tentang Wali Hakim dijelaskan :WaliHakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yangditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelaiwanita yang tidak mempunyai wali dan pasal tersebut dipertegas denganpasal 2 ayat (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayahIndonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidakHalaman 3 dari 5 halaman Penetapan No. 283/Pdt.P/2016/PA.JBmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya

Ketetapan tersebut sebagai kepastian hukum bagisuami Pemohon II yang terdahulu tentang tidak adanya hubungan nasab antaradia dengan anak yang bernama ANAK, serta sekaligus sebagai perlindunganhukum bagi anak tersebut tentang kejelasan garis nasabnya ;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimperlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab A/ Fighu AlIslami Wa Adillatuhu yang kemudian diambil alin menjadi pertimbangan dalampenetapan ini, sebagai berikut :US

No. 9/Pdt.P/2019/PA.Dps.dia yakini tidak haram, padahal sebenarnya haram (maka nasabnya tetapdiikutkan kepadanya) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaberdasarkan permohonan Para Pemohon tersebut pasal 55 ayat ( 2 ) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, junto pasal 103 ayat ( 2 )Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para pemohon dapat dikabulkansebagaimana tertera dalam amar penetapan perkara ini ;Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan petitum dalamamar

terpisahkan dan selanjutnyadianggap termuat dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il datang menghadapsendiri ke persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon Il yang hadir di persidangan telahmemberikan keterangan/pengakuan yang pada pokoknya bahwa wali nikahPemohon Il atas nama Tiala sebenarnya hanya keluarga jauh yang tidakdiketahui secara pasti hubungan nasabnya

suaminyabernama Pemohon adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXX, Kabupaten Magetan atau Penghulu / Pembantu Penghuluyang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islampada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

demikianpernikahan Termohon I dan Termohon II sangattergesagesa, sehingga prosedur yang berlakutidak dilaksanakan oleh Termohon I dan TermohonII maupun Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatanYYY;Bahw wali hakim menikahkan seorang perempuanyang walinya keberatan menjadi wali nikahmenurut ketentuan BAB IV pasal 6 tentang akadnikah ketentuan Peraturan Menteri Agama RInomor 2 tahun 1987 tentang Wali hakimditetntukan sebagai berikut: pasal 6 Ayat (1)sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakimmeminta kembali kepada wali nasabnya

Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nasabnya adalahayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Teguh Santoso dan saksinikahnya bernama:2.1 Bapak Hardian H (kerabat)2.2 Bapak Agus(Saudara sepupu Pemohon 1)dengan Mahar berupa cincin emas 5 gram. Dalam pernikahan tersebuttidak ada perjanjian perkawinan.3.

*xxv.icxxakarena wali nasabnya yaitu ayah pemohon tidak mau menjadi wali karenarrt#ortmn rlon icf*m r#=rt+QTYVoax 7 o il rtorlolnol Q7oVtHai. 3 dari 6 Pen. Mo.365/Pdt.P/20i3 /PA.Wtp. XXVIX WXVA 1XAXMXX V XXXYXX VIXX VXLXXX XIXX VEXXVEXDD XT XXXXJ/NiVatXXXOX XEXXpemohon telah diberi emas oleh pemohon seberat 4 gram.Hal. 4 dari 6 Fen. No.365/Fdt.P/2013 /FA.Wtp.C0tePE SHee Bahwa antara pnohon dengan Saharuddin bin Aras tidak q 4 A Ny jt*dpSOIB* eee Sekav,in.Saksi wedua: i. Abd.

Ptpn No. 0038.Pdt.P2017'PA.BKNberwalikan wall nikan Unu karena wali nasabnya telah meninggaldunia disaksikan oleh Bakhtiar dan Amir dengan mas kawin berupauang sejumlah Rp. 2.400, perjanjian perkawinan tidak ada;2. Bahwa akad nikah pernikahan dilangsungkan antaraPemohon dengan wali nikah Pemohon II tersebut yangpengucapan ijabnya dilakukan tidak terputus dan sesudah akadnikah Pemohon mengucapkan sighat takliktalak;2. Bahwa Pemohon dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;4.

Pemohon bernama .... dinyatakan sebagaiwali adhal;Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal,maka berlaku ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun1987 Tentang Wali Hakim yang menyebutkan:(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayahIndonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyatatidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syaratatau mafgud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapatdilangsungkan

Islam.Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakanHadits Nabi S.A.W. riwayat Jamaah dari lbnu Masud, dalam kitab Nailul AutharJuz VI halaman 225, sebagai berikut :Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untukmemikul tanggung jawab berumahtangga, maka hendaklah kamukawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata danmeredakan gelora syahwat.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 PeraturanMenteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, apabila wali nasabnya

ul> yo wl swleoJl iLArtinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatanMenimbang, bahwa calon istri bernama Sari Manis binti Patmah lahir diluar perkawinan tercatat, sehingga nasabnya tidak dapat dinisbatkan kepadaPemohon I, sehingga Pemohon tidak dapat bertindak sebagai wali nikah atasSari Manis binti Patmah, sehingga pemerintah mengambil alin hak wali untukHim. 11 dari 14 hlm.

AbuDawud AthThayalisi)Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Ayat(3) Huruf (a) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentangPencatatan Pernikahan bahwa orang yang tidak ada wali nasabnya, maka walihakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah;Menimbang, bahwa in casu Pemerintah telah mendelegasikan kepadaKepala Kantor Urusan Agama/PPN LN untuk bertindak sebagai wali hakim,sehingga calon istri Sari Manis binti Patmah yang berhak menikahkan adalahwali hakim Kantor Urusan

Bahwa Para Pemohon atas amanat yang telah diberikan oleh orangtua anak tersebut akan mengambil alin segala kewajiban orang tuanyadan tidak akan menyianyiakannya, serta akan berusaha dengansekuat tenaga untuk mensejahterakan anak tersebut lahir dan bathin,memelihara, mengasuh dan mendidiknya, membimbing danmempertahankan keislamannya demi kemaslahatan anak tersebutdengan tidak memutuskan nasabnya terhadap orang tuanya meskipunanak tersebut kini telah berada dalam penguasaan sebagai anakangkat Para

Bahwa Para Pemohon atas amanat yang telah diberikan oleh orangtua anak tersebut akan mengambil alin segala kewajiban orang tuanyadan tidak akan menyianyiakannya, serta akan berusaha dengan sekuattenaga untuk mensejahterakan anak tersebut lahir dan bathin,memelihara, mengasuh dan mendidiknya, membimbing danmempertahankan keislamannya demi kemaslahatan anak tersebutdengan tidak memutuskan nasabnya terhadap orang tuanya meskipunanak tersebut kini telah berada dalam penguasaan sebagai anak angkatPara

Di hadapan Qhodi Nikah bernamaQADDHI:Halaman 1 dari 5 hal.Pen.no.0036/Pdt.P/2019/PA.BknBahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya diwakilkan dandiserahkan kepada Qhodi nikah yang bernama QADHI, karena pemohon IIseorang mualaf sehingga wali nasabnya masih menganut beragamaKristen Protestan, dan Saksi nikahnya masingmasing bernama:a) SAKSI1b) SAKSI 2 Dengan Mas kawin seperangkat alat sholat, tunal.

Bahwa Pemohon dan Pemohon II atas amanat yang telah diberikanoleh orang tua kandung anak tersebut akan mengambil alin segalakewajiban orang tuanya dan tidak akan menyianyiakannya, serta akanberusaha dengan sekuat tenaga untuk mensejahterakan anak tersebut lahirdan batin, memelihara, mengasuh dan mendidiknya, membimbing danmempertahankan keislamannya demi kemaslahatan anak tersebut dengantidak memutuskan nasabnya terhadap orang tuanya meskipun anak tersebutkini telah berada dalam penguasaan sebagai

Bahwa Para Pemohon akan mengambil alih segala kewajiban Ibukandungnya dan akan mengasuh seperti anaknya sendiri, serta akanberusaha dengan sekuat tenaga untuk mensejahterakan anak tersebut lahirdan bathin, memelihara, dan mendidiknya, membimbing danmempertahankan keislamannya demi kemaslahatan anak tersebut dengantidak memutuskan nasabnya terhadap orang tuanya meskipun anak tersebutkini telah berada dalam penguasaan sebagai anak angkat Para Pemohon ;6.

Malang;Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan ternyatawali Pemohon bukannya enggan untuk menjadi wali Pemohon, akan tetapi wallPemohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas sejak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali Hakim, makabagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/wilayah ekstrateritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wallnasab yang berhak atau wali nasabnya

Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nasabnya adalah ayahkandung Pemohon II yang bernama Bapak Sahwan dan saksi nikahnyabernama:2.1 Bapak Mohamad Syafii (Saudara Pemohon 1)2.2 Bapak Vikri Ramadhona (Kerabat Pemohon II)dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat, Dalam pernikahan tersebut Tidakada perjanjian perkawinan.3.

Subandono bin Sudji adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, atau Penghulu /Pembantu Penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugasUrusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Membebankan biaya perkara ini seSuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.SUBSIDERAtau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadiladilnya;Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohonhadir di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohonuntuk mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara ini dan menyarankanuntuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan wali nasabnya

., ternyata tidak mempunyai walinasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mauqudatau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan denganwali hakim; Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 : Wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkinmenghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib adlal atauenggan.

Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapatbertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentangwali tersebut; Doktrin Hukum Islam dalam kitab Mughnil Muhtaj, halaman 3 yangartinya : Demikian pula dikawinkan oleh hakim, bila wali nasabnya adhol,walaupun dengan dipaksa atau enggan mengawinkan, selanjutnya dikatakan11kalau mereka enggan mengawinkan dan tidak boleh sekalikali pindahperwaliannya kepada wali yang jauh (abad); Hadits Rasulullah SAW., yang diriwayatkan

bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ayah kandung Pemohon tidak pernahdatang menghadap di muka sidang meskipun telah dilakukanpemanggilan dengan cara yang resmi dan patut untuk datang menghadapdi muka sidang sesuai Relaas Panggilan Nomor 156/Pdt.P/2017/PA.Mrstanggal 26 Juli 2021 yang dibacakan di muka sidang dan tidak datangnyatersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohonmempertimbangkan kembali permohonannya dan kembali memintakepada wali nasabnya

Bahwa memang benar Pemohon dan calon suaminya tersebut telahmengurus persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di KUAKecamatan Simbang namun ditolak untuk dinikahkan karena walienggan untuk menikahkan;Menimbang bahwa setiap perempuan muslimah yang menikahharus mendapatkan izin dari wali nasabnya dan jika walinya tersebutenggan (adhal) untuk menjadi wali nikah maka dapat dinikahkan oleh walihakim yang mana seorang wali nasab tidak dapat dikategorikan enggan(adhal) jika keengganan tersebut didasari