Ditemukan 2769 data
1182 — 926 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kebutuhan tambahan modal tersebut pada obutir 3 belummemperhitungkan potensi recovery asset bermasalah dimaksud,mengingat sebagian aset tersebut belum jatuh tempo dan masih terdapatsebagian debitur yang berjanji untuk menyelesaikan kewajibannyakepada bank.
Kebutuhan tambahan modal tersebut pada butir 3 belummemperhitungkan potensi recovery asset bermasalah dimaksud,mengingat sebagian aset tersebut belum jatuh tempo dan masihterdapat sebagian debitur yang berjanji untuk menyelesaikankewajibannya kepada bank.Pada tanggal 3 Pebruari 2009 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat diRuang Rapat Gedung Djuanda Lantai 3 Kantor Menteri Keuangan RI,dilaksanakan rapat konsultasi Komite Koordinasi (KK) dengan LembagaPenjamin Simpanan (LPS) yang dihadiri diantaranya
178 — 50
Agar selalu dilakukan pengecekan untuk menarik kembali tagihantagihan dari Bouwheer dan juga recovery melalui eksekusi assetasset yang lain.3. Agar dibantu Tim Task Force untuk menyiapkan gugatan klaimasuransi kepada Jasindo karena banyak juga kelemahan Jasindoyang bisa dipermasalahkan. Bahwa yang menjadi dasar penilaian kolektibilitas suatu debitur ada 3(tiga) pilar dari Bank Indonesia yaitu :1. Prospek Usaha : PT.
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
872 — 339
S06115/BELANG/112015 tanggal 11 November 2015 perihal LaranganSementara Melakukan Aktivitas Perdagangan di Bursa,51) 1 (satu) buah foto copy Pengumuman dari Bursa Efek IndonesiaPeng00062/BELANG/I 12015 tanggal 12 November 2015 perihal PT.Danareksa Sekuritas (perusahaan) diperkenankan kembali melakukanaktivitas perdagangan di Bursa,52) 1 (Satu) buah foto copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT.Danareksa Sekuritas Nomor KD40/035/DSCS tanggal 15 Agustus 2016tentang Pembentukan Tim Restrukturisasi dan Recovery
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1224 — 1609
Paling lambat diselesaikan padatanggal 30 November 2019.e Menghitung realisasi recovery penambangan sesuai ketentuanKepmen ESDM nomor: 1806 K/30/MEM/2018 Lampiran VIIIM). Palinglambat diselesaikan pada tanggal 30 November 2019 dan berkelanjutane Melakukan maintenance jalan tambang dan jalan tambang yanggrade jalannya melebihi 12% menuju ke Blok di perbaiki(Kepmen ESDM nomor: 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran V).
585 — 2827
sehingga pihak area SME Head Jakarta Pondok Indahmelakukan pencairan agunan deposito untuk pelunasan seluruhkreditnya;Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakmengajukan bantahan21.ADITYA PRANATA GANDA DIMULYA di bawah sumpah (berjanjj) dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti diperiksa atas perkara Terdakwa Kartika karenakasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;Bahwa saksi bekerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tok Retail Collection& Recovery
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Yul Dirga
629 — 273
.; Tax over payment recovery WAE YA 2016 need to pay by 7th June 2018_06_05.msg; Tax over payment recovery WAE YA 2016 need to pay by 7th June 2018_06_05.msg; Tax over payment recovery WAE YA 2016.msg.
1 (satu) media penyimpanan data digital berupa eksternal harddisk, Merk: Seagate, Expansion Portable Drive, warna hitam, Model: SRD0NF1, kapasitas 1TB, S/n: NA864088, beserta dengan kabel data USB 3. Yang digunakan oleh JEFFRY PURWADI.
125 — 34
menuruthemat Majelis Hakim telah cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahterdakwa ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan sematamata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkanmelindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari ataskesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangiperbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, disampingitu dalam perkara korupsi diutamakan adanya pengembalian keuangan negara(aset recovery
358 — 183
Halaman 859pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang sebagai pengganti kerugiannegara yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi, oleh sebab itu karena dalam perkara korupsidiutamakan adanya pengembalian keuangan negara (aset recovery) makapenambahan pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 didalamtuntutan Penuntut Umum dapat dibenarkan.Menimbang, bahwa berdasarkan
Hakim akan menjatuhkan pidana cukup adil dan sesuai dengan kadarkesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan semata matasebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkan melindungimasyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari atas kesalahan yangtelah dilakukannya sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatannya dan dapatkembali ke dalam masyarakat dengan baik, disamping itu dalam perkara korupsidiutamakan adanya pengembalian keuangan negara (aset recovery
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MERRISA AMELYA PUTRI H., SH
686 — 491
Bank Sinarmas, Tok melakukan upaya recovery (pemulihan)kerugian dengan cara Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI menyerahkansendiri barangbarang yang berkaitan dengan penggelapan dana yangdilakukan berupa :1 (Satu) buah gelang bertahtakan berlian, emas 75% 13,48 gram certificateFrank & Co no. A17001222 senilai Rp.64,898,000.00;1 (satu) buah liontin kadar 75% berat 1,19 gram bertahtakan berliancertificate no.
1190 — 664
alat untukmencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok, yaituperlindungan masyarakat ( Social Defence ) dan, perlindungan/pembinaan individu pelakutindak pidana, maka syarat pemidanaan bertolak pada dua pilar yang sangatfundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan).Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara korupsi lebih menekankan padapemulihan kerugian Negara (asset recovery
2122 — 3764
Tjkmengenai pidanatambahan sebagaimana yang diaturdalam ketentuan Pasal 17dan Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak PidanaKorupsi, dengan tujuan untuk mengembalikan (recovery) kerugian keuangannegara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;Bahwa berdasarkan Pasal 17 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH
4.MUHAMMAD DASIM BILO, SH
5.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
MUFTI SIRUANG, S.Ag
236 — 111
Bahwa selain Pendidikan formal, Ahli telah mengikuti berbagai kegiatanPendidikan dan Latihnan (Diklat), Workshop dan memperoleh sertifikat ataskegiatan tersebut sebagai berikut :Workshop Center Of Excellence for Fraud Solutions, Instrumen IntegratifPengelolaan Resiko Korupsi Deputi Bidang Investigasi BPKP tahun 2018 Pendidikan dan Pelatihan Penyidikan, Asset Tracing & Recovery Tahun2018.Pendidikan dan Pelatihan Reviu Penyerapan Anggaran dan Kualitas BelanjaTahun 2018.Pendidikan dan Pelatihan Audit
346 — 159
Mengingat sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, Lembaga PenjaminSimpanan (LPS) telah melakukan Penyertaan Modal Sementara (PMS) kepadaPT Bank Century, Tbk. sebesar Rp 4.997.140.000.000,00 (empat trilyunsembilan ratus sembilan puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta rupiah),maka masih dibutuhkan tambahan Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesarRp 1.155.000.000.000,00 (satu trilyun seratus lima puluh lima milyar rupiah).Kebutuhan tambahan modal tersebut pada butir 3 belum memperhitungkanpotensi recovery
406 — 260
Mengingat sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, Lembaga PenjaminSimpanan (LPS) telah melakukan Penyertaan Modal Sementara (PMS) kepadaPT Bank Century, Tbk. sebesar Rp 4.997.140.000.000,00 (empat trilyunsembilan ratus sembilan puluh tujuh milyar seratus empat puluh juta rupiah),maka masih dibutuhkan tambahan Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesarRp 1.155.000.000.000,00 (satu trilyun seratus lima puluh lima milyar rupiah).Kebutuhan tambahan modal tersebut pada butir 3 belum memperhitungkanpotensi recovery
843 — 2399
yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, janganpotong saya dulu biar saya tambahkan alasannya, Kemudian alasan lainsecara historis ada buku yang dibuat dua orang Jaksa Reda Mantovani danNarendra dalam bukunya disebutkan secara historis dan sistematiskewenangan KPK menuntut pencucian uang bisa diterima karena sejak awalmemang perkara korupsi dan segala sesuatu berasal dari korupsi ini memangKPK yang menangani, apalagi pendekatan pencucian uang ini adalah dalamrangka mengejar aset hasil korupsi aset recovery
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
177 — 100
Pendidikan dan Pelatihan Penyidikan dan AssetTracing and Recovery Tahun 2018;10. Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi CertifiedForensic Auditor (CfrA) Tahun 2018. Bahwa ahli pernah mengetahui tentang adanya dana HibahPanwaslih Kab. Buru TA. 2016 dan 2017 pada penyelenggaraanpengawasan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2017. Bahwa ahli tidak mengenal sebelumnya dengan TerdaksaksiwaAbdullah Hiku dan Terdakwa Cundi.
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
269 — 288
Pendidikan dan Pelatihan Penyidikan dan AssetTracing and Recovery Tahun 2018;10. Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi CertifiedForensic Auditor (CfrA) Tahun 2018.Bahwa ahli jelaskan bahwa tya ahli pernah mengetahui tentangadanya dana Hibah Panwaslih Kab. Buru TA. 2016 dan 2017 padapenyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan wakil BupatiTahun 2017.Bahwa ahli jelaskan bahwa ahli tidak mengenal sebelumnyadengan Terdakwa Abdullah Hiku dan saudari Cundi.
93 — 26
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundangno. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis akanmempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum InCasu yaitu telah terjadinyakerugian keuangan Negara harus dibebankan kepada Diri Terdakwa (DAHRIL LUBIS) ;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yangmerugikan kKeuangan negara dan pada prinsipnya titik berat pemberantasan terhadaptindak pidana korupsi bertujuan untuk memulinkan keuangan negara (Asset recovery
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
291 — 195
target bisnis secara terarah dan efisien.b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap:(1) Pemantauan dan optimalisasi kinerja bisnis, layanan danoperasional KCP dan KK.(2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanan danoperasional KCP dan KK.Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas Kredit Knusus dalam usahamengelola penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah (termasuk kredithapus buku) yang menjadi Kewenangan Cabang (khususnya jika Cabang tidakdicoveroleh Remedial & Recovery
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
339 — 288
target bisnis secara terarah dan efisien.b) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap:(1) Pemantauan dan optimalisasi kinernja bisnis, layanan dan operasionalKCP dan KK.(2) Pengawasan dan pemantauan proses kegiatan bisnis, layanan danoperasionalKCP dan KK.Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap aktivitas Kredit Knusus dalam usahamengelola penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah (termasuk kredithapus buku) yang menjadi kewenangan Cabang (khususnya jika Cabang tidakdicover olen Remedial & Recovery