, adalah bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dengan pertimbangan :1.Bahwa atas importasi dengan PIB Nomor 008807 tanggal 04 April yaituThai White Rice 5 Pct Broken, Negara asal Thailand, dapat dibenarkankarena Putusan Pengadilan Pajak keliru dalam menerapkan hukum, telahtidak mempertimbangkan (Judex Facti) ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean

Olehkarenanyapemberlakuan penggunaan tarif yang seharusnya dijadikan DasarPenghitungan Bea Masuk yang terutang berdasarkan ketentuan Pasal 30UU Kepabean yang mengedepankan sistem self assessment sebagaipolitik hukum pemungutan perpajakan.

,M.H. dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Ahli lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 1996,lulusan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 2002 dan S3Program Doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Indonesia tahun 2008,sekarang sebagai Dosen dan Lektor Kepala Universitas Al Azhar Indonesia ; Bahwa terkait mengenai barang ekspor berdasarkan Pasal 2 ayat (2)Undang Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabean dengan kualifikasiekspor dijelaskan

atau data elektronik;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangandan telah Majelis pertimbangkan tersebut diatas terdakwa bersama saksiDANDY ANDRIAN dan saksi MUHAMAD ICHBAL BAHAR tas suruhanrekannya Alan Pasha (belum tertangkap) membawa 6 (enam) koper yang berisilobster berisikan 30.000 (tiga puluh ribu) ekor bibit lobster sesuai denganinvoice nomor. 00221/INVPL/EXPALI/VIIV2015 tanggal 15 Oktober 2015 danpacking list sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) dengan tidak memberitahukan kepabean

Putusan Nomor 56 //B/PK/PJK/201 491 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakdengan pertimbangan :1.Bahwa atas importasi dengan PIB Nomor 008807 tanggal 04 April yaituThai White Rice 5 Pet Broken, Negara asal Thailand, dapat dibenarkankarena Putusan Pengadilan Pajak keliru dalam menerapkan hukum, telahtidak mempertimbangkan (Judex factie) ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006;Bahwa

Oleh karenanyapemberlakuan penggunaan tarif yang seharusnya dijadikan DasarPenghitungan Bea Masuk yang terutang berdasarkan ketentuan Pasal 30UU Kepabean yang mengedepankan sistem self assessment sebagaipolitik hukum pemungutan perpajakan.

Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabean, yang dimaksud Orang adalah orang perseoranganatau badan hukum;Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepadasiapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yangdidakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikanTerdakwa dalam perkara ini.

pabean"; Pasal 11 ayat (4): "Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor,sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempatpenimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantorpabean";Dengan demikian kegiatan Penggugat mengangkut dari PelabuhanPanjang Lampung petikemas dengan tujuan eksport kedalamkapalnya menuju Tanjung Priok (rutenya dalam negeri) untukdilakukan penumpukan sementara, yang kemudian diangkut olehPelayaran asing dengan tujuan akhir luar negeri, menurut UndangUndang Kepabean

Amar ke 1 dan 2 putusan pengadilan bertentangan dengan undangundang kepabeanan;Amar ke 1 dan ke 2 Putusan Pengadilan Negeri yang berbunyi"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian" dan "MenyatakanTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum denganmenetapkan tarif bongkar muat petikemas antar pulau secarasewenangwenang terhadap Tergugat";Amar Putusan a quo merupakan putusan Pengadilan yang bertentangandengan UndangUndang Kepabean dan Peraturan Menteri Perhubunganyang berkaitan dengan Pelayanan

menceritakan apa yang terjadi di lokasi pabean tersebut,selanjutnya Terdakwa dan temanteman Terdakwa (terdakwa Il,Terdakwa Ill, Terdakwa IV, Terdakwa V, Goan dan Wawan) bersepakatdatang ke lokasi pabean tersebut dan para terdakwa bersama Goan danWawanlebih dahulu pulang ke rumah masingmasing dan ketika kembalisudah membawa senjata tajam masingmasing, selanjutnya denganmenggunakan mobil pick up merk Suzuki Carry type ESL415 DM 8696 BBmilik Terdakwa llalu Para Terdakwa bersama Goan dan Wawanmenuju kepabean

Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO,namun Termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi termohon sendiri dan tidak berpedoman padaaturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakan BukuTarif Kepabeanan Indonesia yang disusun berdasarkan HarmonizedSystem;Halaman 16 dari 32 halaman.

Putusan Nomor 1076/B/PK/PJK/2014Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh PemohonBanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tersebut diantaranya PIB, Invoice, Bill of Lading, Form E.Sedangkan dalam PIBNomor 181736 tanggal 08 Mei 2012 berupa Children Youth and AdultPlastic Footware (pos 1 sampai dengan pos. sesuai dengan lembarlanjutan PIB) berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakanBuku Tarif Kepabean Indonesia (BIKI) 2012, yang mulai berlakutanggal 1 Januari 2012

karena untuk penetapan klasifikasi pos tarif dan tarif Bea Masuk atassuatu jenis barang, tatacaranya adalah dengan :Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh Pemohon Bandingsekarang Pemohon PK sebagai tersebut di antaranya PIB, Invoice, Bill of Lading,Form E.Sedangkan dalam PIB Nomor 149839 tanggal 17 April 2012 berupaChildren, Youth, and Adult Plastic Footware (pos sampai dengan pos 3 sesuaidengan lembar lanjutan PIB) berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean

Putusan Nomor 1121/B/PK/PJK/2017 KSO SUCOFINDO diklasifikasikan ke dalam HS 6402.99.90.00sebagaimana tercantum dalam LS yang dimaksud;6 Bahwa Sucofindo menetapkanklasifikasi barang tersebut tetapberpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO,namun Termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanyaberdasarkan interpretasi Termohon sendiri dan tidak berpedoman padaaturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakan Buku TarifKepabeanan Indonesia yang disusun berdasarkan Harmonized

Sedangkan dalam PIB Nomor : 161349tanggal 24 April 2012 berupa Youth, Children and Adult PlasticFootwear, berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakan BukuTarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1Januari 2012 yaitu : Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang PenetapanSistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atasBarang Impor.2.

Bahwa beacukai telah menyegel Kapal tersebut karena terindikasiformalitas Kepabean terhadap Kapal tersebut belum terpenuhi.

kapal tersebut ditemukan beberapa plampung yangbertuliskan DREAM TAHITI, dan di belakang Kapal sebelah kanan ditemukan bekas tulisan DREAM TAHITI dan hasil pengecekan DokumenKapal yang ditemukan berupa ACTA DE FRANCISATION No. 7700 AUNOW DU PEUPLE FRANCAIS, LE MINISTRE DE LECONOMIE DESFINANCES ET DE LINDUSTRIE declare quale DREAM TAHITI sehingga petugas Patroli yang di Pimpin oleh WAYAN BOKSEN dan teammelakukan penyegelan terhadap Kapal DREAM TAHITI/DREAM BALI,karena ada indikasikan formalitas Kepabean

kapal beroperasi dengan dokumen yang menunjukkan kapal tersebut dibangun di Indonesia namun terhadap hasil pemeriksaan fisik terhadap kapal tersebut ditemukan beberapaplampung yang bertuliskan DREAM TAHITI, dan di belakang Kapal sebelahkanan ditemukan bekas tulisan DREAM TAHITI dan hasil pengecekanDokumen Kapal yang ditemukan berupa ACTA DE FRANCISATION No.7700 AUNOW DU PEUPLE FRANCAIS, LE MINISTRE DE LECONOMIEDES FINANCES ET DE LINDUSTRIE declare qua le DREAM TAHITIkarena ada indikasi formalitas Kepabean

Putusan Nomor 8 PK/TUN/201711.kewajiban formal sesuai dengan tata laksana kepabean dan peraturanperundangundangan yang berlaku;Adapun tujuan pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini sesuai denganasasasas Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Asas Praduga Rechmatigdan Asas Praesumptio lustae Causa;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

,M.H. dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 1996,lulusan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 2002 dan S3Program Doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Indonesia tahun 2008,sekarang sebagai Dosen dan Lektor Kepala Universitas Al Azhar Indonesia ;Bahwa terkait mengenai barang ekspor berdasarkan Pasal 2 ayat (2)Undang Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabean dengan kualifikasiekspor dijelaskan

atau data elektronik;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangandan telah Majelis pertimbangkan tersebut diatas terdakwa bersama saksiDANDY ANDRIAN dan saksi MUHAMAD ICHBAL BAHAR tas suruhanrekannya Alan Pasha (belum tertangkap) membawa 6 (enam) koper yang berisilobster berisikan 30.000 (tiga puluh ribu) ekor bibit lobster sesuai denganinvoice nomor. 00221/INVPL/EXPALI/VIIV2015 tanggal 15 Oktober 2015 danpacking list sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) dengan tidak memberitahukan kepabean

Sedangkan dalam PIB Nomor 157187 tanggal21 April 2012 berupa Children, Youth, and Adult Plastic Footware (pos 1sampai dengan pos 3 sesuai dengan lembar lanjutan PIB) berarti dalampengklasifikasian pos tarif menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia(BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu PeraturanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif BeaMasuk atas Barang Impor;2.

Sedangkan dalam PIB Nomor : 145956tanggal 14 April 2012 berupa Youth, Children and AtultPlastic Footwear/Shoes berarti dalam pengklasifikasian pos tarifmenggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BIKI) 2012, yangmulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu : Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011tentang " Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan TarifBea Masuk atas Barang Impor.2.

Menyatakan Terdakwa SUAZMITA ALIAS MITA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepabean sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a UndangUndang Nomor10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.2.

Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh PemohonBanding sekarang Pemohon PK sebagai tersebut di antaranya PIB,Invoice, Bill of Lading, Form E.Sedangkan dalam PIB Nomor : 128398tanggal 4 April 2013 berupa 682 Cartons Non Waterproof Plastic, EVAFootwears, berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakan BukuTarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1Januari 2012 yaitu. : Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang PenetapanSistem

Berkat Tarikan Jayamengirim surat No: 241IM1BTJ/XIl/2014 kepada KEPALA BEA CUKAIBanda Aceh Cc : Kasi KEPABEAN Perihal: Import Barang Modal BukanBaru.. Pada tanggal 10 Januari 2015 kami mendapatkan surat dari PT. NAGACANUARTA BATAM dengan surat nomor : OO6INCBPTIII2015.

Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabean, yang dimaksud Orang adalah orang perseoranganatau badan hukum;Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepadasiapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yangdidakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikanTerdakwa dalam perkara ini.