Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;Bahwa kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor8/PDT/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019, yang dimohonkan kasasitersebut;Mengadili sendiri:Halaman 6 dari 10 hal. Put.

PALU tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor8/Pdt/2019/PT KDI., tanggal 24 April 2019 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Kendari Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Kdi., tanggal5 November 2018:MENGADILI SENDIRI:Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2020Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi.

Pemohon yang benar adalah Amuntai,9 Juli 1958;Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 81/Pdt.P/2019/PN Bin.Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atauSurat Baptis;Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yangmemperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataanuntuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenang bagiyang mengganti nama;Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

yang di keluarkanKepala Kantor Imigrasi Kotabaru tertanggal 5 September 2014,dengan No Paspor A 8149993 ;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Tinggal Kota Subulussalam, selanjutnya disebutsebagai "Penggugat";melawanTERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Sidumpe Marbun, 1969 (51 Tahun), AgamaIslam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat TinggalKabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat"Mahkamah Syariyah tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar para pihak dan memeriksa buktibukti;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 11Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor8

Olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untukmencabut perkaranya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 dan 274 R.Bg,dan Penetapan Ketua Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam Nomor8/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 13 Januari 2021, Penggugat dapat dibebaskandari pembebanan biaya perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Negaramelalui DIPA Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam Tahun 2021;Mengingat semua peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan NegeriTakengon bahwa Penasehat HukumTerdakwa dan Penuntut Umumpadatanggal13 Februari 2020telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 6 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PNTkn tersebut;2.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 18 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Tkn kepada Terdakwa untuk memepelajari berkas perkaratanggal 6 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Tkn dalam tenggangwaktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;4.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 19 Februari 2020 Nomor8/Pid.Sus/2020/PN Tkn kepada Penuntut Umum untuk memepelajari berkasperkara tanggal 6 Februari 2020 Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Tkn dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;5.

pidanapenjara paling lama 4 (empat) Tahun;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim Tingkat Bandingfakta fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur unsur daripasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 sehingga Terdakwa harusdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaputusan Pengadilan NegeriTakengon tanggal 6 Februari 2020 Nomor8

Penuntut Umum Nomor 8/Akta Pid.B/2019/PN Msh, danterhadap permohonan upaya hukum banding tersebut telah diberitahukansecara seksama kepada Terdakwa tanggal 12 April 2019 sebagaimana RelaasPemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8/Pid.B/2019/PN Msh ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukumbanding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telahmengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohitanggal 11 April 2019 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor8

/Akta Pid.B/2019/PN Msh, dan terhadap Memori Banding Jaksa/PenuntutUmum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwatanggal12 April 2019 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor8/Pid.B/2019/PN MshHalaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 18/PID/2019/PT AMBMenimbang, bahwa terhadap Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana masingmasingRelaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas untuk Terdakwa tanggal 12 April2019 Nomor 8/Pid.B

/2019/PN Msh, kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 22April 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor8/Pid.B/2019/PN Msh,terhitung tanggal 10 April 2019 dalam tenggang waktu7 (tujuh) hari kerja, untuk mempelajari berkas perkara; sebelum berkasperkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telahdiajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syaratsyarat yangditentukan

kekeliruan dengan tidak menerapkan atau menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya, Majelis Hakim JudexFactie Pengadilan Tingkat Pertama telah mengesampingkan hukumpembuktian dengan cara tidak memperhatikan secara seksamaadanya kekuatan pembuktian dan alatalat bukti yang diperoleh dalampersidangan ;Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Judex Factie PengadilanTinggi Ambon mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmiPutusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 10 April 2019 Nomor8

Hal. 3 dari 5 halamanMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukanpermohonan untuk mencabut perkaranya yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor8/Pdt.G/2019/PA.Mw..Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukansebelum ada jawaban dari Tergugat oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2019/PA.Mw. dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara.3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.026.000 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah).Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimyang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatandengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Dra. Farida Hanim, M.H.

dinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yangakan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaikadalah memberikan dispensasi nikah kepada catin pr ;Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agamakepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yanglebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yangselanjutnya diambilalin sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:cle pate swlasll s 5a Leodl ul>Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor8

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam penetapan ini yang hingga kini dihitung sejumlahRp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalammusyawarah Majelis pada hari senin, tanggal 25 Pebruri 2019 Miladiyah,bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs.

Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor8/Pdt.P/2019/PA.Stb.

Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatanganioleh Amir Syarifuddin,S.H selaku Kuasa para Pembanding dan UtinReza Putri, S.H,. M.H selaku Panitera Pengadilan Negeri Mempawah;Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor53/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo.

Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw Tanggal 17 oktober 2018 yang ditandatanganioleh Amir Syarifuddin,S.H selaku Kuasa para Pembanding dan danSuryadiansyah selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;7. Relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara (Inzage) kepadakuasa Pembanding Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo. Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw Tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatanganioleh Amir Syarifuddin,S.H selaku Kuasa para Pembanding dan danSuryadiansyah selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;8.

Nomor8/Akta.Pdt/2018/PN Mpw Tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatanganioleh Mochammad Soleh,S.H selaku kuasa Terbanding danSuryadiansyah selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh UndangUndang, olehkarena itu permohonan banding tersebut diatas secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa sebagai alasan untuk

Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenangbagi yang mengganti nama;f, Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor

Penetapan No. 151/Pdt.P/2018/PN Bin.Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 139/Pdt.P/2019/PN Bin.disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor

6310091703120314, Kutipan Akta Kelahiran Nomor6310LT211020190022 dan Kutipan Akta Nikah Nomor145/30/III/2001;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Membebankan biaya perkara ini Sesuai peraturan yang berlaku;Subsider:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ( exaequo etbono);Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Penggugat telahhadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pulamenghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas penggilan Nomor8/Pdt.G/2022/PA Tlm pada tanggal 06 Januari 2022.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.G/2022/PA.Tlm dari Penggugat;2.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sgtamaka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (attributie vanrechtsmatch) Peradila Agama;Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikahpara Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Sgta tanggal 08 Januari 2021 pada papan pengumumanPengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara a quodisidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung NomorKMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan ataspermohonan Pengesahan/Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanternyata Pemohon dan Pemohon Il tidak datang menghadap di mukapersidangan secara pribadi dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya lalu Ketua Majelis memeriksaSurat/relaas panggilan Pemohon 1 dan Pemohon Il Nomor8

Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, disebutkan Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupunwali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yangbersangkutan;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikahnya adalah bahwaPemohon pada tanggal 04 Nopember 1965 menikah dengan seorang lakilakibernama XXXX, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah dengan Nomor8/956/1965, yang dikelurkan oleh KUA Kecamatan Sawahan

Nomor 11 Tahun2007, permohonan Pemohon tentang perubahan biodata tentang namaPemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor8/956/1965 tanggal 04 Nopember 1965, patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohontersebut, maka Majelis Hakim menetapkan menurut hukum bahwa namaPemohon yang tertulis/tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 8/956/1965tanggal 04 Nopember 1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya

, dari XXXX, menjadi XXXX;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan biodata dimaksud adalahperubahan nama Pemohon berkaitan dengan biodata pernikahansebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dengan Nomor8/956/1965 tanggal 04 Nopember 1965, maka sesuai dengan ketentuan pasal34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI.

,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannyabertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopapada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 dengan register perkara Nomor8/Pdt.G/2020/PA.Blp telah mengajukan permohonan yang berbunyisebagai berikut :1.

Panggilan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Blp tanggal 10 Januari 2020, 6Februari 2020, 19 Februari 2020 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirantermohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehkarenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;Menimbang, bahwa pada harihari sidang selanjutnya pemohontidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lainmenghadap sebagai wakil yang sah meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor8

TINGGI tersebut;:Telah membaca;1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggl Banjarmasin Nomor46/Pdt/2020/PT.BJM. tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkatbanding;Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaraini;TENTANG DUDUK PERKARANYA:Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT.BJMMengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor8

Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.1.004.000,00(Satu juta empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pli, yang dibuat oleh Plt.

Panitera Pengadilan NegeriPelaihari tanggal 5 Juni 2020, bahwa Kuasa Pembanding semula KuasaPenggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Pelaihari Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pli tanggal 27 Mei 2020,dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pli.

., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,menerangkan pada tanggal 2 Juli 2020 Kuasa Pembanding semula KuasaPenggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Juni 2020, danberdasarkan Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pli., bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasinkepada Terbanding semula Tergugat melalui panggilan Umum (atas namaWalikota Banjarmasin Sekretaris

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II:Dalam Provisi Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPenggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor8

dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 26 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi II semula TurutTerbanding II/Turut Tergugat II untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor8

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor8/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 1 April 2020 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.,tanggal 22 Oktober 2019:MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II;Dalam provisi Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaarad);3.

MASJUKIN Desa Pekoren Nomor8 tertanggal 02 Agustus 1976;Dikembalikan kepada saksi MUNIF YUWONO; 1 (satu) bendel warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 316 DesaPekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;Dikembalikan kepada sdr.

MASJUKIN Desa Pekoren Nomor8 tertanggal 02 Agustus 1976;Dikembalikan kepada saksi MUNIF YUWONO;1 (satu) bendel warkah Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 316 DesaPekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;Dikembalikan kepada sdr. Edi Hariyono, S.Sit;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta.Pid.B/2019/PN.Bilyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkanHal. 4 dari 10 hal. Put.

MASJUKIN Desa Pekoren Nomor8 tertanggal 02 Agustus 1976;Dikembalikan kepada saksi MUNIF YUWONO; 1 (satu) bendel warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 316 DesaPekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;Dikembalikan kepada sdr. Edi Hariyono, S.Sit;5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariRabu, tanggal 11 September 2019 oleh Dr.

banding ditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018 diajukanHalaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3569 K/Pdt/2019permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2019 sebagaimana ternyata dariPernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pat.G/2018/PN Stg juncto Nomor8

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019:Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi: Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ParaPenggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;2.

ARON HIN tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor8/PDT/2019/PT PTK tanggal 27 Februari 2019 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Sintang Nomor 4/Padt.G/2018/PN Stg tanggal 28Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Dalam Konvensi:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datangmenghadap di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohondan anak Pemohon tentang tata cara dan aturanaturan yang berlaku dalamhal perkara Dispensasi Nikah;Bahwa selanjutnya atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohonmenyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan yang terdaftar diPengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor8/Pdt.P

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Pkb dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.