Ditemukan 253 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : negeriâ negeriã negeri negaracq negeriku negeri2 negerii negeri.ã negerier negeri12 negeri:ã
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 09-12-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 179/Pdt.G/2016/PN Plk
Tanggal 23 Mei 2017 — Penggugat:
AMBUN NURHAYATI
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq DIRJEN PEMBANGUNAN DESA DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROPINSI KALIMANTAN TENGAN
3.H.HABAN USMAN
4.IRAWAN
5.NY. HOSIANA ELBAAR
6.NY. MERI LUMBAN GAOL
7.SURIANSYAH
8.M. THAMRIN
9.SUNAR WIBOWO
10.M. FITRIAN NOOR
11.EDWIN SEPTIADI
12.MAKMUR
13.KAMARUDIN PANGARIBUAN
14.NY. HARTINI
15.TANGKASIANG
16.MARGINO
17.NY. YULIA NUNUN
18.E. TAMERAN AKOB
19.SUPRIYADI N.S
20.SATERMAN MILLE
21.NY. LERINA PATRIS L. SERA
22.SURANTO
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TENGAH cq KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA
2.DAMANG KEPALA ADAT KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA
199 — 46
  • Menteri Dalam Negeri Cq.Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam NegeriCq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan PemerintahanDesa Propinsi Kalimantan Tengah;Beralamat di :a. Jalan Tjilik Riwut, lebuh kurang di antara KM. 2 s.d KM 2,5,RT. O3/RW. XX, Kelurahan Palangka Raya, KecamatanJekan Raya, Kota Palangka Raya.b.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-09-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 438/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 9 Desember 2014 — Hj. SITI SOLEHAH >< PEMERINTAH R.l. cq. MENTERI DALAM NEGERI,Cs
107 — 41
  • SUKSES MAJUTAMA SERASI, telahmelakukan perbuatan yang melanggar hukum ; Menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor : 24/HPL/DA/87 Tanggal 27Mei 1987 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama SEKRETARIATNEGARA REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PENGELOLAAN KOMPLEKKEMAYORAN KEMAYORAN (dahulu), sekarang PUSAT PENGELOLANKOMPLEK KEMAYORAN, yang diterbitkan oleh MENTERI DALAM NEGERIcq. Tergugat I, Hal. 34 dari 119 halaman.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-09-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 455/Pdt.G/2016/PN.Sgr
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - I KETUT ASTAWA TERGUGAT - NENGAH SUSUN - NANG ARTI. - NYOMAN KONER. - KETUT KARI. - WAYAN SURA. - WAYAN NOJA. - NENGAH GEREH. - NENGAH KORNA. - DADONG MUNGKRENG. - WAYAN DAYUH. - NYOMAN MANIK. - NENGAH GELGEL. - NENGAH DUGDUG - KETUT MINGGU. - WAYAN TIKA.
113 — 126
  • suratsurat Keputusan Pemberian Hak Milikdalam rangka redistribusi tanah obyek landreform;Kedua : setiap tindakan yang bersifat penelitian kembali hasil redistribusitanahtanah obyek landreform hanya dapat dilakukan menurut ketentuanketentuan yang berlaku dan melalui hierarki yang ada dan menyampaikanhasilhasilnya kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria;Ketiga : wewenang pencabutan suratsurat Keptusan pemberian hak miliksebagai dimaksud dalam diktum Pertama ada pada Menteri Dalam Negericq
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-08-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 400 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - Drs. NYOMAN SWIDNYANA TERGUGAT - I NYOMAN KOTOL - WAYAN LEMES - NENGAH RINGIN - I WAYAN SEDANG - MADE SARI - NENGAH TURIG - I NENGAH YASA - I MADE PASEK
154 — 57
  • KepalaKantor Inspeksi Agraria/Kepala Dinas Agraria Daerah IstimewaYogyakarta untuk mengadakan pencabutan suratsuratKeputusan Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanahobyek landreform.Kedua: setiap tindakan yang bersifat penelitian kembali hasil redistribusitanahtanah obyek landreform hanya dapat dilakukan menurutketentuanketentuan yang berlaku dan melalui hierarki yang adadan menyampaikan hasilhasilnya kepada Menteri Dalam Negericq Direktur Jenderal Agraria.Ketiga: wewenang pencabutan suratsurat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-02-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pdt. G/2014/PN Bdg
Tanggal 5 Januari 2015 — PT. SADANG SARI LAWAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROPINS1 JAWA BARAT,DKK
213 — 84
  • Sadangsari yang ditujukan kepada Bpk, Menteri Dalam Negericq. Dirjen Agraria tanggal 23 Desember 1985 Nomor 045/SS/DIR/BD/XM/85yang mengemukakan halhal sebagai berikut:a. Masalah tanah dan bangunan di lokasi Jf. Ir, H. Juanda Nomor 41Bandung antara Pihak Pemerintah Daerah Tingkat Jawa Barat denganPihak N.V. Sadangsari sudah terselesaikan sesuai Surat PerjanjianKerjasama Nomor 556.2/8796/Huk/1984.b. Masalah tanah/bangunan disekitarnya qq. Perumahan Drs.
Pengadilan PA TANJUNG BALAI Perdata Agama
Register : 01-11-2016 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA TANJUNG BALAI Nomor 618/Pdt.G/2016/PA.Tba
Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 22
  • Yahya Harahap, SH, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2005, Hal: 452).Bahwa terhadap bukti PenggugatPenggugat bertanda Pl, P2, dan P7,berupa Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris, ternyata hanyaditandatangani oleh pihak kepala desa dan tidak diketahui serta tidakditandatangani oleh pihak Camat, sehingga Surat Keterangan PernyataanAhli Waris tersebut masih belum sah secara hukum karena tidak sesuaidengan prosedur sebagaimana yang digariskan oleh Menteri Dalam NegeriCq ODirektur Jenderal Agraria tanggal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 26-04-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN
311 — 111
  • ./2017 tanggal 24 November 2017 kepada Menteri Dalam NegeriCq Dirjen Bina Keuangan Daerah perihal Penyampaian kekurangan DokumenPermohonan Pertimbangan atas Rencana Pinjaman Daerah Kabupaten LampungTengah.Barang Bukti Nomor 50: 1 (satu) bundel Surat Menteri Dalam Negeri nomor979/223/SJ tanggal 12 Januari 2018 kepada Bupati Lampung Tengah perihalPertimbangan Usulan Pinjaman Daerah Kabupaten Lampung Tengah TA 2018.Barang Bukti Nomor 51: 2 (dua) lembar Surat Bupati Lampung Tengah nomor900/0068/B.a.VII
    Sarana Multi Infrastruktur.Barang Bukti Nomor 49: 1 (Satu) lembar Surat Bupati Lampung Tengah nomor900/1832/B.a.VII.02./2017 tanggal 24 November 2017 kepada Menteri Dalam NegeriCq Dirjen Bina Keuangan Daerah perihal Penyampaian kekurangan DokumenPermohonan Pertimbangan atas Rencana Pinjaman Daerah Kabupaten LampungTengah.Barang Bukti Nomor 50: 1 (satu) bundel Surat Menteri Dalam Negeri nomor979/223/SJ tanggal 12 Januari 2018 kepada Bupati Lampung Tengah perihalPertimbangan Usulan Pinjaman Daerah
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 20/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 15 Nopember 2018 — TAMIN SUKARDI
309 — 218
  • Menteri Dalam Negericq. Gubernur Sumatera Utara cq.Bupati Deli Serdang 6. Kepala BadanPertanahan Nasional di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahancq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada PengadilanNegeri Lubuk Pakam dalam perkara Nomor: 15/Pdt.G/2006/PNLP.Oleh karena adanya gugatan masyarakat tersebut, ISMAIL SEMBIRINGmenyarankan agar PT. ERNIPUTRA TERARI mempelajari gugatan yangsudah berlangsung.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 — 1. MUNIAH binti MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Kampung Cicadas RT. 002/01, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut -- Penggugat I ; 2. MARALI bin MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Desa Kedaung RT 007/04, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut Penggugat II ; 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOYIB, beralamat di Jalan Ulujami Raya RT 004/05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRIE MELYANI, SH, BUDI WIDARTO, SH, dan GUNARA, SH. , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Srie Melyani, SH & Rekan” berkedudukan di Jalan Warung Jati Timur No. 9A Warung Buncit, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA, berkantor di Wisma Sudirman Lantai 10-11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. H. ABDUL AZIZ, bertempat tinggal di Jalan Adityawarman No. 2 RT 002/RW 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. PT. INDONESIAN SALES ORGANIZATION (PT. ISO), berkantor di Jalan Adityawarman No. 2 RT. 002/RW. 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional RI, berkantor di jalan Sisingamangaraja No. 2 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV 5. Pemerintah RI, Cq. Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta, beralamat di jalan Taman Jati Baru No.1 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. Pemerintah RI. Cq. Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, beralamat di Jalan H. Alwi No. 99 RT 04 RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (samping Komplek Tanjung Mas Raya) selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. Lurah Senayan, di Kantor Kelurahan Senayan, beralamat di Jalan Tulodong Bawah X No. 3 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. M. Rifat Tadjoedin, SH. selaku Pemegang Protokol Notaris/ PPAT MS Tadjoedin, SH., beralamat di Jalan Kerajinan No. 19, Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ; 9. Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH, berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 47 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ;
268 — 882
  • MENTERI DALAM NEGERIcq.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 —
105 — 196
  • MENTERI DALAM NEGERIcq.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
374 — 242
  • .: 594/101/1988;b melakukan pengurugan tanah atas seluruh obyek masih berupa lautyang oleh TERGUGAT I dijadikan sebagai obyek yang dimohonkanuntuk memperoleh Hak Pengelolaan kepada Menteri Dalam NegeriCq Dirjen Agraria dengan PERMOHONAN HAK PENGELOLAANtanggal 10 September 1988 atas Tanah seluas + 549.298 M2 (lebihkurang lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluhdelapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasitanggal 15101988 No. : 594/155/88;c melakukan pembebasan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 32 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Ade Ohoiwutun, S. AP
104 — 69
  • untuk dipelajari, selanjutnya pihakDPRD Kota Tual menyurati kembali Pemerintah Kota untuk bersamasamamembahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)dimaksud.Bahwa setelah selesai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (RAPBD), selanjutkan DPRD Kota menetapkan RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selanjutnya DPRD bersama denganTim Anggaran Pemerintah Kota menyampaikan kepada Menteri Dalam NegeriCq
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
86 — 47
  • Sus / TPK / 2015 / PN Amb).Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selanjutnya DPRD bersama denganTim Anggaran Pemerintah Kota menyampaikan kepada Menteri Dalam NegeriCq. Gubernur Maluku untuk mendapat pengesahan.