Ditemukan 523 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-04-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 53/PDT/2014/PT MTR Tanggal 14 Juli 2014 — Pembanding/Penggugat : CHRISTINE ENDAH SWASTIKANINGSIH Diwakili Oleh : AINUDDIN, SH.MH
Pembanding/Tergugat : MARTIN SARAGI Diwakili Oleh : IMAM SOFIAN, SH.,MH
Terbanding/Tergugat : MARTIN SARAGI Diwakili Oleh : IMAM SOFIAN, SH,MH
Terbanding/Penggugat : CHRISTINE ENDAH SWASTIKANINGSIH
29 — 11
Pembanding/Tergugat : MARTIN SARAGI Diwakili Oleh : IMAM SOFIAN, SH.,MH
Terbanding/Tergugat : MARTIN SARAGI Diwakili Oleh : IMAM SOFIAN, SH,MH
Terbanding/Penggugat : CHRISTINE ENDAH SWASTIKANINGSIH
29 — 11
No. 607.UU.No. 1 Th. 1974 Jo.PP. No. 9 Th. 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KependudukanTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Nusa Tenggara Barattertanggal 20 Agustus 2001, yang mana pernikahan tersebut berlangsung diGereja Pouk Bumi Dirgantara Permai Bekasi. Adapun perkawinan tersebuttelah bubar karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan NegeriKelas 1 A Mataram dengan Putusan No. 47/PDT.G/2013/PN.MTR tertanggal5 Juni 2013 ;2.
Register : 16-08-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 02-01-2014
Putusan PA PANDAN Nomor 76_Pdt_G_2013_PA_Pdn_NO_20131213_CeraiGugat_Tahun 2013 Tanggal 11 Desember 2013 — Penggugat VS Tergugat
44 — 16
44 — 16
dilanjutkan;Menimbang, bahwa dengan mengedepankan asas hukum yangberbunyi, "/ex specialis derogate lex generalis" Majelis Hakim menilai ketentuanPasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 hanya mengatur secaraumum tentang prosedur administrasi perceraian bagi seorang Pegawai NegeriSipil yaitu izin perceraian dari atasan, bukan aturan khusus tentang sah atautidaknya perceraian itu sendiri, dengan demikian PP Nomor 45 Tahun 1990 jo.PP
Register : 18-02-2015 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN SINGARAJA Nomor 38 /Pid.B/2015 /PN.Sgr Tanggal 13 April 2015 — TERDAKWA : WAYAN BUDASANA
16 — 11
16 — 11
Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa Wayan Budasanabersalahmelakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303ayat (1) ke 2 KUHP, Jo.pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentangPenertiban Perjudian, Jo.PP No.9 Tahun 1991 tentang PelaksanaanPenertiban Perjudian, dalam surat dakwaan tunggal.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wayan Budasana dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;3.
Register : 21-04-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 0949/Pdt.G/2016/PA.Pwt Tanggal 6 Juni 2016 — PEMOHON
TERMOHON
89 — 2
89 — 2
Bahwa dengan demikian apa yang telah Pemohon uraikan diatas telahmemenuhi alasan untuk mengajukan Permohonan cerai talak di PengadilanAgama Purwokerto sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.PP Tahun 1975 pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam;Berdasarkan alasan / dalildalil tersebut diatas, Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhnkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.
Register : 04-12-2013 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PA SUMENEP Nomor 1365/Pdt.G/2013/PA.Smp Tanggal 16 Juli 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
25 — 7
25 — 7
No. 10 Tahun 1983 jo.PP. No. 45 Tahun 1990;b.
Register : 11-01-2011 — Putus : 14-03-2012 — Upload : 28-08-2012
Putusan PA CIMAHI Nomor 135/Pdt.G/2011/PA Cmi Tanggal 14 Maret 2012 — PENGGUGAT lawan TERGUGAT
42 — 11
42 — 11
KHI Jo.PP No.9/75 Perkawinan pengugatdan Tergugat dapat putus karena penceraian, maka patut dan wajarapabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan gugatan Penggugatdalam perkara aquo ;Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Cimahi agar dapat memutuskan halhal sebagai berikut ;1.onMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2006 dihadapan petugasKantor
Register : 20-03-2012 — Putus : 18-06-2012 — Upload : 28-08-2012
Putusan PA JEMBER Nomor 1478/Pdt.G/2012/PA.Jr Tanggal 18 Juni 2012 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
9 — 0
9 — 0
KHI Jo.PP No.9/75 Perkawinan pengugatdan Tergugat dapat putus karena penceraian, maka patut dan wajarapabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan gugatan Penggugatdalam perkara aquo ;Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Cimahi agar dapat memutuskan halhal sebagai berikut ;1.onMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2006 dihadapan petugasKantor
Register : 31-05-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Prob Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 1
12 — 1
Bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016, telah dilangsungkanpernikahan berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicacat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran, KotaProbolinggo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 425/12/XII/2016 tanggalHal.1 dari 15.Put.No.0262/Pdt.G/2018/PA.Prob.13 Desember 2016, sehingga karenanya Pernikahan tersebut adalah Sahmenurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan UU No.1/1974, jo.PP. Nomor 9/1975;2.
Register : 09-08-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 243/Pdt.G/2016/PA.Spn Tanggal 11 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 1
16 — 1
gugatannya,Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan suratgugatan Penggugat bertanggal 09 Agusius 2016 yang telah terdaftar diKepaniteraanPengadilan Agama Sungai Penuh Nomor:243/Pdt.G/2016/PA.Spnianggai 09 Agusius 2016 yang isinya ietap dipertahankan oleh Penggugat,Bahwa, Penggugat adalah PNS dan telah mendapatkan surat ijin untukbercerai dari atasan dan atau atas persetujuan atasan nomor: 800/277/BKD Tahun2015 tanggal 05 Agustus 2016, sebagaimana maksud PP Nomor 10 tahun 1983 jo.PP
Register : 15-07-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 6/G/2020/PT.TUN.JKT Tanggal 4 Nopember 2020 — ISMAIL FAHMI, S.Kom; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
250 — 163
250 — 163
YANG SELANJUTNYA DIKUATKANDENGANYANGoCasHORMATDILAKUKANtentang Disiplin PegawaiSERTAKEPALANegeriKepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan53 Tahun 2010Sipil,PROSESBADANOLEH TERGUGAT DALAM OBJEK SENGKETA AQUO TERHADAPPENGGUGAT;BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG)NO. 5TAHUN 20rd TENTANG ASN JO.PP No. 11 TAHUN 20175 ENTANGMANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL JO. PP No. 53TAHUN 2010TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPILAC Y.LY18.
Register : 01-11-2012 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 01-05-2013
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 5866/Pdt.G/2012/PA.Bwi Tanggal 10 April 2013 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
14 — 2
14 — 2
Bahwa karena tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagai manalayaknya suami isteri yang di harapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suamiisteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia member bantuan lahirbatin yang satu kepada yang lainnya, (Undangundang No. 01 Tahun 1974 Jo.PP.
Register : 08-11-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 3232/Pdt.G/2017/PA.Slw Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 4
10 — 4
dalam perkawinan yang sahdan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugatterdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memilikilegal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa berkaitan dengan setatus Penggugat sebagaiPegawai negeri Sipil (PNS), dan status Tergugat sebagai Anggota TNIALaktif, maka Majlis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untukmendapatkan izin pejabat sebagaimana dimaksud/diatur oleh PP. 10/1983 jo.PP
Register : 09-01-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 16 / Pdt G / 2017 / PN Dps Tanggal 25 April 2017 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
12 — 3
12 — 3
perceraianini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasardalam waktu 60 (enam puluh ) hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap untuk dicatatkan didalam Register yang diperuntukan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada dipihakyang kalah maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantumdalam amar putusan dibawah ini;Mengingat UndangUndang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.PP
Register : 21-01-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.RAP Tanggal 26 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
14 — 1
Jo.PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 telah terpenuhi;Menimbang, oleh karena ada dua pokok perkara dalam perkara ini, yaituperkara cerai gugat dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya secara runtun sebagai berikut.1.
Register : 12-08-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 04-10-2020
Putusan PN BITUNG Nomor 150/Pdt.P/2020/PN Bit Tanggal 9 September 2020 — TIRSA LASAMA
193 — 170
193 — 170
Herij alias Harry alias HarryTan tidak dihadirkan untuk menghadap Notaris ataupun Notaris tidakmerujuk Putusan Pengadilan dimana Surat Pernyataan tersebut harusdibuktikan dahulu keabsahannya di muka persidangan.Bahwa berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 53 UndangUndang Agraria jo.PP Nomor 40 tahun 1996.
Register : 17-03-2011 — Putus : 25-08-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan PA NGANJUK Nomor 482/Pdt.G/2011/PA.Ngj Tanggal 25 Agustus 2011 — PEMOHON TERMOHON
18 — 1
18 — 1
Walikota Batu tertanggal 08 Pebruari 201, (buktisurat P.4), yang isinya menerangkan bahwa Pemohon telahdiberi ijin oleh Atasannya untuk mengajukan perceraian diPengadilan Agama, dengan demikian tindakan Pemohonmenyampaikan Surat Izin Cerai atasannya adalah tepat dantelah sesuai dengan maksud ketentuan PP.10 tahun 1983 Jo.PP. 45 tahun 1990 ; Menimbang, bahwa Termohon didepan persidanganmengaku sebagai CAPEG dan atas percerai ini Termohon jugamenyatakan belum terikat oleh aturan tersebut sehinggatidak
Register : 16-06-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PN SINGARAJA Nomor 104/Pid.B/2015/PN Sgr Tanggal 8 Juli 2015 — TERDAKWA : KETUT REDIKA Alias REDIT
42 — 18
42 — 18
Jo.PP No.9 Tahun 1991 tentangPelaksanaan Penertiban Perjudian yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Barang siapa2.
Register : 09-08-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1891/Pdt.G/2018/PA.Mr Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 20
32 — 20
SEMA Nomor 05 Tahun 1984 jo.PP Nomor 45 Tahun 1990 jo. SE BAKN Nomor 48 Tahun 1990 jo. UndangUndang Nomor 05 Tahun 2014)Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama jo.
Register : 21-06-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 13/PDT.G/2012/PN.Bt Tanggal 17 Januari 2013 — NAWANG binti SATA
MELAWAN
1. LANTA alias ALIMUDDIN bin SAING
2. Hj.AMING binti SAING
3. ACHMAD MARLAN, S.Sos
4. H. ZAINAL HM.,
5. M. LAZIM
6. MANTE.
7. MASDARIAH
8. MANTE.,
9. RAHMATULLAH KHALIK, S. Sos.,
10. RAHMATULLAH KHALIK, S. Sos
72 — 28
72 — 28
dan sengajamembuat Surat Jual Beli untuk Tergugat VII dan VIII danTergugat IX mensyahkan Surat Jual Beli/pemindahan hak tanahTergugat VII dan VIII; Bahwa jika pada persidangan nanti di Pengadilan Tergugat VIImenyerahkan Surat Jual Beli yang dimaksud oleh Tergugat VIIdan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat VII tersebutPenggugat dirugikan 322 m2 @ Rp. 100.000 = Rp. 32.200.000,maka penggugat telah terlebih dahulu menyatakan Surat JualBeli a quo adalah bertentangan dengan ketentuan pasal : 1457 Jo.PP
Register : 28-07-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/TUN/2015 Tanggal 30 September 2015 — DORCE VS I. Ir. JOHN ERNEST TODING., II. Dr. FLORIDA IRENE TODING, M. A. R. S;
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat sendiri belum bisamembuktikan adanya hak atas tanah a quo.Bahwa menurut hukum adalah kewajiban hukum bagi Penggugat untukterlebih dahulu membuktikan apakah benar ada haknya atas tanah yangdiatasnya telah melekat keputusan administrasi Tergugat atas namaTergugat II Intervensi atasnama Dorce;Bahwa menurut Hukum bukti Kuitansi sebagaimana bukti yang diajukan olehTermohon Peninjauan Kembali/Penggugat bukanlah bukti Hak Kepemilikanatas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5/1960 Tentang UUPA jo.PP