Ditemukan 2438 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : primair primer premier primari prime primier primief
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 88 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. JASNI EVAWATI, MM Binti (Alm). JAMALUDIN SYARIF
84 — 23
  • menunjukkankecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keadaan keberadaannyasecara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidakterbukti adanya halangan untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannyasecara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, makaTerdakwaadalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku Terdakwa atasperbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure setiap orang sebagaimanatertuang dalam dakwaan primeir
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bdg.
Tanggal 8 Desember 2016 — DYAN RUDIYANTO
71 — 21
  • SaAAanAAaaa Menimbang, bahwa demikian juga selama pemeriksaan perkara dalampersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf danpembenar didalam diri Terdakwa, sehingga secara hukum Terdakwa mampubertanggung jawab atau mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannyayang didakwakan kepadanya.Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure setiap orang sebagaimanatertuang dalam dakwaan primeir Jaksa Penuntut Umum dinyatakan Terbuktisecara sah dan meyakinkan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
2.MOHAMMAD HAMIDUN NOOR, SH
3.JANANG MULA ANDRI RONU, S.H
4.DEDI FRANKY, SH
5.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
6.CAKRA YUDA PAMUNGKAS, SH.,MH
Terdakwa:
GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG
147 — 72
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait denganHalaman 115 dari 156 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN PIkpembuktian dakwaan seperti dimaksud terlebin dahulu Majelis membuktikan dakwaan Primair,apabila dakwaan Primeir telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi.Demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
YUDHI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
M. YUSUF A, S.Pd Bin ADIYAN
136 — 54
  • SusTPK/2018/PN Bnamelanggar dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya haruslah dibebaskan,untuk itu. majelis tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat HukumTerdakwa tersebut karena menurut majelis hakim sesuai dengan faktafaktapersidangan, Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Primeir PenuntutUmum dan oleh karenanya harus lah dipertanggungjawabkan secara hukumMenimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 25 September 2017 — SOFYANSYAH, SE., MM. Bin H. DARMI RASAD
79 — 15
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 13 Maret 2017 — ARDIANUR,S.Hut
108 — 21
  • UndangUndangRepublik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-08-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.K.Z. TOMY APRIANTO, SH
2.KIKI INDRAWAN, ST, SH
3.ANDEP SETIAWAN SH
4.FERRY, SH
Terdakwa:
YEFRI AGNETIUS DEDDY BIN JERDY ALOYSIUS MASRAN
157 — 21
  • Pasal 18 Ayat (1),(2),(3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebin dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 20-08-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 23 Desember 2021 — Penuntut Umum:
RIKI GUSWANDRI
Terdakwa:
Suwardi Bin A. Wahab
118 — 0
  • Wahab tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primeir dan Dakwaan Subsidair;
  • Membebaskan Terdakwa Suwardi Bin A. Wahab oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum (Vrijspraak);
  • Memulihkan hak-hak Terdakwa Suwardi Bin A.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/PID.SUS/TPK/2016/PN.BDG
Tanggal 20 Februari 2017 — YUDI HARYONO, S.Sos.
75 — 23
  • bersamasama saksi Deddy Kurniadi, A.Pi,(dalam Kedudukan sebagai PPK), dan saksi Hartono Herlambang (yang telahdisidang dan diputus dalam perkara terpisah) melakukan Tindak Pidana Korupsidalam proyek Rehabilitasi Jeti Cangkol Kota Cirebon T.A 2012, yangmengakibatkan kerugian Negara sebesaar Rp. 202.568.068,29 (dua ratus dua jutalima ratus enam puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah, dua puluhsembilan sen);Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure setiap orang sebagaimana tertuangdalam dakwaan primeir
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 4/PID.TPK/2019/PT BDG
Tanggal 2 April 2019 — Pembanding/Penuntut Umum II : OBET RIAWAN , SH
Terbanding/Terdakwa : BUDI WINATA
181 — 91
  • ., yang dimintakan banding tersebut;

    MENGADILI SENDIRI

    Menyatakan Terdakwa BUDI WINATA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi bersama-sama secara berlanjut sebagaimana dakwaan Primair;
    Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primeir tersebut;
    Menyatakan Terdakwa BUDI WINATA telah terbukti secara sah dan menyekinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi bersama-sama secara berlanjut sebagaimana

Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 28 Februari 2017 — SYARIFFUDIN Bin Alm JUMAT SA'BAN (Terdakwa)
94 — 36
  • TpgMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkandakwaan Primair terlebin dahulu, dan apabila dakwaan Primeir tersebut telahterbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perludipertimbangkan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbuktimaka Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dariPenuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umummendakwa Terdakwa
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 29 Juni 2015 — SUKARDI Bin PAIJO
32 — 15
  • tidak meliputi atas diri Terdakwa namun apakahTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya akan dibuktikan dengan unsureunsur selanjutnya;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari pasal 2 tidakterpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternative kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primeir
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata Tanah
Register : 04-07-2011 — Putus : 03-05-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 8/Pdt.G/2011/PN.TJP
Tanggal 3 Mei 2012 — - BUSTAMI lawan - HUSNIWATI, dkk
119 — 25
  • Patih sudah meninggal dunia ;Dengan demikian batasbatas Objek Perkara yang dikemukakan Penggugatadalah Keliru dan Tidak Sempurna ;Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya hal.8 point.g dan dalam primeir hal.12point.1617 mengatakan Tergugat A.1 dan A.2 bersama atas nama Tergugat A.3(CV. JAYA SEPAKAT ), menjadikan Sertifikat Objek perkara sebagai jaminanhutang ;Bahwa kebenarannya adalah Tergugat A.2 tidaklah termasuk selaku Pengurus dariTergugat A.3 ( CV.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 12 Januari 2017 — Hj. DARINI KURNIAWATI
52 — 17
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-04-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 19 Juli 2017 — RIADI JUNIANNUR
136 — 22
  • Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumdalam dakwaan Kesatu tersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu,dalam praktek peradilan pidana, knususnya terkait dengan pembuktian terhadapbentuk dakwaan subsidaritas, ada kewajiban untuk terlebin dahulu membuktikandakwaan Primair, apabila dakwaan Primeir
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — AGUS SETIYADI, ST Bin H. ASMAWIE (Alm)
57 — 19
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — SETIAWAN,ST Bin SUGITO
69 — 24
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 28 Februari 2017 — SAID MOHD DAMRIE, SKM., MPH (Terdakwa)
86 — 18
  • pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;Subsidair: melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkandakwaan Primair terlebin dahulu, dan apabila dakwaan Primeir
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — KASMADIYANSYAH Bin MASKUR
59 — 16
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 30 Mei 2017 — SUMALI Bin KADENUN
59 — 26
  • Pasal 18 ayat (1), (2)dan (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umumtersebut adalah subsidairitas, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilanpidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaansubsidaritas, ada kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaanPrimair, apabila dakwaan Primeir