Pada tanggal 24 Nopember 2014 dilaksanakan Rapat Banggar di DPRDKota Balikpapan dan membahas penghasil PAD SKPD, didalam rapatbanggar tersebut tidak pernah membahas mengenai kenaikan anggaranpengadaan lahan RPU dari Rp.2.500.000.000, menjadiRp.12.500.000.000, namun saksi ABDULLAH, S.Sos memerintahkansaksi Drs. SUKARYANTO dan saksi Drs.

dengan SKPD penghasil PAD KotaBalikpapan;d. 2 (dua) lembar notulen rapat banggar DPRD KotaBalikpapan dengan SKPD Penghasil PAD, hariSenin tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00Wita, Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi,Pemimpin Rapat Abdullah, S.Sos.SP.

periode 24 Nopember 2014 s/d 24Nopember 2015.f. 1 (Satu) lembar Surat Pengantar KUA dan PPASPerubahan APBD Kota Balikpapan TA. 2014 Nomor:050/0326/BpdSkt tanggal 08 Juli 2014g.1 (Satu) bendel peraturan DPRD Kota BalikpapanNomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertio DPRDh.1 (satu) bendel data rapat DPRD Kota BalikpapanTahun 2014 Sprin. 2 (dua) lembar asli notulen Rapat Banggar DPRD Kota Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 6/PID.TPK/2019/PT SMR Sita/82/VIII/Res.3.3/2018/Ditreskrimsus,Balikpapan dengan SKPD penghasil

SP. 2 (dua) lembar notulen rapat banggar DPRD KotaSita/109/VIII/2 Balikpapan dengan SKPD Penghasil PAD, hari SeninO17/Ditreskri tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00 Wita, Tempatmsus tanggal Ruangan Rapat Gabungan Komisi, Pemimpin Rapat1 Agustus2017 Abdullah, S.Sos.8. SP. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Garap TanahSita/109/VIII/2 atas nama Ramsyah tanggal 29 Maret 1975017/Ditreskrimsus tanggal1 Agustus20179.

Termohon tidak mau menuruti nasehat Pemohon karena Termohonlebih mendengar katakata iobu Termohon;Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal28 Januari 2014, disebabkan karena Termohon meminta uang untukbelanja, lalu Pemohon berikan uang penghasil Pemohon bekerja harikemaren hanya dapat Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) tetapi Termohontidak terima dan mengomel sambil marahmarah memaki Pemohon danmengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, untuk menghindari darihalhal

sebagai suami istri sah dan belum pernah putus (bercerai), makakeduanya memiliki kKepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihakpihakdalam perkara ini (persona standi in judicio);4.6 Pokok dalil permohonanMenimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas,pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya denganTermohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak 3 tahun setelah perkawinansering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalumerasa tidak cukup dengan penghasil

XXX, UMUR 2 TAHUN; Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akantetapi sejak Agustus 2009, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidaktenteram/tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena :a. awalnya Termohon usaha dagang bawang merah dengan modal uang hasilkerja Termohon dari Arab Saudi dan mengalami kerugian sampai modalnyahabis dan Pemohon tidak punya penghasil yang tetap

BahwapermainanJudi Jenis KOA tersebut dilakukan oleh terdakwa hanya untuk mengisi waktuluang, bukan merupakan sumber penghasil dari terdakwa, karena terdakwamempunyai pekerjaan yang halal sebagai sumber dari pengasilan terdakwa,yaitu berdagang.2.Terdakwa ALEXON APRISAL Pgl ISON Bin ISUL,:Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Koa bersamasamadengan terdakwa I.

Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar uangkertas pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) Kerta Koa sejumlah 180 (Seratusdelapan puluh) lembar 1 (satu) helai karpet Plastik warna abuabu 1 (Satu)buah Toples PlastikBahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut, dan berjanji tidakakan mengulangi perbuatan itu lagi.Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.Bahwa permainan JudiJenis KOA tersebut dilakukan oleh terdakwa hanya untuk mengisi waktu luang,bukan merupakan sumber penghasil

Bahwa permainan Judi Jenis KOA tersebut dilakukan oleh terdakwa hanyauntuk mengisi waktu luang, bukan merupakan sumber penghasil dari terdakwa,karena terdakwa mempunyai pekerjaan yang halal sebagai sumber daripengasilan terdakwa, yaitu sebagai SopirMenimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh JPU dalam dakwaanSubsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP SubsidairMelanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke2 KUHP., maka Majelis akan mempertimbangkanterlebih dahulu Dakwaan Primair

Unsur Turut serta dalam permainan judi Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa sipelaku bermain judiapabila ada kesempatan dan tidak sebagai sumber penghasil dari sipelaku, dan apabiladihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dalam persidangan bahwa merekaterdakwa . Musliadi Pgl Imus Bin Markis, terdakwa II. Alexon Aprisal Pgl Ison Bin Isuldan Terdakwa Ill. Jafri Pgl Ijap Bin Makruf serta Sdr.

limbah, kecualipelaksanaan pekerjaan pengelolaan limbah B3 tersebutdilakukan diluar area perusahaan penghasil limbah yangdilakukan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebutwajidb mendapatkan izin dari Kementerian LingkunganHidup, baik izin pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan,penimbunan;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidakkeberatan karena tidak ada kaitannya dengan terdakwa;7.

Pstperusahaan penghasil limbah di kerjakan oleh PT. ChevronPacific Indonesia dengan menggunakan pihak ketiga yangsetau saksi dikerjakan oleh PT.Green Planet Indonesia;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidakkeberatan;8. Saksi Ir.

CPI sebagai penghasil limbah wajibmengelola limbah;e Bahwa dasar melakukan pengelolahan limbah adalahPasal 54 UU No. 32 Tahun 2009, Kepmen LH No. 33Tahun 2009, ijin pengolahan PP No. 18 Tahun 2009 danKepmen LH No.128 Tahun 2003;e Bahwa PT.

CPI selaku penghasil limbahkecuali pengolahannya diluar lokasi pengolah limbah;Bahwa jin diberikan kepada penghasil limbah yangmengolah limbahnya sendiri jika ada pengolah limbahdiluar lokasi penghasil limbah wajib ijin, KLH tidak pernahmemberikan ijin terhadap pihak ketiga yang mengolahlimbah didalam lokasi penghasil limbah;Bahwa selama ini pihak ketiga yang mengolah limbahdiluar penghasil limbah ada yang mengajukan ijin;Bahwa ljin pengolahan limbah terkait siapa yangbertanggung jawab terkait AMDAL

CPI selaku penghasil limbah kecuali diluar lokasi pengolahlimbah;e Bahwa ljin diberikan kepada penghasil limbah yang mengolah limbahnyasendiri jika ada pengolah limbah diluar lokasi penghasil limbah wajib jijin,Halaman 161, Putusan Nomor : 81/Pid.B/TPK/2012/PN. Jkt. PstKLH tidak pernah memberikan ijin terhadap pihak ketiga yang mengolahlimbah didalam lokasi penghasil limbah ;Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Deputi IV, KLH pernahmemberikan Proper Merah kepada PT. CPI karena PT.

biaya bunga sebesar Rp. 1.606.843.217,00,Pemohon Banding tidak setuju) dengan alasan biaya bungatersebut merupakan biaya akrual bunga dimana PajakPenghasilan Pasal 26 atas biaya bunga tersebut telahPemohon Banding potong di bulan Juli 2004 ;Perhitungan Pajak yang Terutang Menurut Pemohon Banding ;Bahwa seSuai dengan penjelasan di tas, maka menurutperhitungan Pemohon Banding, Pajak yang terutang = adalahsebagai berikut Des krip si MenurutPemohon BandingDasar Pengenaan Paj ak Rp. 85. 079. 659,00Pajak Penghasil

selalu berdalin buku nikah akan dikirimkan kembalikepada Pemohon supaya Pemohon dapat mengurus perceraian antaraPemohon dan Termohon asalkan Pemohon mengirim uang sejumlah yangdiminta Termohon dengan berbagai alasan mengatasnamakan untukkepentingan anak.Bahwa Pemohon tidak pernah lalai dalam kewajiban mengirim uang untukkebutuhan anak sesuai dengan kemampuan Pemohon,namun hal tersebuttidak menjadikan Termohon paham dan sadar dengan sikapnya, olehkarena itu Pemohon merasa hanya dijadikan sebagai penghasil

Nopember1894 yang menyatakan bahwa "Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda beradapada pelaku, sekalipun ia bemudian melepaskannya karena diketahui ".Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 262/Pid.B/2016/PN Blbyang dimajsud dengan TERNAK adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamak biak dan babi (vide Pasal 100 KUHP) TERNAK adalah hewanyang sudah atau TERNAK adalah hewan yang sudah dijinakkan, dipelihara danberkembangbiak dibawah pengawasan manusia dengan tujuan untuk mendapatkanmanfaat sebagai penghasil

Dengan demibian unsurinipun telah terpenuhi.Seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain terhadap TernakYang dimaksud dengan TERNAK adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamak biak dan babi (vide Pasal OO KUHP) TERNAK adalah hewanyang sudah atau TERNAK adalah hewan yang sudah dijinakkan, dipelihara danberbemkangbiak dibawah pengawasan manusia dengan tujuan untuk mendapatkanmanfaat sebagai penghasil bahanbahan dan jasa yang berguna bagi bepentinganhidup manusia(vide UURI No.6 tahun 1967

Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalahindustri penghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagaibahan baku dari hasil kebun sendiri menjadi CPO sebagaihasil akhir pabrikasi;2. TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkanseluruhnya kemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkanCPO;3. Hasil produksi dari industri penghasil CPO ini merupakanHalaman 6 dari 44 Halaman.

Semua Faktur Pajak (FP) yang Pemohon Banding kreditkansangat jelas terkait erat dengan kegiatan usaha PemohonBanding sebagai penghasil CPO;5. Pemohon Banding tidak menjual TBS kepada pihakmanapun, yang berarti tidak ada penyerahan TBS dariperusahaan Pemohon Banding kepada pihak luar;6.

Hal iniberarti bahwa Faktur Pajak Masukan atas aktivitas kebunPemohon Banding sebagai contoh, atas pembelian pupukuntuk kebun merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan objekPPN. Perlu Pemohon Banding tegaskan bahwa PemohonBanding tidak melakukan penyerahan yang tidak terutangpajak/PPNnya dibebaskan;7. Selain itu, perlu dijelaskan pula bahwa Perusahaan PemohonBanding adalah perusahaan yang:a.

Penyerahan BKP secara konsinyasi.Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah industri penghasil minyak kelapasawit (Crude Palm OilCPO) yang mengolah Tandan BuahSegar (TBS) sebagai bahan baku dari hasil kebun sendirimenjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi.

, dievaluasisetiap tahun dan apabila memenuhi persyaratan teknis diusulkanlagi untuk ditetapbkan sebagai Blok Penghasil Tinggi Kelapa diikutiPenetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih;= Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum mendalami 2 (dua) suratkeputusan tersebut untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan CalonBlok Penghasil Tinggi ( CBPT ) dan Pohon Induk Kelapa Terpilih milikpetani sebagai Sumber Benih Unggul lokal, serta apakah dalampenerapan 2 (dua) surat keputusan tersebut dapat menimbulkanberbagai

Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Kelapa.116Untuk memahami lebih lanjut mengenai Pohon Induk Kelapa Terpilih milikpetani sebagai sumber benih dan Calon Blok Penghasil Tinggi sebagaimanadimaksudkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian ProvinsiNusa Tenggara Timur Nomor: 525.2 / 1186 / Prod. Bun / VIII / 2009 tanggal3 Agustus 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian danPerkebunan Provinsi NTT Nomor: 525.2 / 872.a / Prod.

Pelaksanaan penilaian Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk KelapaDalam dilakukan oleh tim yang terdiri dari := Balai Besar Perkebunan dan Proteksi Tanaman Perkebunan(BBP2TP);Hal. 117 dari 190 hal. Put.

Bun / VIII / 2009 tanggal3 Agustus 2009dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian danPerkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 525.2/872.a/Prod.Bun/VI 1/2010 tanggal 21 Juli 2010, baru merupakan tahapan pemilihan atauseleksi awal terhadap Calon Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Kelapadan belum memasuki tahap penetapan Blok Penghasil Tinggi danpenetapan Pohon Induk Kelapa;Varietas Unggul Kelapa.Berdasarkan Petunjuk Teknis dan Pembibitan Kelapa yang diterbitkanDirektorat Jenderal Perkebunan

Di Sumba Barat tidak ada Blok Penghasil Tinggi Kelapa (BPT);c. Bahwa hingga sekarang tidak ada Benih Bina Kelapa yang berasaldari Sumba Barat NTT yang telah dilepas varietasnya oleh MenteriPertanian;d.

Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi sehinggaterjadi Kematian dan kepunahan secara perlahanlahan atau massal dariorganisme penghuni ekosistem terumbu karang, hal ini dapatberpengaruh pada pada kekayaan biodiversitas, Penghasil utamaoksigen atau O2 bagi kehidupan di laut, dan membantu mengisap karbondioksida atau CO2 yang diproduksi oleh bumi;2 Penangkapan ikan dengan mengunakan bahan peledak(bom ikan) biasa dilakukan pada saat ikan bergerombolan sehingga ikanyang mati mulai dari ukuran

Penghasil berbagai jenis ikan hias dan produksiperikanan lainnya yang bernilai ekonomis penting. Jenisjenis karangyang bagus biasanya digunakan untuk kepentingan bisnis akuarium laut,dan sebagai bahan baku bioaktif dalam bidang kedokteran dan farmasi;d. Dampak terhadap pariwisata adalah ekosistem terumbukarang yang merupakan daya tarik wisata tersebut akan hilang sehinggatingkat wisatawan akan berkurang yang mempengaruhi pendapatan negara(devisa);e.

Dampak terhadap ekonomi secara langsung dan tidak langsungberpengaruh terhadap tingkat perekonomian atau pendapatan masyarakatpantai atau nelayan karena berkurangnya populasi ikan, sehingga hasiltangkapan nelayan berkurang, begitu juga terhadap penghasil berbagai jenisikan hias dan produksi perikanan lainnya yang bernilai ekonomis penting.Jenisjenis karang yang bagus biasanya digunakan untuk kepentingan bisnisakuarium laut, dan sebagai bahan baku bioaktif dalam bidang kedokteran danfarmasi.d.

rusakakan terancam karena mengalami abrasi dan ketika terjadi gempa bumi dan atautsunami maka wilayah tersebut tidak bisa terlindungi dari dampak kerusakan yangdiakibatkan oleh peristiwa dimaksud, dampak terhadap ekonomi secara langsung dantidak langsung berpengaruh terhadap tingkat perekonomian atau pendapatanmasyarakat pantai atau nelayan karena berkurangnya populasi ikan, sehingga hasilHalaman 22 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.SusPRK/2021/PN Lbjtangkapan nelayan berkurang, begitu juga terhadap penghasil

Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan bakutembakau.Bahwa dana bantuan sosial kemasyarakatan (tembakau) tersebut padaawalnya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)yang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau Tahun Anggaran 2010 dan Pasal 1 Peraturan GubernurDaerah Istimewa Nomor 44 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana

No. 1065 K/Pid.Sus/2013Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dengan HM.Irsyad/Sarjonoselaku Ketua KUB Makmur yang seharusnya dipergunakan untukpeningkatan kualitas bahan baku dengan pembudidayaan tembakau danpembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan bakutembakau, sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1)dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan bakutembakau.Hal. 11 dari 33 hal. Put.

Surat Perjanjian Kerja SamaNomor : 525/1458.3 tanggal 08 September 2010 tentang PemanfaatanDana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Bantuan Modal Kelompok PetaniTembakau antara Ir.Edy Suhariyanta,sMMA selaku Kepala DinasPertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dengan HM.Irsyad/Sarjonoselaku Ketua KUB Makmur yang seharusnya dipergunakan untukpeningkatan kualitas bahan baku dengan pembudidayaan tembakau danpembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPH DPP PM DPP PK PPNPupuk 100 10 10my ss Tidak DapatTAS 400 Dibebaskan 400 DikreditkanCPO 500 50 90Netto 50 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2) di atasterlinat jelas ada ketidakadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOpada 2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO merupakanbagian dari unit usaha dalam 1 badan usaha seperti yangterjadi pada

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM OPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNTidak Dapat Tidak DapatPuslE = Dikreditkan Dikreditkanz : Tidak DapatTBS 400 Dibebaskan 400 DikreditkanCPO 900 90 90Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 3) di atasterlinat jelas ada keadilan dalam beban pajak yangditanggung antara perusahaan perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usaha terpisah, denganapabila perkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOHalaman 27 dari 34 halaman.

MUS korban memiliki penghasil era Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. OOH ( dua jutarupiah) tiap minggu dari usahanya berjualan tahu dan sehingga tidakmungkin korban tidak memiliki uang, atas ala keberatan korbanmeminjamkan uang tersebut Sdr. MUS mer.MUS mulai berpikir untuk menghabisi ny Sy an agar bisa membalaskanrasa sakit hatinya sekaligus dapat ch uang korban sebagai ongkost hati, selanjutnya Sdr.pulang ke Tembilahan.

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNPupuk 100 10 10= Tidak DapatTBS 400 Dibebaskan 400 DikreditkanCPO 900 90 90Netto 90 90 Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 1723/B/PK/PJK/2017 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 2) di atas terlihat jelas ada ketidakadilandalam beban pajak yang ditanggung antaraperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari

Pengolahan Kelapa Sawit DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPNUraian Beban Pajak Pupuk 400Tidak Dapat Tidak DapatDikreditkan Dikreditkan Tidak DapatTes 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan CPO 900 9090 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1)dan 3) di atas terlihat jelas ada keadilan dalambeban pajak yang ditanggung antara perusahaanperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPO pada2 (dua) badan usaha terpisah, dengan apabilaperkebunan penghasil TBS dan pabrik CPOmerupakan bagian dari unit usaha dalam

rumah orang tua orangPenggugat selama kurang lebih 1 tahun ;Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belumdikaruniai anak;Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis hingga berjalan sampai 1 tahun kemudiansetelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sudahtidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadipertengkaran dan perselisihan puncak dari perselisihantersebutkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah, karenaTergugat tidak mempunyai penghasil

rumah orang tuaorang Penggugat selama kurang lebih 1 tahun ;Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai anak;Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis hingga berjalan sampai 1 tahun kemudiansetelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sudahtidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadipertengkaran dan perselisihan puncak dari perselisihantersebutkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah, karenaTergugat tidak mempunyai penghasil

Rp184.386.797,00 yang dipertahankan olehTerbanding (Penelaah Keberatan) dengan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industripenghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolahTandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasil kebun sendirimenjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi;Bahwa TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkan seluruhnyakemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan CPO;Bahwa hasil produksi dari industri penghasil

CPO ini merupakan BarangKena Pajak (BKP) yang pada saat penyerahannya kepada pihak pembelidikenakan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa semua Faktur Pajak (FP) yang Pemohon Banding kreditkan sudahsesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku dan sangat jelas terkaiterat dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penghasil CPO;bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) UndangUndang PajakPertambahan Nilai yang mengatur bahwa Apabila dalam suatu Masa Pajak,Perusahaan Kena Pajak selain melakukan penyerahan

Banding informasikanHalaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 1255 B/PK/PJK/2016sebelumnya bahwa Pemohon Banding memproduksi CPO yang merupakanBarang Kena Pajak, dengan demikian maka semua Faktur Pajak Masukanyang Pemohon Banding peroleh adalah berhubungan dengan penyerahanBarang Kena Pajak yang Pemohon Banding hasilkan;Bahwa hal ini berarti bahwa Faktur Pajak Masukan atas aktivitas kebunPemohon Banding sebagai contoh, atas pembelian pupuk untuk kebunmerupakan Pajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil

Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPP PK PPN Pupuk 100 10 10 Tidak Dapat7a5 400 Dibebaskan 400 Dikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2)di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSHalaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 1255 B/PK/PJK/2016dan pabrik CPO merupakan bagian dari

No.127/Pdt/2012/PT.Plgadalah perjanjian perbatasan atau dokumen hukum yang dibuat oleh parapihak ketika dulu bersamasama melakukan survei dan pemetaan batasbatas wilayah, oleh karena itu Penggugat ingin mengingatkan kembalikepada Majelis Hakim Yang Terhormat, atas histori lahirnya PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 tentang Penetapan MusiRawas sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 yaitubermula adanya sengketa perbatasan yang ingin kami kKemukakan adalahberpijak dari teori

Hasil tersebut kemudian diproses lebih lanjutoleh Direktorat Jenderal BAKD kepada Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri menerbitkan PeraturanMenteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 63 Tahun 2007 tentangPenetapan Kabupaten Musi Rawas sebagai Daerah Penghasil SumurGas Bumi Suban 4.

Dengan kata lain Permendagri Nomor 63 Tahun2007 merupakan sandaran yuridis yang tidak dapat ditafsirkan lainkecuali menyatakan secara tegas bahwa Daerah Penghasil Sumur GasBumi Suban 4 merupakan wilayah daerah Kabupaten Musi Rawas ;Bahwa disamping itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Tergugat )juga telah melakukan Perobuatan Melawan Hukum dengan melakukantindakantindakan hukum kongkrit yaitu melakukan pembelian/pembebasan tanah/lahan H.

(Bukti Tl18) ;Bahwa penerbitan PERMENDAGRI Nomor 63 Tahun 2007 tersebuttidak memperhatikan fakta hukum, yaitu sejak dilakukan eksplorasidan eksploitasi pada tahun 2000 sampai dengan 2006 Sumur GasBumi Suban 4 oleh proses administrasi perijinannya dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan tidak ada klaim dariPemerintah Kabupaten Musi Rawas ;Bahwa sebagaimana Notulen Rapat Penjelasan Proses PenerbitanPermendagri No. 63 Tahun 2007 Tentang Penetapan KabupatenMusi Rawas sebagai Daerah Penghasil

Bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalahHalaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 249 /B/PK/PJK/2016industri penghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yangmengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasilkebun sendiri menjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi;. Bahwa TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkanseluruhnya kemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan CPO;.

Bahwa hasil produksi dari industri penghasil CPO ini merupakan BarangKena Pajak (BKP) yang pada saat penyerahannya kepada pihak pembelidikenakan PPN;. Bahwa semua Faktur Pajak (FP) yang karni kreditkan sudah sesuaidengan peraturan Perpajakan yang berlaku dan sangat jelas terkait eratdengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penghasil CPO.

Hal ini berarti bahwaFaktur Pajak Masukan atas aktivitas kebun Pemohon Banding sebagaicontoh, atas pembelian pupuk untuk kebun merupakan Pajak Masukanyang terkait dengan industri penghasil CPO yang merupakan BKP danobjek PPN;.

Bahwa Pemohon telah punya penghasil untuk biaya rumah tangga danDiana binti Ferdinal telah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga.4.