Para Anak menyesali perbuatannya; Telah ada perdamaian antara Anak Korban dan keluarga Anak Korbandengan Para Anak serta keluarga Para Anak;Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2019/PN KotMenimbang, bahwa dengan memperhatikan halhal yang memberatkanserta halhal yang meringankan tersebut di atas, dan dengan memperhatikanhasil penelitian kemasyarakatan terhadap Para Anak, Tuntutan Penuntut Umum,permohonan dari Para Anak dan wali/orang tua Para Anak serta denganmenghubungkannya asas dari sistem

peradilan anak, yaitu asas restorative danasas ultimum remediumsebagaimanatertuang dalam Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ,makaHakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Anakharuslah hukuman yang tidak hanya dapat membuat Para Anak jera/tidakmengulangi lagi, namun juga dapat menjadi pembelajaraan agar Para Anakdapat menjadi manusia yang berguna baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga,bagi masyarakat dan bagi bangsa ini, serta dapat

memulihkan tatanankehidupan dalam bermasyarat yang sempat dirusak oleh perbuatan Para Anak,dimana Pidana Penjara merupakan pilihan atau jalan terakhir dalammenjatuhkan hukuman atas perbuatan Anak;Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafahpemidanaan dewasa ini, knususnya dalam Sistem Peradilan Anak, ditujukanbukan bersifat pembalasan kepada Para Anak tetapi berorientasi lebih kepadaupayaupaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikankelangsungan masa depan Para Anak

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikandi atas dihubungkan dengan adanya surat perdamaian antara Anak Korbandengan Para Anak serta fakta di persidangan bahwa korban secara ikhlas telahmemaafkan perbuatan Anak, maka dengan mengacu pada asas Restorative danasas Ultimum Remedium yang dianut dalam UndangUndang Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Hakim berpendapat masih ada hukumanselain pidana penjara yang pantas dan adil untuk dijatuhkan terhadap Para Anakyaitu pidana

Anak telah melakukan pembiaran terhadap Anak yang seringtidak pulang ke rumah dan tinggal dimana saja;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penjatuhanpidana penjara terhadap Anak dalam perkara ini menurut penilaian Hakimmerupakan yang paling tepat, namun mengenai lamanya pidana penjara yangakan dijatuhnkan tidaklah sebagaimana penjatuhan pidana penjara bagi orangdewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2), (3) jo Pasal 71 ayat (3)Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Anak ditahandan penahanan dilakukan karena telah memenuhi ketentuan hukum yang ada,yaitu.

Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun pada saat perkara ini diproses,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan b UndangundangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka lamanya masapenahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan hukum yang sah untukmengeluarkan Anak dari tahanan, maka diperintahkan Anak tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu)

Selanjutnya atas kejadian tersebut orang tua korban melaporkan kepadapihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Perubahan kedua atas UU RI No. 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo UU RINo. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anakdan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti isinya dan tidakmengajukan

Peradilan Anak, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1.

korban ANISA NURAINI dalam keadaan hamil kurang lebih 18minggu ; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur Pasal tersebutdiatas telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DakwaanKesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 perubahankedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64Ayat (1) KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhalyang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanHal 18 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2017/PN Wngpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaAnak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kesatu pasal 81 Ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 Perubahan kedua

atas UU RI No. 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mengancam perbuatan yang dilakukanberdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersamasamadengan pidana denda ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakdikatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatifberupa penjara dan denda, pidana denda diganti

Jadi dalam hal ini adalah anak yang sedang berhadapandengan hukum yang bernama Dwi Andrian bin Sumiran yang identitasnyasebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan mengacu Pasal 1 angka 3UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang menegaskanbahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut AnakHalaman 14 dari 20 halaman Putusan No. 11/Pid.SusAnak/2017/PN.Gpr.adalah anak telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapaiumur 18 tahun yang diduga melakukan

memperhatikan Laporan PenelitianKemasyarakatan (LITMAS) terhadap anak yang berhadapan dengan hukumyang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai PemasyarakatanKelas Il Kediri yang telah dibacakan dipersidangan;Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan utama dari pemidanaanadalah dimaksudkan untuk memberikan bimbingan serta pendidikan agarterpidana dapat memperbaiki tingkah lakunya kearah yang lebih baik dalampergaulan hidup bermasyarakat;Menimbang bahwa berdasarkan UndangUndang No: 11 Tahun 2012Tentang Sistem

Peradilan Anak sesuai Pasal 81 ayat (2) bahwa terhadapanak dapat dijatuhkan pidana dan tindakan dimana pidana penjara yang dapatdijatuhnkan terhadap Anak paling lama 1/2 (setengah) dari maksimum ancamanpidana bagi orang dewasa sedangkan dalam Pasal 79 ayat (3) menegaskanbahwa minimun khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) jo 76D UU RI No. 35Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI.

No. 23 tahun 2002 tentangHalaman 18 dari 20 halaman Putusan No. 11/Pid.SusAnak/2017/PN.Gpr.Perlindungan Anak bahwa selain hukuman pidana penjara yang dijalani LPkhusus anak maka terhadap anak yang berhadapan dengan hukum jugadijatuhi pidana denda namun demikian berdasarkan Pasal 71 ayat (8) UU No:11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menegaskan bahwa apabiladalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda,pidana denda diganti dengan pelatinan kerja oleh karena itu Majelis

Kot Pihak keluarga Anak XXXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXX dan pihakkeluarga Anak Korban XXXX XXXXXXX XXXXXXK XXXXXXX telahsepakat untuk menikahkan Anak XXXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXXdengan Anak Korban XXXX XXXXXXX XXXXKX XXKXXKXKX;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan halhal yang memberatkanserta halhal yang meringankan tersebut di atas, dan dengan memperhatikanhasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak, Tuntutan Penuntut Umum,permohonan dari Anak orang tua Anak serta dengan menghubungkannya asasdari sistem

peradilan anak, yaitu asas restorative justice dan asas ultimumremedium sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UndangUndangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Hakimberpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak haruslahhukuman yang tidak hanya dapat membuat Anak jera/tidak mengulangi lagi,namun juga dapat menjadi pembelajaraan agar Anak dapat menjadi manusiayang berguna baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat dan bagibangsa ini, serta dapat memulihkan

tatanan kehidupan dalam bermasyarat yangsempat dirusak oleh perbuatan Anak, dimana Pidana Penjara merupakanpilinan atau jalan terakhir dalam menjatuhkan hukuman atas perbuatan Anak;Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafahpemidanaan dewasa ini, khususnya dalam Sistem Peradilan Anak, ditujukanbukan bersifat pembalasan kepada Anak tetapi berorientasi lebih kepada upayaupaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikankelangsungan masa depan Anak agar kelak menjadi anggota

Anak Korban dengan Anak serta fakta di persidangan bahwa baikkeluarga Anak Korban maupun keluarga Anak XXXX XXXX XXXXXXKX XXXXXXXX berkeinginan untuk menikahkan Anak XXXX XXXXK XXXXXXXK XXXXXXXX dengan Anak Korban XXXX XXXXXXX XXXXKX XXXXXXX, tanpabermaksud untuk mendahului ada atau tidak adanya Penetapan Hakim Perdatamengenai dispensasi menikah terhadap mereka, maka dengan mengacu padaasas restorative justice dan asas u/timum remedium yang dianut dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, Hakimberpendapat masih ada hukuman selain pidana penjara yang pantas dan adiluntuk dijatuhkan terhadap Anak yaitu pidana dengan syarat pengawasansebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) b ke3 UndangUndang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2019/PN.

Menyatakn terdakwa HERBIN SIMATUPANG besalah melakukan tindakpidana yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaiankebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannyaatau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahn 2014 tentang perubahanatas UndangUndang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak JoUU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.2.

Robby Pakpahan, SpOG selaku dokter padaRUmah Sakit Umum Daerah Pandan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalampasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahanatas UndangUndang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UUNo. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Robby Pakpahan, SpOG selaku dokter padaRumah Sakit Umum Daerah Pandan;Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN SbgPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalampasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahanatas UndangUndang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UUNo. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

: Dalam batas normale Dada : Dalam batas normale = Perut : Dalam batas normale Anggota GerakAtas : Dalam batas normale Anggota Gerak bawah : Dalam batas normalPemeriksaan Khusus :e Vulva : Kemerahan atau eritemae Hymen > utuhKesimpulan :e Tidak tampak luka lama dan luka baru pada hymen.Halaman 5 dari 26 Putusan No.3JNAnak/2021/ MS.LSsk.Perbuatan Anak Pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Jo Pasal66 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo UU RI Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak ;KEDUABahwa Pelaku Anak Pelaku XXXX pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekirapukul 15.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021bertempat di kebun milik sdra.

Leher : Dalam batas normale Dada : Dalam batas normalHalaman 7 dari 26 Putusan No.3JNAnak/2021/ MS.Lsk.e Perut : Dalam batas normale Anggota Gerak Atas : Dalam batas normale Anggota Gerak bawah : Dalam batas normalPemeriksaan Khusus :e Vulva : Kemerahan atau eritemae Hymen > utuhKesimpulan :e Tidak tampak luka lama dan luka baru pada hymen.Perbuatan Anak Pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Jo Pasal66 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo UU RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2014 tentang Perubahan atas undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belumberusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa Anak yang berhadapandengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadikorban tindak pidana, dan anak

Peradilan Anak,mengenai Pidana dan Tindakan, anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikeknaitindakan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang ini, selanjutnya padaPasal 69 ayat (2) UndangUndang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanAnak, menyatakan anak yang belum berusia 14 Tahun hanya dapat dikenaitindakan, namun dalam ketentua pada Pasal 70 UndangUndang No. 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan Ringannya perbuatan,keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan

pelaku tindak pidana yangdimintakan pertanggung jawaban pidana, disisi lain sebagai korban atau obyekdalam proses peradilan pidana anak, maka penangan perkara ini harusmengacuk pada azas perlindungan anak yaitu kepentingan yang terbaik bagianak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 butir b UndangUndangNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebutdiatas serta merujuk pada ketentuan Pasal 70 UndangUndang No. 11 tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak Jo.

Pasal 82 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengenai Pidanadan Tindakan, dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan paraAnak, keadaan pribadi para Anak atau Keadaan pada waktu dilakukannyaperbuatan serta mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusia, maka Hakimmenjatuhkan hukuman bagi para Anak berupa tindakan Pengembalian kepadamasingmasing Orang Tua Anak;Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi = tindakanpengembalian kepada Orang Tuanya, maka

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.

Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 1 angka 3 UU no.11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak;2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;3.

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan tunggal;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amarputusan dibawah ini;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah makaterdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dandipertimbangkan dalam putusan ini ;Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 1 angka 3 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI151.

pemeriksaanLaboratorium;14Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sertatidak pula terdapat faktorfaktor yang menghapus sifat melawan hukumperbuatan Anak, sehingga Majelis berpendapat Anak dipandang sebagai orangyang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan olehkarenanya Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (vide pasal 193ayat 1 KUHAP):Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 115 ayat (2) UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 71 ayat (3) UU RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak yang berdasarkan ketentuan pasaltersebut pidana denda yang diganti dengan pelatihan kerja, yang akanditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danpenahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadapAnak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan agar Anak tetapberada

Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Anak Deni Agam Panggilan Deni tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpahak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan dalambentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.

., Petugas BalaiPemasyarakatan Kelas II Kendari tertanggal 7 Oktober 2020 yangmerekomendasikan diadakan diversi sebagaimana diatur dalam pasal 10ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keteranganorangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa keretakan rumah tangganya dengan Ayah kandung Anak sangatmempengaruhi mental dan kejiwaan Anak; Bahwa kasus ini menyebabkan Anak merasa

pengawasan orang tua;Menimbang, bahwa menurut Hakim dengan segala pertimbangantersebut diatas, oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harusdinyatakan bersalah dan dijatuhi Tindakan yang dapat dikenakan kepadaAnak berupa pengembalian kepada orang tua, hal ini untuk mengindaristigma negative terhadap Anak di masyarakat dan yang lebih utamaadalah untuk perlindungan tumbuh kembang anak yang lebih baik untukmasa depannya;Menimbang Hakim mengacu pada pasal 69 Undangundang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak yang mana Anak hanyadapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalamUndangUndang tersebut, sehingga karena hakim sudah memilih tindakanmaka tidak perlu lagi adanya pidana dengan syarat seperti pada TuntutanPenuntut Umum;Menimbang Hakim mengacu pada pasal Pasal 68 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanHalaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN LssPidana Anak yang menjelaskan Tugas Pekerja Sosial Profesional danTenaga

program pemerintah dalammencegah dan memberantas peredaran NarkobaKeadaan yang meringankan: Anak bersikap sopan di Persidangan; Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; Anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangundangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana Pencuriansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2)KUHPidana Jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan denganperintah Anak tetap ditahan;3.

Epan (DPO);Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal363 Ayat (2) KUHPidana Jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh PenuntutUmum, Anak menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari Surat dakwaantersebut dan Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukankeberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

pintu belakang gudang lalu mengambil 13 (tigabelas) karung kopi dan untuk kejadian kedua pelaku mengambil barangbarangtersebut dari rumah korban dengan cara menggunting seng kamar mandi,sehingga unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuksampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong ataumemanyat telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2)KUHPidana Jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalamkeadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggalPenuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanyaalasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yangdilakukan oleh Anak ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahanAnak, maka terhadap Anak harus dinyatakan bersalah dan harusmepertanggungjawabkan perbuatannya

Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengankekerasan, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Primair, Pasal 365ayat (2) ke2 KUHP juncto UndangUndang Republik Indoneisa Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak TERDAKWA ANAK dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Anak ditahan denganperintah Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) Blitar;3.

dan berjanji untuktidak mengulangi lagi;Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selanjutnya menyatakan tidak akanmengajukan buktibukti lain dalam perkara ini ;Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara anak telah cukup dan selesai,untuk berikutnya Hakim membacakan Putusan terhadap anak :Selanjutnya Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum dan membacakanputusannya DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Halaman 4Memperhatikan Pasal 492 ayat (1) KUHP, Undangundang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, serta ketentuan lain yang berkaitan denganperkara ini;MENGADILI:.

terdakwa mendengarsuara orang warga berteriak sehingga terdakwa bersama lfan Fadila berlarisehingga terpisah dan terdakwa tertangkap oleh warga sedangkan lfanfadila berhasil kabur.Akibat dari perobuatan terdakwa tersebut saksi Royanti BrSibarani mengalami kerugian yang ditaksir seharga lebih kurangRp.1.400.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancamPidana menurut Pasal 365 Ayat 2 ke 1 dan ke 2 KUHP Jo Pasal 1 Ayat 1UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang sistem

Peradilan Anak Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,Penasehathukum Anak tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.

Peradilan Anak telah terpenuhi, makaAnak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim anak tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaAnak harus harusdi nyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuaidengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP oleh karenaya Anak haruslah dijatuhi pidana;Menimbang,

mandiridan tidak bergantung kepada orang tuanya; Hakim melihat keluarga anak kurang bisa mengawasi anak di buktikananak merantau dan jauh dari pengawasan orangtuanya; Anak bertemu saksi Ifan, teman masa kecilnya di Bengkalis yang lebihdahulu merantau di Pekanbaru dan justru di ajari berbuat kejahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakimanak berpendapat sama dengan pertimbangan dalam Tuntutan PenuntutUmum menerapkan ketentuan pasal 81 Undang undang no. 11 tahu 2012tentang Sistem

Peradilan Anak yang mengatur bahwa anak dijatuhi pidanapenjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakanmasyarakat, dan Hakim anak melihat perbuatan anak sudah membahayakanmasyarakat dengan adanya pengulangan kejahatan yang di lakukanya;Menimbang, bahwa di samping itu Hakim anak juga sependapatdengan Penuntut umum agar anak di beri pelatihan kerja agar bisa menjadibekal hidupnya kelak;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telahdikenakan penangkapandan penahanan yang

Namun sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak apabila dalam hukum materiildiancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda digantidengan pelatinan kerja.

selanjutnya meskipun telah diatur tentangpenjatuhan hukuman pidana maksimum dalam Pasal yang telah didakwakankepada Anak yaitu selama 15 (lima belas) tahun, namun sesuai ketentuan Pasal81 Ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanAnak maka pidana penjara yang nantinya dapat dikenakan kepada Anak palinglama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orangdewasa;Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (3)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak,minumum khusus pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang diatur dalam Pasal81 Ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tidak berlaku terhadap Anak;Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuanpenjatuhan pidana kepada Anak sebagai upaya edukatif agar dikemudian hariAnak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannyaserta sesual dengan kehendak UndangUndang dan juga sebagai saranapembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidanasebagaimana

Khusus Anak(LPKA) Bengkulu dan atau pidana yang seringanringannya atau seadiladilnya;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anakdikaitkan dengan fakta persidangan serta saran dan rekomendasi pembimbingkemasyarakatan ataupun pembelaan/permohonan tertulis dari PenasihatHukum Anak, maka pengadilan berpendapat pidana yang tepat dikenakankepada Anak adalah berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan KhususAnak (LPKA) sesuai Pasal 85 Ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak yang akan dikomulasikan dengan pidanapelatinan kerja dengan alasan bahwa ancaman tindak pidana tersebut cukuptinggi, dikaitkan pula dengan keseriusan pemerintah untuk melindungi hak dankepentingan Anak agar tidak dieksploitasi oleh pihak lain sehingga diterapkanancaman pidana yang cukup tinggi terhadap pelanggarnya;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama prosespemeriksaan di persidangan, terhadap diri Anak telah dilakukan penahanandengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara,

batas normal, placenta di fundusgrade dua.Kesimpulan :G1 Po dua puluh enam dua puluh delapan minggu tunggal hidup (Hamil pertama, usiakehamilan dua puluh enam dua puluh delapan minggu, janin tunggal hidup intrauterine.woneee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat(2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;SUBSIDIAIR Bahwa terdakwa DIDI SAPUTERA Alias DIDI Bin DIRMANSYAH, pada hari dantanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2015 (tepatnya sebelum bulanRamadhan) sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015,bertempat di Durian Darban Desa Pengambau Hilir Dalam Rt/Rw. 003/002 (tepatnya di dalamkamar milik terdakwa) Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukanalatalat bukti di depan persidangan, dengan menghadirkan saksisaksi yang memberikanketerangan di bawah sumpah menurut agama yang

dari Pasal yang didakwakan tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanberbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairterlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan selanjutnya, dakwaan primair penuntut umum diatur dalam pasal81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap orang;2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anakmelakukan hubungan badan dengannya atau dengan orang lain;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Unsur setiap orang;Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barang siapa atau Hij Die adalah tiadalain merupakan suatu kata yang menunjuk kepada subyek hukum dalam hal ini kepada seseorangsecara

pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)tertanggal 08 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMANTO,S.H.selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan(BAPAS) Klas Il Pekanbaru, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknyamerekomendasikan kepada Hakim bahwa demi kepentingan anak apabila klienterbukti bersalah, kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan Pidana penjaraberdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke3 KUHPidana jo Undangundang Nomor 11Tahun 2002 tentang Sistem

Peradilan Anak dan ditempatkan di LPKA Pekanbaru ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Anak di persidangan ;Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, denganmaksud untuk dimfliki secara me/awan hukum, di waktu malam dalam suatuhalaman 2 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.SusAnak/2017/PN Bknrumah atau perkarangan tertutup yang add rumahnya, yang dilakukan olehorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,yang dilakukan aleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimanadiatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke4 KUHP Jo UndangUndang No. 11Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak, sesuai Dakwaan kami;2.

Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanyang melanggar hukum lagi; Keluarga Anak siap untuk membimbing dan mendidik Anak dengan lebih baik.Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke4 KUHPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo UndangundangNomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak serta peraturan perundangundangan lain yang

Terdakwa sopan dipersidangan.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana kepada terdakwa jugadibebani membayar biaya perkara;Memperhatikan pasal : 365 Ayat (1),(2) ke 2 KUHP, Pasal 71 ayat (1) huruf dUndangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:;:1.

Dan NUU RI No.11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak atau kedua melanggar Pasal 131 ayat (1) UU RI.Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus Anak/2017/PN SgiNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU RI No.11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Anak ;Meimbang, bahwa sesuai dengan prinsipprinsip dalam pembuktiandakwaan alternative yang dilakukan langsung kepada dakwaan yang dianggappaling terbukti dan terpenuhi, maka majelis hakim tidak sependapat denganpembuktian Pasal yang lebih terbukti dari

No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalahsebagai berikut:1. Setiap orang;2.

Rahmad Firdaus, Surat Keterangan Siswa dari Kepala SekolahSMP Negeri 3 Sigli disimpukan bahwa yang dihadapkan di persidangananak Rahmad Firdaus Bin M.Yasin sebagaimana ketentuan UU No. 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang telah melakukan tindakpidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantesebut diatas, maka dengan demikian unsur dengan sengaja tidakmelaporkan