Ditemukan 2800 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemcurian pecurian penurian pemukinan
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 27-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sit.
Tanggal 22 Juni 2017 — - Drs. Ec. Zainul Arifin, Msi., - PT. Situbondo Refinere Industri
93 — 24
  • Hak ini tidak dapat dialinkan kepada pihak lainbaik sebagian maupun seluruhnya, kecuali mendapat ijin dari Kepala BPN RIdipergunakan untuk proyek pemurnian minyak bumi dan berakhirnya Hak GunaBangunan tersebut sampai tanggal 16072038.Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2017/PN Sit.Menimang bahwa dengan adanya petunjuk disertifikat Hak GunaBangunan yang berakhir pada tanggal 16072038 adalah tanah berasal daritanah Negara dan tanah Negara bekas tanah Yasan, dengan demikian sudahjelas
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Khusus Pertambangan
Register : 22-10-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PN SANGATTA Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Sgt
Tanggal 26 Februari 2020 — Mirza Bin Armain
551 — 120
  • menggangu atau merintangi tersebut ditujukan kepadakegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telahmemenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2).Kegiatan Usaha Pertambangan itu sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat(6) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaraadalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yangmeliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 12-08-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 10-06-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 111/PDT/2015/PT SMDA
Tanggal 30 Nopember 2015 — Pembanding/Tergugat : ERWIN, SE.S.Kom
Terbanding/Penggugat : NANCY LAURY
Turut Terbanding/Tergugat : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Turut Terbanding/Tergugat : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KPPT
103 — 51
  • lain yangberbadan hukum Indonesia.3)Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan dibidang:1. penyelidikan umum;2. eksplorasi;3. studi kelayakan;4. konstruksi pertambangan ;5. pengangkutan;6. lingkungan pertambangan;7. pascatambang dan reklamasi; dan/ atau8. keselamatan dan kesehatan kerja.b konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :Halaman10dari69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.1. penambangan; atau2. pengolahan dan pemurnian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1234 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menghasilkanlogam atau konsentrat yang dapat dipasarkanBahwa sebagai tambahan, Pasal 170 dari UndangUndang Nomor 4/2009mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4) yang berlakusaat ini juga turut mewajibkan bahwa pemegang Kontrak Karya (termasukPemohon Banding) diwajibkan melakukan proses pengolahan danpemurnian, bahwa ketentuan dari Pasal 170 dari UndangUndang Nomor 4adalah sebagai berikut :Pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud &dam Pasal 169 yangsudah berproduksi wajio melakukan pemurnian
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Pertambangan
Register : 25-01-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Pgp
Tanggal 20 April 2017 — 1 SUHENDRY als. BONGKENG anak dari ASAK alm. 2 SUJONO als. ATHAU anak dari SUNG SAK MEN
374 — 19
  • pertambangan tanpa IUP, IPR danIUPK, yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah perbuatan melakukanusaha penambangan tanpa IUP, sedangkan perbuatan alternatif lainnya harusdikesampingkan karena tidak relevan dengan faktafakta yang terungkap dipersidanganMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 UU Minerba menyebutkan usahapertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral ataubatubara yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, kontruksi, pbenambangan, pengolahan dan pemurnian
Pengadilan PT SAMARINDA
Putus : 29-10-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 110/PDT/2015/PT.SMR
Tanggal 29 Oktober 2015 —
158 — 52
  • 127Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125 dan Pasal 126 diaturdengan peraturan menteri.14.Bahwa pasal 10 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 28Tahun 2009 sebagai pelaksanaan ketentuan lebih lanjut pasal 127 Undangundang Nomor 4 tahun 2009 menyatakan:Pasal 10HalamanI1dari67 Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PT.SMR.1) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakansendiri kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus
Register : 11-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Bil
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
1.RUDI PURWANTO, SH.
2.HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
Terdakwa:
UYUS SETIA BHAKTI Bin UYIM
370 — 276
  • IMLI sejak tahun 2014 sampai sekarangdibagian K3L (Keselamatan, Kesehatan, Kerja dan Lingkungan);Bahwa bahan baku berupa aki bekas diolah melalui BATTERY BREAKER(mesin penghancur) selanjutnya masuk proses FURNACE (penglelehan)dan dari proses tersebut menghasilkan BULLON (timah hitam setengahHalaman 15 dari 42 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2020/PN Biljadi) dan kotoran bernama SLAG, setelah timah setengah jadi selanjutnyadi proses di REFINING (pemurnian) sehingga produk akhir menjadi timahhitam, sedangkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 04-08-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — H.M Baidir
386 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sinar Motor, memutuskan pada dictum KeduaPemegang Izin Usaha Operasi Produksi (IUPOP) mempunyai hak untukmelakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan sertapengolahan dan pemurnian dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan untukjangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapbkannyaKeputusan ini sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 sementarapenambangan Sirtukil dilokasi Korong Kampung Tangah/Sikayan JambakNagari Anduring, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten PadangPariaman
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata
Register : 11-06-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjp
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
1.ALIFMAN RAFISA
2.ERNIATI
3.MISWARNI
4.AMRIL RAFISA
5.NOVRIZAL
6.DASRIL
7.NOVRIAL
Tergugat:
PT HASABA GLOBAL MATERINDO
141 — 175
  • Batuan dengan Surat Keputusan Gubernur SumateraBarat Nomor: 5441882019 Tanggal 15 Juli 2019 Tentang PersetujuanPertama Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Kepada PTHASABA GLOBAL MATERINDO di Kabupaten Lima Puluh Kota ProvinsiSumatera Barat dengan demikian pemegang IUP PT HASABA GLOBALMATERINDO Operasi Produksi Batuan mempunyai hak untuk melakukankegiatan produksi, pengangkutan, dan penjualan serta pengolahanHalaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tjpdan/atau pemurnian
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 25-06-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 101/PID/2020/PT BJM
Tanggal 5 Agustus 2020 — Pembanding/Terdakwa : Saiful Bahri Alias Ipul Alias Saipul Bin Lamboing Alm. Diwakili Oleh : Humayni,S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum I : Dimas Satria Putra,SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, SH
111 — 25
  • dengan peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu Pasal 105 ayat (1) UU No.04/2009 dan Pasal 39 PPNo.23/2010.Pasal 105 ayat (1) UU No.04/2009, berbunyi :Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yangbermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajibterlebth dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.Pasal 161 UU No.04/2009 berbunyi :Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahandan pemurnian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1345/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
42 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menghasilkan logam ataukonsentrat yang dapat dipasarkan":Bahwa sebagai tambaban, Pasal 170 dari UndangUndang Nomor 4Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara ("UUNomor 4") yang berlaku saat ini juga turut mewajibkan bahwapemegang kontrak karya (termasuk Pemohon Banding) diwajibkanmelakukan proses pengolahan dan pemumian;Bahwa ketentuan dari Pasal 170 dari UU Nomor 4 adalah sebagaiberikut:"Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 26-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 110/PDT/2015/PT SMDA
Tanggal 29 Oktober 2015 — Pembanding/Tergugat : PT. Mesra Prima Coal. Diwakili Oleh : R. LIAUNDY, SH.
Terbanding/Penggugat : PT. Mutiara Etam Coal (dahulu CV. Mutiara Etam Coal) Diwakili Oleh : ARJUNAWAN, SH., TITO SITUMORANG, SH. dan M. RIZAL RAMBE, SH.
188 — 55
  • lain yangberbadan hukum Indonesia.3)Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan dibidang:1. penyelidikan umum;2. eksplorasi;3. studi kelayakan;4. konstruksi pertambangan ;5. pengangkutan;6. lingkungan pertambangan;7. pascatambang dan reklamasi; dan/ atau8. keselamatan dan kesehatan kerja.b konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :Halaman10dari69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.1. penambangan; atau2. pengolahan dan pemurnian
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Khusus
Register : 23-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BANYUMAS Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bms
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
EDDY PURWANTO, SH.
Terdakwa:
RIKUN Bin MADREJA
175 — 41
  • (Pasal 1 Ayat (1) Undangundang RI No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan batu bara);( Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatandalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapankegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,serta pasca tambang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1350/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT WEDA BAY NICKEL vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
39 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1350/B/PK/PJK/201529.30.31adalah sebagai berikut:"Pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yangsudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 103 ayat (1) selambatlambatnya 5 (lima) tahun sejak Undangundang ini diundangkan";bahwa dengan demikian, produk yang akan dihasilkan Pemohon Banding(nikel dan kobalt yang telah diproses) merupakan BKP berdasarkanUndangUndang PPN 1994 beserta peraturan pelaksanaan, yakni telahmelalui proses produksi
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 25-09-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 09-11-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 03/P/FP/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 19 Oktober 2018 — Pemohon:
PT. MANDIRI BHAKTI MAJENE yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Endra, ST
Termohon:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
250 — 321
  • Gubernur, apabila lokasi penambangan,lokasi pengolahan dan pemurnian, sertapelabuhan berada adi dalam wilayahkabupaten/kota yang berbeda dalam 1(satu) provinsi atau wilayah laut Ssampaidengan 12 (dua belas) mil dari garis pantaisetelah mendapat rekomendasi daribupati/walikota.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1347 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
65 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan dari Pasal 170 dari UU No. 4 adalah sebagai berikut :Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yangsudah berproduksi wajio melakukan pemurnian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 103 ayat (1) selambat lambatnya 5 (lima) Tahun sejak UndangUndang ini diundangkan.Bahwa dengan demikian, produk yang akan dihasilkan Pemohon Banding(nikel dan kobalt yang telah diproses) merupakan BKP berdasarkan UUPPN 1994 beserta peraturan pelaksanaan, yakni telah melalui prosesproduksi yang mengubah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Kepabeanan
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1549 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang ; DICSON LIUSDYANTO
449 — 359 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tujuan Utama belum memiliki dokumen Eksportir Terdaftar(ET) Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dokumenLaporan Surveyor (LS) dan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Perak danEmas untuk mengekspor emas dalam bentuk batangan dan pilinansebagaimana pemeriksaan fisik atas PEB nomor 027080 tanggal 21Januari 2016 a.n. PT. Tujuan Utama (vide surat tuntutan halaman 75 dan76); Keterangan saksi Bandi (Pegawai PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1343/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT WEDA BAY NICKEL vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menghasilkan logam ataukonsentrat yang dapat dipasarkan;28.Bahwa sebagai tambahan, Pasal 170 dari UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4) yangberlaku saat ini juga turut mewajibkan bahwa pemegang kontrak karya(termasuk Pemohon Banding) diwajibkan melakukan proses pengolahan danpemurnian;Bahwa ketentuan dari Pasal 170 dari UU Nomor 4 adalah sebagai berikut :Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yangsudah berproduksi wajiob melakukan pemurnian
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 12-12-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 19-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 175/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 7 Februari 2019 — Pembanding/Tergugat II : dr. ALICE LAWADINATA
Terbanding/Penggugat II : Hj. Hera binti Mulyadi
Terbanding/Penggugat III : Kania Dewiyanti binti Anwar
Terbanding/Penggugat I : H. M. Saleh bin H. M. Cakra
Terbanding/Turut Tergugat IV : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN CQ. BIRO UMUM PERLENGKAPAN SETDA PROVINSI BANTEN
Terbanding/Turut Tergugat II : ADE KUSNADI
Terbanding/Turut Tergugat III : TATANG TAUFIK ROHMAN
Terbanding/Turut Tergugat I : A. MARJUKI B RASAM
Turut Terbanding/Tergugat I : Risnawati S.E.,MSi.
181 — 82
  • Bahwa adanya hubungan kewarisan seseorang mutatismutandisdisebabkan oleh karena adanya hubungan darah dan hubunganperkawinan, berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa hubungankewarisan pada prinsipnya bersifat alamiah serta tidak dapat dikurangidan/atau dihilangkan, namun khusus mengenai harta warisan harusmemenuhi syarat dan rukun waris in casu terkait harta warisan berupa hartabawaan ditambah harta bersama setelah dilakukan pemurnian terhadapharta peninggalan tersebut baru dapat dibagi waris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 25-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/TUN/2013
Tanggal 25 September 2013 — PT. NUSANTARA RIMBAYU COAL VS WALIKOTA SAMARINDA, DK
69 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Notaris di Surabaya (Perjanjian Kontraktor) (VideBukti T.II.Int3);Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontraktor, Penggugat telah sepakat dansetuju untuk bertindak sebagai investor dan pelaksanan usahaeksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian. pengangkutan danpenjualan atas hasil tambang CV. Baratama Makmur/Tergugat IIIntervensi. Hasil tambang CV.