Tipikor Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PT.BGL.z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PUSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor :PW 03.02/PPKSP.IVSNVTPJSA/23/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal UsulanPenetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VII ProvinsiBengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/ 2015 tanggal 27 Februari2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.bb. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional

pemeriksaan tanah dengan alat sondir danhand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi BengkuluNomor : PW 03.02/PPKSP.I/SNVTPJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian(Show Case Meeting) tahap Il pekerjaan pembangunan pengendali BanjirAir Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi BengkuluNomor : PW 03.02/PPKSP.IV/SNVTPJSA/23

/2014 tanggal 26 Februari2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VIl/ 2015 tanggal27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB :001532091 (Satu) Bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 95,613 %1 (satu1 (satu1 (satu1 (satu1 (satu1 (satu1 (satu1 (satubundel Copy Gambar Pelaksanaan

Maka secara jelas makna substansi ketentuan dalam UU17 /2014 MD3 Jo UU 23/2014 tentang PEMDA dan PP 12/2018, AnggotaDPRD tidak dapat dituntut secara pidana dalam menjalankan tugas danfungsi Pengawasan sehingga Pemohon merupakan Anggota DPRDKabupaten Konawe Kepulauan periode pertama 20152019 dan sekarangperiode kedua 20192024. Sehingga Tindakan Termohon dalam membuatSurat Panggilan Nomor : S.

Praperadilan No. 9/Pid.Pra/2021/PN Kdi15.Pasal 224 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 Jo Pasal 176ayat (2) UU 23/2014 tentang PEMDA Jo Peraturan Pemerintah No 12 Tahun2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertio Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, sehingga dapat dikatakan bahwaTindakan Termohon Tersebut juga telah menjatuhkan harkat dan martabatseseorang yang karena tugas dan fungsi kewenangan nya dalammelakukan fungsi pengawasan dan berdasarkan hukum harus pula dikhususkan

(berkasterlampir dengan Nomor Surat Pengantar 5/3/RT.23/2014). Bahwa benar saksi yang menandatangani Surat Keterangan Berdomisili anHENDRA LERIE KAWILARANG dengan Nomor 474.2/29/06.09/2018diBengkulu pada tanggal 21 Maret 2018 berdasarkan Surat Pengantar dariKetua RT 23 pada tanggal 21 Maret 2018 yang ditanda tangani dan dicap olehKetua RT 23.

14 April 2014yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Po, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasansebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 11 Januari 2007, Pemohon dan Termohon telahmelangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo,termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/201/l/2007 tanggal 11 Januari2007 sebagaimana surat keterangan nikah nomor : Kk.15.02.6/23

/2014 ;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkumpul sebagai suamiistri di rumah Pemohon sampai tahun 2013 kemudian berpisah ;Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniaiseorang anak yang bernama : ANAK KANDUNG, umur 6 tahun yang lahir padatanggal 13 Mei 2008 ;Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung bahagia,akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2008 ketenrtaman rumah tanggaPenggugat dan Tergugat mulai goyah tidak harmonis dan kemudian terusmenerus

Quest International Indonesia)(Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telahdiberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajakkepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melaluisurat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.59/SP.23/2014 tanggal 9Januari 2014 dengan cara disampaikan secara langsung kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 16Januari 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat JenderalPajak Nomor Dokumen 201401160234;2.

Berdasarkan UU 23/2014 perubahan atas UU32/2004 tentang Pemerintan Daerah, Bupati adalah Kepala PemerintahanDaerah, sedangkan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerahberkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Psl 40UU 32/2004), sehingga kewenangan DPRD menurut Pasal 41 UU 32/2004tentang PemDa dibatasi hanya memiliki menjalankan fungsi : Legislasi,Anggaran dan Pengawasan.

KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Diikat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan PeringkatKetiga Nomor 652/2011 tanggal 22 September 2011 PPATAlang, SH. yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat HakTanggungan Peringkat Ketiga Nomor 9285/2011 tanggal 27Oktober 2011 oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat denganHalaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 559/PDT/2021/PT.DKImemakai irahirah Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa Diikat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan PeringkatKeempat Nomor 23

/2014 tanggal 20 Oktober 2014 PPAT AnnaPurnomo Wiguno, SH., MH. yang selanjutnya diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan Nomor 10304/2014 tanggal 10Nopember 2014 oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat denganmemakai irahirah Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha EsaB.

(i) Akta Pemberian Hak Tanggungan No.23/2014, tanggal27 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Sofa Munayan,S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kuningan(Selanjutnya disebut sebagai APHT NOMOR 23/2014):juncto(ii)Sertipikat Hak Tanggungan No.01460/2015 denganPeringkat Pertama yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Kuningan (selanjutnya disebutsebagai SHT NOMOR 01460/2015);Sebidang tanah dengan luas 320 m?

Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No.23/2014,tanggal 27 Januari 2014 yang di buat dan di hadapan Sofa Munayan,S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kuningan (selanjutnyadisebut sebagai APHT NOMOR 23/2014), bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.I21;22.

Mitra) Cahaya Abadi Metalindo (Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patutdan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) melalui surat Sekretariat PengadilanPajak Nomor: P.84/SP.23/2014 tanggal 28 Januari 2014 danditerima secara langsung pada tanggal 04 Februari 2014 denganbukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu nomor201402040114;ll.

Bahwa utang atau fasilitas kredit yang diterima Penggugat dari Tergugat ,sebagaimana dimaksud angka 6 diatas mulai bulan pertama sejak fasilitaskredit tersebut diberikan Penggugat sudah tidak melakukan pembayaranbunga dan atau pembayaran kreditnya tidak teratur sebagimana yangdiperjanjikan, sehingga Penggugat mengalami tunggakan atas fasilitas kredittersebut, atas kondisi tersebut Tergugat menerbitkan Surat Peringatan (pertama) sesuai Surat No.041/Adm.Krd/V.23/2014 tanggal 23 Mei 2014,dengan surat

. : : Pengeluaran10 12/23/2014 Perjalanan dinas Sri Rahayu, Suparno 80,000 Tahun 2014Januari luran kebersihan dan Pengeluaran11 2016 aga fe ain kantor Puji Laswati 30,000 Tahun 2016Upah / honor pengisi Tanda terimasosialisasi tidak terdapat2) es Pembangunan dan " 100,000 nama danRehabilitasi Jalan tanda tanganDana KegiatanRehabilitasi Jalan / Jeborbumen 300 meter Bada Bantuan1B . 41,097,000 Provinsi JawaAspal Bantuan dan Kauman 150 meter TenaahProvinsi 9BA Penyerahan DanaPelaksanaan RT 01 RW VI (

Kaur PBB untukTo eee Pemerintahan DPPKAD 115,371 bengkok Kaur(Benyamin) PemerintahanBantuan KeuanganKader Posyandu Pengeluaran8 12/31/2014 Desa Kurawingngun Kader Posyandu 1,600,000 Tahun 2014TA 2014Honor Rapat/SidangPanitia Pelaksana Pengeluaran9 12/31/2014 Kegiatan Infrastruktur Panitia 1,060,000oe Tahun 2014Bantuan Propinsi TA2014: Sri Rahayu, Pengeluaran10 12/23/2014 Perjalanan dinas Supartg 80,000 Tahun 2014Januari luran kebersihan dan .

Perlu kiranya diketahui bahwa keberadaan UU 32/2004telah dicabut dan sudah tidak berlaku lagi.Bahwa sebagaimana diketahui, sejak disahkan pada tanggal 30September 2014 dan selanjutnya diundangkan pada tanggal 2Oktober 2014 dengan LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2014 NOMOR 244, maka kedudukan UU 32/2004 sudahdicabut dan digantikan oleh UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014).

Saat ini punkedudukan UU 23/2014 pun telah diubah dengan UndangUndangNomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah Menjadi UndangUndang (UU 2/2015) dan terakhir diubahkembali oleh UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah.20.

/2014 tertanggal 22 Mei 2014, antara Iwan Santoso Hartono(Penjual) dengan Cucu Cumarna (Pembeli) yang dibuat dihadapanDrs.Maryoto, SH, PPAT di Kabupaten Bandung.Yang telah dibalik nama ke Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHG)Nomor: 188/Lembang, tertanggal 14 Mei 2014, surat ukur tanggal 23Halaman 58 dari hal 133 Putusan No 82/Pdt.G/2016/PN BlbApril 2014 No: 00558/Lembang/2014, luas 100M2 (seratus meterpersegi) atas nama Cucu Cumarna.8) Tergugat XXIl, telah membeli tanah sebagaimana Akta Jual Beli (AJB

Beli (AJB) Nomor: 24/2014 tertanggal 22 Mei 2014, antara IwanSantoso Hartono (Penjual) dengan Haji Nanang Cahyana (Pembeli) yangdibuat dihadapan Drs.Maryoto, SH, PPAT di Kabupaten Bandung.Yang telah dibalik nama ke Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHG)Nomor: 187/Lembang, tertanggal 14 Mei 2014, surat ukur tanggal 23April 2014 No: 00557/Lembang/2014, luas 100M2 (seratus meterpersegi) atas nama Nanang Cahyana.Pengugat Rekonpensi/Tergugat XXI, telah membeli tanah sebagaimanaAkta Jual Beli (AJB) Nomor: 23

/2014 tertanggal 22 Mei 2014, antara IwanSantoso Hartono (Penjual) dengan Cucu Cumarna (Pembeli) yang dibuatdihadapan Drs.Maryoto, SH, PPAT di Kabupaten Bandung.Yang telah dibalik nama ke Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHG)Nomor: 188/Lembang, tertanggal 14 Mei 2014, surat ukur tanggal 23Halaman 64 dari hal 133 Putusan No 82/Pdt.G/2016/PN BlbApril 2014 No: 00558/Lembang/2014, luas 100M2 (seratus meterpersegi) atas nama Cucu Cumarna.

Nomor 25 / 2014 tanggal 21 Mei2014 ;Halaman 94 dari hal 133 Putusan No 82/Pdt.G/2016/PN BlbT.XIX laT.XX1T.XX laT.XXF T.XXtHaT.XXIF1T.XXiF laT.XXil1T.XXil laT.XXIV1T.XXWV1aT.XXV1T.XXV1T.XXV laT.XXV loT.XXVE1T.XXViHaFoto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 183 a/n Hajjah OnengAtikah ;Foto Copy Akta Jual beli Nomor 24 / 2014 tanggal 22 Mei 2014Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 187 a/n NanangCahayaFoto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 188 a/n CucuCumarnaFoto Copy Akta Jual beli Nomor 23

/ 2014 tanggal 22 Mei 2014Foto Copy Akta Jual beli Nomor 13/2014 tanggal 4 April 2014 ;Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 178 a/n Agus RidwanFoto Copy Akta Jual beli Nomor 18 / 2014 tanggal 4 April 2014Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 179 a/n WilliamYonathanFoto Copy Akta Jual beli Nomor 148 / 2014 tanggal 02 juli 2014Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 186 a/n Zubir;Fhoto Copy Akta Jual Beli No. 21/2014 tertanggal 22 Mei2014Foto Copy Akta Jual Beli No. 21/2014 tertanggal

BANK MANDIRI6/23/2014 4,000,000 PT. BANK MANDIRI8/15/2014 13,500,000 PT. BANK MANDIRI10/3/2014 8,500,000 PT.

BANK MANDIRI 6/23/2014 4,000,000 PT. BANK MANDIRI 8/15/2014 13,500,000 PT. BANK MANDIRI Halaman 49 dari 97 hal Put. No.56/Pid.Sus/2016/PN Smg 10/3/2014 8,500,000 PT.

Bali Lysta Karyauthama kemudian beralih kepada I Sunardhi berdasarkan aktajual beli No. 23/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Gusti Made ErniSalihati, SH selaku PPAT di Wilayah Kabupaten Badung;Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3597/Benoa, seluas 347 m2, SuratUkur No. 3400/2002, tertanggal 18 Nopember 2002, awalnya tercatat atas namaPT.

Desember Tahun 2009,LPBP12/WPJ.23/2014 tanggal 31Desember 2014 untuk Jenis Pajak PPN dengan Masa Pajak Januari sd.Desember Tahun 2010.Bahwa waktu kejadian sebagaimana saya maksud dalam LaporanKejadian nomor : LK.DIK01/WPJ.23/BD.0700/2015 tanggal 04 Februar2015 adalah pada Januari 2009 sampai dengan Januari 2011 Bahwa tempat kejadian tindak pidana pajak sebagaimana saya maksuddalam Laporan Kejadian nomor : LK.DIK01/WPJ.23/BD.0700/2015tanggal 04 Februari 2015 adalah:e Jl.

Laporan HasilPengembangan dan Analisa IDLP Nomor: LHPA.IDLP08/WPJ.23/BD.0402/2011 tanggal 25 Juli 2011, yang sumber datanya dariDirektur Intelijen dan Penyidikan Pajak, diperoleh informasi bahwa CV.TANDO JAYA, NPWP : 02.543.824.3542.000 diduga melakukanPenyerahan BKP/JKP dan menerbitkan Faktur Pajak namun tidakdilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan transaksi yangsebenarnya untuk tahun 2009 dan 2010.Bahwa saksi membenarkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan BuktiPermulaan nomor : LPBP11/WPUJ.23/

2014 tanggal 31 Desember dannomor : LPBP12/WPuJ.23/2014 tanggal 31 Desember 2014, Setahu sayaTim Pemeriksa Bukti Permulaan sudah melaksanakan kegiatan ;a.

: PW 03.02/PPKSP.IVSNVTPJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian (ShowCase Meeting) tahap Il pekerjaan pembangunan pengendali Banjir AirBengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.Hal. 60 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor :29/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl.36.7.38.30,40.41.42.43.45.46.47.48.49.50.31,52.53.54.5D:56.57.58.32.60.61.62.63.65.66.67.68.z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi BengkuluNomor : PW 03.02/PPKSP.IVSNVTPJSA/23

/2014 tanggal 26 Februari 2015perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VIl/ 2015 tanggal27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.bb. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB :00153209(Satu) Bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 95,613 %(satu) bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 0%.

tanah dengan alat sondir dan handboring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.y. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor :PW 03.02/PPKSP.IV/SNVTPJSA/250/2014 tanggal O7 Oktober 2014 perihalUndangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian (Show Case Meeting)tahap Il pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014.z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor :PW 03.02/PPKSP.IVSNVTPJSA/23

/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal UsulanPenetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VII ProvinsiBengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/ 2015 tanggal 27 Februari2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.bb. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB : 00153209.

tanah dengan alat sondir danhand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.y. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJUSA Sumatra VII Provinsi BengkuluNomor : PW 03.02/PPKSP.I/SNVTPJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian(Show Case Meeting) tahap Il pekerjaan pembangunan pengendali BanjirAir Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PUSA Sumatra VII Provinsi BengkuluNomor : PW 03.02/PPKSP.IV/SNVTPJSA/23

Nomor 532 K/PID.SUS/2017Pembuktian (Show Case Meeting) tahap II pekerjaan pembangunanpengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014;z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII ProvinsiBengkulu Nomor PW 03.02/PPKSP.II/SNVTPJSA/23/2014 tanggal 26Februari 2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalamdaftar hitam;aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu Nomor 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/ 2015tanggal 27 Februari 2015 tentang Sanksi

pemeriksaan tanah dengan alat sondirdan hand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII ProvinsiBengkulu Nomor PW 03.02/PPKSP.II/SNVTPJSA/250/2014 tanggal07 Oktober 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasildari Pembuktian (Show Case Meeting) tahap Il pekerjaanpembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014;1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII ProvinsiBengkulu Nomor PW 03.02/PPKSP.II/SNVTPJSA/23

/2014 tanggal26 Februari 2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantumandalam daftar hitam;2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu Nomor 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/ 2015tanggal 27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftarhitam;1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB00153209;1 (satu) bundel copy gambar pelaksanaan mutual check95,613 %;0%:1 (satu) bundel copy gambar pelaksanaan mutual check1 (satu) bundel fotocopi mutual

Dengan demikian, aturantentang IMB dalam UU BangunanGedung dan PP 36/2005, yang menjadi dasar dibentukanya Perda5/2009 serta Perwal38/ 2012, telah dihapus / dicabut.Bahwa selanjutnya, dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (selanjutnya disebut UU 23/2014) yang telah beberapa kalidiubah, terakhir diutbah dengan Pasal 176 UU Ciptaker, pada Pasal 250menyebutkan sebagai berikut :Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat(1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuanperaturan

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (UU No. 23/2014);Halaman 17 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(PP RI No. 16/2005):g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalamPenyediaan Infrastruktur (PERPRES No. 67/2005): danh.