Ditemukan 13335 data
13 — 2
PERMARepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan Semuapersetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan adanya kesepakatan perdamaian tersebut,dihubungkan dengan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon, dihubungkan puladengan ketetuan yang terdapat dalam peraturan perundangundangan di atas, makacukup alasan
7 — 2
Gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89, 90 dan 91 Undang undangNomor. 7 Tahun 1989, maka Penggugat diwajibkan membayar biaya perkarasebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;Mengingat ketetuan peraturan perundang undangan yang terkait denganperkara ini;MENGADILI1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadapsidang tidak hadir;2 Mengabul kan gugatan Penggugat dengan verstek;3 Memutuskan, menjatuhkan talak satu
19 — 4
lakilaki sebagaimana surat Nomor tanggal 2Nopember 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti calonistri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK KANDUNGPEMOHONbaru berumur 17 tahun (belum berumur 21 tahun),namun demikian ternyata orang tuanya (AYAH KANDUNG CALONISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON) telah mengijinkan anaknya (DewiIdrasari binti Jhony Supardi) untuk dinikahi oleh anakPemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dan bersediamenjadi wali dalam pernikahan tersebut, sehingga telahmemenuhi ketetuan
Sumiyem Sulik
Tergugat:
Kasno Hadi Pranata
47 — 12
TteGugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersamasuami istri dapat diajukan bersamasama dengan gugatan perceraian ataupunsesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;Dan juga telah sesuai dengan ketetuan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, yangmenyebutkan sebagai berikut:Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, makapenyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama;6.
Asrama Brimob, RT.001/RW.001, Kelurahan UboUbo, Kecamatan KotaTernate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Sertifikat Hak milik (SHM) nomor : 44dengan luas 259 M, atas nama Sumiyem Sulik (Penggugat), hal ini sesuai denganpasal 85 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan sebagai berikut:Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinanadanya harta milik masingmasing suami atau isteri;Dan juga telah sesuai dengan ketetuan pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,yang menyebutkan sebagai
11 — 7
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
17 — 9
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
20 — 12
dibenarkansepanjang perkara dimaksud belum diputus oleh Majelis Hakim banding ;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan kembali permintaanbanding merupakan hak asasi Terdakwa dalam proses hukum sekaligus hakTerdakwa untuk menerima putusan pengadilan tingkat pertama, sehinggadipandang layak untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan kembali permintaanbanding telah diterima di Pengadilan Tinggi sebelum perkara bandingnyadiputus, maka sebagai konsekuensinya biaya perkara dibebankan kepadaTerdakwa Sesuai ketetuan
9 — 1
bertentangandengan ketentuan dalam Pasal 271272 Rv, maka Pengadilan Agama dapatmengabulkannya dan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut.Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahn kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.Mengingat segala ketetuan
Rama Yogaswara bin Sofyan Djeni
Termohon:
Mentari Bentang Pamungkas binti Yanto Aryanto
103 — 5
Pasal 90 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh UU No. 50Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biayaperkara kepada Pemohon;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yangberlaku serta ketetuan hukum lain yang berhubungan denganperkara ini;MENGADILI1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1830/Pdt.G/2016/PA.Badg oleh Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3.
7 — 2
Pasal 90 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh UU No. 50Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biayaperkara kepada Pemohon;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yangberlaku serta ketetuan hukum lain yang berhubungan denganperkara ini;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor0396/Pdt.G/2016/PA. Badg oleh Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untukmencatatkan pencabutan perkara tersebut;3.
9 — 8
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
15 — 6
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
116 — 61
Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS 5 2 22 222 nnn nnn nnn nn nn nnn nen nee nn neeBahwa ketetuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa PNS yang dijatuhihukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat ayat (2) dapatmengajukan banding adminstratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian" ;Bahwa Penggugat mengajukan surat banding adminstratif dan diterima olehBAPEK pada tanggal 11 Januari 2019 dan hasil keputusan
seharusnya yang bersangkutan diperiksatidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh)hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa padapemanggilan pertama j 220 enn nn nnn non nne nee enenenee =(4) abila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yangberwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkanalat bukti dan katerangan yang ada tanpa dilakukan pameriksaan ;Selanjutnya dalam ketetuan
14 — 8
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
10 — 3
Hal ini sesuai dengan ketetuan pasal 56 ayat (2) Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonanPemohon telah selesai karena dicabut; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkaradibebankan kepada Pemohon ;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku
Hery Santoso bin Sanusi
Termohon:
Rani Novita Permatasari bimti Nono M
9 — 2
Pasal 90 UndangundangNomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh UU No. 50 Tahun2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkarakepada Penggugat;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yangberlaku serta ketetuan hukum lain yang berhubungan denganperkara ini;MENGADILI1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (nietonvankerlyk verklaard);2.
14 — 6
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketetuan
12 — 1
September 2011 dan tanggal 7 Oktober 2011;Menimbang bahwa oleh karena Penggugat atau kuasanya tidak datang menghadapkepersidangaan walau telah dipanggil dengan patut dan sah sebanyak 2 kali secara berturutturut maka berdasarkan pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus digugurkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989Pengadilan Agama berpendapat bahwa seluruh biaya perkara harus dibebankan kepadaPenggugat dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;Mengingat, segala ketetuan
ISRAN, SE
Tergugat:
PT. BANK MANDIRI Persero Tbk Kendari Cab. MESJID AGUNG
46 — 22
Foto copy sesuai aslinya dan ketetuan Kredit Usaha Mikro, diberi tandaT3 ;4. Foto copy ke foto copy sertifikat Hak Milik Nomor 28/Besulutu an.Makmur Wakute dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari,diberi tanda T4 ;Halaman 2 dari 5 Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Kdi5. Foto copy ke Foto copy Akta Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan, Nomor 56 tanggal 18 Februari 2016, dibuat dihadapanNotaris/PPAT RAYAN RIADI, SH., M.Kn. Diberi tanda T 56.
12 — 0
Pemohon dan Termohon danKepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untukdicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangundangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undangundang nomor 50 tahun2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat segala ketetuan