Pol :STPL/B/ DTR/X/2012/DA JBR/ RES SKL tanggal 30 Oktober 2012;Dengan demikian surat anjuran Nomor 565/2649PHI tanggal 7 Mei 2012 dariDinas Tenaga kerja Kabupaten sukabumi adalah cacad hukum/tidak berkekuatanhukum.12.

Menyatakan Surat Anjuran No. 565/2649PHI tanggal 7 Mei 2012 yangdikeluarkana oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi adalah cacad hukum/tidak berkekuatan hukum;8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perkaraPerbuatan Melawan Hukum;9.

Hal. 13 dari 19 hal.Put.Nomor 363 K/Pdt.SusPHI/2013Mempelajari hasil dari pertimbangan hukum dan analisis yuridis dari majelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan dari hasil putusan perkara ini,makaPemohon Kasasi dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi dapatmembuktikan bahwa:1.Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ PenggugatRekonvensi dengan menyatakan atas isi gugatan yang diajukan olehTermohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah tidakberdasar hukum, cacad

surat penetapan PengadilanNegeri/Agama sebagai ahli waris dengan cara mengajukan fatwa waris";Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003yang berbunyi:"Pemutusan Hubungan Kerja denqgn alasan pengunduran diri ataskemauan sendlri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaianperselisihan hubun gan industrial";Maka atas tindakan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ TergugatRekonvensi bertindak sebagai Pekerja dan mengaku sebagai ahli warisharuslah dinyatakan tidak diterima dan cacad

Kenyataannya, dalam transaksi jual beli ini Tergugat tidakmemenuhi syarat ketentuan tersebut yang berakibat jual beli aquomenjadi cacad yuridis;. Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas, jelasjelas telan melakukantindakan penipuan dengan tidak membayar harga jual beli a quo.

Dengan tidakdiikutsertakannya Penggugat untuk membuat pernyataan akankesediaannya dijadikannya objek sengketa sebagai jaminan kredit sertabersedia menyerahkan physik/kekuasaan sewaktuwaktu tanpa syaratapapun maka terbukti Tergugat II telah lalai memenuhi prinsip kehatihatian dalam proses pemberian kredit sehingga segala resiko yang timbulatasnya menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat II;14.Bahwa menurut hukum, suatu tindakan yang bertentangan denganhukum maka tindakan tersebut menjadi cacad yuridis

dan dapat diajukanpembatalannya apabila tindakan tersebut merugikan orang lain ;15.Bahwa karena telah terbukti akta jual beli atas objek sengketa cacadyuridis dan perjanjian pemberian jaminan tidak mememnuhi syaratyuridisch formal (cacad hukum) serta proses pemberian kredit tidakmemenuhi azas prudential yang kesemuanya itu merugikan Penggugatmaka tindakan Tergugat dan Tergugat II yang hendak merampas objeksengketa dari penguasaan Penggugat harus dihentikan karena tidakmemiliki kekuatan hukum lagi

;16.Bahwa oleh karena pengurusan baliknama dan pembebanan haktanggungan telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum atausetidaktidaknya telah cacad hukum maka kekuatan parate eksekusi(gross akta hak tanggungan) menjadi tidak berarti, dengan demikianapabila Tergugat mengajukan eksekusi riil atas objek sengketa milikPenggugat atas dasar grosse akta hak tanggungan (vide.

Suatu perjanjian dapat diajukanuntuk dibatalkan jika terdapat kelalaian/kekhilafan, adanya paksaan dan ataupenipuan dan adanya cacad tersembunyi (dwang, dwaling, bedrog) ataudisebut juga dengan tidak memenuhi syarat subjektif dan akan menjadi bataldemi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan UndangUndang, melanggarketertiban umum, melanggar kesusilaan atau disebut juga dengan tidakmemenuhi syarat objektif.

;Dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 / Desa Hative Besaratas nama Tergugat tersebut mesti dinyatakan cacad hukum, tidak sahdan tidak memiliki kekuatan hukum .; 22 eee eeeb.

Seharusnya jual beli dilakukan barulah terjadi balik nama pada sertifikat ,bukansebaliknya sebagaimana terdapat pada Sertifikat Nomor :700 tersebut.Apakah hal itu menunjukkan fakta yang sebenarnya atau karena telahterjadi kesalahan penulisan semata, namun hal itu membuktikanSerifikat Nomor: 700 tersebut memiliki cacad hukum.; Dengan demikian maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Desa Hative Besaratas nama Tergugat kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 /Desa Hative Besar atas nama Tergugat

Untuk itu, Sertifikat Hak Milik Nomor : 588 / HativeBesar atas nama Tergugat dinyatakan cacad hukum, tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan hukum.; " 225 222 on non noe nee ee eeeMenyatakan tindakan Tergugat Ill untuk menerbitkan Sertifikat Hak MilikNomor : 700 / Hative Besar atas nama Tergugat , atas tanah seluas29.817 M2 tanggal 30 Juli 2012 sebagai menggabungkan Sertifikat HakMilik Nomor : 588 / Hative Besar atas nama Tergugat dan Sertifikat HakMilik Nomor : 472 / Hative Besar atas nama Tergugat

MH pada tanggal 17 Januari 2014terhadap tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Hative Besar atasnama Tergugat , adalah cacad hukum, tidak sah dan tidak memilikikekuatan NUKUM. ;n nnn nnn nnn nen nnn nen ene nnn noe nnn cnn mene nn mene nen nnnMenyatakan tindakan Tergugat Ill untuk melakukan balik nama Tergugat kepada Tergugat Il pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 / Hative Besaradalah cacad hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

YANGDIKELUARKAN TERGUGATI BERTANGGAL O06 MEI 2019MERUPAKAN BUKTI / FAKTA HUKUM PULA:BAHWA PANITERA MUDA PIDANA TIDAK BERHAKMEMPERPANJANG PENAHANAN BERDASAR PASAL 28AYAT (2) KUHAP.BAHWA PARA PENGGUGAT / TERDAKWA TIDAK DITAHANSEBAGAIMANA DITENTUKAN: PASAL 7 UU NO. 4 TAHUN2004.BAGAIMANA MUNGKIN PENAHANAN DAN PERPANJANGANYA DITERBITKAN TANGGAL YANG SAMA O06 MEI 2019DAN/ATAU PENAHANAN DAN PERPANJANGANNYA TIDAKDAPAT BERLAKU SURUT DAN/ATAU BERLAKU MUNDUR.OLEH TERGUGAT MEMPERPANJANG PENAHANAN YANGTIDAK ADA/CACAD

HUKUM DAN TIDAK SAH MENURUTHUKUM DAN TERBUKTI SEWENANGWENANGSEHINGGA:PERPANJANGAN PENAHANAN ATAS DIRI PARAPENGGUGAT / TERDAKWA JUGA TERBUKTI CACAD HUKUMDAN TIDAK SAH MENURUT HUKUM DAN SEWENANGWENANG.PARA PENGGUGAT / TERDAKWA PATUT DIBEBASKAN DEMIHUKUM (BUKTI/P3) BAHWA SEBAGAI PEMBANDING, PARA PENGGUGAT / TERDAKWAMENGAJUKAN BUKTI BERUPA: PERKARA PIDANA YANG OLEHTERDAKWA / PEMBANDING MENGAJUKAN KASASI.ALASAN:TIDAK ADANYA PERPANJANGAN PENAHANAN 50 (LIMA PULUH)HARI OLEH HAKIM MAHKAMAH AGUNG DEMI HAK

BAHWA ~~ TERGUGATII, SELAIN MELAKUKAN TINDAKANPENAHANAN YANG CACAD HUKUM / TIDAK SAH MENURUT HUKUMDAN SEWENANGWENANG, JUGA WAJIB MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KERUGIAN PARA PENGGUGAT / TERDAKWA YANGDIPERAS DENGAN TERLEBIH DAHULU DITEKAN DITAKUTI DIINTIMIDASIDIANCAM DAN BAHKAN DISEDIAKAN 3 (TIGA) BATANGBALOK KAYU DIDEPAN SEL LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANGDIPIMPIN TERGUGAT IITERKECUALI:MENYERAHKAN UANG TUNAI SEBANYAK 3 (TIGA) TERDAKWAMASINGMASING Rp. 5.000.000, + (LIMA JUTA RUPIAH) KEPADASIPIR / PEGAWAI LEMBAGA

Bahwa .........cc Cacad hukum, adalah pendapat / asumsi dari parapenggugat. Bahwa peraturan pemerintah (pp) No.27 Tahun 1983,pada ayat 2 Menyebutkan; Tanggung jawab yuridis atas tahananada pada pejabat yang menahan. Dan pada ayat 3 menyebutkan;"Tanggung Jawab secara fisik ada pada kepala RUTAN. Dengandemikian sesui dengan PP tersebut, tanggung jawab yuridis adapada instansi penahan, sedangkan tanggung jawab fisikmanusianya ada pada Lembaga Pemasyarakatan.

Menyatakan bahwa Sertifikat (SHM) No.00771 yang terbit diatas obyek sengketa atas nama Mansyur kemudian dilakukan pengalihan hak kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah cacad yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;5. Menyatakan bahwa pengalihan hak dari Mansyur kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaiamana dalam SHM No.00771 diatas obyek sengketa adalah tidak sah secara hukum/batal demi hukum;6.

Menyatakan bahwa Tergugat satu dan tergugat dua telah melakukan perbuatan melawanhukum.1010.11.12.13;14.15.Menyatakan bahwa sertifikat (SHM) No.00771 ang terbit diatas objek sengketa pada tahun2010 atas nama Mansyur kemudian dilakukan pengalihan hak kepada tergugat satu danTergugat dua adalah cacad yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.Menyatakan bahwa pengalihan hak dari Mansyur kepada Tergugat satu dan Tergugat duasebagaimana dalam SHM No.00771 di atas obyek sengketa pada bulan Oktober

tanah obyek sengketa adalah milik orangtua Penggugat maka perbuatan Mansyur memohonkan Sertifikat Hak milik (SHM) No.00771(bukti surat P.4) kepada Badan Pertanahan Nasional Kota palopo (Turut Tergugat III) adalahperbuatan melawan hukum sehingga pengalihan penguasaan hak kepada Tergugat satu danTergugat dua juga adalah merupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa tanah sengketa bukanlah milik Mansyurmaka secara yuridis, Sertifikat hak Milik No 00771 adalah mengandung cacad

menguasai, menikmati danmenerima pengalihan hak atas tanah obyek sengketa dari Mansyur adalah perbuatan melawanhukum;21Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dan keenam Majelis mempertimbangkannyasebagai berikut bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah milik AbdulHalik Dg.Pabengnga dan bukan milik Mansyur sehingga sertifikat hak Milik No 00771 yangdimohonkan oleh orang yang tidak berhak kemudian dialihkan penguasaan haknya kepadaTergugat satu dan Tergugat dua adalah cacad

secarahukum, sehingga petitum ini dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh dan kesembilan, oleh karena adalah bukanmenjadi wewenang Majelis Hakim (Pengadilan Negeri) untuk memerintahkan Badan PertanahanNasional kota Palopo untuk menarik kembali Sertifikat Hak Milik yang telah terbit atas tanahobyek sengketa dan memerintahkan agar para Tergugat membatalkan tanda tangan ataspermohonan Sertifikat hak Milik, Majelis hakim hanya berwenang untuk menyatakan bahwaSertifikat hak Milik tersebut cacad

ketentuan pasal 1320KUHPerdata, maka Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 72 TANGGAL 27Nopember 2013 antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT yangdibuat dihadapan TERGUGAT II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa oleh karena Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 72 tanggal 27Nopember 2013 adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum, maka sudahsepantasnyalah AKTA JUAL BELI Nomor : 670/2014 tanggal 13 Oktober2014 yang dibuat berdasarkan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor :72tanggal 27 Nopember 2013 yang Cacad

Menyatakan Hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 670/2014 tanggal 13Oktober 2014 terhadap TANAH dan BANGUNAN SENGKETA yangdibuat oleh TERGUGAT II berdasarkan Akta perjanjian/Ikatan Jual BeliNomor : 72 Tanggal 27 Nopember 2013 yang cacad Hukum dan BatalDemi Hukum adalah Tidak sah dan Batal Demi Hukum ;; . Menyatakan Hukum bahwa Sertifikat tanah dan Bangunan Sengketa atasnama TERGUGAT adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;.

hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yangberkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan, sedangkan yangdimaksud dengan pengertian cacad hukum administratif berdasarkan ketentuan Pasal 10744disyaratkan adanya, (a).

Yati dimohonkan pembatalannya oleh Penggugatsecara hukum dapat dikabulkan bila terdapat cacad hukum administratif dalampenerbitannya, sedangkan ketentuan cacad hukum administratif sebagaimana disyaratkandalam Pasal 107 dan bila dihubungkan dengan sertipikat yang dimohonkan pembatalannya(in casu Sertipikat Hak Milik No.1489 An.

Yati tidak terdapat cacad hukum administratif, maka Majelis Hakimberpendapat permohonan pembatalan hak atas tanah oleh karena terdapat cacad hukumadministratif sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 107 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tidak terpenuhidan namun demikian keputusan pembatalan hak atas tanah tetap dapat diterbitkan sesuaidengan ketentuan Pasal angka

Pembatalan hak atas tanah dapat diterbitkan oleh karenamelaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, danberdasarkan bukti serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenapermohonan pembatalan hak atas tanah berdasarkan cacad hukum administratif tidakterpenuhi, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yaitu menunggu adanya putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk

terhitung dari Jalan Patal Pusri' telah disisakan untuk DMJ ;Bahwa, berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksisaksi terungkap fakta1 Bahwa, bidang tanah milik Penggugat dan bidang tanah milik Tergugat I Intervensiyang dimohonkan pembatalannya adalah berbatasan / bersebelahan ;2 Bahwa, tidak terdapat cacad hukum administratif dalam penerbitan Sertipikat HakMilik No. 1489 atas nama Tergugat II Intervensi ;3 Bahwa, bidang tanah maupun hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat IIIntervensi

Jireh beserta dengan Sanah, Kai, Nawu, Daramin dan Kamisah,telah mengibahkan tanah perkara kepada Djaimur;b) Bahwa berdasarkan bukti P1 dapat dibaca dmana Jireh adalah ibu daripada Sanah, Kai, Nawu, Daramin dan Kamisah;c) Bahwa dalam surat Hibah juga tertera nama Syamsuddin MangkutoAlam tetapi ia tidak bertanda tangan, sedangkan ia adalah sekaumdengan Jireh dan anak anaknya tersebut;d) Bahwa terlepas bertanda tangan atau tidaknya Daramin dalam surathibah Tersebut, maka hibah tersebut akan nampak cacad

KAI atau Kairudin dalam surat hibah dengan cap jempol,sedangkan yang sebenarnya bukan dengan Cap jempol vide buktiP.7,8 dan 10Bahwa berdasarkan hal hal tersebut berarti hibah cacad hukumsehingganya beralasan untuk di batalkan;Bapak Majelis Hakim Yang Mulia,Bahwa disebabkan karena hibah tersebut cacad hukum sehingganya haruslahdi batalkan, maka berarti Pemohon Kasasl telah berhasil membuktikan daligugatannya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat: Bahwa alasanalasan

tersebutsangatlah tidak berdasar oleh karena bukti surat tersebut yaitu berupa SuratPernyataan dari Terbanding 1 dan Terbanding 2 tidak ada kalimat tidaksetuju untuk dijual, sehingga kesimpulan yang demikian sepertipertimbangannya tersebut patutlah disayangkan oleh karena menambahkankalimat yang sejatinya tidak tertulis dalam Surat Pernyataan tersebut, (Vide :Bukti P1 dan T1) tidaklah dapat dibenarkan, sehingga tidak ada dasar jikaPengadilan Negeri Singaraja juga berkesimpulan produk bukti surat P2 danP3 cacad

Sehingga menurut hukum suratpernyataan dimaksud adalah cacad yuridis karena Tergugat Il tidak ikuthadir membuat Surat Pernyataan dimaksud ke Kantor Desa danmenandatangani surat pernyataan dimaksud dalam keadaan sakit.Disamping itu, saksi Kepala Desa telah menyarankan kepada Tergugat dihadapan NI Luh Suliati kKenapa diberikan untuk balik nama sedangkanalm.

perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat lalu pada tanggal 8 Desember 2016Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dengan mengemukakan halhalpada pokoknya sebagai berikut :Tentang Eksepsi Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat hukum sebagaigugatan yang benar atau gugatan Penggugat tidak sah, sebab suratgugatan Penggugat tidak terbubuhi tanda tangan kuasa hukumPenggugat sehingga mengalami cacad

154 ayat (1) Rbg,namun upaya tersebut juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telahmenyampaikan jawabannya secara tertulis, sebagai berikut :Dalam Eksepsi Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat hukum sebagaigugatan yang benar atau gugatan Penggugat tidak sah, sebab suratgugatan Penggugat tidak terbubuhi tanda tangan kuasa hukumPenggugat sehingga mengalami cacad

Rofie Nahrowi, BA (Penggugat II) dan H.Mohammad Rifai Bin Dakram (Penggugat III) masingmasing dijatuhi pidanapenjara selama 4 (empat) tahun, susideir denda sebesar Rp.200.000.000, (duaratus juta rupiah) atau kurungan 3 (tiga) bulan; namun tidak menyatakanbahwa Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD KabupatenPekalongan Tahun Anggaran 2001; 2002; dan 2003 terdapat cacad hukum danatau tidak sah ;.

Bahwa, demi kepastian hukum bagi Para Penggugat dan atau Mantan AnggotaDPRD Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti 1999 s/d 2004 dan atau Rakyat/Masyarakat Kabupaten Pekalongan maka Para Tergugat (Tergugat I dan II)agar dihukum untuk menyatakan sah atau terdapat cacad hukum APBDKabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001; 2002; dan 2003 sehinggaharus dibatalkan atau batal demi hukum ;5.

Menghukum Para Tergugat secara bersamasama membuat pernyataan tertulismenjadi lampiran putusan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapatdipisahkan yang isinya bahwa APBD Kabupaten Pekalongan TahunAnggaran 2001; Tahun Anggaran 2002; dan Tahun Anggaran 2003 adalahsah atau terdapat cacad hukum ;Hal 7 dari 21 hal. putusan. No. 260/Pdt/2012/PT.Smg.5.

Luka tersebut memerlukan tindakan operasi,rawat inap dan rawat jalan, luka tersebut dapat menimbulkan cacad pada panca inderapenglihatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2011 sekira jam 16.30 bersama sama dengan saksi KHADMITA WAHYUMIARTI dan FAIZ SUKMA NUGRAHAbermain di saung milik kakek terdakwa yang terletak di Perumahan Pondok CiptaKelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi

Luka tersebut memerlukan tindakan operasi, rawat inap dan rawatjalan, luka tersebut dapat menimbulkan cacad pada panca indera penglihatan ; Bahwa Terdakwa AULIA FITRA FEBYANTO Bin DANY RUKMANA berumur 14tahun 8 bulan dan saksi korban FAIZ SUKMA NUGRAHA berumur 15 tahun ; Bahwa antara Terdakwa dan atau orang tua Terdakwa dengan korban dan atau orang tuakorban tidak ada perdamaian sedangkan orangtua korban telah membuka pintu perdamaianakan tetapi tidak ada tanggapan sebagaimana mestinya dari orangtua

Luka tersebutmemerlukan tindakan operasi, rawat inap dan rawat jalan, luka tersebut dapat menimbulkancacad pada panca indera penglihatan ; Dan berdasarkan keterangan saksi korbanmenerangkan bahwa mata kanan korban sekarang sudah tidak dapat melihat lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas maka terbukti bahwakorban FAIZ SUKMA NUGRAHA mengalami cacad pada panca indera penglihatan sebelahkanan dan tidak dapat lagi untuk melihat, sehingga unsur ke 3 Mengakibatkan orang lainluka

Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sehingga klien bisa melanjutkanrencananya (melanjutkan ke Perguruan Tinggi) ;Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi saran dari Bapas Kelas II Bogortersebut, Majelis Hakim dengan mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan TerdakwaHal 15 dari 18 hal. putusan pidana No. 227/Pid.B/2012/PN.Bks.dimana saksi korban FAIZ SUKMA NUGRAHA mengalami cacad tetap berupa hilangnyaindera penglihatan sebelah kanan (mata kanan) korban FAIZ SUKMA NUGRAHA dan tidakadanya

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka surat Tergugat I tertanggal 15Maret 2006 Nomor : S1142/PW 11/5/2006 Perihal : Laporan Perhitungan KerugianKeuangan Negara/Daerah Atas Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran BelanjaDPRD Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan Dan Asuransi Anggota DPRDMasa Bahkri 1999 s/d 2004 Terdapat Cacad Hukum karena didalam menghitungkerugian keuangan Negara/Daerah Anggaran Belanja DPRD Kabupaten PekalonganTahun Anggaran 2001; 2002; 2003 dan Asuransi Anggota DPRD

sekalipun Versi Surat Dakwaan Dan Putusan Pengadilan menyebut tanggal12 Maret 2002 dan Versi Surat Tergugat menyebut tanggal 19 Maret 2002 atasKeputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2002 tentang PenggunaanDana Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan,karena Para Penggugat dijatuhi pidana penjara oleh Versi Surat Dakwaan DanPutusanPengadilan yang kesalahannya itu menggunakan surat Tergugat I makaSurat Dakwaan Tergugat IT dan Putusan Pengadilan juga Zerdapat Cacad

Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti Tahun 1999 s/d 2004salahsatudatanyamenggunakanKeputusan DPRD Kabupaten PekalonganNomor 9 Tahun 2002 tanggal 19 Maret 2002 tentang Penggunaan Dana PenunjangKegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan yang bukanproduk hukum DPRD Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti Tahun 1999 s/d 2004maka secara hukum tidak dapat mengikat seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti Tahun 1999 s/d 2004, schingga oleh karena itu maka surat Tergugat I tersebut adalah Cacad

tujuh rupiah)menggunakan surat Tergugat I Nomor : S1142/PW11/5/2006 tanggal 15 Maret2006 Perihal : Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah AtauPenyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Dan Sekretariat DPRD KabupatenPekalongan Dan Asuransi Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Masa BhaktiTahun 1999 s/d 2004 dan Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang Penggunaan Dana Penunjang Kegiatan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan adalah Cacad

Juni 2008;2 Bahwa, didalam Posita Nomor 6 tertulis: bahwa surat Tergugat I ...dantanggal 24 Januari 2006 Nomor: B65/0.3.45/Fd/01/2006 ... dst; diralatdan yang benar seharusnya adalah: bahwa surat Tergugat I ... dantanggal 24 Januari 2008 Nomor: B65/0.3.45/Fd.1/01/2006 ...dst;3 Bahwa, dalam Petitum Nomor 6 dan Nomor 7 pada kalimat terakhir tertulisCacad Hukum diralat dan yang benar seharusnya Terdapat CacadHukum, sehingga khusus pada Petitum Nomor 6 diralat dan yang benaradalah tertulis Terdapat Cacad

Bahwa selain itu yang menjadi keberatan kami dalam perkara ini adalahargument Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya padapertimbangan HALHAL YANG MEMBERATKAN telah disebutkanyaltu: Akibat perbuatan Terdakwa menganiaya korban membuat luka padawajah korban meninggalkan bekas sampai sekarang sehingga wajahkorban menjadi cacad / keadaannya tidak sebagus seperti semulaserta mata kiri koroan sampai sekarang masih sering terasa perihsehingga air mata mudah keluar dengan sendirinya dan karenanyamenimbulkan

karena memang tidak ada tandasedikitoun dari bekas luka atau cacad dibagian wajah, atau seringnyakeluar air mata tanpa sengaja seperti argument jaksa Penuntut Umumdalam surat tuntutannya ;Bahwa sehubungan dengan itu UndangUndang tidak menegaskanapa arti sesungguhnya dari Penganiayaan sehingga R. SOESILOdalam Bukunya KUHP serta KomentarKomentarnya lengkap PasalDemi Pasal Penerbit Politta Bogor 1993, menafsirkan kalimatPenganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP) ialah Penganiayaanyang tidak :1.

Langka Nganro sebagai penjual dan AlimuddinIshak selaku pembeli, beserta satu sertipikat Hak Milik atas tanah No. 755 an.Alimuddin Ishak, kKesemuanya cacad hokum dan tidak mempunyai kekuatandaya mengikat;Bahwa selama dalam penguasaan dan pengelolaan ayah Para Pelawan,sampai para Pelawan sendiri tidak pernah ada samasekali adapetugas/pegawai dari BPN (Badan Pertanahan) yang melakukan penguruanlokasi untuk menerbitkan sertipikat Hak milik atas tanah para Pelawan,sehingga dipertanyakan darimana saksi

Langka Nganro Nota bene adalah PegawaiNegeri Sipil Yang tidak pernah tinggal di Mamuju menjual tanah yang bukanhaknya, yang didasarkan pada Kepres No. 54 tahun 1980 diperioritaskan bagipara petani yang tinggal di daerehah tersebut, tidak patut dilindungi hokum;Bahwa karena Akta Jual beli No. 594.4/67/JB/XI/1993, mengandung cacadhokum maka sertipikat Hak Milik No.755 yang terbit atas dasar Akta JualBelitersebut adalah cacad hokum pula, dan pula nyata Graia di tahun 1997 tidakmengadakan Pengukuran

berarti Surat Ukur pada sertipikat tersebutmengandung kebohongan/cacad hokum (vide Putusan Pengadilan NegeriMamuju No. 11 /Pts.Pdt.G/2000/PN.MU ha. 23 jo.

Yangpertimbangan hukumnya pada halaman ke 4 alinea 25 yangmenyebutkan: Menimbang, bahwa dengan demikian selain Sertipikat HakMilik No, 667 cacad hokum, karena proses penerbitannya tidak benar,juga kepemilikan atas nama Penggugat/Pembanding (Drs. M. Yasin B)adalah merupakan rekayasa (H. Bohari, ayah Penggugat Pembanding)yang saat itu masih menjabat Dandim Mamuju; ( Bukti: P4)37.Bahwa keterangan saksisaksi Terbanding semula Terlawan khususnya saksiLANGKA A.

Bahwa dari Suratsurat bukti Terlawan khususnya Surat Akta Jualbeli No.233/2017, dan Akta jual beli No. 594.4/67/JB/ XI/93 danfhoto copy csertipikatNo. 755/1997 hasil dari rekayasa dan cacad hukum , dan Tentang penunjukanAgraria/Proyek percetakan sawah, dan tentang Kepres No. 54 tahun 1980,ternyata bahwa Terlawan tidak dapat membuktikan bahwa Terbandingsemula Terlawan berhak memiliki dan atau memperjualbelikan atas tanahHal 30 dari 37 hal Putusan Perkara Perdata No.90/PDT/2021/PT MKS.

PM/CS-BJM/VI-87 atas nama EKA YULIDA yang diterbitkan di Kota Banjarmasin pada tanggal 02 Juli 1987 yang ditanda tangani oleh Kepala Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menyatakan menurut hokum Akte Jual Beli No. 17/IV/1978, tanggal 17 April 1978 atas nama Tergugat dan dibuat di hadapan Turut Tergugat I adalah tidak sah, cacad hokum, dana tau tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat;5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hokum;6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;7.

Termohon tinggal di Jalan Kelamselama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Termohon pindah ke rumahkeluarga Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuaPemohon; 2e Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai ( satu) orang anakdan sekarang ikut bersama Termohon;e Bahwa, saksi mengetahui menghadap persidangan, Pemohon akan berceraidengan Termohon;e Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi kemudianterjadi perselisihan; Bahwa, penyebabnya adalah Termohon mengidap kelainan atau cacad

bulan, kemudiankeluarga Termohon menyuruh pergi Pemohon dengan alasan yang tidakjelas, kemudian Pemohon pindah ke rumah rumah orang tua Pemohon;Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai ( satu ) orang dansekarang ikut bersama Termohon;Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menghadap persidangan akan berceraidengan Termohon;Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi kemudianterjadi ketidakharmonisan;Bahwa, penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon,adalah Termohon ada kelainan / cacad

Kepemilikan TZANAH SENGKETA,e Pasal 35 Ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan mengatur harta benda yang diperoleh selamaperkawinan menjadi harta bersama;e Antara suami atau istri masingmasing mempunyai hak milik atasharta bersama;e Segala peralihan hak harta bersama sekalipun atas nama suami atauatasnama istri harus mendapat persetujuan dari sisuami dan ataudari siistri;e Pelanggaran peralihan hak harta bersama tersebut cacad hukum danbatal demi hukum;e TANAH SENGKETA harta bersama

berdasarkan paksaan :Berdasarkan Pasal Pasal 1321 Kitab UndangUndang HukumPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) tidak ada kesepakatan yangsah apabila diberikan atau diperoleh dengan paksaan;Sedangkan berdasarkan Pasal 1323 BW jualbeli tanah tersebutbatal demi hukum karena ada paksaan kepada Penggugat I untukmenandatangani surat juabeli;Jualbeli tersebut tidak melibatkan Penggugat II, tidak dilakukandihadapan Notaris/PPAT, tidak ada pembelinya dan tidak diberitahuharganya;Penjualan tanah tersebut adalah cacad

hukum karena tidak adapersetujuan Penggugat II, ada unsur paksaan, tidak dilakukan dihadapan Notaris/PPAT,tidak ada pembelinya dan tidak diberitahukan harganya dan oleh karena itu makapenjualan mana batal demi hukum;Menyatakan penjualan TANAH SENGKETA IT dan IIT adalah cacad hukum karenamelanggar Pasal 124 HIR dan oleh karena itu maka penjualan mana batal demi hukum;Menyatakan ZANAH SENGKETA IT dan III dijual seharga Rp.150.000.000, (seratuslima puluh juta rupiah) tidak layak atau tidak rasional

karena harga pasaran sebesarRp.900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah) sehingga ada selisih hargaRp.900.000.000, Rp.150.000.000, = Rp.850.000.000, (delapan ratus juta rupiah)adalah cacad hukum dan batal demi hukum;Menyatakan bahwa Para Tergugat (Tergugat I; IH; HI dan IV) melakukan perbuatanmelawan hukum (Onrechtmatge daad) maka segala tindakan hukum yang mereka lakukanadalah batal demi hukum;Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kerugian Materiil kepada ParaPenggugat untuk seketika dan

Pasal 99 a RV, jelasPengadilan Negeri Kendal tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo,dan oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim menjatuhkan putusan seladengan menyatakan Pengadilan Negeri Kendal tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya mempermasalahkan Penjualan Jaminanatas fasilitas kredit yang diberikan TERGUGAT I yaitu tanah SHM No. 86/Mentosari yangdianggap cacad hukum;Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.

Nomor 1742 K/Pdt/2017Menghasilkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Oktober 1990Nomor 68/Pdt.G/1990/PN.AB, amarnya berbunyi sebagai berikut:Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah sertifikat Nomor82/71 Hak Milik Nomor 200 Buku Tanah Nomor 18/HM/1971;Menyatakan Keputusan Tergugat memberikan Hak Guna Bangunankepada Tergugat Il sesuai Surat Keputusan Nomor 372/HGB/DA/1977tanggal 19 Agustus 1977, memiliki cacad hukum;Membatalkan

Amar tersebut didasari pada pertimbangan sebagaiberikut:Menimbang bahwa dari kenyataan tersebut maka perludipertimbangkan tentang apakah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeritersebut (SK tanggal 19 Agustus 1977 Nomor SK. 372/HGB/DA/77)memiliki cacad hukum ataukah tidak;Menimbang bahwa dalam SK Mendagri tersebut ternyata bahwapembatalan/pencabutan hak milik Nomor 200 tersebut bukan tertulis a.n.Etty Tjiado tetapi atas nama Matias Nikolas Huwae dkk, pada hal padasaat terbitnya SK tersebut (tanggal 19

;Menimbang, bahwa dengan demikian SK tanggal 19 Agustus 1977Nomor 372/HGB/DA/77 memiliki cacad hukum, hal mana tidak puladisangkal oleh Tergugat sebagai pihak/instansi yang mengeluarkan SKtersebut, hal mana menambah keyakinan pengadilan bahwa SK tersebutmemiliki cacad hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatanmengikat;Menimbang, bahwa oleh karena SK tersebut memiliki cacad hukum,maka hal mana membawa konsekwensi bahwa isi dari SK tersebut tidakmempunyai nilai mengikat menurut hukum, sehingga dengan

kepada Tergugatll, tanah sengketa sudah menjadi hak milikPenggugat yang memperolehnya dengan dasar jualbeli, yang justrumenurut undangundang, pembeli yang beretiked baik harus mendapatperlindungan hukum;Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebutpengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalilgugatannya bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah hakmilik Nomor 200 (tanah sengketa) dan juga SK Mendagri tanggal 19Agustus 1977 Nomor SK.372/HGB/DA/77 memiliki cacad