I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-400/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Winarti, NIP. 196803051989112004

;

ST
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

,MH;Semuanya Kewarga Negaraan Indonesia, PekerjaanAparatur Sipil Negara, berdomisili hukum di KantorPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Jin WolterMongindidi No.

Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2002 Penggugat di tugaskan menjadi staf8di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan SKNomor : S24.2/III.3644/BKD/2002, setelah Penggugat selesai mengikutitugas belajar di Diploma IV Kebidanan, Penggugat di tugaskan lagimenjadi Staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Karta Negara ;Bahwa Penggugat ditunjuk sebagai Direktur Akademi Kebidanan KutaiHusada pada tahun 2007 s/d 2008, kemudian pada tanggal 20 Mei 2009Penggugat ditunjuk sebagai Pit.

Puskesmas Rapak Mahang, Instansi Dinas KesehatanKabupaten Kutai Kartanegara;.

Kartanegara, melaluiKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 821.2/111.11868.8/BKD/2014 ;Bahwa betapa terkejutnya Penggugat pada Tanggal 30 Juli Tahun 2019Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor2358K/Pid.

Sus/2011 sebagaimana Keputusan yang dikeluarkan olehTergugat selaku Wakil Pemerintah Bupati Kutai KartanegaraNomor:888/II1.1400/A.SK./VII/ BKPSDM/2019, Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada. Hubungannya Dengan Jabatan dan Penggugattelah menerima Keputusan Nomor: 88ailll. 1400/A.SK.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, dkk

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan WolterMonginsidi Nomor 01, Tenggarong 75111, Kalimantan Timur;Selanjutnya memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada:1. ARIEF ANWAR, S.H., M.Si., kKewarganegaraan Indonesia, JabatanKepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;2. HJ. ASNANI, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, JabatanKepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;3.

SURATNO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Sub.Bagian Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara;6. H. ANANG SISMADI, S.H., kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat/Pengacara;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.137/HKBankum/V1I/2011, tanggal 20 Juni 2011;ll. PT.

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 141.1/K.419/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur atas nama Sayid Muhdapi Sirja;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabutKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 141.1/K.419/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan

Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur atas nama Sayid Muhdapi Sirja;

BUPATI KUTAI TIMUR VS HARTONO, DKK;

Hasan, RT.001, Desa TepianLangsat Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,pekerjaan Kepala Desa Tepian Langsat:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sugih Hartono,SH.

., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, paraAdvokat pada Hartono Prayudhia Marto SriwardoyoAdvocates & Counselors at Law, beralamat di JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal10 Agustus 2017;BUPATI KUTAI TIMUR, tempat kedudukan diSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, KomplekPerkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno Hatta No. 1Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi KalimantanTimur 75683;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Waluyo Heryawan, S.H,kewarganegaraan Indonesia, jabatan

Putusan Nomor 224 K/TUN/20181.Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat atas KeputusanBUPATI KUTAI TIMUR No. 141.1/K.166/2017 tentang PemberhentianPenjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa TepianLangsat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tanggal 17Februari 2017:Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebihlanjut Keputusan BUPATI KUTAI TIMUR No. 141.1/K.166/2017 tentangPemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala DesaTepian Langsat Kecamatan Bengalon

Kabupaten Kutai Timur tanggal 17Februari 2017, sampai dengan putusan sengketa a quo berkekuatanhukum tetap;DALAM POKOK SENGKETA :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan BUPATI KUTAI TIMUR No.141.1/K.166/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa Tepian Langsat Kecamatan BengalonKabupaten Kutai Timur tanggal 17 Februari 2017 ;Memerintahkan Bupati Kutai Timur untuk mencabut Keputusan BUPATIKUTAI TIMUR No. 141.1/

K.166/2017 tentang Pemberhentian PenjabatKepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa TepianLangsat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tanggal 17Februari 2017 ;Memerintahkan kepada Tergugat, cq.

Pembanding/Penggugat : PT MADU INDAH SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat : Bupati Kutai Kartanegara

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;----------------------------------------

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;---------------------------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.860 / K.967 / 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Yulius Gun,M.M NIP.1959070198603;--------------

YULIUS GUN, MM
Tergugat:
Bupati Kutai Barat

., MM, Kewarganegaraan Indonesia,Tempat TinggalKampung Ngenyan Asa, RT. 003, KecamatanBarong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,Pekerjaan Eks Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Kantor Bupati Kutai Barat ;Dalam hal ini memberikan kuasa khususkepada:1. PAULUS SURYADI, S.H.2. SAKIR Z, S.H.3. ZAINAL ARIFIN, S.H.4.

Sendawar KomplekPerkantoran Kabupaten Kutai Barat ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :1. ADRIANUS JONI, S.H., M.H., Jabatan KepalaBagian Hukum Kabupaten Kutai Barat;2. BASTIAR, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum dan Kerja SamaHukum Kabupaten Kutai Barat ;3. AGUSTINUS, S.H., pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum Tim Advokasi ;4. BURHAN RANRENG, S.H., pekerjaanAdvokat dan Konsultan Hukum Tim Advokasi;Semuannya berkewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jl.

;Mensukseskan pengembangan wilayah kompleks perkantoranPemerintah Kabupaten Kutai Barat terutama dalam masalahpencarian lahan, sehingga menerima penghargaan pada tahun2015;Mensukseskan peningkatan Pelayanan Publik padamasyarakat Kabupaten Kutai Barat selama menjadi Kabag.Tata Pemerintahan Kantor Bupati Kutai Barat;Mensukseskan pengembangan Bandar Udara Melalan (Melak)yang dicanangkan pada tahun 2008 sehingga berhasil naikGrade;Halaman 14 Putusan Nomor : 55/G/2019/PTUN.SMD e.

Dalam surat tersebutmenyampaikan daftar PNS yang terlibat Tindak Pidana KorupsiPada Pemerintahan Kutai Barat, diantaranya termasuk PNSatas nama Drs. Yulius Gun, M.M.

KepegawaianDaerah Kabupaten Kutai Barat oleh peraturan perundangundangan diberi kewenangan memberhentikan Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP. 19720920 199903 1 005;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP. 19720920 199903 1 005 dan Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Penggugat:
CORNELIUS BERNARD ROBERT
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang merupakan ObjekSengketa ini dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara berupa:Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P.,M.T.

Bahwa sebelumnya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, denganuraian sebagai berikut:a.

Bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Kepala SeksiInventarisasi dan Pelaporan (Eselon IV.a) pada Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor 821.2/III.102/A.SK/I/BKPPD/2017tertanggal 4 Januari 2017.10. Bahwa Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2017 Penggugat diberikankenaikan gaji berkala dalam Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.

Kartanegara selaku Pejabat Pembina Kepegawaiandan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selakuPejabat Yang Berwenang dilingkungan Kabupaten KutalKartanegara, untuk melakukan : a.

Kartanegara serta SekretarisDaerah Kabupaten selaku Pejabat yang Berwenang dilingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara,bahwa : 2.1.

Penggugat:
ENI YUSRIANI,S.Pd
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PAULUS SURYADI, SH.Para Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor SAKIR Z, SH danREKAN, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum BengkuringBlok A Jalan Kastela 9 No.316 RT.76 Kelurahan SempajaSelatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2019;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANBUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter MonginsidiTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Kode Pos 75511Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi

,MH.Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AparaturSipil Negara (ASN) pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara, beralamat pada KantorPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan.

nn nn ne nn en neBahwa PENGGUGAT mengirimkan Surat Keberatan atas KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1149/A.SK/IV/BKPSDM/2019,tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatanyang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ENI YUSRIANI,S.Pd., NIP. 197107292012122001 kepada Bupati Kutai Kertanegata padatanggal 07 Januari 2020 dan diterima pada tanggal 10 Januari 2020:Bahwa dengan di terbitkannya Obyek Sengketa oleh

Ruang : PenataMuda ( Ill/a) unit Kerja SDN 016 Loa Kulu Instansi Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa PENGGUGAT berdasarkan Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 821.13/IIl.1789/BKD/2014 Tanggal 31 Juli 2014, TentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipilatas nama ENI YUSRIANI, S.Pd., NIP : 197107292012122001,Pangkat/Gol.

Kartanegara selaku Pejabat Yang Berwenangdilingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melakukan :a.

M E N G A D I LI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan bahwa pengembalian hak-hak sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009-2014 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan

Penggugat:
Salehudin
Tergugat:
1.Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
2.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kalimantan Timur, Cq. Bupati Kutai Kartanegara
3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan

Hairuni, SH., MM., NIP 196809041992031006;

Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

ALFINCE YOEL LUFUNG, SH., MH.Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat padaKantor Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan.

Objek Sengketa.Objek Sengketayang berupa Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor: 888/Ill.1403/A.SK./VII/IBKPSDM/2019, Tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaH.HAIRUNI, SH.,MM NIP: 196809041992031006; Il. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa mengingat keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/Ill.1403/A.SK.

KartanegaraNomor : 862.3/IV.III709/A.SK/XI/BKPPD/2017 tanggal 30 Nopember2017;Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 887/IIl.2336.3/A.SK/V/BKD/2016 tanggal 20 Mei 2016Tentang Pemberhentian Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil;Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 810/II.1/A.SK/V/BKPSDM/2018 tanggal 17 Mei 2018 TentangPengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil;Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor

Hairuni, SH,.MM yang ditujukankepada Bupati Kutai Kartanegara;Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Keberatan atas namaH. Hairuni, SH,.MM yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara;Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Bupati Kutai KartanegaraNomor : B2338/HK/BANKUM/180/09/2019 tanggal 13 September2019, Perihal : Tanggapan atas keberatan administrasi an. HHAIRUNI,SH.

;T4 : Foto kopi sesuai aslinya lembar disposisi dari Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara;T5 : Foto kopi sesuai aslinya surat dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor :B2338/HK/BANKUM/180/09/2019 tanggal 13 September 2019,Halaman 46 Putusan Nomor : 53/G/2019/PTUN.SMD.T6THzT8T9T10T11T=12T13T14Perihal : Tanggapan atas keberatan administrasi an.

.;BUPATI KUTAI KARTANEGARA.;

Daman Huri Perum Borneo Mukti Il Blok C No. 17Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarindaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING *~MELAWANReyKUTA KARTANEGARA, berkedudukan. di Jalan WolterMonginsidi No 01, Tengarong Kabupaten Kutai Kartanegara,Kalimantan Timur; 4 2) 50 en nnnar mre nee nea neenneDalam hal ini memberikan hada kepada :1.

ROKMAN TORANG SH, MH, Jabatan Kepala BagianAdministrasi Hokum Setkab Kutai Kartanegara; D ABDULCKADR, SH., M.Si., Jabatan Kepala Sub.Bag BantuanHukum Setkab Kutai Kartanegara; =8SJOKO ADI WIBOWO, SH., Jabatan Staf Bantuan HukumSetkab Kutai Kartanegara; =

Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Terbanding/Penggugat : CV. BERJAYA

., Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi PemerintahKabupaten Kutai Barat, beralamat di Jalan Sendawar , KomplekPerkantoran Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan surat kuasa khususNomor180/1574/HKTU.P/IV/2018 tanggal 27 April 2018, selanjutnyadisebut sebagaiPembanding semula Tergugat;Lawan:CV. BERJAYA, diwakili oleh MF.

Bahwa PENGGUGAT adalah selaku perusahaan yang bergerak dibidangjasa kontruksi dan selaku putra daerah diminta oleh TERGUGAT untukmengerjakan pembangunan proyek prasarana jalan dan jembatan diKabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ;2.

2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak(PenggugatTerbanding dan TergugatPembanding), belum dibentukPengadilan Negeri Kutai Barat, sedangkan wilayah hukum PengadilanNegeri Kutai Barat, sebelumnya adalah wilayah hukum PengadilanNegeri Tenggarong, dimana baik Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)dibuat, maupun letak obyek Perjanjian di wilayah hukum PengadilanNegeri Kutai Barat ;Bahwa dengan demikian, Eksepsi TergugatPembanding di atasadalah eksepsi yang benar dan beralasan hukum, karenanya

MITRA MULIA ABADI, dan CV.BERJAYA dilakukan tanpa persetujuan tertulis Bupati Kutai Baratpada periode tersebut ;4.

Barat Nomor820/306/BKDVII/2005 tanggal 14 Juli 2005 dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang disebutsebagai pihak pertama, oleh karena itu penandatangan kontrak tersebuttelah sesuai dengan prosedur yang ada yaitu telah mendapatpersetujuan dari Bupati Kutai Barat, maka kontrak tersebut adalah sahdan berdasar hukum ;Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata yangmenyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiUndangundang bagi mereka

BERJAYA
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara VS SYAMSUL BAHRI bin SAMRAN

Tgryang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarindatersebut:Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2018 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut sebagai PemohonKasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong padatanggal 18 Desember 2018;Membaca

pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal 26 November 2018 danPenuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 18 Desember 2018.

dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kutai

Pembanding/Tergugat I : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PPK Diwakili Oleh : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PPK
Pembanding/Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM Diwakili Oleh : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PPK
Terbanding/Penggugat : PT. TRISARANA ARYASADA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Cq. DinasPekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Cq. Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan danJembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D KecamatanLoa Kulu Nomor : 1989/621.9/DBMSDA/X/2015 tanggal 10 Oktober2016 Atas nama Kasim Salman, S.T., alamat di Jalan WolterMongonsidi No. 01 Tenggarong Kalimantan Timur. Dan,PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Cq. DinasPekerjaan Umum Kab.

) prihal tagihannilai kontrak hasil pekerjaan PENGGUGAT, kepada Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi kepadaKepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Kutai Kartanegara menanggap!

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Cq. DinasPekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Cq. Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan danHal. 30 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMRJembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D KecamatanLoa Kulu Nomor : 1989/621.9/DBMSDA/X/2015 tanggal 10 Oktober2016 Atas nama Kasim Salman, S.T., alamat di Jalan WolterMongonsidi No. 01 Tenggarong Kalimantan Timur. Dan,PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Cq.

Kutai Kartanegara dalam hal ini di wakili olehMuhammad Yamin,S.T.

BAHARUDDIN HANNAN,- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur cq. Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai TimurM E L A W A N1. HATTA,dkk

Maros SulawesiSelatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2013,selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semulaTERGUGAT II ;Pemerintah Kabupaten Kutai Timur cq. Dinas Pengendalian Lahan dan TataRuang Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili olehKuasanya M.Fathurrahman, SH. Staf bagian Hukum SetkabKab.

Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Juli 2013No. 180/92/HK/VII/2013, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING II semula TERGUGAT ;MELAWANHATTA, umur 46 Tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di JI. Poros SangattaBontang RT. 03 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta SelatanKab. Kutai Timur ;2. AGUS, umur 29 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gang Karta RT.03 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. KutaiTimur ;3.

Pendidikan;Timur dengan perwatasan Agus ;Selatan dengan perwatasan Syarifuddin ;Barat dengan perwatasan Baharuddin Kudu ;Adalah sah milik Para Penggugat ;Menyatakan tindakan Tergugat II yang melakukan jual beli kepada PemerintahKabupaten Kutai Timur Cq Dinas Pengendalian Lahan dan Tata RuangKabupaten Kutai Timur dalam perjanjian yang disepakati mengakibatkankerugian bagi Para Penggugat adalah ingkar janji (Wanprestasi) ;Menghukum Para Penggugat untuk membayar kerugian bagi Para Penggugatyang dapat

diperinci sebagai berikut :Kerugian Materiil + Rp. 12.000.000.000, (dua belas milyar rupiah) ;Kerugian Immateriil sebesar Rp. 18.000.000.000, (delapan belas milyarrupiah) ;Menyatakan Tergugat Il tidak berhak menerima hasil penjualan tanah dariTergugat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Cq Dinas PengendalianLahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur, adalah perbuatan melawanhukum ;Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Obyek sengketa kepada Para

Kutai Timur Dinas Pengendalian Lahandan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur dan sudah menerima pembayaran tahappertama sebesar lima milyard rupiah ;Menimbang, bahwa Tergugat Il dalam jawabannya pada pokoknyamengemukakan bahwa tanah seluas 6 Ha yang terletak di Jalan Pendididkanadalah Hak Milik Tergugat II dan SAHARIANA serta IRFAN BAHARSYAH danbukan tanah milik dari HATTA dan AGUS serta ABDUL KADIR ( Para Penggugat) dan tanah tersebut telah dijual Tergugat II dan SAHARIANA serta IRFANBAHARSYAH kepada

Pembanding/Tergugat : Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Terbanding/Penggugat : Ariyono Gumay

Oil Kelurahan Baru Kecamatan TenggarongKabupaten Kutai Kartanegara adalah berdiri sendiri sebagai Penggugatuntuk mengajukan Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan NegeriTenggarong.

Kartanegara melalui Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Suratnya No. 803.5/21307/BKD/2014, tanggal 5 Februari 2014 tentang PemberitahuanPenghentian Sementara Penggajian An.

Bahwa disamping guna menertibkan Administrasi Kepegawaian, BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan SuratnyaNo. 803.5/21 307/BKD/2014 tanggal 5 Februari 2014 dimaksud agarPenggugat dapat hadir menghadap dan/atau melapor ke BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk didengarKeterangannya sebagai bentuk etikad baik dari Pemerintah Daerah Cq.Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalammelakukan Pembinaan terhadap semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; Bahwa Itikad baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten KutaiKartanegara tersebut oleh Penggugat tidak ditanggapi dan diresponwalaupun Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegarasudah berkirim Surat dan sudah diterima yang bersangkutan,berdasarkan tanda terima undangan rapat untuk Penggugat denganNomor urut 3 yang akan Tergugat buktikan di Persidangan nantinya;6.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegaraitu tidak dijalankan dengan sepenuhnya oleh Terbanding/ Penggugat (videPasal 3 angka sampai dengan 17) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Penggugat:
JODOHAR PURBA, Amd.Kep
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pembanding/Tergugat : Bupati Kutai Kartanegara
Terbanding/Penggugat : H. HAIRUNI, SH, MM.

SuratnO, S.H j 2222222 n eeeJabatan Analis Advokasi pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;4. Budi Heryudhi, S.H., M.Kn ;Jabatan Analis Advokasi pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;5. Alfince Yoel Lufung, S.H., M.H ;Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 123 /B / 2020 / PT.

TUN.JKTJabatan Analis Advokasi pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, beralamat pada KantorPemerintah Kutai Kartanegara Jalan WolterMonginsidi Nomor 01 Tenggarong, berdasarkan suratKuasa Khusus Nomor: B2856/HK/BANKUM/065.16/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING/TERGUGAT ;MELAWANH.

., M.M, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawalNegeri Sipil (PNS)/Mantan Pegawai Negeri Sipil(PNS), tempat tinggal di Jalan Arwana, Blok C,Nomor 37, RT. 16, Kelurahan Timbau, KecamatanTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Kalimantan Timul;Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. Hendrich Juk Abeth, S.H., M.H ; 2. Jhon Pricles, S.H ;3. Yulius Patanan, S.H., M.H ;4. Rahmatullah,5. Edi Sumarlin, S.H ;6. Rizky Marda Amalia, S.H., M.H ;7.

TUN.JKTMenyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;Dalam Pokok Perkara : 222 nn nonce conn nnn nc nnn ne nn nnn ncnnnns1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :888/III.1403/A.SK/VII/BKPDSM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama H. Hairuni, S.H., M.M.

NIP : 196809041992031006:;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1403/A.SK/VII/BKPDSM/2019Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama H. Hairuni, S.H., M.M.

RIDLATAMA TAMBANG MINERAL VS-BUPATI KUTAI TIMUR-PT. KALTIM NUSANTARA COAL

Ridlatama Group dari Pengirim Bagian Hukum SekretarisKabupaten Kutai Timur D/A Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangata,3712. Bukti P813. Bukti P914. Bukti P1015. Bukti P1116. Bukti P1217 Bukti P1338Kabupaten Kutai Timur, Prov.

Bukti P17 : Asli ada pada Tergugat, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06Tahun 2004, Tetang Rencana tata ruang wilayah kabupaten kutai timur tahun20012005, Bagian hukum sekertariat Kabupaten Kutai Timur 2004, berikutdengan peta alokasi pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayahKabupaten Kutai Timur, yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur, bapakH. Mahyudin ST.MM dan peta sesuai dengan bukti P14 ;22.

Bukti T.7 : Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/K.443/HK/V/2010, tanggal 04 Mei402010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/118/HK/I/2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PTRidlatama Tambang Mineral Seluas 10.000 HA yang terletak di KecamatanBusang Dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ( Sesuai denganaslinya ) ;8.

Kabupaten Kutai Timuryang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur perihal TelaahanStaf Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT.

Rhidatama Group tanggal 27April 2010 (vide bukti T3) ;e Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang ditujukankepada Bupati Kutai Timur perihal Telaahan Dinas Kehutanan tanggal 30 April 2010(vide bukti T4) ;3.