Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenangbagi yang mengganti nama;f, Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor

Penetapan No. 151/Pdt.P/2018/PN Bin.Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

tersebut di atas beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 139/Pdt.P/2019/PN Bin.disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data pemegang pasporbiasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapatmengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada KepalaKantor

6310091703120314, Kutipan Akta Kelahiran Nomor6310LT211020190022 dan Kutipan Akta Nikah Nomor145/30/III/2001;Menimbang, bahwa apabila faktafakta hukum tersebut di atasdikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

beralasan menuruthukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon ;Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor8

tersebut adalah mempunyai kebenaran yang hakiki, dan memohonkepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menguatkan Putusan PengadilanNegeri Tanjung Balai Karimun Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN Tbk tanggal 3Desember 2020 dan sita Eksekusi Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Tbktanggal 21 Oktober 2016;Halaman 6 Putusan Nomor 27/PDT/2021/PT PBRMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksadan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan ResmiPutusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukumtersebut diatas, olen karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapatdengan pertimbanganpertimbangan hukum dan putusan Majelis HakimTingkat Pertama, maka pertimbanganpertimbangan hukum Hakim TingkatPertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan MajelisHalaman 8 Putusan Nomor 27/PDT/2021/PT PBRHakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding,sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor8/Pdt.Bth/2020/PN Tbk tanggal 3 Desember 2020, yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Bahwa Pelawan tidak ikut digugat dalam perkara Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar NO.59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011, padahal pelawan memiliki tanah obyek sengketa sejak tahun2000, lalu pada tahun 2008 pelawan mulai menguasai tanah obyekHalaman 8 dari 28.

Bahwa setelah beberapa lama sejak pelawan diberikan tanah obyeksengketa oleh MADIKA, Pelawan lantas meninggalkan Mamasa kedaerah lain selama + 7 (tujuh) tahun untuk menuntut Ilmu dan mencarikehidupan demi masa depan pelawan, lalu pada tahun 2008 pelawankembali ke Kabupaten Mamasa dan langsung mendirikan rumah danbertempat tinggal diatas tanah objek sengketa, namun tidak lamakemudian, tepatnya pada tahun 2010 Mila Tahir (terlawan) MengajukanGugatan ke Pengadilan dengan Register Perkara Nomor8/Pdt.G

Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011 tersebut, secara sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor :00681, Jauh sebelum sebelum adanya perkara Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar NO.59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I NO 2512 K/PDT/2011; namun pihak tersebut (Elisabeth) juga tidak ikut digugat (tidakdijadikan pihak) oleh terlawan (Mila Tahir) dalam gugatan/perkaranyatersebut;.

Menyatakan Pelawan adalah pemilik dan menguasai tanah objek sengketatanah yang terletak di Jalan Poros MamasaPolewali (Ujung Kota Mamasa),Kelurahan Mamasa, Kemacatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, seluas +276 M*(kurang lebih 12 X 23 Meter), dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : Tanah Mila Tahir/Nurhasanah/Limbong Sitodo;Sebelah Timur : Bongga S (Papa Uto);Sebelah Selatan : Jalan Poros Mamasa;Sebelah Barat : Tanah Arruan Sangga/PPRN, Obed Mansnadifu;Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2512 K/PDT/2001i, tidak dapat dilaksanakan eksekusi (Non Eksekutable);Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2512 K/PDT/2001i, tidak mengikat pelawan secara hukum, sehingga pelaksanaaneksekusi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8/Pdt.G/2010/PN.POL., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :59/Pdt/2011/PT. Mks., Jo.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Sgtamaka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (attributie vanrechtsmatch) Peradila Agama;Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikahpara Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Sgta tanggal 08 Januari 2021 pada papan pengumumanPengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara a quodisidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung NomorKMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan ataspermohonan Pengesahan/Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanternyata Pemohon dan Pemohon Il tidak datang menghadap di mukapersidangan secara pribadi dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya lalu Ketua Majelis memeriksaSurat/relaas panggilan Pemohon 1 dan Pemohon Il Nomor8

TINGGI tersebut;:Telah membaca;1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggl Banjarmasin Nomor46/Pdt/2020/PT.BJM. tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkatbanding;Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaraini;TENTANG DUDUK PERKARANYA:Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT.BJMMengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor8

Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.1.004.000,00(Satu juta empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pli, yang dibuat oleh Plt.

Panitera Pengadilan NegeriPelaihari tanggal 5 Juni 2020, bahwa Kuasa Pembanding semula KuasaPenggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Pelaihari Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pli tanggal 27 Mei 2020,dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pli.

., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,menerangkan pada tanggal 2 Juli 2020 Kuasa Pembanding semula KuasaPenggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Juni 2020, danberdasarkan Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pli., bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasinkepada Terbanding semula Tergugat melalui panggilan Umum (atas namaWalikota Banjarmasin Sekretaris

2021/PT KDITelah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 26Maret 2021 NOMOR 30/PDT/2021/PT.KDI tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkatbanding;Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Andoolo pada tanggal 5 Agustus 2020 dalam Register Nomor8

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan NegeriAndoolo telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Februari 2021 Nomor8/Pdt.G/2020/PN.Adl. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, Bahwa Risalah pemberitahuan putusan Nomor8/Pdt.G/2020/PN Adl. tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Andoolo yang telah memberitahukan kepadaKuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 15Februari 2021;Menimbang, bahwa Risalah Permohonan Banding Nomor8/Akta.Pdt/2021/PN.Ad tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat olehMuh.Arfan, S.H.

atasmembuktikan putusan pengadilan tingkat pertama adalah putusan yangsalah, oleh karena itu sangat beralasan bila Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara ini pada tingkat banding berkenaan menjatuhkanputusan dengan amarnya sebagai berikut:1.MENGADILIMenerima permohonan banding para pembanding semula paratergugat tersebut ;Halaman 24 dari 31 halaman Putusan NOMOR 30/PDT/2021/PT KDI2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor8

Kuasa ParaPembanding semula para Tergugat tidak ada halhal yang prinsip, sebagianbesar hanya merupakan pengulangan pada persidangan tingkatpertama,demikian pula Kontra memory Banding dari Kuasa Terbandingsemula Penggugat, pada intinya hanya merupakan penegasan ataspertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksadan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi PutusanPengadilan Negeri Andoolo tanggal 4 Februari 2021 #Nomor8

Berkas perkara, serta SuratSurat yang bersangkutan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 yang amarnya berbunyisebagai berikut:Dalam eksepsiMenyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam pokok perkara1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp1. 340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh riburupiah);Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor12/Akta.Band/2020/PN Pnn, tanggal 18 September 2020 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Painan menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telahmenyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor8/Pdt.G/2020/PN Pnn, tanggal 10 September 2020 dan Pernyataan Bandingtersebut telan diberitahukan

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datangmenghadap di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohondan anak Pemohon tentang tata cara dan aturanaturan yang berlaku dalamhal perkara Dispensasi Nikah;Bahwa selanjutnya atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohonmenyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan yang terdaftar diPengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor8/Pdt.P

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor8/Pdt.P/2020/PA.Pkb dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannyabertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopapada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 dengan register perkara Nomor8/Pdt.G/2020/PA.Blp telah mengajukan permohonan yang berbunyisebagai berikut :1.

Panggilan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Blp tanggal 10 Januari 2020, 6Februari 2020, 19 Februari 2020 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirantermohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehkarenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;Menimbang, bahwa pada harihari sidang selanjutnya pemohontidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lainmenghadap sebagai wakil yang sah meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor8

Pemohon Keberatan telah mengajukan Keberatan/Eksepsi,sebagaimana yang diuraikan dalam surat tertanggal 2 Nopember 2009dan ini dibenarkan oleh Pasal 45 ayat (2) UU Nomor8 Tahun 1999,tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan : "Penyelesaiansengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luarpengadilan berdasarkan pilinan sukarela para pihak yang bersengketa ;c.

Nomor 913 K/Pdt.Sus/2010Pasal 18 UndangUndang Nomor8 Tahun 1999, tentang PerlindunganKonsumen ayat(1) huruf ddan ayat (3) yang menyatakan :(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukanuntuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausulabaku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usahabaik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segalatindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang

Bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan tersebut, Majelis HakimPengadilan Negeri Sumedang menainterpretasikan bahwa point 2 dan point3 dari Surat Kuasa tertanggal 1 November 2006 yang menjadi satu kesatuandengan Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan HakMilik Secara Fiducia Nomor 020106131004 tertanggal 1 November 2006adalah klausula baku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)huruf d UndangUndang Nomor8 Tahun 1999, tentang PerlindunganKonsumen.

Karena klausula baku point 2 dan point 3 Surat Kuasa tertanggal1 November 2006 tersebut adalah klausula baku yang dilarang oleh ayat (1)huruf d Pasal 18 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999, maka sebagaimanaketentuan ayat (3) Pasal 18 UndangUndang Nomor8 Tahun 1999, tentangPerlindungan Konsumen maka point2 dan point3 Surat Kuasatertanggal 1November 2006 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;.

Nomor 913 K/Pdt.Sus/2010yang diatur pada Buku kelll KUHPerdata, tentang Perikatan, terhadapperikatan dalam perjanjian itu dan UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999tentang Jaminan Fidusia, terhadap barang jaminan yang mengikuti dan/ataumenjadi jaminan pelunasan atas hutang dari si berhutang, karenanya tidaktepat untuk menerapkan ketentuan UndangUndang Nomor8 Tahun 1999,tentang Perlindungan Konsumen ;Bahwa Perjanjian tersebut yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Kuasatertanggal 1 November 2006 dibuat

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar