Ditemukan 2800 data
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
144 — 167
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 169 UndangUndang 4 Tahun60.61.2009, Pemerintah melaksanakan renegosiasi atas halhal tertentusehubungan dengan 6 (enam) isu strategis, yaitu luas wilayah,keberlanjutan operasi usaha, penerimaan negara, kewajibanpengolahan dan pemurnian di dalam negeri, kewajiban divestasi dankewajiban pengutamaan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasadalam negeri;Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, telah ditandatangani NotaKesepahaman Amandemen Kontrak Karya antara PemerintahRepublik
Pada Pasal 15 UU 11/1967 dinyatakan bahwa KPdapat diberikan kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah,Koperasi, badan hukum lainnya atau perseorangan untuk melakukanusaha pertambangan bahan galian a dan bahan galian golongan b;Berdasarkan tahapantahapan kegiatan, bentukbentuk KuasaPertambangan (KP) yaitu KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, KPEksploitasi, KP Pengolahan Pemurnian, KP Pengangkutan dan KPPenjualan;Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1603 Tahun 2003 Tentang
148 — 141
Pasal 35 ayat (1) abjad a.Yang menyebutkan:Pasal 34 ayat (2), menyatakan:(2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP OperasiProduksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonandan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.Pasal 35 ayat (1), menyatakan:(1) Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan lokasi, lokasipengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam 1(satu)wilayah Kabupaten/Kota atau wilayah laut sampai dengan 4(empat) mil dari garis Pantai.Pasal 113,
60 — 28
Tata Cara danTeknik Pertambangan ; Bahwa tugas ahli adalah sebagai Pengawas dan PembinaKegiatan Pertambangan Konservasi Sumber Daya Mineral danBatu Bara, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PengawasanKeselamatan Kerja Pertambangan ;Bahwa yang dimaksud usaha pertambangan sesuai dengan UURI Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (6) adalah kegiatan dalamrangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputitahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan dan pengolahan, pemurnian
Terbanding/Tergugat : PANGLIMA KODAM JAYA JAYAKARTA CQ. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : HENDRIK RUMAMBI LALU
121 — 359
Bahwa upaya dan langkah dalam mengamankan, mempertahankanHalaman 60 Putusan Nomor 539/PDT/2018/PT.DKIdan melakukan pemurnian sesuai dengan peruntukannya berupa assetbarang milik negara berupa rumah dinas KPAD/Komplek Kodam JayaSumur Batu telah dilakukan secara bertahap yaitu memberikansosialisasi dan memberikan peringatan kepada Tergugat Rekonpensiuntuk segera mengosongkan, yaitu Surat Pangdam Jaya/JayakartaNomor B/69/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 perihal Peringatan Tertulis ,dikarenakan telah melanggar
HERMANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
MOHAMMAD SYAFARUDIN DAN H. MUHAMMAD ERWIN, ST
268 — 310
Kota Palembang(hasil cetak);Peta Batas Administrasi Kota Palembang RevisiRencana Tata Ruang Kota Palembang tahun 20122032 (diterbitkan oleh Pemerintash Kota Palembang(sesuai dengan asli);Peta Batas Administrasi Provinsi Sumatera Selatan,Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi SumateraSelatan tahun 20162026 (hasil cetak);Keputusan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor : KM 125 tahun 2020 Tentang Pemerian IzinPenggunaan Sementara Terminal KhususPertambangan Operasi Produksi Knhusus PengolahanDan Pemurnian
1.Marwan Arifin, S.H.
2.Muhammad Syahid Arifin, S.H.
3.Dewa Ayu Tika Pramanasari, S.H.
Terdakwa:
H. Amran Saleh Alias Amran Bin Andi Saleh Sangaji
197 — 104
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndangNomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Barasebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020menyebutkan bahwa pertambangan mineral dan batu bara adalah sebagianatau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, danpengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian
RAKHMAT BAIHAKI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SURIJAN bin ATUNG
423 — 34
ataupun proses pembangunan fasilitaspendukung usaha pertambangan, timbulnya hambatan yang menurunkankecepatan atau menimbulkan penghentian operasi usaha pertambangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha pertambangan menurutketentuan Pasal 1 angka 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan, dan pemurnian
429 — 101
Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 tentangpenyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara ;Berdasarkan pasal 37 dan pasal 48 UU No 48 Tahun 2009 IUP diberikanoleh Bupati/ Walikota, Gubernur dan Menteri sesuai dengankewenangannya ;Zin usaha pertambagan (IUP) berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU No. 4Tahun 2009 adalah : IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikanumum, eksplorasi dan studi kelayakan dan IUP Operasi Produksi yangmeliputi kegiatan konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian
80 — 18
pada pengelolaan (penerimaan dan penyetoran)pendapatan asli daerah (PAD) yang terdapat pada DinasPertambangan dan energy tahun 2009 dan2010; bahwa saksi pada 2009 2010 berkedudukan sebagai Kepalaseksi Pengelolaan Sumber daya Mineral dan Air tanah,berdasarkan SKBupati; bahwa saksi megetahui yang dikeluarkan di Dinas Pertambangandan Energi di Kab Solok tahun 2009 2010 yaitu : RetribusiSurat Keterangan izin peninjauan (SKIP), Izin Kuasapertambangan Eksplorasi, Izin kuasa pertambangan pengelolaandan pemurnian
401 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersangkutan, Mahkamah Agung telah menetapkan dan menunjukPengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili, (Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK/XII/2015), mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harusdipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, setiap orang ataupemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yangmenampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian
398 — 53
Terdakwa MUKHAYAT Bin KHUZAENI sehingga tidak terdapat adanyaERROR IN PERSONAMenimbang, bahwa mengenai unsur ad 2, Melakukan Kegiatan UsahaPertambangan ;Menimbang, bahwa Pertambangan, menurut UndangUndang Nomor 4tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009)adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputipenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian
155 — 98
Mediterania Jalan Kanari VII No.27Rt.018/06 Kel.Kamal Muara Kec.Penjaringan Jakarta Utara digunakansebagai tempat pembuatan (sintesis) Narkotika jenis Metamfetamina(Shabu) yang dilakukan oleh terdakwa :Benar bahanbahan yang ada di TKP seperti Pseudoephendrine,Fosforic acid, Iodine, Potassitumhydroxide dan Acetone adalah bahanbahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika jenisMetamfetamina ;Benar bahanbahan Pseudoephendrine diperoleh dengan cara ekstraksi(pemisahan komponen kimia dan pemurnian
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY
166 — 78
diperlihatkan dalambentuk permen, itu sudah tidak dalam bentuk tumbuhan lagi, di LokaPOM Tarakan kami juga melakukan pengujian obat dan makanan,biasanya kalau untuk pengujian laboratorium pasti ada uji Organoleptisdulu, jadi dari awal itu sudah lihat penampilan obat dan makanan ituseperti apa;Bahwa pada dasarnya THC (Tetrahydrocannabinol) dalam Lampiran angka 9 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika berasal dari tanaman ganja tapi itu melalui prosesekstraksi bahkan sampai pemurnian
tidakdalam bentuk tumbuhan lagi;Halaman 102 dari 157 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN TjsMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, barang bukti berupapermen tersebut bukan hasil olahan dari ganja tetapi hasil dari ekstraksisenyawa ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);Menimbang, pada dasarnya THC (Tetrahydrocannabinol) dalamLampiran angka 9 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika berasal dari tanaman ganja tapi itu melalui proses ekstraksibahkan sampai pemurnian
400 — 238
Unit Pengolahan dan Pemurnian Emas, yaitu ex PN. Logam Mulia yangdidirikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.218 tahun 1961 joPeraturan Pemerintah No.29 tahun 1962 (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 1961 No.267) jo (Lembaran Negara tahun 1962No.83);c. Unit Pertambangan Bauksit, yaitu ex PN. Tambang Bauksit Indonesiayang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.89 tahun 1961(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No.113);d. Unit Pertambangan Nikkel, yaitu ex PT.
UnitPengolahan dan Pemurnian Emas bekas kepemilikan P.N. LogamMulia;c. Unit Pertambangan Bauksit bekas kepemilikan P.N. Tambang BauksitIndonesia;d. Unit Pertambangan Nikkel bekas kepemilikan P.T. Nikkel Indonesia;e.
152 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jakarta;Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempatdikenal PT Antam, Tbk (Unit Pengolahan dan Pemurnian LogamMulia), yang terletak di Jalan Pemuda Ujung Raya (Jalan RayaBekasi) Km. 18, RT.02/RW.07, Kecamatan Pulogadung, KotaJakarta Timur 13210, Propinsi DKI Jakarta; danTanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempatdikenal PT Aneka Tambang, UPBN Bulli, yang terletak di JalanHal. 70 dari 79 hal. Put.
ADE AZHARIE, SH
Terdakwa:
RIKI PRANOTO, ST Alias RIKI Alias ABU LATIFAH Bin SUHARDI.
252 — 111
dipimpin olehSYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI, maka sejak saat itu saksitertarik untuk mendukung Daulah Islamiyah/ ISIS sehingga saatitu. saksi mulai mengikuti kajian kajian manhaj DaulahIslamiyah / ISIS secara online dari media social telegram, antaralain = Milal Ibrohim, Kiblat.com, UKK Channel, KDIChannel,Arrohmah.Come Bahwa benar dari channel tersebut saksi mendapatkan materi materi kajian antara lain : Kajian tauhid dari Kitab karangan SyekhMuhammad Bin Abdul Wahab, diantaranya membahas : Tauhid,Pemurnian
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PUTRA RAJA R SIREGAR SH
Terbanding/Terdakwa : Jumari Sirait Diwakili Oleh : Charles Junward Rovanli SH MH
199 — 110
(Vide Pasal 28UU P3H dan Pasal 37 angka 9 UU Cipta Kerja).Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 29,angka 32 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan:(1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapankegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaanmineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan danf atau pemurnian
PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN
Intervensi:
PT SEMARANG MULTI CONS
250 — 402
Nomor027/074/DOKPENG/PENING JALAN PAKET 1/P1/P17/BLP/2018Tanggal 28 Februari 2018 Perihal Peningkatan Jalan Paket 1 Jl.BanjarharjoNgemplak yang tidak mencantumkan persyaratkandukungan/kerjasama dengan perusahaan yang memiliki Izin UsahaPenambangan tidak bertentangan dengan Pasal 161 UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Barayang menyebutkan bahwa: Setiap orang atau pemegang IUP Operasi atau IUPK OperasiProduksi yang menampung, memanfaatkan, melakukanpengolahan dan pemurnian
116 — 29
Wahyu Manunggal JayaRembang sudah punya jjinijin berupa ijin pengolahan dan pemurnian, akantetapi menurut Terdakwa bahwa IUP, SKAB, Surat Angkutan, UP pembelidan pengangkutan semua atas nama Terdakwa termasuk ijin pengolahan danpemurnian ; Bahwa menurut saksi BUDHI SETIAWAN transfer masuk ada 36 (tigapuluh enam) transfer yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) masuk ke PT.Wahyu Manunggal Jaya Rembang dan 2 (dua) masuk ke rekening pribadiTerdakwa, akan tetapi menurut Terdakwa bahwa transfer masuk
143 — 121
Tanggal 24 Oktober2013 tentang Penyesuaian Wilayah Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT.Arutmin Indonesia KW OOPBO192 (d/h DU = 314) ;Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2008 terhadap areal KP Eksploitasiseluas 199,6 Ha, Bupati Tanah Bumbu mengeluarkan KeputusanPerpanjangan Pertama KP Eksploitasi dan KP Pengangkutan danPenjualan (mohon diperiksa tahaptahap ijin KP/Kuasa Pertambanganmulai dari KP Penyelidikan Umum Eksplorasi Eksploitasi 5858Pengolahan Pemurnian