Bagian HukumPemerintah Daerah Bangka terkait Penetapan Terdakwa Rudi Karmidi bin Salehsebagai Tersangka adalah merupakan ranah Pra Peradilan, sehingga tidakmenjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini.Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa secara jelasMajelis Hakim menilai karena isi dari pembelaan Terdakwa telah terbentukpula dalam bagian pembelaan penasehat hukumnya, oleh karenanyaMajelis berpendapattelah terjawab dalam pertimbangan diatas ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti

Asli dan foto copy surat tanggal 19 Maret 2010 perihal Permohonan Pra Peradilan,yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda P.13;14. Asli dan foto copy Relas panggilan kepada Pemohon nomor : 01/Pid.Prap/2010/PN.Rut,tangga; 22 Maret 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1415.

April 2012 AktaPerubahan Notaris tersebut dinyatakan batal demi hukum;Bahwa benar Penggugat II pernah melapokan Tergugat kepada pihak yangberwajio perihal adanya dugaan penggelapan atas asset Yayayan akan tetapiPihak Kepolisian telah menerbitkan SP3 Surat bukti T9;Bahwa atas adanya SP3 tersebut, Penggugat II telah mengajukan gugatanPraperadilan ke Pengadilan Negeri Semarang akan tetapi berdasarkan putusanPengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pid.Pra/2012/PN.SMG tertanggal 26Nopember 2012 Gugatan Pra

Peradilan Penggugat II dinyatakan di tolak;Suratbukti P123;Bahwa Para PENGGUGAT, pernah meminta kepada TERGUGAT s.d.TERGUGAT VII untuk mengembalikan harta kekayaan PERHIMPUNAN ALIRSYAD ALISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL maupun YAYASAN ALIRSYAD ALISLAMIYYAH TEGAL tersebut.dikembalikan (inlossingrecht) kepadaPara Penggugat sesuai dengan:1.

maksud dari gugatan Penggugatadalah agar proses hukum perkara pidana atas laporan Dr Ir FransBambang Siswanto, MM dapat dihentikan apabila status kepemilikan atasuang tersebut sudah di tentukan dalam perkara aquo, lagipula tidakseluruh nposita dan petitum gugatan Penggugat tidak seluruhnyamengenai permohonan penghentian, penangguhan proses perkarapidana, namun juga mengenai sengketa keperdataan antara Penggugatdengan Dr Ir Frans Bambang Siswanto, MM sehingga perkara inibukanlah masuk pada obyek Pra

Peradilan melainkan masuk padaPeradilan Perdata Umum yang merupakan kewenangan dari PengadilanNegeri Denpasar;Bahwa mengenai gugatan kurang pihak, tidak semua pihak atau namayang disebutkan Penggugat dalam gugatan aquo akan menjadi pihakyang dilibatkan atau diikutsertakan dalam gugatan, yang dalam perkaraaquo pokok gugatannya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukumyang dilakukan oleh Dr Ir Frans Bambang Siswanto, MM sehinggaHalaman 103 dari 120 Putusan Perdata Gugatan Nomor 977/Pdt.G/2019/PN Dpsmerugikan

perhitunganreal tersebut dapat diperoleh dari BPK dan BPKP dan dalam kasus ini tidakada kerugian negara karena pihak ketiga melakukan penagihan kepadapemerintah Propinsi Papua Barat sebagai dasar causa yang halal untukperkara perdata terhadap prestasi pekerjaan kurang bayar yang telahdiselesaikan yaitu selisih harga subsidi solar dan solar industri; Bahwa menurut saksi untuk mengetahui bahwa pejabat negara melakukanpenyahgunaan wewenangnya untuk ditetapbkan menjadi tersangka yaitumelalui pengujian PTUN dan pra

peradilan; Bahwa menurut Saksi tindakan permohonan untuk melakukan penagihan danmenerima pembayaran atas suatu kegiatan tidak dapat dikategorikan sebagaiturut melakukan sesuai Pasal 55 ayat (1) membantu orang melakukandimana unsure nya ikut melakukan tindak pidana, untuk perbuatan menyuruhmelakukan minimal 2 orang yang menyuruh dan disuruh sedangkan turutmelakukan adalah sekurangkurangnya dilakukan 2 orang;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwapenagihan kepada pihak Pemerintah

Dikeluarkan dari Tahanan sejak tanggal 27 November 2012, berdasarkanPutusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.39/Pid.Prap/2012. PN.Jkt.Sel.

Desember 2017 dengan judul: Korban Malpraktik Gugat Klinik Kecantikan 100 Miliar;

2) 2 (dua) lembar print out naskah berita media online Tribun Lampung, Rabu 04 April 2018 dengan judul : Elli Korban Dugaan Malpraktik Gugat Klinik Kecantikan Rp. 100 M, Respon Tergugat Mengagetkan;

3) 2 (dua) lembar Print out naskah berita Media online Tribun Lampung, Rabu 04 April 2018 jam 11.21 WIB dengan judul : Korban Malpraktik layangkan Gugatan Pra

Peradilan;

4) 1 (satu) lembar Print out naskah berita Media online Tribun Lampung, Jumat 22 Februari 2018 jam 22.48 WIB dengan judul : Diminta Rp. 100 Miliar, Sidang Mediasi Dugaan Malpraktik Klinik Kecantikan Kembali Deadlock;

5) 1 (satu) lembar Print out naskah berita Media online Tribun Lampung, Jumat 23 Maret 2018 jam 13.31 WIB dengan judul : Kasus Dugaan Malpraktik Skin Rachel Dihentikan, Begini

Seharusnya pemohon dapatmengajukan keberatan terhadap halhal yang duji materi ini pada saatsudah masuk pemeriksaan sudah ditingkatkan pada tahap penyidikankepada Majelis Hakim melalui lembaga pra peradilan sesuai denganperaturan perundangundangan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 655.

Menghukum Termohon membayar biaya pra peradilan a quo;Atau, apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.qHakimyang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan a quoberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon dan Termohon hadir kuasanya;Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya,Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan

. : LP / 238 / Il / 2015/Bareskrim Tanggal 26 Februari 2015 dalam mana YANIH sebagaiTersangka Pemalsuan Akta Otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH.Pidana, makaTERSANGKA YANIH (/bu dan Kuasa Penggugat) telah MengajukanUpaya hukum Permohonan Pra Peradilan sebanyak 3 (tiga) kali, dalammana dalam Putusan Pra Peradilan a quo, terhadap Permohonan PraPeradilan Tersangka YANIH (ibu dan kuasa Penggugat dalam perkaraa quo ini) Ditolak Secara Keseluruhan

Bahwa pada saat itu yang menunjukan surat surattersebut adalah Saksi7 namun Terdakwa tidakmengetahui tentang masa berlakunya suratsurattersebut, dan Terdakwa tidak mengetahui pihak PT.Karet Mantep memiliki surat aslinya namun setelahada pra peradilan yang dimenangkan oleh PT. KaretMantep Terdakwa baru mengetahui bahwa PT.Karet Mantep mempunyai surat yang asli yaitu HBGnomor 4.18.

diatashanyalah rekayasa semata dan/atau palsu belaka;Kenyataannya bukan Penyidik Polda Bali sengaja menggantung seperti fitnah /halusinasi yang didalilkan oleh Penggugat tetapi justru Penyidik Polda Bali telahmemberikan kepastian hukum dengan menerbitkan SP3 dan Pencabutan Blokirterhadap SHM No. 222/Kutuh terbukti tidak didukung alat bukti yang cukup;> Bahwa terhadap SP3 dan pencabutan blokir dari Penyidik Polda Balioleh Pelapor / Penggugat perkara a quo faktanya tidak dilakukanupaya hukum apapun (Pra

Peradilan) terhadap SP3 sehingga telahmembuktikan telah diterima baik yaitu sebagai laporan polisi tidakbenar / palsu;Dengan telah diterbitkan SP3 oleh Penyidik Polda Bali maka sebagai berikut := Terbukti Tergugat II, Tergugat Ill, dan Tergugat IV adalah selakupemilik yang sah atas tanah dan pemegang SHM No. 222/Kutuhyang benar sepenuhnya;Halaman 73 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2019/PN Dps= Terbukti tidak pernah terjadi jual beli dan/atau peralihnan hak atastanah sesuai SHM No

Bahwa hukum telah memberikan hak bagi Penggugat sebagaiTerdakwa dalam perkara pidana korupsi untuk berjuangmempertahankan Obyek Sengketa pada saat proses persidangansaat itu, begitu pula dengan Penggugat II sebagai Pemegang Hakatas Obyek Sengketa tentu memiliki hak memperjuangkan ObyekSengketa ketika Obyek Sengketa diletakkan sita sebagai barangbukti oleh Penyidik melalui proses pra peradilan, dan adalah menjadiresiko Penggugat II sendiri ketika hak tersebut tidak digunakan..

PUTUSANNomor 16/Pid.Prap/2019/PN RapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara Praperadilanpada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam perkara Permohonan Pra Peradilan antara:MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM, Tempat/ Tg!

diatas Terdakwa telah terbukti melakukantindak pidanasebagaimana dalam dakwaanprimair dan dari faktapersidangan ada keterlibatan Terdakwa dalam jaringan peredaran Narkotika,sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas tidak beralasan danharus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan lainnya menurutMajelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan karena pembelaan selebihnyatersebut adalah tidak berkaitan dengan pemeriksaan pokok perkara ini, yangseharusnya diajukan dalam Proses Pra

Peradilan sehingga terhadappembelaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disampingperbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaanPenuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kKemampuanuntuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuanbertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupunalasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang

Pemohon II dan Pemohon Ill adalah perorangan warga negara Indonesiayang pada saat ini berstatus terdakwa tindak pidana korupsi,Seharusnya para Pemohon pada saat pemeriksaan dan tahap penyidikan,apabila merasa hakhaknya tidak diberikan dan/atau penetapan tersangkaterhadap para Pemohon tidak sesuai dengan aturan maka para Pemohondapat melakukan praperadilan melalui lembaga pra peradilan sesuaidengan peraturan perundangundangan.5.

langsung dibawa ke Polda Kalsel untuk dilakukanpemeriksaan, kemudian mengenai sah atau tidaknya suatu Penangkapan danatau Penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan berikut permintaan ganti rugi maupun rehabilitasi seharusnyadimohonkan oleh tersangka/terdakwa ataupun keluarganya dalam sidang Praperadilan dan diajukan pada saat sebelum perkara pokoknya mulai disidangkankarena kalau hal itu diajukan setelah perkara pokoknya disidangkan makaotomatis permohonan untuk pra

peradilan akan gugur, kemudian mengenaitanggal yang tertulis dalam BAP yang menurut terdakwa tidak sesuai yangPutusan Nomor 16/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 118 dari 139sebenarnya hal tersebut telah dipertimbangkan secara panjang lebar dalamPutusan Sela, sehingga Majelis tidak akan membahasnya lagi;Menimbang, bahwa mengenai dugaan bahwa ada konspirasi yangdilakukan oleh Hermanto Adi Susanto (Manager Operasional CV Karunia Barudan General Manager PT CIP), Arief Rahman (Manager Purchasing CV KaruiaBaru

Bahwa tentang kejanggalan dan keanehan dalam proses awalpenyidikan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatanatas hal tersebut seharusnya disampaikan oleh Terdakwa/ PenasihatHukumnya dalam permohonan Pra Peradilan sebelum perkara inidiajukan/ dilimpahkan ke Pengadilan dan tidak tepat diajukan dalampledoi/oembelaan ini yang merupakan proses akhir dari pemeriksaanpersidangan ;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Pledoi PenasihatHukum Terdakwa ini tidak cukup beralasan hukum

di lahan pengolahan hasil tambangemas tersebut karena Terdakwa mengatakan lahan tersebut milik RUSMANHADI, MUHAMMAD YUSRI HANSYA adalah teman istri saksi, akan adaahli yang mengajari kami dan tergiur akan kKeuntungan yang akan diperolehBahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tambang emas di Malang selatankarena dirahasiakan oleh Terdakwa.Bahwa Kerugian yang saksi derita sekitar Rp. 207.000.000..Bahwa Penasehat Hukumnya pernah satu kali menemui saksi atau istrisaksi untuk damai yaitu setelan selesai Pra

Peradilan, saksi bilangpenyelesaian damai gampang, asal diluruskan dulu, karena PenasehatHukum Terdakwa membuat surat yang menyatakan ada oknum polisi yangmengancam dan intervensi dll, selain itu saksi mohon agar saksisaksibersedia hadir untuk penyidikan Polisi karena TJING TIE, RATIH dll tidakmau hadir waktu penyidikan.Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi dan istri saksi,Terdakwa malah menyuruh laporkan saja ya akhirnya saksi laporkan kePolisiBahwa Uang istri saksi belum dikembalikan

Saksi Dediyanto :Bahwa Saksi bertugas di Unit IV Subdit Il Dit Reskrim Um Polda Metro Jayabaru 2 (dua) minggu;Bahwa Saksi yang menangani dan memegang berkas perkara Laporan PolisiNomor :LP/3877/X/2014/PMJ tanggal 25 Oktober 2014 yang telah dikeluarkanSP3 atau Surat Penetapan Penghentian Penyidikan;Bahwa Saksi menerangkan berkas perkara yang telah dikeluarkan SP3 dapatdibuka kembali apabila ada Putusan Pra Peradilan yang dimenangkanterhadap SP3 tersebut;Bahwa Saksi mengetahui Berita Acara Pemeriksaan