(Tiga milyarempat puluh juta empat ratus ribu rupiah ).KERUGIAN IMMATERIL.Berupa potential lost yang diderita Penggugat dikarenakan tanah milik Penggugat meskipun Penggugat kuasai sekarang telah sulit untuk dijualkepada pihak lain maupun dijadikan hal yang bersifat komersil selain itupikiran menjadi tidak focus, menyita waktu, stress, dan lain lainnya makadari itu kerugian immateriil dinilai sebesar Rp. 500.000.000.

(Tiga milyar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah ).KERUGIAN IMMATERIL.Berupa potential lost yang diderita Penggugat dikarenakan tanah milikPenggugat meskipun Penggugat kuasai sekarang telah sulit untuk dijualkepada pihak lain maupun dijadikan hal yang bersifat komersil selain itupikiran menjadi tidak focus, menyita waktu, stress, dan lain lainnya makadari itu kerugian immateriil dinilai sebesar Rp. 500.000.000. (Lima ratusjuta rupiah).9.

Bahwa dalil Permohonan Arbitrase Terbanding (dahulu Tergugat)/Pemohon dalam Perkara Arbitrase a quo yang menyatakan bahwa adaancaman fisik terhadap pekerja Terbanding (dahulu Tergugat) untuk dilapangan, oleh Engineer (dalam hal ini sebagai pengawas lapangan)telah ditanggapi melalui surat Nomor KEI/TgPA2/NS/PPK/210113.01tanggal 21 Januari 2013 perihal: Claim for Lack of Land AcquisitionTgPA Phase2, Package 4, Section NS Request for Omission and Noticeof Potential Partial Termination (dh. bukti P 5

Kehilangan keuntungan (potential loss)selama satu tahun yangdidalilkan Penggugat tidak relevan untuk dituntut, karena bagaimanamungkin Penggugat mendalilkan kehilangan keuntungan sementaramasa sewa sedang dijalani.Pada saat Penggugat mendaftarkan Gugatan a quo pada bulanFebruari, masa sewa telah dinikmati selama satu bulan.Hingga Jawaban ini diserahkan kepada Majelis Hakim, Penggugattelah menikmati sewa selama 5 bulan.

Dan demi keadilanmaka selayaknya Pemohon PeninjauanKembali juga mendapat kompensasi atashilangnya potential income akibatketidakprofesionalan para TermohonPeninjauan Kembali. Akan tetapi demimenjunjung tinggi musyawarah danmufakat maka Pemohon = PeninjauanKembali menawarkan sebuah kompensasikepada para Termohon PeninjauanKembali.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut,maka Unsur Merugikan Negara tidak lagi dipahami secara sempit atausebagai pikiran (potential loss) hanya berdasarkan pada adanyaoerbuatan melainkan unsur merugikan negara telah bergeser denganmenitikberatkan pada adanya akibat, namun harus dipahami bahwaperbuatan merugikan negara tersebut benarbenar sudah terjadi ataunyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam Tindak PidanaKorupsi.

diduga telah melakukan tindak pidana Korupsi, maka menjadipertanyaan bagaimanakah status hukum dari uang sejumlajh Rp.64.000.000 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah) tersebut karena secarasah telah diterima oleh Negara, sementara Pemohon harus dimintkanpertanggungjawaban secara hukum dan karenanya hal tersebut jelassangat tidak masuk akal dan bertentangan secara logika; Bahwa berdasarkat Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, makaUnsur Merugikan Negara tidak lagi dipahami secara sempit atausebagai pikiran (potential

The immediate recipient of the income inthis situation qualifies as a resident but no potential double taxationarises as a consequence of that status since the recipient is nottreated as the owner of the income for tax purposes in the State ofresidence.

Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuanganNegara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut(potential lost). Artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan olehperbuatan terdakwa terukur dan untuk mendapatkan ukuran potential lost tentunyadiperlukan audit terlebih dahulu;Menimbang bahwa selanjutnya DR. H.

The immediate recipient of the income in this situation qualifies as aresident but no a potential double taxation arises as a consequence of thatstatus since the recipient is not treated as the owner of the income for taxpurposes in the State of resident.

Theimmediate recipient of the income in this situation qualifies as aresident but no potential double taxation arises as a consequenceof that status since the recipient is not treated as the owner of theincome for tax purposes in the State of residence.

Kerugian Materiil : (Bukti P25) Gaji terakhir almarhumah di PT PRAKARSA SEMESTA ALAM dan PTSWARNADWIPA NUSANTARA adalah Rp. 8.684.000, (delapan jutaenam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) per bulan dengankenaikan 10 % (sepuluh persen) per tahun, sehingga total gaji yangseharusnya dapat diterima oleh almarhumah (potential loss of income)sampai dengan usia pensiun pada umur 55 tahun adalah sebesar Rp.4.929.262.794, (empat milyar sembilan ratus dua puluh sembilan jutadua ratus enam puluh dua ribu

Kerugian Materiil: Gaji terakhir almarhumah di PT PRAKARSA SEMESTA ALAM dan PTSWARNADWIPA NUSANTARA adalah Rp. 8.684.000, (delapan jutaenam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) per bulan dengankenaikan 10 % (sepuluh persen) per tahun, sehingga total gaji yangseharusnya dapat diterima oleh almarhumah (potential loss of income)sampai dengan usia pensiun pada umur 55 tahun adalah sebesar Rp.Hal. 14 dari 91 hal.

PK/TR7 slip gaji PT.Swarnadwipa Nusantara a/n SantyMulyasari, bukti PK/TR8 slip gaji PT.Prakarsa Semesta Alam a/n Santy Mulyasari,biaya rumah sakit yang dibayar kepada Tergugat Il sebesar Rp.21.000.000,00 (buktiP15);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian materiil dari penghasilan gajiyang diterima seandainya isteri Penggugat masih hidup, gaji terakhir almarhum di PTPrakarsa Semesta Alam dan PT Swarnadwipa Nusantara adalah sebesarRp.8.684.000,00/oulan dengan kenaikan 10 % pertahun, sehingga potential

Bahwa adapun kerugian immateril (potential loss) yangPenggugat alami apabila Obyek Akad yang menjadi Hak Penggugatdiusahakan (direntalkan) terhitung sejak obyek akad ditarik oleh NIAGAAUTO FINANCE (NAF) bulan September 2014 sampai dengan bulan April2019 (kurang lebih 55 Bulan) dengan rincian sebagai berikut: .

TotalImmateril Bila Mobil obyek Akad tersebutPeenggugat usahakan menjadi mobilSebesar Rp. 3.000.000,00, x 55 bulan puluh lima juta rupiah)maka kerugian immateril (potential loss) ang Penggugat alami sebesarrental dengan pendapatan tiap bulan/ Rp. 165.000.000,00 (Seratus enam Kerugian immateril (potential loss) yang Penggugat mintakan di atas,sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822K/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015 berbunyi : (1) Mengabulkan gugatanPenggugat untuk sebagian;

bertentangandengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/ PPUXIV/ 2016, yangmenyatakan bahwa kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUTipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat ;Bahwa dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negaratelah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materil).Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagaiperkiraan (potential

Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagidipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahamibenarbenar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tipikor ;e Fakta persidangan.1. Keterangan saksiBahwa dalam persidangan saksi yang paling mengetahui danbertanggung jawab atas hasil pembangunan yang dipermasalahkanadalah saksi :dr.

Tegasnya, unsur merugikan keuangannegara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapiharus dipahami benarbenar sudah terjadi atau nyata (actualloss) dalam tipikor dan dihubungkan dengan keterangan saksi danahli tersebut maka dugaan kerugian keuangan negara tidak dapatditentukan karena bangunan yang telah ada pada tahun 2015,melekat pada bangunan tahun 2016, (satu kesatuan) dan tidakmempunyai pengaruh apapun sebagaimana keterangan ahli AhliMUHAMMAD AMIN, ST. dalam keterangannya antara

Bahwa putusan yang dijatunkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri KutaiBarat tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yangmemiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yangsama;Dari alasanalasan permohonan banding tersebut Penuntut Umummohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskansebagaimana diuraikan dalam amar permohonan bandingnya;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara banding ini tidakmengajukan kontra memori banding untuk menanggapi memori banding

Meminta perjanjian dibatalkan disertai dengan ganti kerugian.Dalam permasalahan ini PENGGUGAT menuntut agar kesepakatanJualBeli Rumah Persada tetap dilaksanakan hingga PENGGUGATmenjadi pemilik sah atas Rumah Persada dan disertail juga dengantuntutan kerugian kepada TERGUGAT.Berdasarkan Pasal 1239 jo. 1246 KUH Perdata PENGGUGAT jugaberhak atas biaya, rugi, bunga, dan keuntungan yang diharapkan(potential loss) atas cidera janji/wanprestasinya TERGUGAT kepadaPENGGUGAT.

dan PenggugatIl mengalami penurunan dari harga pembelian (awal), maka tidaksecara otomatis berarti adanya kerugian yang riel (actua/), melainkanhanya merupakan potensi kerugian (potential loss) saja. Bahwaselama Penggugat dan Penggugat Il tidak dan/atau belummelakukan penjualan, apalagi dipaksa untuk melakukan forced sellatas sahamsahamnya maka, kerugian tersebut belum riel (actua/)adanya, dan tidak seketika menjadi kewajiban (hutang) yang dapatditaginkan kepada Penggugat!

Bahwa putusan yang dijatunkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri KutalBarat tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yangmemiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama;Dari alasanalasan permohonan banding tersebut Penuntut Umummohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan sebagaimanadiuraikan dalam amar permohonan banding;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara banding ini tidakmengajukan kontra memori banding untuk menanggapi memori banding yangdiajukan

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016yang telah merubah delik korupsi dari delik formil menjadi delik materil, yangmana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan(potential loss), melainkan harus benarbenar sudah terjadi atau nyata (actualloss), dengan demikian kata dapat sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29 tahun2001 sudah tidak dipergunakan lagi atau dihapus.

In determining thedegree of comparability, including what adjustments are necessaryto establish it, an understanding of how independent enterprisesevaluate potential transactions is required;Bahwa sesuai dengan gambaran mengenai kegiatan usaha dantransaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), diketahui bahwa produkproduk (aluminiumalloy ingot) yang dijual kepada pihak related party sebandingdengan produkproduk yang dijual kepada pihak independen/nonrelated party meskipun

The immediaterecipient of the income in this situation qualifies as a resident butno potential double taxation arises as a consequence of that statussince the recipient is not treated as the owner of the income for taxpurposes in the State of residence.

The immediate recipient of the income in thissituation qualifies as a resident but no potential double taxation arisesas a consequence of that status since the recipient is not treated as theowner of the income for tax purposes in the State of residence.