangan) dengan menukarkan Rupiah ke Dollar terlebihdahulu;Bahwauang sebesar Rp.200 juta tersebut diberitahu oleh BUDI RACHMATKURNIAWAN agar di pecah Rp. 20 juta dan sisanya ditukar dalam bentukdollar;Bahwa seingat saksi pernah 3 kali meminta pak Sugeng untuk memintakantukar uang rupiah ke dollar;Bahwa permintaan permintaan tersebut di bahas

dalam rapat;Hal.155dari hal 433 Putusan No. : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.Bahwa permintaanpermintaan fee tersebut di bahas dalam rapat stafdireksi yang diantaranya Manager produksi, manager pemasaran, kepalaproyek dan General Manager (BUDI RACHMAT KURNIAWAN);Bahwa keputusan persetujuan pemberian fee tersebut di berikan olehBUDI RACHMAT KURNIAWAN selaku General Manager;Bahwa uanguang feefee tersebut yang pemberiannya melalui subkonfiktif itu berasal dari dana konsolidasi;Bahwa yang dimaksud dengan

Lebong dalam rangka pembahasan,jadwal untuk pembahasan kesepakatan yang diajukan oleh eksekutif diPanitia Anggaran, Setelah di bahas dan disetujui maka pimpinan dewanmembuat kesepakatan dengan Eksekutif.Bahwa saksi menandatangani surat Keputusan bersama tersebut.Bahwa mekanisme penganggaran sudah sesuai standar dengan peraturanTata Tertib Dewan Kab.

namun akhirnya turunmenjadi Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) untuk Taman Kota yangmasuk dalam APBD ; Bahwa yang mengangkat PPK dan Panitia lelang dalam pekerjaan taman Kotaadalah Kepala Dinas ; Bahwa anggaran Taman Kota berasal dari APBD dan APBD Perubahan; Bahwa yang menyampaikan penambahan item yang belum terakomodir dalamAPBD murni kemudian disampaikan lagi kedalam APBD Perubahan adalahKepala Bidang yaitu pak Daniel Souhoka ; Bahwa setelah perencanaan terakomodir di bidang selanjutnya di bahas

lingkungan iniada dalam dokumen bahwa dalam tahap konstruksi saja terserapHalaman 154 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPGtenaga kerja 183 orang yaitu di halaman 111 dokumen amdal dantahap operasi diperkirakan ada sekitar 66 orang tenaga kerja yangakan terlibat didalam tahap operasi yaitu 54 orang dari tenaga kerjalokal dan 12 orang yang dari luar NTT atau dalam NTT kami belumtahu dengan masa operasi diperkirakan sekitar 30 tahun dan terkaitdengan kesuaian ruang kenapa sampai dokumen ini bahas

koreksi atau perbaikan katakatamisalnya Error Word/huruf salah di coret langsung dikonsep itu. dikembalikan ke Pihak yangmenyampaikan sebelumnya dan ujungnya adalah kesaksi untuk saksi revisi ;Bahwa ada koreksi dari Pak Maruli dan BambangHeru, seingat saksi Pak Maruli juga pernah koreksitapi saksi lupa, yang saksi ingat persis Pak BambangHeru dengan dicoretcoret konsep, misalnya untuk diteliti lebih mendetail masalah apakah tahun 1994 itusudah diperiksa atau belum kita pastikan waktu itusaksi baru bahas

;Setelah melalui tahapan asistensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum,Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan Perwakilan Gorontalo diperoleh realisasi anggaran DanaAlokasi Khusus Tambahan Tahun 2015 sebesar Rp.65.000.000.000,(enam puluh lima miliar rupiah) untuk pekerjaan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan di Kota Gorontalo yang selanjutnya akandi proses ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PerubahanTahun 2015;Bahwa sebelum di bahas

,Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan Perwakilan Gorontalo, diperoleh realisasi anggaran DAK(Dana Alokasi Khusus) Tambahan Tahun 2015 ~ sejumlahHalaman 120 dari 323 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Gto.Rp.65.000.000.000, (enam puluh lima miliar rupiah) untuk pekerjaanprogram rehabilitasi/oemelinaraan jalan dan jembatan di Kota Gorontalo,yang selanjutnya di proses ke dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Perubahan Tahun 2015;e) Bahwa sebelum di bahas

YUDI menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi sejak tahun 2005 bekerja di Satpol PP berdasarkan SK Bupati ;Bahwa Saksi hanya ikut kegiatan bedah rumah, pada hari ulang tahun tersebut ;Bahwa biaya untuk kegiatan bedah rumah tersebut Rp. 25 juta untuk dua unit rumah,untuk biaya anggota dilapangan Rp. 135.000 untuk 4 orang dalam satu tim ;Bahwa Saksi ada perjalanan dinas ke Bukittinggi mengawal Kasat / Terdakwa I dalamrangka bahas anggaran, selama 6 hari dengan rincian biaya dinas Rp. 200.000 / haridan

Ibrahim ;Bahwa Lahan tersebut tanah kebun, ada kolam, ada kebun kopi danjuga kebun tanaman lain ;Bahwa benar ada dibahas RT,RW di DPRD da nada PanitiaKhusus;Pansus yang bahas RT,RW Pansus Raperda;Bahwa menurut saksi harga tanah yang akan dijadikan sebagai lahanKantor Camat tidak dibahas.Bahwa pada pada waktu rapat tidak ada dihadirkan tim tehnis.Bahwa dalam setiap rapat tidak hadir semua, tetapi Forum yangmenentukan;Bahwa yang dibahas adalah pembelian lahan untuk Pemerintah KotaKepayang ;Bahwa ada

namun akhirnya turunmenjadi Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) untuk Taman Kota yangmasuk dalam APBD ; Bahwa yang mengangkat PPK dan Panitia lelang dalam pekerjaan taman Kotaadalah Kepala Dinas ; Bahwa anggaran Taman Kota berasal dari APBD dan APBD Perubahan; Bahwa yang menyampaikan penambahan item yang belum terakomodir dalamAPBD murni kemudian disampaikan lagi kedalam APBD Perubahan adalahKepala Bidang yaitu pak Daniel Souhoka ; Bahwa setelah perencanaan terakomodir di bidang selanjutnya di bahas

monitoring, backbone coastalsystem dan long range camera;Bahwa pada saat saksi ditunjuk menjadi PPK, saksi ada menyampaikankepada Kabakamla bahwa saksi tidak mempunyai pengalaman menjadiPPK, akan tetapi saksi sebagai prajurit tetap melaksanakan perintah;Bahwa kegiatan pertama yang saksi lakukan sebagai PPK yaitu saksidiundang membahas draft kontrak antara tim Bakamla dengan timpemenang tender yang dipimpin oleh Plt Sestama EKO SUSILO HADI;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah draft kontrak yang di bahas

RODLIYAH, S.Pd.i PPKN dan BAHAS DAERAH11. ZAKARTYA, S.Psi Penjas12. WIWIK MAFRUDLOH, Bahasa ArabS.Sos e Bahwa saudara JAFAR mengundurkan diri sejak tahun 2010 tetapiterdakwa tidak menerima pengunduran dirinya.e bahwa SUHAIL dan saudara SAMSUL ARIFIN dianggap sebagai Guruekstra MI MIFTAHUL HUDA masingmasing mengajar olahraga danagamae Bahwa pada Tahun 2012 MI MIFTAHUL HUDA Kec.

saksi adalah membantu Gubernur dalampenyelenggaraan pemerintahan, tata laksana organisasi dan seterusnya,sebagai Sekretaris Daerah saksi juga menjabat selaku KetuaTim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara;Bahwa Tupoksi TAPD adalah membantu Gubernur dalam rangkapenyusunan anggaran dari anggaran murni maupun anggaran perubahandan LPJPAPBD tiap tahun;Bahwa pembahasan anggaran dilakukan antara eksekutif dan legislativedalam hal ini adalah Banggar DPRD;Bahwa pembahasan LPJP 2012 di bahas

Bahwa yang dibahas dalampertemuan tersebut adalah paparan materi Raperda sebelum di bahas di DPRD.= Bahwa hasil pertemuan di Hotel Tretes Raya tersebut sebagian peserta rapat setujubahwa raperda tersebut diajukan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut;= Bahwa dalam paparan yang disampaikan, Tersangka H. Muhaimin tidakdisampaikan bahwa dirinya sebenarnya telah mendirikan Perseroan Terbatasdengan nama PT. Pasuruan Migas (PT. PAMI) berkedudukan di Kab.

milik Dinas Kelautankemudian saksi membuat surat permohonan pengadaan tanah kepada Bupati danterhadap permohonan tersebut Bupati mendelegasikan kepada Sekda;e Bahwa Bupati bilang pada saksi untuk berkomunikasi dengan Ketua DPRK (Sadr.Safiro) dan terhadap surat yang disampai oleh Bupati barang kali dapat dibahas padasaat APBD Perubahan, dan setelah klir pada awal tahun 2010 kemudian saksiberjumpa dengan beberapa orang anggota DPRK dapil Labuhanhaji mereka bilangdimana cocok lokasi tanah nanti kita bahas