Ditemukan 2438 data
64 — 14
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;wennn Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah Subsidairitas, maka oleh karena itu dalam praktek peradilan pidana,khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan subsidair, adakewajiban Majelis untuk membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabiladakwaan Primeir
59 — 28
Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah Subsidairitas, maka oleh karena itu dalam praktek peradilan pidana,khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan subsidair, adakewajiban Majelis untuk membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabiladakwaan Primeir
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NAUNGAN HARAHAP, SH.
116 — 65
Menyatakan terdakwa IBRAHIM NYAKMAD BIN NYAKMAD tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar dandiancam pidana sebagaiman diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat(1) huruf a,b, ayat (2) , ayat (3) Undangundang No.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No.20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, sebagaimana Dakwaan Primeir;2.
83 — 27
maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsurdari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akandiuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutanserta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawabpembelaan dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu Primeir
Terbanding/Terdakwa : KARTONO
102 — 48
Menyatakan Terdakwa KARTONON Tidak terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padadakwaan primeir dan subsideir ;2. Membesakan Terdakwa KARTONON oleh karena itu dari semuadakwaan Penuntut Umum ;3. Memerintahkan agar Terdakwa KARTONON dibebaskan dari tahanansegera setelah putusan ini ucapkan ;4. Memulihkan hakhak Terdakwa KARTONON dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya semula ;5.
53 — 20
TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah Subsidairitas, maka oleh karena itu dalam praktek peradilan pidana,khususnyakewajibanterkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan subsidair, adaMajelis untuk membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabiladakwaan Primeir
87 — 53
dan dibaca sebagai dakwaan alternatif;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakartadalam hal ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pangadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan alasan bahwa dakwaansubsidaritas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harusdimulai dari dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, makakepada para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primeir
290 — 144
Menyatakan Terdakwa LANNE TEDJA WINATA Binti THE SIE TIK tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primeir tetapi bukan merupakan tindak pidana;2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;4. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) bendel akta PT. PETUDUNGAN Nomor 36 tanggal 17 Juni 2002 yang dibuat oleh Notaris Ny.
235 — 88
Royal Primeir International ditanda tangani oleh IndraBudiman selaku Direkturnya;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai keterangan saksi Drs. MochamadAwaludin General Marketing pada PT.
dengan nilainominal sebesar Rp. 5.000.000.000,Menimbang, bahwa saksi Benediktus Andy Widianto, SH selaku Notaris dalamketeranganya juga mengetahui adanya kerjasama antara PT Royal Premeir Internationaldeanga PT Anaamaya Selaras dalam mengelola program kusus 39 unit condotel swissHal 137 dari 166 Hal Putusan No. 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.SelBelHotel Kuta Bali, karena saksi dihubungi Terdakwa untuk diminta membantumelegalisasi Perjanjian Kerja Sama antara para Pembeli/konsumen dengan pihak PTRoyal Primeir
Terbanding/Terdakwa : KARTONO
123 — 70
Menyatakan Terdakwa KARTONON Tidak terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padadakwaan primeir dan subsideir ;2. Membesakan Terdakwa KARTONON oleh karena itu dari semuadakwaan Penuntut Umum ;3. Memerintahkan agar Terdakwa KARTONON dibebaskan dari tahanansegera setelah putusan ini ucapkan ;4. Memulihkan hakhak Terdakwa KARTONON dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya semula ;5.
85 — 69
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 tahun2001, tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999, dalam DakwaanPrimair Jaksa Penuntut Umum, tidak terbukti, maka terhadap unsure lainnya tidakperlu dibuktikan.Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Jaksa PenuntutUmum , tidak terbukti secara syah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa IWAYAN BUDIARSA, maka sudah sepantasnya Terdakwa tersebut dibebaskan dariDakwaan Primeir
43 — 20
MT (Alm) (ketiganya menjadi terdakwa dalamberkas perkara tersendiri yang di sidangkan secara terpisah / displit) sebagaimanadiatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat I huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP (dalamdakwaan pertama primeir);
RIKI GUSWANDRI
Terdakwa:
Ir.M. Supriatno, ST,MP Bin H. Sargono
293 — 0
Sargono tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primeir dan Dakwaan Subsidair;
- Membebaskan Terdakwa Ir.M. Supriatno, ST,MP Bin H. Sargono oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum (Vrijspraak);
- Memulihkan hak-hak Terdakwa Ir.M. Supriatno, ST,MP Bin H.
JOHANNES PASARIBU,S.H.,M.H.
Terdakwa:
ALHAM HANAFI HARAHAP
77 — 51
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Alham Hanafi Harahap tersebut di atas, tidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsideir
HARRY ARFHAN, S.H
Terdakwa:
JAMALI Bin MANYAK
37 — 22
MENGADILI
1. Menyatakan terdakwa Jamali Bin Manyak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Sebagaimana dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Selama 5(lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000
225 — 125
Terdakwadalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah orang yangmampu mempertanggungjawabkan perbuatanya.Menimbang, bahwa demikian juga selama pemeriksaan perkara dalampersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf danpembenar didalam diri Terdakwa, sehingga secara hukum Terdakwa mampubertanggung jawab atau mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannyayang didakwakan kepadanya.Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure setiap orang sebagaimanatertuang dalam dakwaan primeir
56 — 18
Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Primeir selainmencantumkan Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah denganUU No.20 Tahun 2001 yang juga mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPtersebut ;Putusan No.32/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn.
Terbanding/Terdakwa : KARTONO
102 — 54
Menyatakan Terdakwa KARTONON Tidak terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padadakwaan primeir dan subsideir ;2. Membesakan Terdakwa KARTONON oleh karena itu dari semuadakwaan Penuntut Umum ;3. Memerintahkan agar Terdakwa KARTONON dibebaskan dari tahanansegera setelah putusan ini ucapkan ;4. Memulihkan hakhak Terdakwa KARTONON dalam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya semula ;5.
MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH
Terdakwa:
IPAN, SE.,Ak., MT Bin SARANI
167 — 214
M E N G A D I L I :
- Menyatakan Terdakwa IPAN, SE, Ak, MT Bin SARANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan alternatif pertama primeir.
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternative pertama primeir tersebut.
77 — 77
Pidana Korupsitidak meliputi atas diri Terdakwa namun apakah Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikandengan unsureunsur selanjutnya;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari pasal 2 tidakterpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimer sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primeir