Ditemukan 286 data
67 — 14
Bukir,Kecamatan Gadingrejo, KotamadyaPasuruan, surat ukur Nomor 01/Bukir/2006, luas 919 M2, tertullis atas namaSalim Awad, diberi tanda P103 ;Sertipikat Hak Milik Nomor 1798 /kel.
59 — 27
Serta Termohon menghasut anak tersebut Supayauntuk membenci Pemohon sebagai seorang Ayah.Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan iniPemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk berkenan memutuskansebagai berikut : Menyatakan Jawaban Termohon ditolak untuk seluruhnya ; Menolak tuntutan Tergugat atas hak asuh anak ;Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut mengajukanDuplik secara tertullis dengan suratnya
14 — 18
kalau sawah sudah terjual kepada Tergugat danrumah sudah dihibahkan kepada Tergugat II ;Menimbang, bahwa manurut Majelis Hakim buktibukti saksi yangmenguatkan dalildalil gugatan Penggugat adalah sah menurut hukum karenatelah memenuhi syarat formil dan materil mencapai batas minimal danmempunyai nilai pembuktian, saling bersesuaian dan relevan dengan dalildalilPenggugat;Hal 26 dari 40 Put.No.816/Pdt.G/2015/PA.Prg.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembuktian bantahan Tergugatmengajukan buktibukti tertullis
829 — 324
Bahwa menurut Undangundang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dari AsasUmum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dandalambentuk tidak tertullis; =26. Bahwa dengan batal dan tidak sahnya Objek sengketa a quo, makaKeputusan Bupati Kolaka utara Nomor 540/62 tahun 2011 tentangPersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT.
42 — 2
Foto Pemohon bersama dengan seorang wanita, Bukti Surattersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;Bahwa selain bukti tertullis Termohon juga menghadirkan saksinya,bernama :1.
ENDANG ODO
Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq BRIMOB SULTRA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq BUPATI KONSEL
147 — 84
*Keharusan menyebutkan Pasalpasal peraturan perundangundangandalam putusan digariskan dalam pasal 184 ayat (2) HIR dan pasal 24 ayat(1) UU Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dalam undangundangnomor 4 tahun 2004, Segala putusan pengadilan selain harus memuat pasalpasal tertentu dan peraturan perundangundangan yang menjadi landasanputusan , atau juga menyebut dengan jelas hukum tak tertullis yang menjadidasar pertimbangan dan putusan (M.Yahya Harahap ,Hukum acaraperdata,hal810).c.
69 — 17
dijalankan terlebih dahulu apabila adaupaya banding, kasasi maupun peninjauan kembali;5 Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini;Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat, Penggugatmengajukan replik tertanggal 15 Nopember 2016 Dan selanjutnya Tergugatmengajukan Duplik tertanggal 22 Nopember 2016;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalillnya Penggugatmengajukan bukti tertullis
31 — 17
Penggugat);Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat,maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Majelis Hakim membebankan pembuktian tersebutkepada pihak Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 4 (empat) alat bukti tertulis dan 5 (Lima)orang saksi yaitu Cace Binti Bangkasi, Sangkala Bin Baco Pangngulu, Kadir, Akmal danLahami, untuk mendukung dalil gugatannya atas pemilikan tanah obyek sengketa yang dikuasaioleh Para Tergugat;Menimbang, bahwa alat bukti tertullis
Pembanding/Tergugat I : PT MEGAH JAYA SAKTI
Terbanding/Penggugat : DHARWIS AL TJUN TIONG
66 — 30
Bahwa Berdasarkan halhal dan fakta fakta tersebut diatas, maka jelas dannyata nyata bahwa PARA TERGUGAT TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK danMENOLAK Melaksanakan Isi PERJANJIAN PEMBAYARAN meskipun sudahdiingatkan secara tertullis berkali kali oleh PENGGUGAT untuk menjual lahandengan sudah adanya penawaran dan memberikan 50% hasil penjualankepada PENGGUGAT yang berlaku sebagai undang undang bagi Para Pihakyang seharusnya disangupinya dan melaksanakan perjanjian sebagaimanayang dijanjikan;Yang Mulia Majelis
Ny Luciana Wibowo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
68 — 36
1) = Penietagant Tertullis jssssesneeseeeseeeeee eeBahwa Objek Gugatan merupakan penetapan tertulis dan terdapatPejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan, maksud sertaapa isi tulisan tersebut dan kepada siapa tulisan tersebut ditujukanserta apa yangditetapkan2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;Bahwa Objek Gugatan dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabatTata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Kantor BadanPertanahan Kota Bandund;3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara
50 — 26
(Tujuh Ratus Lima Puluh Meter Persegi), dan dan tiada alat buktisaksi pun yang dihadirkan oleh Penggugat yang bisa menerangkan hal itu, sehingga MajelisHakim pun berkesimpulan bahwa alat bukti tertullis bertanda P2 sebagai bukti permulaandengan surat tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau lengkap untukmendukung dalil Penggugat bahwa tanah sengketa adalah bagian atau terserap ke dalam tanahseluas 5.800 M?
17 — 14
,Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tertullis Tergugat, Majelismempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugattelah mengajukan bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan bukti T.2 (fotokopiKartu Keluarga), yang merupakan akta autentik dan telan bermeterai cukupserta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhiPasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 jo.
Hj. FATMAWATI, DKK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
HENDRA WIBOWO
79 — 59
Objek Sengketa a quo telah dicatatkan oleh Tergugat padatanggal 15 Maret 2019 (Vide Bukti P1=T1=T Il Int6);Menimbang, bahwa Penggugat di dalam GugatannyaPenggugat mendalilkan Objek Sengketa diterima atau diketahui padatanggal 24 Juli 2019;Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan faktahukum bahwa sebelum mengajukan gugatan pada tanggal 20 November2019 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat telah terlebihdahulu. mengajukan upaya administratif berupa keberatan/bandingadministratif tertullis
47 — 34
KeuanganNomor : 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, sebagaimana telah dirubah berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 tanggal 06 Agustus 2013,dengan demikian poin 6 Gugatan Perlawanan Pelawanpelawan tidakberdasarkan hukum, sehingga harus ditolak;Bahwa Terlawan membantah dengan tegas dalil gugatan PerlawananPelawanpelawan pada poin 6 bagian 1a s/d 1e, bahwa yang benaradalah Debitor (CV.Mitra Abdi) sudah diperingati dan sudah ditegursecara tertullis
105 — 74
Perjanjian ini mengesampingkan seluruh negoisasi, kesepakatan yangdibuat baik secara tertullis maupun lisan yang pernah dibuatsebelumnya.
LIEM GIOK MEI
Tergugat:
1.NELLY FRANS
2.DEISY MAINDOKA STh MTh
3.GRIETH TAKAPENTE
4.ODI BAGUNA
107 — 45
gubuk pada tahun 2001 dan ditahun 2017 dengan mengatas namakangereja, terhadap keterangan saksi ini bersesuaian pula dengan keterangansaksi tergugat yang bernama Fero Rondunuwu yang menerangkan bahwaPutusan Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Amr Halaman 39 dari 48Nelly Frans dan Deisy Maindoka pernah membuat kebun ditanah tersebut atasnama gereja;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanbukti surat yang diajukan oleh Tergugat 1 dan II yaitu surat keteranganpemberian, dalam surat tersebut tertullis
55 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agar Para pihak memberikan jawaban secara tertullis atas anjuran tersebutdiatas selambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelahmenerima anjuran ini, dengan catatan:a. apabila pihakpihak menerima anjuran ini, maka mediator HubunganIndustrial akan membantu membuat perjanjian Bersama dan didaftarkanke pengadilan Hubunghan Industrian pada Pengadilan Negeri KotaBandung;b. apabila salah satu pihak menolak anjuran ini, maka pihak yang menolakdapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ini
86 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang di dalam penjelasan umum pada alinea kelima dikatakan:"Arbitrase yang diatur di dalam undangundang ini merupakan carapenyelesaian sengketa di luar Peradilan Umum yang didasarkan atasperjanjian tertullis dari pihak yang bersengketa. Bahwa di sampingketentuan Pasal 3 tersebut di atas, terdapat ketentuan dalam Pasal 11Hal. 35 dari 39 hal. Put.
192 — 35
Republik IndonesiaNomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.Pasal13:(1) Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikian, wajibdilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditanda tangani olehatasan penyelidik selaku penyidik.(2) Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepadapejabat pemberi perintah.(3) Laporan hasil penyelidikan sebaaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindak lanjutidengan laporansecara tertullis
20 — 17
K.3.1/PW.01/496/2009 tanggal 10 Oktober 2009,sehingga pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan secara saholeh karena itu tidak perlu adanya itsbat nikah dari pengadilan;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohondalam repliknya secara tertullis tanggal 17 Juli 2019 memberikan bantahandengan menyatakan tidak pernah sama sekali terjadi pernikahan secara sahdan tercatat di KUA manapun maupun adanya pengesahan nikah daripengadilan agama, sehingga dengan adanya Duplikat Akta