Surat Permohonan Pemohon tertanggal 15 Agustus 2016 yang terdaftar di KepaniteraanPengadlan Negeri Tegal pada tanggal 15 Agustus 2016 dibawah register Nomor31/Pdt.P/2016/PN Tgl. dalam pemohonannya:Tirto,Pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Jalan Anggrek No. 37 RT 004/001 KelurahanSlerok Kejambon, Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Sebagai PEMOHON.2.

Nomor 487/Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 8Januari 2013, dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dalam pokok perkarayaitu Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Bahwa dalam putusan perkara Nomor 487/Pdt.G/2012/PN.Dps, dasargugatan Termohon Kasasi adalah bahwa tindakan Para Pemohon Kasasiyang tidak mentaati isi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor42/Pdt.G/2011 tanggal 12 September 2011 adalah merupakan perbuataningkar janji/cidera janji/wanprestasi ;Dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor31

tanggal 1 Juli2013;Sehingga dengan demikian Para Pemohon Kasasi mohon kepada yangmulia Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untukmengesampingkan/menolak pendapat dan pertimbangan Hakim padakedua tingkat pengadilan tersebut, dan selanjutnya memohon agarmenyatakan bahwa tindakan Para Pemohon Kasasi yang tidak mentaati isiPutusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 42/Pdt.G/2011/PN.Tbnbukanlah merupakan perbuatan ingkar janji/cidera janji/wanprestasisebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor31

Dan mengingat Pengadilan Tinggi mempunyaikedudukan yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri tentu Pemohon Kasasipatun dan taat dengan putusan Pengadilan Tinggi Nomor31/PDT/2013/PT.DPS tanggal 1 Juli 2013. Oleh karenanya Para PemohonKasasi memohon kepada yang Mulia Hakim pada Mahkamah AgungRepublik Indonesia untuk menolak permohonan eksekusi atas putusanperkara Nomor 42/Pdt.G/2011/PN.Tbn yang dimohonkan oleh TermohonKasasi;Hal. 9 dari 11 Hal.

II serta TerlawanIntervensi untuk tunduk pada isi putusan dalam perkara ini; Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belasribu rupiah);Kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakartadengan Putusan Nomor 236/PDT/2015/PT DKI. tanggal 21 Mei 2015, yangamarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semulaTerlawan; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor31

Membatalkan Putusan Hukum Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1744 K/Pdt/2016 tertanggal 24 November 2016 juncto PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 236/PDT/2015/PT DKI. tanggal21 Mei 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor31/Pdt.G/2013/PN Jkt.

Menghukum Anak Pelaku , Anak Pelaku Il , Anak Pelaku Ill , AnakPelaku IV , Anak Pelaku V , Anak Pelaku VI dan Anak Pelaku VII untukmembayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp2.000,00 (dua riburupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor31/Pid.SusAnak/2018/PN JKTSEL tanggal 11Oktober 2018 yang amarlengkapnya sebagai berikut:Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 734K/Pid.Sus/20191.

Jakarta Nomor11/PID.Sus.Anak/2018/PT.DKI tanggal 2 November 2018 yang amarlengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor31/PID/Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Sel,tanggal 11 Oktober 2018 yangdimohonkan banding tersebut; Menetapkan Para Pelaku Anak tetap ditahan dalam Rumah TahananNegara;Hal. 5 dari 9 hal.

SML tanggal 27 April2021,sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 31//AktaPid.B/2021/PN Sml dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengancara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2021 nomor31/Pid.B/2021.Sml oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlakti;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutterdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 10 Mei 2022;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontramemori banding

tanggal 17 Mei 2021 dan kontra memori banding tersebut pulatelah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 18 Mei 2021 sesuai denganRelas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor31/Pid.B/2021/PN Sm;Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang wakktu dan tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang, maka permintaan banding tersebutdapat diterima ;Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan dalam memori bandingnyapada

trawl yang memiliki ciriciri yaitu : mempunyai tallpenarik jaring, papan layang (otter board), besi segitiga (triangular), pelampungbulat dari plastik, pemberat rantai, taliris atas dan bawah, sayap jaring, badanjaring, kantong jaring yang dilengkapi tali kolor, berangkat dari perairan PemangkatKecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas menuju perairan Sungai Jawai,Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dengan tujuan untuk mencari udang danatau ikan sebagaimana maksud dari Pasal 1 ayat (4) dari UndangUndang Nomor31

wilayahperairan Sungai Jawai, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, memiliki, menguasai,membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantupenangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan, dengan ukuran yangditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai sesuai dengan persyaratan,atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapikan yang dilarang sebagaimana maksud dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor31

RW, KelurahanKecamatan MM, Kabupaten Ende, sekarang tidak diketahuialamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alatalat bukti dipersidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor31/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan Permohonan

.008, Kelurahan Amagarapati,Kecamatan Larantuka, Kabupaten FloresTimur;Agama : Katholik;Pekerjaan : Swasta/Tukang Ojek;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan sekarang ;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa DakwaanSubsidairitas sebagai berikut: Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Menyatakan Terdakwa LASARUS KRISBENI MAKING alias ARISterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana termuat dalam DakwaanPrimair Jaksa Penuntut

PerusahaanDaerah Tuah Sepakat Kabupaten Tanah Datar(20102014);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Dakwaan Kesatu : Primair : Sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 4 junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31

Sus/2019UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Atau :Dakwaan Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8Juncto Pasal 4 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

korban Supardi dan saksi korban YayatSupriatna dengan menggunakan pecahan genting sebanyak3 (tiga) kali, serta Ahmad Fikri memukul saksi korbanYayat Supriatna dengan menggunakan tangan kosongsebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut kemudianpihak kepolisian sector Panongan melakukan pengamanandan membubarkan warga dengan tujuan agar situasikondusif :Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Supardimengalami luka robek dikepala bagian belakang sesuaidengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor31

korbanSupardi dan saksi korban Yayat Supriatna denganmenggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali,serta Ahmad Fikri memukul saksi korban Yayat Supriatnadengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua)kali, melihat hal tersebut kemudian pihak kepolisiansector Panongan melakukan pengamanan dan membubarkanwarga dengan tujuan agar situasi kondusif ; Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Supardimengalami luka robek dikepala bagian belakang sesuaidengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor31

Supardi dan saksi korban YayatSupriatna dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3(tiga) kali, serta Ahmad Fikri memukul saksi korban YayatSupriatna dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2(dua) kali, melihat hal tersebut kemudian pihak10kepolisian sektor Panongan melakukan pengamanan danmembubarkan warga dengan tujuan agar situasi kondusif ; Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Supardimengalami luka robek dikepala bagian belakang sesuaidengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor31

tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : UDIN PURWONOPangkat/NRP : Kopda/3104078570585Jabatan : Ta Kesdam XIII/MdkKesatuan : Kesdam XIII/MdkTempat, tanggal lahir : Tuban, 5 Mei 1985Jenis kelamin : LakiLakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Asgab XIll, Jalan 14 Februari, Kelurahan Teling Atas, KotaManado, Provinsi Sulawesi UtaraMengingat : Pasal 288 ayat (1) Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan juncto Pasal 211 Ayat (4) Undangundang RI Nomor31

12 Maret 2013;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengandakwaan Kombinasi sebagai berikut:KESATUPRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat(2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31

No.1896 K/Pid.Sus/2017SUBSIDIAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamATAUKEDUApidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat(2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam

Pasal 8 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMejayan 19 Februari 2013 sebagai berikut:1.

Putusan Nomor31 PK/Ag/2014Pdt.G/2011/ PA.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, permohonanmana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat A/Terbanding I yang padatanggal 5 Februari 2014, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dariTermohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauankembali yang diterima di

Putusan Nomor31 PK/Ag/2014Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebahagian adalah berkaitan denganjangka waktu kontrak;Bahwa bila diperhatikan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkatkasasi tersebut jelas sama sekali tidak mempermasalahkan pertimbangan hukumPengadilan Tinggi Agama Padang tersebut.

Putusan Nomor31 PK/Ag/2014ttd. ttd.Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H. Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.ttd.Dr. H. MUKHTAR ZAMZAML, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd.Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.Biayabiaya:1 Materai Rp 6.000,002 Redaksi Rp 5.000,003 Administrasi PK Rp 2.4Jumlah Rp 2.500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata Agama,Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.NIP. 19590414 198803 1 005Hal. 17 dari 16 hal. Putusan Nomor31 PK/Ag/2014

Menimbang bahwa setelah membaca Berita Acara persidangan tanggal 19 Agustus 2015Pemohon tidak hadir dipersidangan, selanjutnya Pemohon memlalui suratnya tertanggal 20Agustus 2015 telah mengajukan pencabutan atas permohonan nomor31/Pdt.P/2014/PN.Smd. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan nomor : 31/Pdt.P/2015/PN.Smd telahdicabut maka perkara permohonan ini gugur.

Negeri Kecamatan Kabanjahe KabupatenKaro Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;Untuk selanjutnya Para Pemohon disebut ParaPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calonSuami anak Para Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan Nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.P/2020/PA.Kbj dari Para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3.

ini adalah Penggugat tidak bisamembalik nama rumah yang telah dibelinya dari Tergugat dengan alasan dari Kota Wisata mengatakan kalau rumah tidak bisa dibalik namakarena harus ada surat pernyataan yang dilakukan antara Penggugatdan Tergugat untuk pencabutan surat kuasa yang dilakukan dihadapanNotaris pada tahun 2014; Bahwa objek jual beli antara Tergugat dengan Penggugat berupa tanahdan bangunan rumah yang type Ottawa 59A, luas 105 M2 yangterletak di Perumahan Kota Wisata Pesona Ottawa Blok UD 5 Nomor31

tersebut telah dijual kepada Penggugat (RATNA YULIANA);Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan tidak ditemukanhalhal yang bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata,sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, maka JualBeli tanah dan bangunan rumah tinggal Type 59A, luas 105 M2 (seratuslima meter persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor,Kecamatan Cileungsi, Desa/Kelurahan Limusnunggal, setempat dikenalsebagai Perumahan KOTA WISATA, Pesona OTTAWA, Blok UD.5, Nomor31

OTTAWA, Blok UD.5, Nomor 31 dan memberi izinserta kuasa kepada Pengggugat untuk bertindak selaku pembeli bersamasama dengan Turut Tergugat selaku penjual untuk menandatangani AktaJual beli (AJB) dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Tanah (PPAT), atastanah dan bangunan rumah tinggal Type 59A, luas 105 M2 (seratus limameter persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor,Kecamatan Cileungsi, Desa/Kelurahan Limusnunggal, setempat dikenalsebagai Perumahan KOTA WISATA, Pesona OTTAWA, Blok UD.5, Nomor31

gugatan Penggugatdapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk selanjutnya Penggugatbersamasama dengan Turut Tergugat juga diberi izin untuk membuat danmenandatangani Addendum atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli atastanah dan bangunan rumah tinggal Type 59A, luas 105 M2 (seratus limameter persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor,Kecamatan Cileungsi, Desa/Kelurahan Limusnunggal, setempat dikenalsebagai Perumahan KOTA WISATA, Pesona OTTAWA, Blok UD.5, Nomor31

(Lima Ribu rupiah).Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Ksp,tanggal 17 Maret 2021, yang amarnya berbunyisebagai berikut:4.

Memori banding tanggal 23 Maret 2021 yang diajukan oleh Terdakwa,yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada tanggal 7April 2021sebagaimana Akta Terima Memori Banding Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Ksp, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN,S.H.

Kontra memori banding tanggal 15 April 2021 yang diajukan oleh PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 15 April 2021sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Ksp, yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, S.H.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor31/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 17 Maret 2021, yang dimintakanbanding tersebut;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan Terdakwa tetap barada dalam tahanan;5.

., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana kamidakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan untuk itudibebaskan dari Dakwaan Primair,2.

No. 65 PK/Pid.Sus/2019Konawe Utara Tahap Ill Kabupaten Konawe Utara TA 2011(PAD),1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas tanpoa nomor dan tanpatanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp1.702.500.000,00 untukpembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutanpembangunan Kantor Bupati Konawe Utara Tahap Ill KabupatenKonawe Utara TA 2011 (PAD) yang menerima Arnold Lili;1 (satu) lembar asli Surat Perintanh Membayar (SPM) Nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesarRp1.501.295.455,00 untuk pembayaran

Alimuddin, M.Si., beserta lampirannya 1(satu) lembar;1 (satu) lembar fotokopi Penelitian Kelengkapan SPP LSPengadaan Barang dan Jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 atasnama Cakunda, S.Sos..:1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesarRp1.702.500.000,00 yang ditandatangani oleh SyamsulMustakim, S.STP., M.Si., Kepala SKPD selaku PenggunaAnggaran;Hal. 13 dari 26 hal. Put.

No. 65 PK/Pid.Sus/20191 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011perinal Surat Pengantar sebesar Rp1.702.500.000,00 yangditandatangani oleh Miswatin selaku Bendahara Pengeluaran;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesarRp1.702.500.000,00 untuk pembayaran tagihan sebesar (95%)atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati KonaweUtara Tahap Ill Kabupaten

bulan Juli 2011 sebesarRp1.702.500.000,00 untuk pembayaran tagihan sebesar (95%)atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati KonaweUtara Tahap Ill Kabupaten Konawe Utara TA 2011 (DAK) yangditandatangani oleh Miswatin selaku Bendahara Pengeluaran;2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Nomor 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh Miswatinselaku Bendahara Pengeluaran;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor31

permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang di ajukan oleh:Melanus Deni L, jenis kelamin Lakilaki, lahir di Menjalin, umur 36 Tahun /4 Mei 1981, kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, tempattinggal Komplek Griya Husada Blok L No. 1 RT.005/RW.005,Kel/Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya di sebut Pemohon.PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor31

/Pen.Pdt.P/2018/PN Mpw, tentang Penunjukan Hakim;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor31/Pen.Pdt.P/2018/PN Mpw, tentang penetapan hari sidang;Telah mempelajari suratsurat yang berkenaan dengan permohonan ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;Telanh membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 26 Maret 2018, dibawah register nomor 31/Pdt.P/2018/PN Mpw, yang pada pokoknya pemohonmengajukan

Desember 2018sehingga Keputusan TUN objek sengketa telah bertentangandengan pasal 252 peraturan pemerintah Nomor : 11 Tahun2017 tentang Manajemen PNS (Pemberhentian sebagaimanadimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak PutusanPengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatanhukum tetap) ; Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa tanggal 28Desember 2018 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019,sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor31

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor31/Pid.SusK/2014/PN.MDN a.n Naarododo Dakhi yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde)terhitung tanggal 23 September 2014 tersebut, secaraHal 27 Putusan PerkaraNo.200/G/2019/PTUNMDNjelas dan terang benderang Penggugat tidak ada terbuktimelakukan tindak Pidana korupsi untuk menguntungkandiri sendiri ataupun berencana melainkan dikarenakankelalaian sehingga menguntungkan pihak lain (kesalahanadministrasi Penggugat akibat kelalaian Penggugat

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor31/Pid.SusK/2014/PN.MDN a.n Naarododo Dakhi yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde)terhitung tanggal 23 September 2014 tersebut, jelas danterang benderang kesalahan Penggugat akibat Penggugatloyal dan patuh terhadap Bupati Nias Selatan selakuDIMPiNAN ; n onan ene n nn nn ne ne nnn ene Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 05.31218Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan

Bahwa dalil gugatan angka 5 sampai dengan angka 8,merupakan uraian dan kronologis kejadian perkara Penggugat,dengan ini Penggugat diberhentikan tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil adalah setelah mempertimbangkandengan seksama dan sungguhsungguh ketentuan hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku yang diuraikansecara rinci dalam konsideran menimbang dan mengingat dalamobjek sengketa dimaksud dikaitkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor31/

Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28Desember 2018 adalah setelah mempertimbangkan denganseksama dan sungguhsungguh ketentuan hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku yang diuraikan secara rincidalam konsideran menimbang dan mengingat dalam objeksengketa dimaksud dikaitkan dengan Putusan Pengadilan TindakHal 37 Putusan PerkaraNo.200/G/2019/PTUNMDNPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor31