Ditemukan 3183 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat ternuat terkiat
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 23-10-2017 — Putus : 08-01-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 358/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 8 Januari 2018 — SAHMAN SARAGIH VS SUPARDI, DKK
182 — 253
  • .), maka sesuai asas kepastian hukum dan asas bukti terkuat yangmelekat pada sertifikat tanah (Pasal 19 Undang Undang PokokAgraria Nomor 5 Tahun 1960), maka dengan sendirinya demihukum seluruh surat yang dipretensikan sebagai "alas hak" paraPenggugat atas tanah terperkara adalah illegal, sebab prosespenerbitan Sertifikat HGU Nomor : 62 tanggal 20 Juni 2003 jo. SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000 jo.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 13-09-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 189/G/2017/PTUN-Jkt
Tanggal 12 Februari 2018 — R.E. BARINGBING,S.H., M.H : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA / JAYAKARTA
163 — 119
  • Berdasarkan Pasal 20Ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria mengatakan; Hak milik adalah hak turun temurun yang terkuat danterpenuh Maka walaupun bukti hak atas tanah tersebut masihEigendom Verponding belum dikonversi sampai lewattanggal 24 Spetember 1980 sebagaimana ditentukanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960, namun hakkepemilikan atas tanah tersebut tetap melekat pada pemilikEigendom, itulah sebabnya disebut TANAH NEGARATIDAK BEBAS;PENGGUGAT : MEMPUNYAI
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 06-03-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Kln
Tanggal 3 Januari 2019 — Penggugat:
1.Dora Miranda
2.Rina Kristiana
3.Reny Krisyani
4.Alex Christianto
5.Hani Budiyanto
6.Jeffry Yonaris Sancaya
7.Heny Sapta Wardhani
Tergugat:
1.PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
2.PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN R.I.
3.PEMERINTAH R.I. . KEPALA ZENI DAM IV DIPONEGORO Cq.Cq KOMANDAN KODIM KLATEN
68 — 14
  • Bahwa sertipikat tanah adalah yang terkuat dan tertinggisebagai bukti kepastian hukum tentang hakhak atas tanah atau dengankata lain Sertifikat merupakan bukti mutlak menurut hukum mengenaipemilikan suatu tanah.Ketentuan mengenai sertipikat tanah merupakan bukti otentik danmutlak tentang pemilikannya adalah Putusan Mahkamah Agung RI No:3176 K/PDT/1988 tanggal 19 April 1990 yang menyatakan:Tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjual belikanbegitu saja berdasarkan surat girik, melainkan
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 05-03-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN SINGARAJA Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Sgr
Tanggal 15 Juni 2020 — Penggugat:
Thjie Suliong
Tergugat:
1.Ong Joe Liong
2.Kang Siu Hong
3.Enny Nurhajati Muslim
Turut Tergugat:
1.Notaris atau PPAT Made Maheranita SH
2.Notaris atau PPAT Rina Harindyah SH
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng
73 — 56
  • Bahwa Tergugat I, Il dan III menolak dalildalil gugatan Penggugat positaangka 14 (empat belas) dengan alasan sebagai berikut :Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat terkait peletakan sita jaminan atasobyek sengketa adalah sangat bertentangan dengan Pasal 20 UndangUndang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria, yaitu Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah dan oleh karena obyek sengketaSertifikat hak milik No. 1402/Desa
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 408/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 13 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : IR. TEJANINGSIH YUDIBRATA
Pembanding/Penggugat II : DR. MIMIN SUWANGSIH
Pembanding/Penggugat III : RAHMAT YUDABRATA, SH
Pembanding/Penggugat IV : SAEFULOH YUDABRATA
Pembanding/Penggugat V : AGUS SOMANTRI YUDIBRATA
Pembanding/Penggugat VI : FIRMAN NUGRAHA YUDIBRATA
Terbanding/Tergugat I : Ny. OOM
Terbanding/Tergugat II : Tn. H. DIDIN
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris PPAT SRI HANDAYANI MULYO, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. Hj. EUIS MUTIGAR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
220 — 103
  • TITIN KARTINI atas tanah tanah tersebut telah dijaminoleh Undang Undang, antara lain berdasarkan UUPA Pasal 20 Ayat (1) yangmenyatakan :Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat, dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah ...Justru demikian dengan tanpa alas hak yang jelas dan secara melawan hukumTERBANDING telah melakukan Jual Beli tanah milik PARA PEMBANDINGtersebut dengan TERBANDING Il, yang juga diakui dengan jawaban lisan dariTERBANDING II maupun bukti kuitansi yang telah dibuktikan olehTERBANDING
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 28-12-2017 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 21-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 258/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 27 Maret 2018 — Pembanding/Tergugat I : PT. DUTA SWAKARYA INDAH
Terbanding/Penggugat : KOBRIN
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. KARYA DAYUN
59 — 35
  • Bahwa Pelawan adalah pemilik 1 (Satu) hamparan tanah (akan tetapiletaknya terpisah pisah) terletak di KM 8 Desa Dayun Kecamatan DayunKabupaten Siak dengan luas + 77,35 ha berikut kKebun sawit yang adadiatasnya, masing masing sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Miliksebagai hak yang terkuat dan terpenuh menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1)UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dengan perincian sebagai berikut:Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 258/PDT/2017/PT PBR No. Hak Milik Nomor Atas Luas Desa Kec.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 11-10-2018 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 427/Pdt.Bth/2018/PN Bdg
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat:
MIDIN GINTING
Tergugat:
Haji Ridwan
81 — 25
  • harusdisebutkan;Bahwa menurut Ahli syarat jual beli harus ada sertifikatnya;Bahwa menurut Ahli menjual tanpa menerima uang, akta dapat dibatalkan;Bahwa menurut Ahli tandatangan jual beli harus di kantor notaris/PPAT;Bahwa menurut Ahli suatu putusan berkekuatan hukum setelah tidak adaupaya hukumBahwa menurut Ahli upaya hukum Luar Biasa dapat menangguhkan Eksekusi;Bahwa menurut Ahli dapat dilakukan eksekusi terhadap pihak yangmemenangkan gugatan perkara perdata;Bahwa menurut Ahli Sertifikat adalah Hak yang terkuat
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 10-06-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 142/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 10 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
76 — 55
  • Sinto Sihotang adalah bukti hak yang sah sebagaimanadiatur dan tunduk pada UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokpokok Agraria Bagian III Hak Milik, Pasal 20 Ayat (1): Hak Milikadalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dengan mengingat Pasal 6;Bahwa karena seluruh tindakan hukum Para Tergugat atas tanahterperkara baik sebagai pemilik secara pewarisan turun temurundari Oppu Niarang Sihotang hingga kepada Para Tergugat sertapenguasaan atau pengelolaan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 19-12-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 684/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 12 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : ANIS SURYAWARDANI Diwakili Oleh : RIZALDI NASUTION SE SH MH
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI Persero Tbk Cabang Purwokerto
Terbanding/Tergugat II : SOEGENG BENJAMIN SOEBAGIO
Terbanding/Tergugat III : Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto
Terbanding/Tergugat IV : PT Asuransi Kredit Indonesia Jakarta Cq. Pimpinan PT ASKRINDO cabang Purwokerto
119 — 49
  • Sesuai ketentuan Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah diatur secarategas bahwa kepemilikan atas tanah dibuktikan dengan adanyasertifikat atas nama pemiliknya atau dengan kata lain sertifikatmerupakan bukti yang terkuat terhadap kepemilikan atassebidang tanah.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-09-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 394/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 6 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat II : Karvan W Mogalana Diwakili Oleh : Muhammad Kasim Tausikal,SH.
Terbanding/Penggugat VI : Siti Hasanah Binti H. Tohir
Terbanding/Penggugat IV : Nuraeni Binti H. Tohir
Terbanding/Penggugat II : Duloh Bin H. Tohir
Terbanding/Penggugat IX : Abidin Bin H. Tohir
Terbanding/Penggugat VII : Ice Nuraeni Binti H. Tohir
Terbanding/Penggugat V : Didih Bin H. Tohir
Terbanding/Penggugat III : Apip Udin Bin Diding Bin H. Tohir
Terbanding/Penggugat I : Endah Binti H. Tohir
Terbanding/Penggugat VIII : Holisoh Binti H. Tohir
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor BPN Kab. Bogor
Turut Terbanding/Tergugat V : Kepala Desa Pasir Angin
Turut Terbanding/Tergugat III : Mas'an Djadjuli
Turut Terbanding/Tergugat I : Ny. Marsiti Binti Marja Eli als. H. Marjuki
101 — 104
  • Yang diperlukan untuk mengajukan permohonan gunamemperoleh sertifikat hak milik atas tanah adalah bidang tanah tersebuttelah memiliki buktibukti hak atas tanah dan tidak sedang dalam sengketa.Sertifikat tersebut akan menjadi bukti yang terkuat dan terpenuh ataskepemilikan sebidang tanah berdasarkan hukum pertanahan.Bahwa benar dasar pemilikan bidang tanah tersebut oleh Ny. MARSITIselaku Penjual adalah pemilikan Bekas Hak Milik Adat C Desa1106P.22D.IV atas nama MARJA ELI alias H.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 07-06-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 198/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 13 Juli 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
107 — 44
  • Kbj tanggal 25Agustus 2020 terhadap pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan TingkatBanding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa kepemilikan hak atas tanah telah diatur oleh UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tetang Pokok Pokok Agraria, dimana berdasarkanPasal 20 ayat (1) disebutkan hak milik adalah hak turun temurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuanPasal 6, yaitu semua hak atas tanahn mempunyai fungsi sosial.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 62/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Wawan Moch.Anwar dKK
2.PT PLN Persero transmisi Jawa bagian Tengah
178 — 152
  • Danberdasarkan alasan hukum mana, karenanya relevan apabila dalamgugatan sengketa tata usaha negara ini terlebih dahulu menguraikantentang pengertian hak milik adat dapat diinterprestasikan dari pengertianhak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA yangberbunyi: Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. ;Bahwa dengan mengacu kepada pengertian hak milik di atas, makamenurut Prof Dr.
    Bahwa karena Penguasaan PARA TERGUGAT II INTERVENSI secarateruSs menerus tanpa terputus dan tidak pernah ada keberatan ataugugatan dari pihak manapun, maka sudahlah Tepat bila Pemerintahmelalui TERGUGAT memberikan legalitas kepemilikan berupa 112(DUA) Belas Sertipikat sebagai Bukti terkuat dan terpenuh atas Tanah a quo.5.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 03-11-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 372/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 16 Januari 2018 — TRIANA PRODIANA VS MARIA PINTAULI MANARUY
41 — 40
  • Medan tanggal 22 Februari1978 tercatat atas nama Partomuan Roga Parulian Lumbanraja, HotmarthaYosephine Hasiholan boru Lumbanraja, Macistine Irene Bernadotte boruLumbanraja dan Dewi Debora Sinta Marito boru Lumbanraja (TurutTergugat l.a, I.b, I.c dan I.d) sehingga Turut Tergugat l.a, I.b, I.c dan I.dmemiliki hak sepenuhnya atas tanah objek terperkara sesuai amanat : UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pada Pasal 20 ayat(1) dan ayat (2), yang berbunyi :(1) Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat
    Sei Sikambing C Il, hal ini bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku antara lain : UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pada Pasal 20 ayat(1) dan ayat (2), yang berbunyi :Pasal 20 ayat (1) Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam Pasal 6,Terpenuh berarti Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepadaPemiliknya lebih luas dibandingkan hak atas tanah yang lain, dapatmenjadi induk bagi hak atas tanah yang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 25-06-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No.11/Pdt.Sus/Gugatan Lain-lain/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 2 September 2013 — NENENG KOMALASARI >< IVAN GARDA, SH, S.Sos dan EGGA INDRAGUNAWAN, SH. Cs.
365 — 170
  • Kendatipun masalah kepemilikan dari Tanah Terperkara masih menjadimasalah karena belum adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional Republik Indonesia sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh ;3 Bahwa gugatan Penggugat bertambah tidak jelas setelah Penggugat dalam gugatan danPetitumnya pada halaman 16 angka 26 dan halaman 19 angka 4 memohon sita jaminandan dinyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut. Padahal dalam perkarakePailitan, sita jaminan tidak ada.
    Kewenangan negara, yang dalamhal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah untuk mengaturperuntukan dengan memberikan sertifikat atas tanah sebagai tanda bukti hakyang terkuat dan terpenuh ;8 Bahwa Turut Tergugat II hingga saat ini menegaskan bahwa Tanah Terperkaraadalah Tanah Negara.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 09-07-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 306/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 10 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : TIANUR Br MANURUNG Diwakili Oleh : DOMINIKUS SIAHAAN, SH
Pembanding/Tergugat II : ROLIS CALLEBUD GULTOM Diwakili Oleh : DOMINIKUS SIAHAAN, SH
Terbanding/Penggugat : MANGIRING MANURUNG
46 — 32
  • Mangiring Manurung (Penggugat) merupakan surat tanda buktihak terkuat atas tanah hak milik yang dilindungi oleh Hukum sebagaimanadiatur Pasal 16 jo. Pasal 20 jo.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 20-02-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 7/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 14 Agustus 2017 — Penggugat:
Arnisah B
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BESAR
Intervensi:
Sari Rosalina
111 — 61
  • Selain itu Penggugat juga merasa kehilangan hakPenggugat sebagaimana yang telah di atur dalam UndangUndang No. 5Halaman 5 dari 72 HalamanPutusan Perkara Nomor 7/G/2017/PTUNtahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, khususnyaPasal 20 Ayat (1) yaitu, Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam pasal 6.IV. Dasar dan Alasan Pengajuan Gugatan1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 299M?
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 15/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
1.Juni Binti arfah dkk
2.JUNAH
3.ABUNG
4.JAMAN
5.A. JUNAEDY
6.RUKIYAH
7.MUHAMAD ABEN
8.ARMINAH
9.ASNAWATI
10.MUHAMAD SESA
11.MUHALIMAH
12.WAHYUDI
13.UUN UNAMAH
14.ROYANAH
15.MULYADI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
38 — 13
  • Bahwa akibat tindakan TERGUGAT, PARA PENGGUGAT menjadi rugikarena saat ini tidak dapat lagi memamfaatkan atau menguasai obyeksengketa, hal ini bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1), Hak Milik adalahhak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6, dan ayat (2) Hak milik dapatberalin dan dialinkan kepada pihak lain. UU Nomor 5 tahun 1960 Undangundang Pokok Agraria.13.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 15-09-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Ptk
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat:
Iskandar. Sappe .SH
Tergugat:
1.Gubernur kalimantan barat
2.PLN
Turut Tergugat:
BPN Kota Pontianak
103 — 14
  • Sulaimansebagai pihak dalam perkara a quo, karena merupakan pemilik pertamaatas tanah tersebut serta mengikutsertakan pula Ahli Waris dari AbdulRahman yang mana Penggugat memperoleh tanah tersebut penyerahandari Almarhum Abdul Rahman, selain itu diatas lahan tersebut Penggugattelah mengalinkan kepada pihak lain dan telah mendirikan beberapa buahrumah tanpa bukti kepemilikan yang sah (Sertifikat), jika beberapa pihak inimerasa tanah tersebut merupakan Hak Miliknya yang terkuat sudah barangtentu harus
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 15/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
1.Juni Binti arfah dkk
2.JUNAH
3.ABUNG
4.JAMAN
5.A. JUNAEDY
6.RUKIYAH
7.MUHAMAD ABEN
8.ARMINAH
9.ASNAWATI
10.MUHAMAD SESA
11.MUHALIMAH
12.WAHYUDI
13.UUN UNAMAH
14.ROYANAH
15.MULYADI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
189 — 98
  • Bahwa akibat tindakan TERGUGAT, PARA PENGGUGAT menjadi rugikarena saat ini tidak dapat lagi memamfaatkan atau menguasai obyeksengketa, hal ini bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1), Hak Milik adalahhak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6, dan ayat (2) Hak milik dapatberalin dan dialinkan kepada pihak lain. UU Nomor 5 tahun 1960 Undangundang Pokok Agraria.13.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 06-08-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 159/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 25 Maret 2021 — Penggugat:
ROYKE OTNIEL HEUMASSE
Tergugat:
1.ARNIS KAPITAN
2.PT. PEMALUT UTAMA, Direkturnya ARNIS KAPITAN selaku Penanggung Jawab
3.PT. BANK MANDIRI EKS BAPINDO CABANG AMBON atau PIMPINAN CABANG PT BANK MANDIRI PERSERO TBK CABANG AMBON PANTAI MARDIKA
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PUSAT CQ. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG AMBON
5.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
Turut Tergugat:
1.NOTARIS MUHAMMAD GIMIN KOTTA, SH
2.NOTARIS TUASIKAL ABUA
184 — 95
  • Sesuai ketentuan Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah telah diatur secara tegas bahwa kepemilikanatas tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat atas nama pemiliknya ataudengan kata lain sertifikat merupakan bukti yang terkuat terhadapkepemilikan atas sebidang tanah.