Bahwa yang perlu Para Penggugat ketahui adalah apabila diduga adanyapelanggaran HAM yang dilakukan oleh Perorangan atau Institusi seharusnyaPara Penggugat melaporkan dugaan tersebut ke Komnas HAM dankemudian oleh Komnas HAM dilakukan penyelidikan apakah betul dugaanpelanggaran HAM terjadi, maka Komnas HAM lah yang menentukankemudian direkomendasikan untuk dibentuk Badan Peradilan HAM, jaditidak cukup hanya dengan tuduhan yang dibuatbuat oleh Para Penggugatsendiri, namun karena katidaktahuan dari

hakhak Penggugat di dalam PKB aquo, telah terbuktidalam keputusan dari berbagai lembaga/pejabat Negara sepertiyang telah dikemukakan oleh DPR RI sebagaimana bukti dalamRangkuman Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI tanggal21 Mei 2008, dan buktibukti surat lainnya seperti : Surat MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor B.78/MEN /PHWUSKPKKAD/II/ 2009 tanggal 4 Maret 2009 perihal Penegasan untukmelaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT (Persero) AngkasaPura ; dan terutama Rekomendasi Komnas

HAM yang telahmelakukan pemantauan sebagai pelaksanaan fungsinya selakulembaga negara independen dalam Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Thn1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam rangka penyelesaian masalahyang dialami Serikat Pekerja PT (Persero) Angkasa Pura yangdituangkan ke dalam Surat Rekomendasi Komnas HAM, Nomor3.093/K/PMT/X/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 terkait adanyatindakan anti Serikat Pekerja PT (Persero) Angkasa Pura yangditujukan kepada : Presiden Rl, Ketua Komisi IX DPR RI, KepalaKepolisian

Bahwa lagi pula kesewenangwenangan Tergugat tsb itu telahsemakin terang dan tegas dinyatakan pula oleh Komnas HAM selakulembaga negara di dalam Surat Rekomendasinya tertanggal 6Oktober 2009 tsb yang menyatakan agar Direksi PT Angkasa Pura Halaman 9 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUNJKT(Persero) antara di dalam butir 1 dan butir 6, yakni : butir 1) :Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 20052007sampai dengan disepakatinya PKB periode 2 tahun berikutnyakhususnya menyangkut

UU No. 39 Thn 1999 tentang Hakhak Asasi Manusia (HAM),khususnya Pasal 8: Perlindungan, penegakan, pemenuhan, danpemajuan hakhak asasi manusia adalah tanggungjawab negara,terutama pemerintah, yang antara lain telah dinyatakan tegasdalam Surat Rekomendasi Komnas HAM Nomor3.093/K/PMT/X/2009 itertanggal 6 Oktober 2009 ~~ untukmenghentikan mutasi pengurus SP AP.I. (i.c. Penggugat) yangsedang berlangsung ; 7 === +++ === === 2 ==d.

kepada Tergugat melalui iklan koran harian : RakyatMerdeka, edisi Jumat, tanggal 14 Desember 2012 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan verstek tersebut, Tergugattelah mengajukan surat perlawanan tertanggal 15 Februari 2013, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padatanggal 15 februari 2013 Register Perkara Nomor : 459/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :e Bahwa Pelawan Verzet baru mengetahui ada Putusan tersebut dariKomnas Anak dimana Komnas

tidak memberitahukan adanya gugatan tersebut supayamendapat putusan Verstek sehingga Pelawan Verzet diharapkantidak dapat melakukan upaya hukum ;Bahwa kesemuanya itu membuktikan keberadaan PELAWAN VERZETditempat kediamannya dan atau tempat dia bekerja ;Bahwa PELAWAN VERZET selama ini tidak pernah mengetahuitentang adanya perkara No. 459/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. dan barumengetahui adanya Perkara No. 459/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. yaitupada tanggal 1 Februari 2013, dari Komisi Nasional PerlindunganAnak (KOMNAS

Penggugat), bahkan Tergugat mampu melakukan tindakkekerasan pemukulan dan penangkapan maupun penahanan yang tidak jelasdasar hukumnya, maka masyarakat (Penggugat) jelas mengalami tekanan fisikmaupun tekanan batin karena selalu ditakuttakuti akan ditangkap dandisandera bahkan yang sudah terjadi adalahmasyakarat akan dipukuli, bahkanditikam oleh orang yang tidak bertanggungjawab ;34.Bahwa perjuangan Penggugat yang tidak hentihentinya tersebut disampaikanpula kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas

HAM), dan telahditanggapi sebagaimana Surat Komnas HAM.RI Nomor : 1.263/K/PMT/VV/2010,tanggal 3 Juni 2010,ditujukan kepada Kapolda Sumut perihal PermasalahanSengketa Tanah Transmigrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah antaraPenggugat dengan PT.

NAULI SAWIT (Tergugat), yang isinya meminta kepadaKapolda Sumut untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikanproyustisia terkait temuan/hasil investigasi Komnas HAM, terhadap tindakanyangdilakukan oleh Tergugat (PT. NAULI SAWIT), berupa tindak pidana :a. Perampasan dan atau penyerobotan hak milik berupa tanah warga13transmigrasi yang dilakukan oleh PT. NAULI SAWIT (Tergugat) ;b. Penggelapan atau penipuan sertifikat hak milik warga transmigrasi yangturut dilakukan oleh PT.

Fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi Nikah Nomor02/KOMNAS PA.

Penggugat:
1.SUMINAH
2.LUTFI WALIDANI
Tergugat:
1.KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KABUPATEN PROBOLINGGO
2.KEPALA SEKTOR BANTARAN
Turut Tergugat:
1.PRESIDEN RI
2.KEPALA POLRI
3.MENKO POLHUKAM
4.KOMNAS HAM
5.KPAI
6.KOMPOLNAS
7.LPSK
8.KADIV PROPAM POLRI
9.KABID PROPAM POLDA JATIM

Almarhum baby AHTAR PUTRA MILANO, Penggugatmendapat kabar yang mana Tergugat telah menikah dengan perempuanLIZA YOLANDA di Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk BegalungKota Padang, yang mana pernikahan tersebut dilakukan secara dibawahtangan/ Nikah Siri salah satu saksi pernikahannya adalah mamak dari LIZAYOLANDA tersebut;Bahwa dengan adanya perbuatan dari Wanita ............ tersebut menganggurumah tangga Penggugat, maka Penggugat membuat laporan dan pergi KeKENTON ats casas as arms / Kantor KOMNAS

SIk14.15.16.Bahwa Tanggal 31 Maret 2019 Tergugat telahmenjatuhkan/mengingkrarkan TALAK 1 terhadap Penggugat dan Haltersebut diperkuat oleh Tergugat dengan membuat dan menandatanganiSurat Pernyataan TALAK dengan bermaterai cukup tertanggal O02 April2019, sedangkan posisi Penggugat tanggal tersebut berada di JakartaTimur dalam hal pengaduan ke kantor Komnas HAM RI ;Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugattelah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugatsebanyak 5

Indonesia (Persero) Kota Cirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepada KAPOLRES CIREBON KOTA tanggal 21 September 2013, perihal Permohonan Perlindungan Hukum, diberi tanda P-25 ;- Fotocopy Permohonan Percepatan Waktu Untuk Audiensi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Cirebon dari Perwakilan Penghuni Perumahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP III Cirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI tanggal 5 September 2013, diberi tanda P-26 ;- Fotocopy Surat Nomor : 1.067/K/PMT/V/2012 dari KOMNAS

HAM RI kepada 1.Menteri BUMN, 2.Direktur PT KAI, 3.Ketua KPK, Perihal Rekomendasi Komnas HAM Mengenai Pengaduan Rumah Dinas PT KAI (Perseo), tanggal 29 Mei 2012, diberi tanda P-27;- Fotocopy Surat Nomor : 838/K/PMT/IV/2014 dari KOMNAS HAM RI kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang Perihal Pengaduan, tanggal 25 April 2014, diberi tanda P-28 ;- Fotocopy surat dari KPK tentang TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN / INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nomor Informasi : 70983 tentang

sehingga merupakan kerugian pihak PT KAI, sedangkan PT KAI jugamenyetor pajak ke Negara dengan perhitungan pada laporan tahunan,sebagai pajak tidak langsung karena berupa penyertaan Modal Negara ; Bahwa dasar dari laporan ini juga dengan adanya Surat dari KomisiPemberantasan Korupsi atau KPK yang berisi antara lain bahwa tanah danrumah sebagai asset PT KAI dengan Sertifikat Hak Pakai No. 30 dapatuntuk di manfaatkan (penertiban asset PT KAI dan pemakaiannya), namunSaksi tidak pernah tahu surat dari Komnas

(linat alat bukti No.13), sehingga ketidakhadiranWAWAN ARIYANTO yang saat itu menjabat Vice President PT KAI(Persero) DAOP 3 Cirebon tidak menjadikan masalah ;Bahwa memang benar untuk menghadirkan KOMNAS HAM agardapat memberikan pendapatnya dalam perkara ini bukanlahtermasuk inisiatif Pengadilan Negeri Cirebon, karena berdasarkanketentuan Pasal 83 ayat 3 huruf h UndangUndang No.39 tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi : Untuk melaksanakanfungsi Komnas Ham dalam Pasal 76 Komnas Ham bertugas

danberwenang melakukan : Pemberian pendapat berdasarkanpersetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yangsedang dalam proses peradilan bilamana dalam perkara tersebutterdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik danacara pemeriksaan oleh Pengadilan yang kemudian pendapatKomnas Ham tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada parapihak, karena keinginan untuk menghadirkan Komnas Ham adalahatas inisiatif Penasehat Hukum yang seharusnya dimohonkan melaluiMajelis Hakim yang

HAM RIkepada 1.Menteri BUMN, 2.Direktur PT KAI, 3.Ketua KPK, PerihalRekomendasi Komnas HAM Mengenai Pengaduan Rumah Dinas PT KAI(Perseo), tanggal 29 Mei 2012, diberi tanda P27;e Fotocopy Surat Nomor : 838/K/PMT/IV/2014 dari KOMNAS HAM RIkepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang PerihalPengaduan, tanggal 25 April 2014, diberi tanda P28 ;e Fotocopy surat dari KPK tentang TANDA BUKTI PENERIMAANLAPORAN / INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI NomorInformasi : 70983 tentang Dugaan Penyalhgunaaan

/PN.Cbn.Rekomendasi Komnas HAM Mengenai Pengaduan Rumah Dinas PT KAI(Perseo), tanggal 29 Mei 2012, diberi tanda P27;Fotocopy Surat Nomor : 838/K/PMT/IV/2014 dari KOMNAS HAM RIkepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang PerihalPengaduan, tanggal 25 April 2014, diberi tanda P28 ;Fotocopy surat dari KPK tentang TANDA BUKTI PENERIMAANLAPORAN / INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI NomorInformasi : 70983 tentang Dugaan Penyalahgunaaan wewenangPimpinan PT KAI terkait Rumah Negara dan Komersialisasi

., M.Hum dan kawankawan, AnggotaKomisi Kepolisian Nasional, beralamat di Jalan Tirtayasa VII,Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018;4.KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA (KOMNAS HAM RI), berkedudukandi Jalan Latuharhary, Nomor 4 B, Menteng, Jakarta Pusat;5.

Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2017 dan tanggal 31 Agustus 2017 kuasapara Pekerja mengirimkan surat kepada Ketua Komnas Ham RepublikIndonesia perihal laporan dan pengaduan, akan halnya surat laporan danpengaduan itu sendiri telah mendapat tanggapan dimana SubkomisiPenegakkan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Januari 2018 telahmengirimkan surat kepada Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresnaperihal permintaan penjelasan atas pengaduan dugaan pemberhentiansepihak Sdr.

menyatakan pendapat ; Bahwa dalam Konvensi Eropah, Negara menjamin kebebasandan memberikan perlindungan, di Indonesia sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia, memberikan batasan dalam halmengganggu Hak Asasi Manusia dan Keutuhan bangsa ;Bahwa Negara harus extra hati hati dan harus ditelitiapakah benar untuk kepentingan umum dan harus dikeluarkanmelalui Undang Undang dan harus direvisi Parlemen ;Bahwa dalam pelarangan buku yang mengungkap dalilpembunuhan massal Komnas

HAM sedang membentuk Tim Adhocdimana bulan Agustus harus' dilaporkan , kalau memangterbukti akan diserahkan ke Kejaksaan Agung ;Bahwa Komnas HAM sudah membuat laporan agar ClearingHouse dibubarkan saja, karena Clearing House merupakanwarisan Kejaksaan Agung, pada jaman Orde Baru dariberbagai unsur unsur, kita perlu) mempertanyakan' karenatidak =mengundang ahli dan Komnas HAM tidak ~ pernahdilibatkan :Bahwa dalam Deklarasi Hakhak Asasi Manusia (DUHAM)menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya

,setiap orang hanya tunduk pada batasanbatasan yangditentukan oleh hukum, semata mata untuk menjaminpengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasanorang lain, dan memenuhi persyaratan moral, ketertibanumum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakatyang demokratis, dimana pembatasan itu harus ada alasankarena situasi tertentu) dan yang dibatasi adalah hakWarga Negara ;Bahwa untuk menjaga keutuhan suatu) Negara kita harusmencari kebenaran, dimana kami selaku Komnas HAM berusahauntuk mencari

Indonesia (Persero) Kota Cirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepada KAPOLRES CIREBON KOTA tanggal 21 September 2013, perihal Permohonan Perlindungan Hukum, diberi tanda P-25 ;- Fotocopy Permohonan Percepatan Waktu Untuk Audiensi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Cirebon dari Perwakilan Penghuni Perumahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP III Cirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI tanggal 5 September 2013, diberi tanda P-26 ;- Fotocopy Surat Nomor : 1.067/K/PMT/V/2012 dari KOMNAS

HAM RI kepada 1.Menteri BUMN, 2.Direktur PT KAI, 3.Ketua KPK, Perihal Rekomendasi Komnas HAM Mengenai Pengaduan Rumah Dinas PT KAI (Perseo), tanggal 29 Mei 2012, diberi tanda P-27;- Fotocopy Surat Nomor : 838/K/PMT/IV/2014 dari KOMNAS HAM RI kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang Perihal Pengaduan, tanggal 25 April 2014, diberi tanda P-28 ;- Fotocopy surat dari KPK tentang TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN / INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nomor Informasi : 70983 tentang

sehingga merupakan kerugian pihak PT KAI, sedangkan PT KAI jugamenyetor pajak ke Negara dengan perhitungan pada laporan tahunan,sebagai pajak tidak langsung karena berupa penyertaan Modal Negara ; Bahwa dasar dari laporan ini juga dengan adanya Surat dari KomisiPemberantasan Korupsi atau KPK yang berisi antara lain bahwa tanah danrumah sebagai asset PT KAI dengan Sertifikat Hak Pakai No. 30 dapatuntuk di manfaatkan (penertiban asset PT KAI dan pemakaiannya), namunSaksi tidak pernah tahu surat dari Komnas

(linat alat bukti No.13), sehingga ketidakhadiranWAWAN ARIYANTO yang saat itu menjabat Vice President PT KAI(Persero) DAOP 3 Cirebon tidak menjadikan masalah ;Bahwa memang benar untuk menghadirkan KOMNAS HAM agardapat memberikan pendapatnya dalam perkara ini bukanlahtermasuk inisiatif Pengadilan Negeri Cirebon, karena berdasarkanketentuan Pasal 83 ayat 3 huruf h UndangUndang No.39 tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi : Untuk melaksanakanfungsi Komnas Ham dalam Pasal 76 Komnas Ham bertugas

danberwenang melakukan : Pemberian pendapat berdasarkanpersetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yangsedang dalam proses peradilan bilamana dalam perkara tersebutterdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik danacara pemeriksaan oleh Pengadilan yang kemudian pendapatKomnas Ham tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada parapihak, karena keinginan untuk menghadirkan Komnas Ham adalahatas inisiatif Penasehat Hukum yang seharusnya dimohonkan melaluiMajelis Hakim yang

HAM RIkepada 1.Menteri BUMN, 2.Direktur PT KAI, 3.Ketua KPK, PerihalRekomendasi Komnas HAM Mengenai Pengaduan Rumah Dinas PT KAI(Perseo), tanggal 29 Mei 2012, diberi tanda P27;e Fotocopy Surat Nomor : 838/K/PMT/IV/2014 dari KOMNAS HAM RIkepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang PerihalPengaduan, tanggal 25 April 2014, diberi tanda P28 ;e Fotocopy surat dari KPK tentang TANDA BUKTI PENERIMAANLAPORAN / INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI NomorInformasi : 70983 tentang Dugaan Penyalhgunaaan

/PN.Cbn.Rekomendasi Komnas HAM Mengenai Pengaduan Rumah Dinas PT KAI(Perseo), tanggal 29 Mei 2012, diberi tanda P27;Fotocopy Surat Nomor : 838/K/PMT/IV/2014 dari KOMNAS HAM RIkepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang PerihalPengaduan, tanggal 25 April 2014, diberi tanda P28 ;Fotocopy surat dari KPK tentang TANDA BUKTI PENERIMAANLAPORAN / INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI NomorInformasi : 70983 tentang Dugaan Penyalahgunaaan wewenangPimpinan PT KAI terkait Rumah Negara dan Komersialisasi

Aceng Fikri DenganShinta Larasati Di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Tanggal 12Desember 2012;Fotokopi Lampiran Nomor 11 Berita Acara Tentang Konsultasi Pansus KeKomisi Nasional Perlindungan Anak, Tanggal 14 Desember 2012;Fotokopi Daftar Hadir Anggota, Konsultasi Kepada Komnas PerlindunganAnak Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan PerundangundanganYang Dilakukan Oleh Bupati Garut, Tanggal 14 Desember 2012;Fotokopi Daftar Hadir Komnas Perlindungan Anak, Konsultasi KepadaKomnas Perlindungan

Saksi SRI NUR ERAWATI didepan persidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saatdilakukan pemeriksaan;Bahwa saksi ada mendapat mandate dari Komnas Perempuan.Bahwa Komnas Perempuan mendapat laporan dari P2TP2A.Bahwa konflik Hak Asuh Anak adalah hal paling sering terjadi.Bahwa Putusan mahkamah syariah banda Aceh Nomor ; 0144/ Pdt.G/2014/ MSBna tanggal 28 oktober 2014 harus dipenuhi.Bahwa ini adalah bentuk kriminalisasi yang

Man.Pengadilan Negeri Medan atas Pelaksanaan Eksekusi dimaksud pada KantorKepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) bahkan instansi terkait lainnyatermasuk, KOMNAS HAM R. dan Komisi Ill DPR R.l di Jakarta dan atasKeberatan dari pihak Penggugat dimaksud sehingga pihak Pengadilan NegeriMedan serta pihak Pengadilan Tinggi Medan di Undang untuk memberikanPenjelasan atas Pelaksanaan Eksekusi dimaksud pada Kantor KepolisianDaerah Sumatera Utara (Poldasu) dan Pengadilan Negeri Medan bersamaKetua serta

Man.Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) bahkan instansi terkait lainnyatermasuk, KOMNAS HAM R. dan Komisi Ill DPR R.l di Jakarta dan atasKeberatan dari pihak Penggugat dimaksud sehingga pihak Pengadilan NegeriMedan serta pihak Pengadilan Tinggi Medan di Undang untuk memberikanPenjelasan atas Pelaksanaan Eksekusi dimaksud pada Kantor KepolisianDaerah Sumatera Utara (Poldasu) dan Pengadilan Negeri Medan bersamaKetua serta Wakil bersama Para Hakim Pengadilan Tinggi Medan telahMEMBERIKAN PENJELASAN

,sesuai dengan aslinya, diberitanda bukti P 18 ;19.Foto copy Surat tertanggal 8 Juli 2011 yang ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri Medan. tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P19.20.Foto copy berupa berita dari Internet dan dari Media Cetak atas respons dariKomnas HAM RI serta sebagai tindak lanjut atas Pengaduan Warga Jalan JatiMedan di Jakarta, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P20.21.Foto copy surat dari KOMNAS HAM RI tertanggal 8 November 2011, denganPerihal i Penundaan pelaksanaan

AnDemak Tobing dan surat tanda terima Laporan No.Pol:STTPL/985/X1/2011/SPKT P AnSSUKASNO, tanggal 7 Desember 2011 , sesuaidengan aslinya, diberi tanda bukti P30.31.Foto copy berita dari Media Cetak pembaruan , tertanggal 19 Desember 2011,salah seorang warga jalan Jati Medan telah datang ke Istana Presiden untukmengadukan warga jalan Jati Medan dan pada bulan Januari 2012., sesuaidengan aslinya , diberi tanda bukti P 31.32.Foto copy Surat dari Komnas HAM RI tertanggal 16 Januari 2012 ,sesuaidengan

Medan Timur Kota medan seluas lebih kurang 70.506,45 M2yang berbatas sebelah :Timur : Jalan Perkebunan/Jalan Flamboyan;Barat :Ramdani /Yusuf/Tembong;Selatan : Jalan Jati Lingkungan X;Utara :Perumahan Penduduk/Jalan Perwira Il Lingkungan X; Bahwa setelah dilaksanakan eksekusi di atas, Penggugat merasakeberatan dan kemudian Ketua Pengadilan Negeri Medan dan JurusitaPengadilan Negeri Medan dilaporkan kepada Kantor Kepolisian DaerahSumatera Utara, KOMNAS HAM RI dan Komisi Ill DPR RI di Jakarta; Atas

tersebut merupakan milik masyarakat penumangan.Bahwa setelah putusan PK tersebut sudah Saksi baca yang Saksilakukan adalah Saksi memberitahukan kepada masyarakat danmelakukan musyawarah kepada masyarakat untuk menguasai tanahtersebut secara adil.Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditahan selama 60hari di Polda Lampung akan tetapi Terdakwa dibebaskan demi hukumkarena Terdakwa tidak bersalah.Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melaporkankasus ini kepada, Presiden RI, KPK RI, Komnas

Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melaporkankasus ini kepada, Presiden RI, KPK RI, Komnas Ham, Ombusmen RI,Bawas MA RI, Kapolri, LPSK, Jaksa Agung Rl dan lain lain. Bahwa Terdakwa pernah diundang Pemda Tulang Bawang Barat untukdengar pendapat bahwa tanah hibah / sengketa tersebut adalah milikmasyarakat. Bahwa jalan masuk ke kantor PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) saat initelah di portal oleh masyarakat, dimana karyawan PT. HIM untuk lewatharus ijin masyarkat.

PDT/2007/PT.Tk jo Nomor 3054 K/PDT/2010 jo Nomor 276PK/PDT/2012, diberi tanda T5;Foto copy Peta Lokasi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional KanwilTulang Bawang, diberi tanda T6;Foto copy Berita Acara Rapat di Pemda Tulang Bawang Barat tanggal 28Oktober 2015, diberi tanda T7;Foto copy Surat balasan dari Presiden RI melalui Kementerian SekretariatNegara Nomor B40/Kemensetneg/D1/HKM/HK.06.02/03/2017 tertanggal &Maret 2017, diberi tanda T8;Asli Surat balasan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas

TUNMDN jo No. 50) PR/TUN/2011 sssssissssassavesansaannasaca nvesnnnannanssacnannansnnaaancaaaeemeaneas(BUKTI P 10)Bahwa, Penggugat adalah Sah secara hukum sebagai Calon Legislatip terpilihperiode 20092014 berdasarkan Surat Komnas Ham RI kepada Gubernur BabelNomor: 564/K/PMT/IV/2012 tanggal: 5 April 2012 Perihal: Permintaan untukmembatalkan SK Gubernur Bangka Belitung No.188.44/463/1/2009..............4.

(BUKTI P 11)Bahwa, Penggugat adalah Sah secara hukum sebagai Calon Legislatip terpilihperiode 20092014 berdasarkan Surat Komnas Ham RI kepada Presiden RINomor: 1.802/K/PMT/IX/2012 tanggal 10 September 2012 Perihal MohonPerhatian kasus Ir.

(telah dicocokkan dan sesuaiAslinya) diberi tanda bukti P 10;Fotocopy Surat Komnas Ham RI kepada Gubernur Babel Nomor: 564/K/PMT/IV/2012 tanggal: 5 April 2012 Perihal: Permintaan untuk membatalkanSK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/463/1/2009 (telahdicocokkan dan sesuai Aslinya) diberi tanda bukti P 11;Surat Komnas Ham RI kepada Presiden RI Nomor: 1.802/K/PMT/IX/2012tanggal 10 September 2012 Perihal: Mohon Perhatian kasus Ir. Anentinus.

TUNMDN jo No. 50 PK/TUN/2011;Surat Komnas Ham RI kepada Gubernur Babel Nomor: 564/K/PMT/IV/2012tanggal: 5 April 2012 Perihal: Permintaan untuk membatalkanGubernur Bangka Belitung No.188.44/463/1/2009;Surat Komnas Ham RI kepada Presiden RI Nomor: 1.802/K/PMT/IX/2012tanggal 10 September 2012 Perihal Mohon Perhatian kasus Ir.

DEFLAN;7. 1 (satu) buah Kartu Anggota LSM KOMNAS PAM Atas Nama SUHARDI;8. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type N 6300 Sirocco warna Kuning Emas;9. 2 (dua) unit Handphone Merk Nokia warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;- Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Dikembalikan kepada Saksi Korban Armen Bastrai Als. Armen Bin M. Ismai (Alm);- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk KANZEN No.Pol. BD 4973 AM;Dikembalikan kepada Saksi M.

DEFLAN;7) 1 (satu) buah Kartu Anggota LSM KOMNAS PAM Atas NamaSUHARDI;8) 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type N 6300 Sirocco warna KuningEmas;9) 2 (dua) unit Handphone Merk Nokia warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;e Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00. (satu juta dua ratus lima puluhribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Armene 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk KANZEN No.Pol. BD 4973 AM;Dikembalikan kepada Terdakwa M SOPIAN;4.

DEFLAN;11) 1 (satu) buah Kartu Anggota LSM KOMNAS PAM Atas Nama SUHARDI;Menimbang, bahwa secara Dakwaan Alternatif, Terdakwa DEFLANALIAS OLAN BIN ANWAR (ALM) dan Terdakwa Il ALFIAN GUNADI PIANBIN SUTAN SYAHRIL telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 368Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, dan Kedua melanggar Pasal 480 ke2 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan yang

DEFLAN;1 (satu) buah Kartu Anggota LSM KOMNAS PAM Atas Nama SUHARDI;1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type N 6300 Sirocco warna Kuning~ 2?GiaeSEmas;9. 2 (dua) unit Handphone Merk Nokia warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan; Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,00. (satu juta dua ratus lima puluh riburupiah);Dikembalikan kepada Saksi Korban Armen Bastrai Als. Armen Bin M. Ismai(Alm); 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk KANZEN No.Pol. BD 4973 AM;Dikembalikan kepada Saksi M.

NUR HERAWATI,SHBahwa saksi adalah komisioner Komnas Perempuan periode tahun2010 s/d 2014;Bahwa mandat Komnas Perempuan adalah menciptakan kondisiyang kondusif untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. 46e Memberi kajiankajian peraturan yang melakukan diskriminasiterhadap perempuan;e Melakukan gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan itusendiri dikarenakan kekerasan terhadap permpuan setiap tahunmeningkat;e Dalam pasal 28 ayat 2 UUD 1945 adanya perlakuan khusus terhadapperempuan dan

(Bukti PH31);32. a Kajian Komnas Perempuan terhadap Kasus Karminah untuk mencegahinskonstitusional dan kriminalisasi Perempuan di Pengadilan Nasional.b.MOU (kesepakatan bersama) antara Komnas Perempuan, MahkamahAgung RI, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, Kementerian Pemberdayaane 60Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Perhimpunan Advokat Indonesiatentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan. Sesuai asli(Bukti PH32 );33 Account Facebook milik Sdr.

(Bukti PH31);32. a Kajian Komnas Perempuan terhadap Kasus Karminah untuk mencegahinskonstitusional dan kriminalisasi Perempuan di Pengadilan Nasional.b.MOU (kesepakatan bersama) antara Komnas Perempuan, MahkamahAgung RI, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, KementerianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, PerhimpunanAdvokat Indonesia tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan KorbanKekerasan. Sesuai asli (Bukti PH32 );33. Account Facebook milik Sdr.

Foto copy Surat panggilan kepada Robi Toha Nomnor S,.Pgl/599/XI/2016/Ditreskrimum tertanggal 27 Juli 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.16; Foto copy Surat panggilan kepada, Erma A.P.Fanggidae, Nomor SPG/122/VII/2016/ Reskrim tertanggal 25 Juli 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.17; Foto copy Surat panggilan kepada Benyamin Taruk Datu, Nomor SPG/609/VI/2016/ Reskrim, tertanggal 21 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.18; Foto copy Surat dari Komnas

yang selanjuinyadiberi tanda bukti T.15;Foto copy Surat panggilan kepada Robi Toha NomnorS,.Pgl/599/XV2016/Ditreskrimum tertanggal 27 Juli 2016, yang selaniutnya diberitanda bukit T.16;Foto copy Surat panggilan kepada, Erma A.P.Fanggidae, Nomor SPG/122/V/2016/Reskrim tertanggal 25 Juli 2017, yang selanjutnya diberi tanda buki 1.17;Foto copy Surat panggilan kepada Benyamin Taruk Datu, Nomor SPG/609/VI2016/Reskrim, tertanggal 21 Juni 2016, yang selanjutnya diber tanda bukit 1.18;Foto copy Surat dari Komnas

yangselanjutnya diberi tanda bukti 7.15;Foto copy Surat panggilan kepada Robi Toha NomnorS,.Pgl/599/XV2016/Ditreskrimum tertanggal 27 Juli 2016, yang selaniuinya diberitanda bukii T.16;Foto copy Surat panggilan kepada, Erma A P.Fanggidae, NomorSPG/122V2016/ Reskrim tertanggal 25 Juli 2017, yang selaniutnya diberitanda bukit T.17;Foto copy Surat panggilan kepada Benyamin Tank Datu, NomorSPG/609/V2016/ Reskrim, tertanggal 21 Juni 2016, yang selaniutnya diberitanda bukit T.18;Foto copy Surat dari Komnas