Ditemukan 299 data
53 — 32
.-----------------------------------------------------------------------21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahar umum Daerah (BUD) tahun anggaran 2008 dengan nomor SPM : 112/909/SPM-LS/2008, tanggal 19 Desember 2008, SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Drs.
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
238 — 568
Tergugat Ill selaku Bendahar Umum Negara mempunyaikewenangan sesuai Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1/2004, sebagaiberikut :Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang :a.e290 5a Ff fF 2Ss.menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggarannegara;mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalamrangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
110 — 27
KOEDOEBOEN, SH, di Tual 09 Mei 2014 .1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kota Tual, Surat PerintahMembayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2014, Kuasabendahara Umum daerah pemerintah Kota Tual .supaya menerbitkan SP2DKepada : SKPD: Sekretariat DPRD,Bendahar/Pihak ketiga): FaLibra Nomor rekening bank 0201020319 Nama Bank BPDMcabang Tual , NPWP 01.416.991.6941.000Halaman 5 dari 284 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PN Amb18).Dasar pembayaran : 10/SPD/1.20.04/2014/KT, Untuk keperluanPembayaran Uang muka (30%
81 — 16
Keuangan Daerah Kabupaten Kendal sekarang DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;e Bahwa, setahu saksi anggaran untuk Bansos Keagamaan tahun 2010 di SetdaKendal pada bagian Kesra. sebesar Rp.1,3 milyar dan ditetapbkan padatanggal 18 Pebruari 2010;e Bahwa, pada tanggal 23 Pebruari 2010 dari bagian Kesra mengajukan suratpermohonan pencairan dana Bansos;126e Bahwa, syarat syarat permohonan pencairan antara lain Kwitansi penyerahanuang, Berita Acara, Kesanggupan SPJ dari Bendahar
86 — 54
CADIKA tersebut saksi tidakmengetahui siapa sebagi pengguna anggaran (PA), kuasa penggunaanggaran (KPA) pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) dan bendahara pengeluaran ;Bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pramuka(CADIKA) ada mencairkan dana di Bank Jambi namun saksi tidakmengetahui siapa orang yang telah mencairkan dana tersebut ;Bahwa sepengetahuan saksi untuk cek atas nama Kas PemerintahDaerah yang mana cek tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinasselaku Pengguna Anggaran dan Bendahar
45 — 17
Tanda Terima) Nomor : 044/BKU/2011 tanggal 17 Maret 2011;Menimbang, bahwa selanjutnya saksi OSLO HABEAHAN membawadokumen pertanggungjawaban dana Pengadaan AlatAlat Olah Raga berupaBerita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Nomor : 082/KANPORA/201 1tanggal 13 Januari 2011 kepada Terdakwa , Terdakwa Il dan Terdakwa Ill selakuTim Pemeriksa Barang untuk ditanda tangani;Menimbang, bahwa setelah selurun dokumendokumen pertanggungjawaban pengadaan alatalat olah raga selesai ditandatangani oleh PPITK,Bendahar
50 — 21
AA.127201 s/d 127225= BBK: 767, 834;Asli Rekapan uang muka proyek pasar Gayungsari tertanggal 25Maret 2010 s/d 06 Juli 2010 yang ditandatangani oleh H.Harjanto (Kabag Bendahar ) tertanggal 26 Juli 2010 ;Asli Rekapan Rincian biaya pra proyek pembangunan pasarGayungsari tertanggal 25 Maret 2010 s/d 25 Juni 2010 dengantotal nilai saldo () 83.393.000.
312 — 113
INDRA membuatSPM dan diserahkan kepada Bendahar ; Bahwa sepengetahuan saksi dana pengadaan laboaratorium TIKtersebut masing masing sekolah mendapatkan sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) untukHardware dan Software ; Bahwa spek barang yang harus dibeli sudah dijelaskan dalampetunjuk teknis ; Bahwa yang dimaksud brended adalah bermerek yaitu antarakeyboard, mouse, CPU dan monitor mereknya harus sama danspek sesuai dengan yang tercantum dalam petunjuk teknis ;Menimbang, bahwa terhadap
142 — 86
SKPD danmempertanggungjawabkan secara fungsional kepada kepala dinaspendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah (DPPKAD)paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas dantanggungjawabnya dapat dibantu oleh bendahara pengeluaranpembantu.Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendaharapengeluaran pembantu sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 3(tiga) bulanMelakukan verifikasi, evaluasi dan analisisterhadap laporanpertanggungjawaban pengeluaran bendahar
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
BUANSI Bin HARDIN
68 — 38
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan; Bahwa tugas saksi SIMTONI (bendahar) pada Pengelolaan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Muara Tiga Kec. Kedurang Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016 =mempunyai kewenangan: menerima,menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, danmempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaranpendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; Bahwa yang menyusun APBDes Muara Tiga Kec. Kedurang Kab.
121 — 59
diserahkan kepada Puskesmas dan lainnya belum dikembalikan ;Bahwa atas penggunaan uang sebesar Rp.600.000.000, (enam ratus jutarupiah) tersebut oleh saksi, saksi tidak pernah ditegur oleh terdakwa maupunPPK karena mereka tidak tahu ;Bahwa pada saat diajukan SPP dan SPB saksi menyampaikan kepadabendahara untuk melakukan koordinasi dengan yang tanda tangan nnya adadidalam dokumen tersebut, setelah saksi melihat semua sudah lengkap lalusaksi menerbitkan SPM ;Bahwa semua dokumen yang diajukan oleh bendahar
173 — 118
Ahmad Fuad selaku Mantan Ketua Bendahar UmumDaerah (BUD) Propinsi Sumut Periode 2014, Nomor 180/2542/2015tanggal 31 Maret 2015 Perihal Bantuan Pemanggilan.b 1 (Satu) bundel copy dokumen berisi dokumen sbb :1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaantinggi Sumatera Utara Medan tanggal 24 Januari 2012 dari YangMenerima Jaksa Penyelidik Murnanada Utama, SH dan yangmenyerahkan C.H Endra Ginting,SH.1(satu) lembar copy tanda terima data/dokumen/benda dari kejaksaantinggi Sumatera
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
217 — 526
Urut 1 s/d 2.Mengetahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir L Izaakditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran JENNY WATTIMENAKwitansi besar dalam keadaan kosong dan biasa tandatangan dan cap duluanadalah Pa Ricky Syauta selaku manager, semua ini disiapkan oleh saksiMauren Huwae selaku BEndahar pembantu Pengeluaran dan selaku PembantuPPK, kemudian dibawa kembali dan ditandatangani oleh MAURITZ YTABELESSY selaku PPK , Bendahara Pengeluaran JENNY WATTIMENA,kemudian sebelum ditadnatnagi oleh ibu Kadis
Untuk RICE PATTIASINA (pembuat SPM) sebesar Rp. 2.500.000.Totalnya sebesar Rp. 641.675.000,00Yang bendahara serahkan sendiri kepada Kepala DLHP Kota Ambonsebesar Rp. 295.000.000,00 (ada 12 Kegiatan)Bahwa Jumliah seluruh aggaran BBM tahun anggaran 2019 yang tidak sesuaipenggunaannya adalah sebesar Rp. 511.628.750., atas perintah dan arahankepala Dinas kepada Bendahar Pengeluaran dan saki Maunn Olivia Huwaeuntuk membuat, halhal sebagai berikut :a.Anggaran solar untuk 8 (delapan) unit am roll dengan
Untuk RICE PATTIASINA (pembuat SPM) sebesar Rp. 2.500.000.Totalnya sebesar Rp. 641.675.000,00Halaman 546 dari 575 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2021/PN AMBYang bendahara serahkan sendiri kepada Kepala DLHP Kota Ambonsebesar Rp. 295.000.000,00 (ada 12 Kegiatan)Bahwa Jumliah seluruh aggaran BBM tahun anggaran 2019 yang tidak sesuaipenggunaannya adalah sebesar Rp.511.628.750., atas perintah dan arahankepala Dinas kepada Bendahar Pengeluaran dan saki Maunn Olivia Huwaeuntuk membuat, halhal sebagai berikut
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
SIMTONI Bin DORMANG
66 — 95
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan; Bahwa tugas terdakwa SIMTONI (bendahar) pada Pengelolaan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Muara Tiga Kec. Kedurang Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016 =mempunyai kewenangan: menerima,menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, danmempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaranpendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; Bahwa yang menyusun APBDes Muara Tiga Kec. Kedurang Kab.
70 — 16
PdgBahwa saksi mengerti berkaitan dengan permasalahan kegiatan makan danminum di Sekretariat DPRD Kab Padang Pariaman;Bahwa saksi adalah sebagai Kasubag Perlengkapan di Sekretariat DPRDDKab Padang Pariaman dan PPTK tahun 2012;Bahwa yang membuat telaah staf adalah saksi dan yang menerima uangtersebut adalah saksi dan bendahar setelah itu saksi berikan kepada terdakwadan pimpanan lainya;Bahwa saksi membuat telaah staf tersebut karena didesak oleh terdakwa dansaksi juga tidak tahu dengan kegiatan tersebut
61 — 19
nnn nnn nnn Sekertaris : IdingKarnadi prc c cence cnn nn ncn ccc nn ncn nnnBendahara >: AdiWahadi Joon ncn enna anne nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn n ee BPKetua : Unang Hendarsyah ;wanna nnn nnn nnn inna anna nnn anne nanan === Anggota BP : Jojo Sutarjo danNana Sujana ;e Bahwa benar struktur Panitia Penyaluran Dana Subsidi ProgramBantuan Rehab Rumahadalah: Ketua ISaud Gunawan ; Ketua II: Ajat Sudrajat ;Sekretaris I: Iding Karnadi ;Sekretaris II : Didin Kusdiana; Bendahara I: Adi Wahadi;Bendahar
212 — 59
Pesawaran, saksi i bendahar rang dinaspendidikan Kab Pesawaran, dan yang mengeluarkan SK Bupati tahun2010, saat itu yang menjabat kep dinas adalah Pak rauf ali.Bahwa saksi menerangkan tugas saksi selaku bendahara adalahmenginventaris barang dinas pendidikan kab pesawaran yang bersifatABPD.Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk buku SMP di SMP 1Gedong Tataan yaitu berkas mengenai pencairan kegiatan DAK TA2010 yang ada kaitannya dengan saksi selaku Pemegang Barang DinasPendidikan, namun pada awalnya
INSYAYADI
Terdakwa:
NURIKWAN, SE Bin KALIMIN
158 — 62
itu tidak berasal dari Hakim, tetapi dari ketentuan UndangUndang itu sendiri, sedangkan Hakim adalah sebagai orang yang menginterpretasikan atau mengaplikasikan norma hukum itu sendiri, Sehinggatentang lamanya hukuman yang akan dijatunkan atas diri terdakwasebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudahadil menurut pengadilan dan telah memberikan kepastian hukum serta telahcukup bijaksanamenurut Majelis Hakim sesuai dengan kadar kesalahan yangtelah dilakukan terdakwa selaku Bendahar
134 — 9
Cerenti Kab.Kuansing adalah : Ketua UPK : JASNUR AHMADSekretaris UPK : YULIADI, AMaBendahara UPK : JULIATI, AMdDimana untuk Ketua UPK sdr JASNUR AHMAD dan Bendahar UPK sariJULIATI, AMd ditunjuk sejak tahun 2006 sementara untuk Sekretaris UPKsdr YULIADI, AMa ditunjuk sejak tahun 2008 namun untuk berita acaranyayang dapat saya tunjukan adalah foto copy SK Camat Cerenti tahun 2010yaitu Surat Keputusan Camat Cerenti Nomor: /KPTS/PMD/I/2010 tanggal21 Januari 2010, Tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
programmelalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingandalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.p. mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan,pengelolaan pinjaman, perkembangan program daninformasi lainnya melalui papan informasi danmenyampaikan secara langsung kepada pihak yangmembutuhkan.q. melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaianpermasalahanpermasalahan yang menyangkutperencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM MandiriPerdesaan.Tugas dan tanggung jawab selaku Bendahar
143 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
/DPPTKDN DPKKABT/2004tanggal 8 Nopember 2004.BB 108.38 : 1 (satu) lembar Resume Rapat Pani tiaPengadaan tanggal 5 Nopember 2004.BB 108.39 : 1 (satu) lembar asli Surat AtasanLangsung Bendahar awan ABTDPKK DitjenBinapendagri Nomor ND 04/ DPPTKDN/DPKKABT/2004 tanggal 3 Nopember 2004 tentangPelaksanaan Kegiatan Pengadaan PeningkatanFasilitas Mesin danPeralatan.BB 108.40 : 1 (satu) lembar asli Surat MenteriTenaga Kerja danTransmigra si Rl Nomor : B919.