Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengesahan penyertaan penyerahan penyesuaian pengesagan penyehatan penyesawan penyipatan penyebaran
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Juni 2016 — OKTOFIANUS J SELAN Alias OKTO
74 — 49
  • Lebih lanjutbeliau mengutip pendapat Muladi yang menyatakan perbuatan tersebut harusmengandung elemenelemen yang bernuansa kecurangan (deceit), manipulasi,penyesatan (misrepresentation), penyembunyian kenyataan (conceahment offact), pelanggaran kepercayaan (breach of trust), akalakalan (subterfuge), ataupengelakan peraturan (i/legal circumvention) ;Menimbang, bahwa setelah Majelis menghubungkan satu dengan yanglainnya antara keterangan saksisaksi, ahliahli, saksisaksi a de charge, buktibukti surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 13 April 2016 — H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN
110 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sifat tidak hatihati dalam konteks ini merupakan upaya penyesatan untuk melakukansebuah pelanggaran in casu menyalahgunakan kewenangan.
    No. 1295 K/Pid.Sus/2015konteks hukum administrasi maka makna melawan hukum dapatjuga diartikan sebagai melawan hukum dalam pengertian hukumpidana, apabila kebijakan tersebut yang masuk kategori hukumadministrasi mengandung unsur penyesatan dalam pengambilankeputusan administrasi tersebut atau produk hukum administrasitersbut dapat dibuktikan mengandung criminal mind sehinggaNegara dirugikan atau terdapat penyalahgunaan wewenang.
    Sifat tidak hatihati dalamkonteks ini merupakan upaya penyesatan untuk melakukansebuah pelanggaran in casu menyalahgunakan kewenangan.Maka perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabanpidana, khususnya dalam hal Tindak Pidana Korupsi;Berdasarkan keyakinan dan kesaksian mana Judex facti, menyatakanbila perbuatan yang dilakukan Terdakwa H.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 12 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : DADANG SUGANDA
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
499 — 272
  • Harta atau kekayaan tersebut selalu dibeli dengan uang yang sahdan diperoleh dari kegiatan usaha yang halal, dapat kami tanggapi sebagaiberikut :Telan terjadi miskonsepsi dan penyesatan fakta dari PEMBANDING/TERDAKWA sebagaimana keberatan tersebut.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
557 — 215
  • sehingga diatidak melanggar azas pemerintahan yang baik ; Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR754Bahwa Nota Dinas yang diterbitkan oleh pejabat teknis tidak boleh lahiratas saran Gubernur sebagai Pejabat administrasi ; Bahwa jika pejabat Dinas Kehutanan meminta ijin prinsip kepadaGubernur dan mengenai hal yang sama kepada pejabat Gubernurberikutnya dia mengajukan nota dinas yang dalam nota dinasdisebutkan agar Gubernur menandatangani keputusan, maka sikapKepala Dinas Kehutanan itu adalah penyesatan
    No151/Kpts.IV2003 tanggal 02 Mei 2003 kedudukannya dibawah undangundang maupun PP sehingga berlaku azas /ex superior derogate legiimferior, dan tidak dapat mendelegasikan begitu saja kewenangan provinsidibidang kehutanan oleh Menteri Kehutanan kepada Dinas Kehutanan Provisitanpa melalui Gubernur; Bahwa adanya dugaan terdakwa mengesahkann 9 (sembilan) BKUPHHKHT haruslah dikaitkan dengan peristiwa yang secara utuh melatarbelakangi pengesahan tersebut tetapi juga rekam jejak sikap inkonsistensidan penyesatan