Ditemukan 3093 data
8 — 4
Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang
10 — 5
Pasal 1 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0877/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa Pemohon
18 — 9
Bahwa sebelum perkaiwnan dilangsungkan ternyata Para Pemohon telahmempunyai seorang anak perempuan yang bernama: NI KOMANGJOSINTA PUTRI, yang lahir di Badung pada tanggal 8 Agustus 2008sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 4741/37/KRK/V/16yang dikeluarkan oleh Lurah Kerobokan Kelod;4.
85 — 27
Pasal 1 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Pati;Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 585/Padt.P/2020/PA.PtMenimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa
14 — 2
Pasal 1 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili Serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasuruan;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi
19 — 6
Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang
8 — 3
Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0916/Pdt.P/2018/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa Pemohon
8 — 4
Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang
8 — 5
yangmenyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjuncto Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan
4 — 3
Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah
8 — 5
Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah
10 — 3
Pasal 1 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili paraPemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, maka perkaraini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasuruan;Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknyaadalah para Pemohon memohon agar para
17 — 8
Pasal 49 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon beradapada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang
31 — 9
Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0348/Pdt.P/2016/PA Kab.MlgMenimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon
10 — 2
di persidangan dan disumpahsecara terpisah serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehinggakedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formilalat bukti saksi;Menimbang, atas pertanyaan Majelis Hakim kedua saksi tersebutmemberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaisuami isteri yang sah yang dari perkawinannya belum dikaruniai anak, bahwasaksi mengetahul rumah tangga diantara keduanya sudah tidak rukun lagi danterjadi perselisihan sejak perkaiwnan
86 — 40
dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan ketentuanpasal pasal dari Undang Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaanHalaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2015/PA.Tgrskehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Perkaiwnan
7 — 0
ketentuan pasal dan pasal 33 Undangundang Nomor Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suamiistri itu wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikanbantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.Adapun maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 3 KompilasiHukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan perkaiwnan
8 — 4
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubahdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2)dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukandalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbuktisebagai suami istri dan terikat perkaiwnan
7 — 5
Pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah yang
12 — 5
hal.Put.No.93/Pdt.G/2011/PA.Kdr.beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubahdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunternyata tidak berhasil =;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2)dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukandalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbuktisebagai suami istri dan terikat perkaiwnan