perbuatan Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill yang berkaitan dengan proses Pilkades Passopada tanggal 18 April 2008 tersebut, adalah merupakan suatu perbuatanmelawan hukum dan perbuatan mana adalah tidak sah menurut hukumdan atau batal demi hukum;Bahwa oleh karena Tergugat yang telah mengusulkan kepadaTergugat Ill untuk melakukan pelantikan Kepala Desa Passo atas nama sar.Marthen Sarimanella, padahal proses Pilkades Passo yang dilaksanakan padatanggal 18 April 2008 tersebut, adalah terdapat cacad

Menyatakan pemilihan Kepala Desa Passo yang dilaksanakan olehTergugat Il pada tanggal 18 April 2008 adalah cacad hukum atautidak sah menurut hukum;3. Menyatakan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara jo. Berita AcaraPerhitungan Suara tanggal 18 April 2008 dari Tergugat Il adalah tidak sahHal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1851 K/Pdt/2010menurut hukum dan batal demi hukum;4.

No. 1851 K/Pdt/2010pemilihan kepala desa tersebut adalah cacad hukum atau tidak sahmenurut hukum;Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, ternyatabahwa proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Passo (yangkini jadi obyek sengketa) tidak dilaksanakan, berdasarkan PeraturanDaerah, tetapi dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon(Tergugat Ill) No. 207 tahun 2003 tanggal 16 Juli 2003, jo.

Pasal 47ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, maka menurut hukumTergugat Il tidak diberi kewenangan untuk melaksanakan pemilihan KepalaDesa dan konsekwensi yuridis, segala perbuatan yang telah dilakukan olehTergugat Il adalah batal demi hukum atau harus dianggap tidak pernahterjadi atau dibekukan;Dengan demikian dalam perkara a quo, haruslah dianggap tidak pernahterjadi proses pemilihan Kepala Desa, atau setidaknya haruslah dianggapproses pemilihan Kepala Desa Passo tersebut memiliki cacad

Bahwa fakta yang terurai dalam angka 5 (lima) dan angka 6 (enam)tersebut diatas memperlihatkan bahwa Tergugat berada dalam keadaanunggul secara ekonomis sebaliknya Penggugat berada dalam keadaansangat membutuhkan serta tidak mempunyai pilihan yang lain, sehinggaperjanjian tersebut adanya cacad kehendak.

Bahwa lahirnya Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 2015 olehpara pihak didasari oleh adanya cacad kehendak, oleh karena TermohonBanding sudah merencanakan secara sistimatis ingin mendapatkankeuntungan bunga 5,5 % sebulan atau setidaktidaknyanya inginmemperoleh obyek tanah sengketa dengan cara berlidung dalamPerjanjian Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 2015 sebagai berikut :a.

Penggugatmemberikan imbalan jasa sebesar 5,5 %, mengandung ketidak adilansebagai akibat dari kedudukan atau posisi tawar menawar yang tidakseimbang diantara para pihak, dalam hal ini Penggugat/Pembanding adapada posisi yang lemah sehingga tidak sesuai dengan asas kepatutan.Bahwa begitu pula Tergugat/Terbanding berada dalam keadaan unggulsecara ekonomis' sebaliknya Penggugat/Pembanding berada dalamkeadaan sangat membutuhkan serta tidak mempunyai pilihan yang lain,sehingga perjanjian tersebut adanya cacad

Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dan untukklausula tentang imbalan jasa sebesar 5, 5% setiap bulan, dimana Pengqqugat sendirilah datang kepada Tergugat dan menjanjikan imbalan jasa sejumlah itu kepada Tergugat jika diberikan pinjaman uang kepadaPenggugat untuk membayar kreditnya di Bank Mega.TBK Cabang Denpasar karena telah macet dan untuk mencegah dilelangnya rumahtersebut oleh Bank: Bahwa demikian pula terhadap Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal26 Juni 2015 tersebut, sama sekali tidak ada cacad

Kemudian mengakibatkan cacad sehingga tidak dapatberjalan seperti biasa dan saksi korban tidak dapat bekerja seperti biasa saksikorban sampai dengan sekarang ;Bahwa luka tersebut diobati yaitu pada bagian punggung 11 (sebelas) jahitan,tangan 7 (tujuh) jahitan dan pada kaki tidak terhitung jahitannya (karenabanyak) ;e Bahwa lukaluka tersebut telah dilakukan visum melalui Visum Et Repertumpada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten TanggamusNomor: 288/46/2013 tanggal 18 April 2013 dengan kesimpulan

Kemudian mengakibatkan cacad sehingga tidak dapatberjalan seperti biasa dan saksi korban tidak dapat bekerja seperti biasa saksikorban sampai dengan sekarang ;Bahwa luka tersebut diobati yaitu pada bagian punggung 11 (sebelas) jahitan,tangan 7 (tujuh) jahitan dan pada kaki tidak terhitung jahitannya (karenabanyak);Bahwa benar, terhadap lukaluka pada saksi korban tersebut telah dilakukanpemeriksaan melalui Visum Et Repertum atas nama korban DONIKHAIDARS YAH, dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung

Kudung (rompong), cacad (verminking), 5).Lumpuh(verlamming), 6).Berubah pikiran lebih dari empat minggu (pikiran terganggu,kacau atau tidak dapat berfikir lagi dengan normal) dan menggugurkan ataumembunuh bakal anak kandungan ibu. (Penjelasan KUHP, R.

Kemudian mengakibatkan cacad sehinggatidak dapat berjalan seperti biasa dan saksi korban tidak dapat bekerja seperti biasasaksi korban sampai dengan sekarang ; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur tersebut terbukti ada dan dipenuhi oleh terdakwa ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari dakwaan PrimairJaksa Penuntut Umum, sehingga dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian konvensi, Akta Jual Beli Nomor26/15/kk/1992 tanggal 4 desember 1992 memuat cacad kehendak (dwaling)yang disesatkan oleh alm. Sutoko. Seolaholah akta yang ditandatanganihanyalah pengaturan utang dengan jaminan Sertifikat bukan akta jual beli. DanHal. 5 dari 16 Hal.

Putusan No.443 Peninjauan Kembali/Pdt/2014di samping itu terdapat cacad substansial, yaitu akta jual beli tersebutbertentangan dengan UndangUndang hak waris, di mana ketiga anakPenggugat Rekonvensi yang seharusnya juga memiliki hak atas rumah dantanah tidak ikut disertakan sebagai penjual (kapasitas dan identitas dalamkomparisi akta tidak nampak), padahal disebut jelas dalam akta jual beli bahwaistri Penggugat Rekonvensi telah meninggal dunia sehingga timbul hak warisbaik kepada Penggugat Rekonvensi

Bahwa mengingat Akta Jual Beli Nomor 26/15/kk/1992 tanggal 4 Desember1992 adalah cacad hukum, maka menurut hukum haruslah dinyatakan tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;. Bahwa karena Akta Jual Beli Nomor 26/15/kk/1992 tanggal 4 Desember1992 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku, maka semuaperalihan hak dari Penggugat Rekonvensi kepada alm.

dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memoripeninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor2923 K/Pdt/2012 tanggal 17 Juni 2013 terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;Menurut Yahya Harahap, SH., bahwa tidak layak mempertahankanputusan yang cacad

Diberi kesempatanmaksimum 3 kali untuk memperbaiki, kalau misalnya dalam 2 atau 3 kalitidak bisa dicapai kapasitas sesuai kontrak barulah PLN mengaplikasikankontrak tadi untuk memperhitungkan ;Bahwa apabila telah diusahakan akan tetapi kapasitas mesin tetap tidakdapat dicapai sesuai kontrak, maka hal tersebut terjadi dapat karenaadanya cacad design pada mesin itu sendiri ;Bahwa semua keterangan yang ahli sampaikan pada saat dipersidanganBANI adalah benar ;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il

design pada mesingenset tersebut sehingga tidak dapat menghasilkan power (tenaga) sesuaidengan yang diperjanjikan yang tidak pernah dikemukakan maupun dibenarkanoleh tergugat dalam persidangan arbitrase dan bahkan tergugat denganberbagai alasan memungkiri adanya cacad design tersebut sehinggamenyebabkan hal tentang cacad design itu luput dari pertimbangan tergugat IIdalam membuat putusannya, sehingga putusan yang dibuat oleh tergugat Iltersebut adalah putusan yang diambil dari hasil tipnu muslihat

design atasmesinmesin genset yang menjadi objek jual beli antara penggugat sebagaipembeli dan tergugat sebagai penjual, apakah tergugat sebagai penjual tidakmengemukakan atau membenarkan hal tersebut sebagai fakta serta apakah haltentang cacad design itu belum dipertimbangkan dalam putusan tergugat II ?

;Menimbang, bahwa tentang hal cacad design yang didalilkan olehpenggugat tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalamgugatannya, cacad design atas mesinmesin genset yang dijual oleh tergugat kepada penggugat adalah diketahui dari tidak mampunya mesinmesin gensettersebut menghasilkan power sebesar 1745 Kwe untuk jenis mesin genset gasTCG2020V20 karena yang keluar hanya 1500 Kwe dan sebesar 512 Kwe untukjenis mesin genset

cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan putusan BANINo. : 381/II/ARBBANI/2011 tanggal 27 Maret 2012 tersebut batal ;Menimbang, bahwa oleh karena batalnya putusan BANI No : 381/II/ARBBANI/2011 tanggal 27 Maret 2012 tersebut adalah didasarkan pada adanya tipumuslihat yang dilakukan oleh tergugat sehingga fakta hukum tentang cacaddesign dari mesinmesin genset yang dibeli penggugat dari tergugat tidakdikemukakan sebagai fakta hukum dalam pemeriksaan sengketa di BANI(tergugat Il), sedangkan cacad

;Kalaupun ada, maka adalah Akta Jaminan Pribadi Personal Guarantee, Nomor51 tanggal 28 Februari 2005 yang cacad hukum (saat ini dalam proses perkaraperdata di Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten untukmenjamin hutang Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta PengakuanHutang Nomor 49 tanggal 2005 (Vide Bukti T HI2);Oleh karenanya, gugatan Penggugat didasarkan pada alas hukum yang tidakbenar dan mengadaada, sehingga gugatan Penggugat cacad hukum, dengandemikian Majelis Hakim yang

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7Februari 2007 register Nomor 45/Pdt.G/2007/PN.TNG dan sampai saat inimasih dalam proses tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Banten (Vide Bukti TIl3, T UI4, dan T II5);Adapun permasalahan hukum dalam perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/ 2007/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang adalah bahwa keberadaan AktaJaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 51 tanggal 28 Februari 2005 yangditandatangani oleh Tergugat II, keberadaannya dilaksanakan dan cacad

salah dankeliru dalam pertimbangan hukum dalam putusannya karena surat bukti 4T.ILINT4: Surat pernyataan Masri Bin Usman Perihal Surat PernyataanPengakuan Hak Usaha Atas tanggal 21 Desember 2005 diterbitkan ataudibuat oleh Junaidi sebagai PUS Kades Ibul Pemulutan dalam perkara inisebagai saksi karena Junaidi sebagai PJS Kades tidak berwenangmenerbitkan surat apapun sebelum dilantik menjadi Kades, oleh karena itupertimbangan hukum Judex Facti haruslah dikesampingkan karena bukti surat4 T.Il.INT4 cacad

Supardi danbahwa saksi menerangkan orang BPN sampai saat ini belum pernah datangkelokasi objek sengketa berarti Tergugat menerbitkan Sertifikat atas nama H.Supardi tidak melalui peratuan perundangundangan yang berlaku dalam artiansertifikat tersebut cacad hukum haruslah dibatalkan karena keterangan saksisaksi kontradiksi, tidak relevan dan penuh rekayasa dalam kesaksiannya,maka haruslah dikesampingkan;Keberatan Keempat;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalampertimbangan

Pertimbangan hukum Judex Facti haruslah dikesampingkankarena mengabaikan faktafakta yang terungkap dalam persidangan;Keberatan Kelima;Bahwa Judex Facti sangat tidak adil dan berpihak kepada Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II karena seluruh dalildalil Termohon Kasasi danTermohon Kasasi Il diberi pertimbangan hukum yang menjadi dasarkeputusan Judex Facti sedangkan dalildalil Pemohon Kasasi tidak mendapatpertimbangan hukum Judex Facti, oleh karenanya pertimbangan hukum danputuusan Judex Facti jelasjelas cacad

dibuat/ditandatangani perjanjianno.16 tanggal 5 Juni 2013 ( vide bukti P4 = bukti T.I1 )Pembanding / Penggugat bukan berstatus duda cerai tetapi masihsuami isteri dengan Rayanita binti ker , sedangkan di dalambukti P3 = bukti T.k7 untuk menandatangani perjanjian denganpola bagi hasil akta no.16 tanggal 5 Juni 2013 ( bukti P4 = buktiT.11) harus dan wajib tandatangan isteri dariPembanding/Penggugat maka dengan tidak ada tandatangandari ister Pembanding/Penggugat maka perjanjian tersebut tidaksah dan cacad

halaman 52 alinia pertama menerangkan padawaktu tandatangan akta no.16 ( bukti P4= bukti T.11) status dariPembanding / Penggugat sudah duda cerai, maka denganpertimbangan tersebut terbukti Pengadilan Negeri Banjarbarutidak membaca dan tidak menilai buktibukti dariPembanding/Penggugat khusus bukti P5, P6, P7, P8).Bahwa di dalam gugatan posita no.9 Pembanding /Penggugatmengajukan keberatan dan menyatakan akta no.17 akta notariesRanti Sylvia tanggal 5 Juni 2013 tentang pengakuan hutang tidaksah dan cacad

Juni 2013 adalah masih berstatus suami isteri denganRayinita binti Iker, semestinya juga ikut hadir danmenandatangani akta no.17 karena kalau merujuk kepada suratkonfirmasi tanggal 31 Mei 2013 no.044/SK/SKV/03/V/2013 (buktiP3=bukti T.I7) Penggugat dan Istri wajib dan harusmenandatangani semua aktaakta yang berkaitan denganpenjaminan SHM no.3194 , bahwa karena akta no.17 tidakmenjalankan isi Surat Konfirmasi no.044/SK/SKV/03/V/2013tanggal 31 Mei 2013 maka akta no.17 tanggal 5 Juni 2013 tidaksah dan cacad

hukum.Bahwa di dalam gugatan Pembanding/Penggugat pada positano.10 Pembanding/Penggugat mengajukan keberatan danmenyatakan akta no.18 akta notaries Ranti Sylvia tanggal 5 Juni2013 tentang surat kuasa membebankan hak tanggungan ( buktiP10 = bukti T.14) tidak sah dan cacad hukum namun di dalampertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banjarbaru padahalaman 51 alenia 5 ( alinia terakhir) dan halaman 52 aliniaperama pada waktu = penandatangan akta tersebutPembanding/Penggugat berstatus duda cerai sehingga

hukum dari pihak para TERGUGAT berupa verzet, bandingataupun kasasi.Menghukum turut TERGUGAT untuk tunduk dan bertakluk padaputusan ini;Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biayaperkara.SUBSIDERMohon keadilan yang seadiladilnya ;MNDHalaman 10 dari 28 halaman putusan Nomor 43/PDT/2021/PTMenimbang, bahwa terhadap Gugatan Terbanding semula Penggugattersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaiberikut :Dalam Exepsi ;Exepsi Gugatan Kabur (Obscuur Lebel) dan Cacad

;Di Pertanyakan Kewenangan Apa Secara Hukum Seorang Lurahmembuat Surat Pemilikan atas Tanah Obyek Sengketa. kepadaPenggugat, Pemilikan Tanah demikian Cacad Hukum dan Tidak Sah,karena Seorang Lurah tidak mempunyai Kewenangan Membuat SuratPemilikan Tanah kepada Seseorang membuat dan mengatur PemilikanTanah kepada Seseorang adalah Kewenangan Badan PertanahanNasional In Casu Tergugat VII (PP No.24 Tahun 1997 Pasal 5).

Tergugat VI membuat SuratPernyataan, Obyek Sengketa diberikan Hibah oleh Penggugat kepadaTergugat Pada Tahun 1981, Secara Yuridis Dasar Gugatan (EisGronden) Kabur (Obscuur Lebel) dan Cacad Hukum, karena PemilikanTanah Penggugat sesuai Gugatan Point 1 nanti Pada Tahun 1996dibuat Lurah Madidir Drs.J.B Siey Tahun 1981 Penggugat belummemiliki Tanah Obyek Sengketa, mana mungkin sudah menghibahTanah Sengketa kepada Tergugat Pada Tahun 1981?

;Bahwa Penggugat menggugat Tergugat III terurai dalam Gugatan Hal.1Point 3 berbunyi "Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri dalamNegeri Cq Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Cq Walikota Bitung CqKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung clan Seterusnyaseharusnya kalau menggugat Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kota Bitung (Tergugat III) Gugatannya supaya tidak kabur(Obscuur Lebel) dan Cacad Hukum seharusnya berbunyi : "PemerintahRepublik Indonesia Cq Menteri Pendidikan clan Kebudayaan

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang padapokoknya dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dandalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian,menurut Pengadilan Tinggi tidak berdasar hukum dan oleh sebab itu tidakdapat dibenarkan dan harus dibatalkan dimana Pengadilan Tinggi mengadilisendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;Dalam Eksepsi:Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semulaTergugat tentang gugatan kabur dan cacad

atas nama Penggugat yang telah dijual kepadaTurut Tergugat, telah dibaliknamakan atas namaTergugat II berdasarkanpermohonan Tergugat Il kepada Tergugat IV padahal Tergugat IVmengetahui bahwa atas tanah Sertifikat Nomor 148/Desa Cibuaya, atasnama Penggugat tersebut sertifikatnya telah dibawa lari oleh Tergugat IIseperti dalil gugatan Penggugat Point 5 di atas sehingga jelas TergugatIl dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumdan terbitnya sertifikat atas nama Tergugat Il mengandung cacad

Bahwa karena Akta Jual Beli Nomor 71/Pedes/1991, tanggal 7 Februari1991 berikut Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2b tanggal 7Februari 1991 antara Tergugat dan Tergugat II yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat Ill dibuat dengan cara melawan hukum sehingga aktatersebut mengandung cacat hukum, berkenan kiranya Pengadilan NegeriKarawang menyatakan Akta Jual Beli Nomor 71/Pedes 1991, tanggal7 Februari 1991 berikut Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2btanggal 7 Februari 1991 adalah cacad

berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat IV mohon agargugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telahmemberikan Putusan Nomor 4/Pdt/G/2010/PN.Krw., tanggal 9 Agustus 2010,dengan amar sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IVtelah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 71/Pedes/1991, adalah cacad

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga SuratPernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 30 Agustus 1982 yang dibuatoleh Tergugat II karena cacad yuridis ;5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membuat surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 30 Agustus 1982 tanpa persetujuan dan izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;6.

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga SuratPernyataan Pengakuan Hak Usaha tanggal 10 Agustus 1982 yang dibuatoleh Tergugat IV karena cacad yuridis ;8. Menyatakan .....Hal. 5 dari 19 hal. Put.

KalidoniRT.32 Kelurahan 2 llir Palembang, sekarang jalan Patal Pusri, Kelurahan Kalidoni RT.04 Palembang adalah sah milik Penggugat.Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga SuratPernyataan Pengakuan Hak Usaha tgl.380 Agustus 1982 yang dibuat oleh Tergugat II karena cacad yuridis.Menyatakan perbuatan Tergugat Il yang membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha tgl. 30 Agustus 1982 tanpa persetujuan dan izin Penggugatadalah merupakan perbuatan melawan hukum.Menyatakan surat Akte

Pemindahan dan Penyerahan Hak No.4 tanggal7121985 yang dibuat dihadapan turut Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga karena didasarkan atas alas hak kepemilikanyang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga.Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga suratPernyataan Pengakuan Hak Usaha tgl.10 Agustus 1982 yang dibuat oleh Tergugat IV karena cacad yuridis.Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang membuat Surat PernyataanPengakuan Hak tgl.10 Agustus

hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yangberkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan, sedangkan yangdimaksud dengan pengertian cacad hukum administratif berdasarkan ketentuan Pasal 107disyaratkan adanya, (a).

Yati dimohonkan pembatalannya oleh Penggugatsecara hukum dapat dikabulkan bila terdapat cacad hukum administratif dalampenerbitannya, sedangkan ketentuan cacad hukum administratif sebagaimana disyaratkandalam Pasal 107 dan bila dihubungkan dengan sertipikat yang dimohonkan pembatalannya(in casu Sertipikat Hak Milik No.1489 An.

Yati tidak terdapat cacad hukum administratif, maka Majelis Hakimberpendapat permohonan pembatalan hak atas tanah oleh karena terdapat cacad hukumadministratif sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 107 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tidak terpenuhidan namun demikian keputusan pembatalan hak atas tanah tetap dapat diterbitkan sesuaidengan ketentuan Pasal 1

angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian danPembatalan Keputusan Pemberrian Hak Atas Tanah Negara juncto Pasal 104 ayat (2)menyatakan bahwa, Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan karena terdapat cacad hukum administratif dalam penerbitan keputusanpemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, frasa

terhitung dari Jalan Patal Pusri telah disisakan untuk DMJ ;Bahwa, berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksisaksi terungkap fakta1 Bahwa, bidang tanah milik Penggugat dan bidang tanah milik Tergugat II Intervensiyang dimohonkan pembatalannya adalah berbatasan / bersebelahan ;2 Bahwa, tidak terdapat cacad hukum administratif dalam penerbitan Sertipikat HakMilik No. 1489 atas nama Tergugat II Intervensi ;3 Bahwa, bidang tanah maupun hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat IIIntervensi

/IV/1988 tanggal 5 Maret 1988 secara hukum sangat bertentangan denganInstruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 yang telah ditegaskandidalam diktum pertama dengan menyatakan:Pertama: Melarang Camat dan Kepala Desa atau Pejabat yangsetingkat dengan itu, untuk membuat/menguatkanpembuatan Surat Kuasa Mutlak yang pada hakekatnyamerupakan pemindahan hak atas tanah*;Dengan demikian secara hukum telah terungkap bahwa Akta Jual Beli No.160/IV/1988 tanggal 5 Maret 1988 telah terkatagorikan cacad

bertentangandengan undangundang, kesusilaan atau ketertiban (kepentingan) umum, moral,kepatutan dan agama.Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas,telah terbukti sebagai suatu fakta hukum bahwa Akta Kuasa Mutlak (Akta KuasaNomor 22 Tanggal 8 Desember 1973) beserta Akta Jual Beli No.160/IV/1988tanggal 5 Maret 1988 secara hukum dibuat dan ditandatangani dalam kapasitasbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karenanyatelah terkatagorikan cacad

Doeryat Rahario yangpenerbitannya didasarkan pada Akta Kuasa No.22 Tanggal 8 Desember 1973maupun Akta Jual Beli No.160/IV/1988 tanggal 5 Maret 1988 secara hukum telahterkatagorikan cacad hukum dan atau setidaktidaknya tidak mempunyai kekuatanhukum karena didasarkan pada Akta Kuasa No.22 Tanggal 8 Desember 1973maupun Akta Jual Beli No.160/IV/1988 tanggal 5 Maret 1988 yang telahterkatagorikan cacad hukum;Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.56 an. Doeryat Rahario (semula an.

Doeryat Rahario telah terkatagorikan cacad hukum atau setidaktidaknya tidak mempunyai kekuatan hokum;Bahwa fakta hukum tersebut di atas terutama tentang ketidak absahan peralihanhak atas tanah telah diperkuat pula dengan adanya gugatan intervensi maupundalildalil dari Penggugat Intervensi an. Ny.

MENGADILI:Dalam Eksepsi :Menolak Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IVDalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; Menyatakan tidak sah dan cacad hukum Akta Jual Beli Nomor : 038/ AJB/ 1994 Tanggal 12 Januari 1994 tercatat atas nama H.Syafaat dengan Tergugat III Kasino berikut turutannya ;----------------------------------------------- Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik No.202/ Serang/ 1983 tercatat atas nama Maman Kasiman alias H.

sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dahulu tanah milik H.MamanRizal sekarang Jl.Raya Lingkar - Sebelah Timur berbatasan dengan :Tanah Ibra - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Komplek PU ;--------------- - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan komplek PU ;--------------- Menyatakan tidak sah, cacad

Syafaat yang berdasarkan Akta Jual BelliNomor : 038/AJB/1/1994 yang dibuat di Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Kecamatan Serang harus dinyatakan tidak sah dan cacad hukum,tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat berikut turutannya.

Menyatakan tidak sah dan cacad hukum Akta Jual Beli No.038/AJB/I/1994tertanggal 12 Januari 1994 tercatat atas nama H. Syafaat dengan Tergugat IIIKasino berikut turutannya ; 3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik No.202/Serang/1983tercatat atas nama Maman Kasiman alias H. Maman Rizal dengan sisa tanahseluas 309M2 yang terletak di Blok. Ciracas Lor dengan batasbatas sebagaiberikut : Dahulu tanah milik H.

Menyatakan tidak sah dan cacad hukum Akta Jual Beli Nomor : 038/ AJB/1994 Tanggal 12 Januari 1994 tercatat atas nama H.Syafaat denganTergugat III Kasino berikut turutannya ;3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik No.202/ Serang/ 1983tercatat atas nama Maman Kasiman alias H. Maman Rizal dengan sisa tanah seluas 309 M?

Menyatakan tidak sah, cacad hukum dan tidak mempunyai kKekuatan hukummengikat Sertifikat Nomor: 1528/ Serang atas nama Hj.Hudoifan danPeralinan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat atau siapa saja yangmemperoleh hak dari padanya atas objek tanah tersebut beserta segalaTurutannya karena berada dalam objek Sertifikat Nomor 202/ Serang milik Penggugat ;5.

Akibatnya terjadi kesalahan subyek dan obyek haknya, keadaan inisangat bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik terutama AsasTertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana di atur dalamPasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan jugadinyatakan CACAD HUKUM ADMINISTRATIF DALAM PENERBITANNYA sesuaidengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/

Kepala BPN Nomor 9Tahun 1999, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Cacad hukum administratifsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah : a.

KETENTUANPASAL 53 AYAT (2) HURUF (A) UNDANGUNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004,UNTUK MEMBATALAN SERTIFIKAT HGB NOMOR 263/KUNINGAN BARAT1 Bahwa Judex Factie dan Judex Juris dalampertimbangan hukum yang mendasaripembatalan dan pencabutan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 263/KuninganBarat bertanggal 31 Agustus 2005 dan SuratUkur Nomor 00305/2002 tanggal 5 Maret2002, seluas 14,145 M2 (SHGB NOMOR263/KUNINGAN BARAT) (vide halamanAO alinea pertama Putusan PTUN), adalahkarena SHGB Nomor 263/Kuningan Baratmengandung cacad

hukum = secaraprosedural maupun substansial yang diaturketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986tentang PTUN (UU PTUN), quod non.Z Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a)UU PTUN ternyata sama sekali tidak berisiketentuan, atau mengatur, atau menyebutnyebut tentang sebab, alasan dan kualifikasitindakan administratif apakah yangbagaimana suatu) objek TUN dapatdinyatakan (telah) cacad hukum secaraHal

,(penerbitan) SHGB Nomor 263/Kuningan Barat a quomengandung cacad hukum secara prosedural karena tidakterdapat surat keterangan ODesa/Kelurahan, maupunpengesahan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam RisalahPemeriksaan Tanah oleh Panitia yang dibentuk pihak Tergugatdan atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional1213sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999, ...Bahwa Termohon PK dalam surat gugatan TUN dengan jelasdan

Jamsostek (Persero) yang berakhir pada tanggal 7-Januari-2013 adalah cacad hukum ;- Menyatakan Surat Operkan Tanah Hak Usaha tertanggal 27-Agustus-1962 yang didaftarkan / diketahui waktu itu Lurah Angke Duri / Djembatan V (sekarang dikenal Kelurahan Jelambar) dengan Nomor daftar : 221/Lr/62 adalah sah dan berharga ;DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.516.000

JAMSOSTEK (Perssero)dengan luas 2.239 M2 mengandung cacad hukum ;e Bahwa tanah milik NV. Djalan Baru & Co, berdasarkan SK Mendagri No. SK.5/HP/1968 luasnya 2.150 M2. Tanah seluas 2.150 M2 tersebut kini diakui sebagaiHalaman 69 dari 108 hal. Putusan No.307/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.Tanah HGB No.4487/Jelambar berlokasi di Jalan Daan Mogot Km.1 JelambarJakarta Barat.

Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Persero) yangberakhir tanggal 7Januari2013 adalah cacad hukum ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalammempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Konpensi khususnya tentangpermasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, telah ternyata Sertifikat HGB No.4487/Jelambar yang asalmuasalnya berkaitan erat dengan SK. Mendagri No.SK.5/HP/68,tanggal 6Pebruari1968 yang luasnya 2.150 M2, setelah Hak Pakai dari SK.5/HP/68tersebut berakhir kemudian H.A.

Jamsostek (Persero) yang berakhir pada tanggal 7Januari2013 adalah cacad hukum ;e Menyatakan Surat Operkan Tanah Hak Usaha tertanggal 27Agustus1962 yangdidaftarkan / diketahui waktu itu Lurah Angke Duri / Djembatan V (sekarangdikenal Kelurahan Jelambar) dengan Nomor daftar : 221/Lr/62 adalah sah danberharga ;DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :e Menghukum Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.516.000,(dua juta

;Menyatakan Hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang Mengalihkan/menguasai dengan cara melakukan jual beli, membangun 3 (tiga)bangunan permanen, 1 (satu) buah berugak, 1300 pohon buah naga dan500 pohon raju mas dan mempertahankan tanah kebun obyek sengketatersebut di atas adalah dengan tanpa alas hak yang syah/jelas danmerupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan hukum penerbitan sertifikat kedua, ke atas nama Tergugatt(satu) H.Mursidin yang berdasarkan jual beli dengan almarhumah Halijahadalah cacad

Mursidin yang berdasarkan jual beli denganalmarhumah Halijah adalah cacad hukum, oleh karenanya sertifikattersebut harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum; Menghukum kepada Tergugat I/Terbanding (H. Mursidin) untukmembongkar dan memindahkan 3 (tiga) bangunan permanen, 1(satu) buah berugak yang ada diatas tanah obyek sengketa; Menghukum kepada para Tergugat/Para Terbanding, atau siapa sajayang menguasai tanah kebun obyek sengketa seluas 16.575 M?

Central Asia (BCA), maka seharusnyapengeluaran barang impor dapat segera dilaksanakan namun faktanyatidak demikian;Bahwa Surat Keputusan (Objek Sengketa) Tergugat, yangberlandaskan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan FisikNomor: S.353/KPU.01/BD.09/2014 tanggal 26 Mei 2014 berdasarkanNota Hasil Intelijen Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan CukaiTipe A Tanjung Priuk Nomor NHI238/KPU.01/BD.09/2014 tanggal 26Mei 2014; terhadap Surat Keputusan (Objek Sengketa) Tergugat adalahCacad Hukum : Cacad

Formal, Cacad Yuridis, Cacad Substansial ;Halaman 6 dari 38 halaman.

Cacad Formal :Bahwa Surat Keputusan (Objek Sengketa) Tergugat, sama sekalitidak menyebutkan dasar hukum dan alasan sehubunganpelarangan atas sebagian barang impor yang telah dilakukanPenggugat, Tergugat hanya menyatakan Kewenangan Absolutberdasarkan Pasal 77 ayat 1 UndangUndang Nomor 10 Tahun1995, sebagaimana telah diubah UndangUndang Nomor 17 Tahun2006; sehubungan pelarangan/ pembatasan untuk menengahbarang milik Penggugat ;b.

Cacad Yuridis :Bahwa Surat Keputusan (Objek Sengketa) Tergugat, telahmelakukan interpretasi atas ketentuan peraturan perundangundangan tidak secara proporsional dan berkecenderunganbertentangan dengan substansi dari ketentuan yang diatur tidaktepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,karena tidak ada suatu dasar hukum dan alasan hukum sehinggasebagian barang Penggugat, yang disebutkan Tergugat dalamObjek Sengketa dilakukan pelarangan/ pembatasan impor danTergugat berwenang menengah

Cacad Substansial :Bahwa barang milik Penggugat, sebagaimana dalam SuratKeputusan Tergugat (Objek Sengketa), tidak termasuk dalamlarangan/ pembatasan impor sesuai ketentuan perundangundangan khususnya PERMENDAG RI (Peraturan MenteriPerdagangan) Nomor: 54/MDAG/PER/12/2010 tentang KetentuanImpor Besi atau Baja ; beserta Lampirannya ;4.

Andi Takdir Makkulau sebagai pihakPembeli adalah merupakan Akta Jual Beli yang CACAD YURIDISTIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM, sebab secara nyata,almarhumah Saleha Binti Balolang dan anaknya, yaitu Ratnawati,sama sekali tidak pernah bertemu dengan Tergugat II Andi Takdir.

Caya (sebagaipihak Penjual) dan pihak Tergugat II Terbanding Andi Takdir Makkulausebagai pihak Pembeli, maka secara hukum, Akta Jual Beli yangditanda tangani oleh PPAT Sementara Camat Bajeng adalahmengandung kesalahan prosedur yang berakibat Akta Jual Belltersebut adalah CACAD YURIDIS, TIDAK SAH DAN BATAL DEMIHUKUM (sejak semula batal), sehingga Akta Jual Beli tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat.Jadi dari faktafakta yang telah diuraikan diatas, maka sangat jelastelah terbukti bahwa

Nai, maka tanahsengketa milik Penggugat Pembanding tersebut telah dijualnya kepadaTergugat Il Terbanding Andi Takdir sebesar Rp. 30.000.000, dengancaracara membuat Akta Jual Beli yang sama sekali tidak benar, cacad yuridis dan tidak sah sertabatal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat.Bahwa sebaliknya bila disimak dan diteliti Bukti Balasan (pihakTergugat Terbanding sama sekali tidak mengajukan surat bukti dansaksi) yang telah diajukan oleh Kuasa Tergugat Il Terbanding AndiTakdir

Apalagi luas tanah dan batas sebelah Barat tanah yangtercantum dalam Akta Jual Beli tidak sama dengan luas dan bataskenyataan dilokasi tanah sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat.Bahwa selanjutnya karena secara nyata surat bukti Akta Jual Belitersebut (Surat bukti bertanda T.2.1) terbukti merupakan Akta Jual Belliyang direkayasa, cacad yuridis, tidak sah, batal demi hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka suratsurat buktiTergugat Il Terbanding yang lainnya harus pula ditolak

Halini semua justeru membuktikan bahwa Akta Jual Beli bertanda T.2.1tersebut adalah dibuat tidak sesuai dengan prosedur hukum, sehinggaberakibat Akta Jual Beli tersebut cacad yuridis, tidak sah dan batal demihukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.Bahwa juga keterangan saksi Il H. Abd. Salam Dg. Rani yangmenyatakan ada Akta Jual Beli tanah dari Saleha Dg.

putusan ini yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanWonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;4 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu riburupiah).2 Bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali nomor 390/Pdt.G/2014/PA Pwl, cacad

Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, KabupatenPolewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Bahwa Pelawan dahulu Tergugat masih dalam tenggang waktu yangditentukan pasal 129 (ayat 1 dan 2) hendak mengajukan perlawanan terhadapputusan verstek tersebut di atas, dengan uraian sebagai berikut :e Menurut Pelawan dahulu Tergugat, cara pemanggilan tersebut tidak sah,cacad