Ditemukan 525 data
74 — 64
Padahal adanya kerugian adalahmerupakan anasir esensial dalam hukumonrechtsmatige, atau dengan lain perkataan bahwa tidakada onrechtsmatige tanpa adanya kerugian(ex Pasal1365 KUHPerdata) ;Bahwa Mahkamah Agung RI. dalam Sidang Lokakarya diCilegon Serang, tanggal 20 Februari 1988, telahmemberikan stressing yang pada pokoknya menekankan,bahwa seandainya dalam gugatan itu tidak jelasadanyakerugiansebagai akibat dari PMH (PerbuatanMelawan Hukum), maka dengan sendirinya gugatan itusejak permulaan harus
ALFON, SH., MH
Tergugat:
1.RUSITA MURNIASI, S.Sos., M.Si
2.ANUGRAH INDANTO BERKU, S.STP
3.ALBERTO HERU PONATO, S.IK
142 — 34
Dengandemikian, Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang pengecualiannya,sedangkan Pasal 1318 KUHPer memiliki ruang lingkup yang luas ;Menimbang, bahwa di samping kelima asas yang telah diuraikan diatas, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh BadanPembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI padatanggal 1719 Desember 1985 telah berhasil dirumuskannya delapan asashukum perikatan nasional (BPHN, 1985:21).
70 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016 Lembaga/Pemerintah Daerah", dan Ayat (2) yaitu "penyelenggaraanrapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada halhal yang sangat penting dandilakukan sesederhana mungkin"; Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukanTerdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, telahmemperkaya diri Terdakwa sendiri, ataupun orang lain ataupunmemperkaya korporasi dalam halaman ini Pokja Inklusif
Pasal 13 Ayat (1) poin c yaitu "atas beban Anggaran Belanja Negaratidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan pestauntuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah", dan Ayat (2) yaitu "penyelenggaraanrapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmiankantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada halhal yang sangat pentingdan dilakukan sesederhana mungkin"; Bahwa dari serangkaian yang telah dilakukan Terdakwa, telahmenguntungkan diri Terdakwa
Pasal 13 Ayat (1) poin c yaitu "atas beban anggaran belanja Negaratidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan pestauntuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah", dan Ayat (2) yaitu "penyelenggaraanrapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmiankantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada halhal yang sangat pentingdan dilakukan sesederhana mungkin";Bahwa dari serangkaian yang telah dilakukan Terdakwa, telahmenguntungkan diri Terdakwa
60 — 10
Namun demikian, ketentuan ituterdapat pengecualiannya sebagaimana diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPer yangmenyatakan: Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bilasuatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau Suatu pemberian kepada orang lain,mengandung suatu syarat semacam itu.Menimbang, bahwa menurut hasil lokakarya Hukum Perikatan yangdiselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), DepartemenKehakiman RI pada tanggal 17 S/d 19 Desember 1985 telah berhasil
Terbanding/Tergugat : PT. Karya Dewi Putra
121 — 63
Bahwa berdasarkan pernyataan Direktur Penatagunaan Tanah,Badan Pertanahan Nasional, Iwan Isa, sebagaimana dimuat diKompas.com dalam lokakarya hak atas tanah pada pertemuanRoundtable On Suistanable Palm Oil (RSPO) ke 7 di KualaLumpur, Malaysia pada hari Minggu (1/11/2009) yang menyatakanHal 15 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK15.16.bahwa Perusahaan Perkebunanyang beroperasi tanpa HakGuna Usaha (HGU) itu ilegal dan harus dihentikan.
79 — 16
K/L/D/;b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasilangsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi ataupembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukanterlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh PenyediaBarang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya
memerlukan partisipasilangsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/;c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi ataupembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;Halaman 25 dari 114 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukanterlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh PenyediaBarang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya
memerlukan partisipasilangsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannyatidak diminati olen Penyedia Barang/Jasa;d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebihdahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akanmenimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;Halaman 86 dari 114 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya
178 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1512 K/Pid.Sus/2016onProposal Kegiatan Seminar dan Lokakarya ( Semiloka) NasionalIndependensi Media di tengah Perebutan Kekuasaan PolitikMenghadapi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ProvinsiGorotalo Tahun 2011, oleh Lembaga Masyarakat Merdeka Daerah Freedom Kota Gorontalo, Ketua Panitia Ahmad Nadji, sebesarRp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);6.
Proposal Kegiatan Seminar dan Lokakarya (semiloka) Nasional Independensi Media di tengah Perebutan Kekuasaan PolitikMenghadapi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ProvinsiGorotalo Tahun 2011, oleh Lembaga Masyarakat Merdeka DaerahFreedom Kota Gorontalo, Ketua Panitia Anmad Nadji, sebesarRp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);6.
202 — 51
Gerakan PemudaInisiator Friendship Po Tata Yade Mo Lamahu Pangkalan KotaGorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Adiyatma Ronosumitro, sebesarRp. 105.000.000, (seratus lima juta rupiah)Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2015/PT GTO.10.11.12.Proposal Panpel Pekan Seni Masyarakat SeGorontalo TangkaiLomba Lagu Dangdut oleh Komunitas Masyarakat Cinta Daerah KotaGorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Djeflin Bau, sebesarRp.125.000.000, (Seratus dua puluh lima juta rupiah)Proposal Kegiatan Seminar dan Lokakarya
Gerakan PemudaInisiator Friendship Po Tata Yade Mo Lamahu Pangkalan KotaHalaman 30 dari 73 Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2015/PT GTO.10.11.12.Gorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Adiyatma Ronosumitro, sebesarRp. 105.000.000, (seratus lima juta rupiah)Proposal Panpel Pekan Seni Masyarakat SeGorontalo TangkaiLomba Lagu Dangdut oleh Komunitas Masyarakat Cinta Daerah KotaGorontalo tahun 2011, Ketua Panitia Djeflin Bau, sebesarRp.125.000.000, (Seratus dua puluh lima juta rupiah)Proposal Kegiatan Seminar dan Lokakarya
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : TUTI KRISTIANA, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : HARY WIBOWO, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : WIDI SULISTYO, S.H
418 — 423
oleh mereka yang berlainan agama bahkan orang yangberlainan kewarga negaraan seperti para diplomat atau pegawaibangsa asing. dari beberapa ayat Al Quran terutama tentang kewajibanmenghormati jiran/tetangga, demikian juga dari banyak HaditsNabi Muhammad SAW menunjukkan adanya batasanbatasandalam hal keluarnya suara yang dapat menimbulkan gangguanwalaupun yang disuarakan adalah ayat suci, doa atau panggilankebaikan sebagaimana antara lain tercantum dalam dalildalil yangdilampirkan pada keputusan Lokakarya
Terbanding/Terdakwa : Drs. H. ALI SURAHMAN Bin EYE RAHYA Als. H. ABDULLAH FUAD
93 — 69
Majalengka, Daftar Peserta Pelatihan Pengelolaan SHSShop dan Foto Kantor.1 (Satu) Buku Panduan Lokakarya dan Pelatihnan PengelolaanSHS Shop.1 (Satu) Lembar asli Sertifikat Pelatinan Pengelolaan SHS Shop.1 (satu) Bundel penerimaan barang dan surat pengakuanhutang bulan Mei 2012.1 (Satu) Bundel Rekapitulasi CPCL Gapoktan Tani Berkibar danDaftar Calon Petani Penggarap dan Lokasi Kawalan PanganTerintegrasi.1 (satu) Bundel Bukti Penerimaan Barang SHS Shop An.
Majalengka, Daftar Peserta Pelatihan PengelolaanSHS Shop dan Foto Kantor.1(satu) Buku Panduan Lokakarya dan PelatihanPengelolaan SHS Shop.1 ( atu) Lembar asli Sertifikat Pelatinan PengelolaanSHS Shop.1 (satu) Bundel penerimaan barang dan suratpengakuan hutang bulan Mei 2012.1 (satu) Bundel Rekapitulasi CPCL Gapoktan TaniBerkibar dan Daftar Calon Petani Penggarap dan LokasiKawalan Pangan Terintegrasi.1 (Satu) Bundel Bukti Penerimaan Barang SHS Shop An.H.
SALVINUS ULIN
Tergugat:
PT. HARAPAN RIMBA RAYA
122 — 47
melakukan pengerusakan langsung dilokasitanah milik PENGGUGAT dengan tanpa seljin PENGGUGAT terlebih dahuluyang sebagai pemilik lahan lokasi tanah sah tersebut sehingga lahan tanahmilik PENGGUGAT yang sudah dipelihara dan dikelola selama bertahuntahun semuanya menjadi rusak dan tanam tumbuh milik PENGGUGAT jugahabis dirusak oleh TERGUGAT.Bahwa seharusnya semua perusahaaan yang akan menjalankanoperasional usahanya di Kabupaten Kutai Barat, harus memahami terlebihdahulu tentang Sosialisali Seminar & Lokakarya
Dato dansdr.Amun/Nija, sehingga dengan demikian maka kegiatan perkebunan kelapasawit yang dilakukan oleh Tergugat diatas tanah sengeta adalah sah menuruthukum ;12.Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 10, olehkarena tidak ada ketentuan hukum atau peraturan perundangundanganyang menyatakan bahwa sebelum perusahaan beroperasi di KabupatenKutai Barat, maka perusahaan tersebut harus memahami SoasilisasiSeminar dan Lokakarya yang dilakukan oleh Presedium Dewan AdatKabupaten Kutai
165 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
PriyatnaAbdurrasyid adalah sebagaimana dimuat dalam artikel Hukumonlinecom yang berjudul "Salah Prosedur, Putusan Arbitrase Bisa Dibatalkan"tertanggal 10 September 2002 (vide Bukti P5) dan juga sebagaimanadimuat dalam Buku "Proceedings: Rangkaian Lokakarya Terbatas HukumKepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis LainnyaArbitrase dan Mediasi"Kerja Sama antara Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung R.I,halaman 16 alinea ke3 (vide Bukti P6);Prof. Dr. H.
53 — 8
Bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (2) perjanjian tersebut, makaPenggugat berhak untuk menyewakan kembali ruanganauditorium gedung Balai Pustaka tersebut kepada pihakpihak lainuntuk acara acara pesta perkawinan, reuni, perayaan ulangtahun, pameran, seminar, diskusi, lokakarya, penataran, wisudaatau untuk keperluan lain. Dan sampai akhir tahun 2011, sudahada 20 (dua puluh) pasang pengantin yang telah memesanauditorium tersebut untuk acara resepsipernikahan ;8.
PT. GENTA ALAM SEMESTA
Tergugat:
Tn. LIE REZA H ALIWARGA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK dan INDIKASI GEOGRAFIS
345 — 158
Merek CYMKHANA , filling date 06 September 2018 untuk melindungikelas barang yang termasuk dalam kelas 41 untuk melindungi jasa : Pengeloladan penyelenggara pertandingan olahraga (managing and organizer for sportsevents);Penyelenggara kompetisi olahraga otomotif (organizer for automotivegames competitions);Penyelenggaran acara hiburan, music, otomotif danolahraga (organizer event for entertainment, music, automotive and sports),Penyelenggara acara simposium, pelatihnan dan lokakarya (Providingsymposium
GYMKHANAjenis barang dalam kelas 41 4berupa Pengelola dan penyelenggaragugatan, Penggugat juga mempunyai mere untuk melindungipertandingan olahraga (managing and organizer for sportsevents);Penyelenggara kompetisi olahraga otomotif (organizer for automotivegames competitions);Penyelenggaran acara hiburan, music, otomotif danolahraga (organizer event for entertainment, music, automotive and sports),Penyelenggara acara simposium, pelatihan dan lokakarya (Providing symposium,workshop and training event
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. Ir. H.A.M. ADI L PATU, M.Pd
78 — 40
Sulsel kepada Pusat InformasiPemberdayaan Masyarakat Indonesia (PIPMI) Sulsel dalam rangkaPelaksanaan Lokakarya Kajian Strategis Lingkungan terhadap KebijakanPembangunan di Kota Makassar yang dibebankan pada Kode Rekening5.1.5.01.01 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Lainnya.22. 1 (Satu) eksemplar Proposal Permohonan Bantuan Dana dari HasanuddinGovernment Study Club Universitas Hasanuddin (HGSCUH) Nomor :078/B/HGSC/DP.8/I/2008 tanggal 08 Januari 2008.23. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala
Sulsel kepada Pusat InformasiPemberdayaan Masyarakat Indonesia (PIPMI) Sulsel dalam rangkaPelaksanaan Lokakarya Kajian Strategis Lingkungan terhadap KebijakanPembangunan di Kota Makassar yang dibebankan pada Kode Rekening5.1.5.01.01 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Lainnya.22.1 (Satu) eksemplar Proposal Permohonan Bantuan Dana dari HasanuddinGovernment Study Club Universitas Hasanuddin (HGSCUH) Nomor :078/B/HGSC/DP.8/I/2008 tanggal 08 Januari 2008.23.1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala
Sulsel kepada Pusat InformasiPemberdayaan Masyarakat Indonesia (PIPMI) Sulsel dalam rangkaPelaksanaan Lokakarya Kajian Strategis Lingkungan terhadapKebijakan Pembangunan di Kota Makassar yang dibebankan padaKode Rekening 5.1.5.01.01 Bantuan Sosial Organisasi KemasyarakatanLainnya.1 (satu) eksemplar Proposal Permohonan Bantuan Dana dariHasanuddin Government Study Club Universitas Hasanuddin (HGSCUH) Nomor : 078/B/HGSC/DP.8/I/2008 tanggal 08 Januari 2008.1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro
129 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 52 P/HUM/2013(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisandan/atau tertulis dalam Pembentukan PeraturanPerundangundangan;(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan melalui:a. rapat dengar pendapat umum;b. kunjungan kerja;c. sosialisasi; dan/ataud. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)adalah orang perseorangan atau kelompok orang yangmempunyai kepentingan atas substansi RancanganPeraturan
Putusan Nomor 52 P/HUM/2013kerja; sosialisasi; dan/atau. seminar, lokakarya, dan/ataudiskusi;Bahwa asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) tidakpernah diberitahukan, diminta, disosialisasikan dan/ataudidiskusikan perihal rencana pembentukan Peraturan Menteritentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus a quo;Bahwa, selanjutnya, pembentukan Permenkumham a quo,sama sekali tidak memberikan kemudahan akses kepadamasyarakat baik secara lisan dan/atau tertulis untukmemberikan masukan, sehingga
127 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembayaran Balance Score Card sebesar Rp70.961.932,000: Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding)menunjukkan bukti pendukung berupa Bukti PengeluaranKas/Bank, Kuitansi, Invoice, Faktur Pajak, Sales Receipt dari PT.Kinarya Selaras; Di dalam uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) memberikan penjelasan bahwabiayatersebut merupakan biaya akomodasi lokakarya Balance ScoreCard bagi para manajer Koperasi Telkomsel seluruh Indonesia; Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding
88 — 21
Foto copy, Sertifikat Peserta Lokakarya Perindag dan Koperasi tanggal 2April 2005, yang selanjutnya diberitanda P4;5. Foto copy, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan sebagai syaratsertifikasi dan standarisasi SDM KSP/USPKoperasi tanggal 12 Juni 2006,yang selanjutnya diberitanda P5;6. Foto copy, SK Pengangkatan No. 43/KEP/KUD.17/X1/2013 tanggal 31Desember 2013 sebagai Kepala Cabang yang selanjutnya diberi tanda P6;7.
40 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asikin Kusumah Atmadja, S.H.pada Lokakarya peningkatan kKemampuan Hakim dan keterampilan teknispara Hakim 2529 Januari 1988 sebagai berikut:Saya mohon dilihat kembali terjemahan mengenai "/astgeving" adalah kuasa,sebenarnya ini salah. Menurut bukubukunya disebut Buku Ill ini tidakmengatur surat kuasa, didalam bab tersendiri, tetapi itu terpencarpencar,volmacht,Lastgeving ini lebih luas dari volmacht. Jadi/Lastgeving tidak sama denganvolmacht.
73 — 8
===Menurut hasil Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan olehBadan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI padatanggal 17 s/d 19 Desember 1985 telah dirumuskan asas penting berkaitandengan perikatan / perjanjian, dan yang berkaitan dengan perkara a quo yaitu ;1.Asas kepercayaan; artinya bahwa setiap orang yang akan mengadakanperjaniian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantaramereka dibelakang hari, maksudnya tidak dibenarkan ada pihak yangmengurangi ataupun menambah